Latest Post

Uji kepatutan dari segi hukum  adalah suatu proses berupa kegiatan pemeriksaan dari segi hukum yang intinya adalah proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum. Proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum terhadap suatu perusahaan yang dikenal secara umum dengan istilah Legal Due Diligence. Proses pemeriksaan dan pengujian dapat juga dilakukan pada bidang akuntansi yang dikenal juga sebagai Accounting Due Diligence, atau bila dilakukan pada bidang usaha, proses ini dikenal dengan istilah Business Due Dilligence atau bila hanya  dilakukan untuk bagian tertentu saja, proses ini dikenal juga dengan istilah Special Due Diligence. Proses pemeriksaan yang dilakukan dari segi hukum yang akan menghasilkan laporan pemeriksaan dari segi hukum yang pada tahap lanjutannya akan menjadi dasar bagi konsultan hukum untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).

Due Diligence merupakan istilah yang digunakan untuk konsep yang melibatkan baik itu kinerja investigasi sebuah bisnis, maupun kinerja suatu aktivitas yang memiliki “Standard Of Care” tertentu atau dalam istilah bahasa Inggris diistilahkan dengan “Due Diligence is The process of investigation, performed by investors, into the details of a potential investment, such as an examination of operations and management and the verification of material facts”. Laporan Due Diligence ini bisa saja menjadi sebuah “Legal Obligation”. Due Diligence juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvency, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini disiapkan dalam bentuk Laporan Due Diligence, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Due Diligence yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan resiko yang terkandung di dalamnya.

Uji kepatutan hukum adalah istilah yang digunakan (khususnya)  bagi seorang Advokat yang sedang melakukan kinerjanya dalam melakukan penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.
Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela.

Sebagi contoh Uji Kepatutan Hukum: apabila seorang advokat akan menangani kasus wanprestasi, advokat tersebut harus menguji kepatutan hukum terhadap perjanjian yang menjadi pokok permasalahan. Menguji secara hukum materi perjanjian termasuk pihak-pihak dan objek perjanjian. Bahkan, termasuk kewenangan dan dasar-dasar serta latar belakang lahirnya perjanjian.

Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya pada artikel Pengertian, Ciri-ciri dan Bentuk Gugatan, ada syarat lain yang harus diperhatikan pada saat menyusun gugatan yakni: gugatan dalam bentuk tertulis, diajukan oleh orang yang berkepentingan dan diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi). Tentang kewenangan relatif dan kewanangan absolut akan ditulis pada artikel lainnya.

Isi gugatan menurut Pasal 8 BRv memuat:

  1. Identitas para pihak, yakni keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau   mungkin juga agama, umur, dan status perkawinan.
  2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.  Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eittelijke gronden) adalah  merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) adalah uraian tentang  adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.
  3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa merumuskan petitum, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam prakteknya, dikenal ada 2 petitum yaitu: tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta dan tuntutan tambahan/pelengkap (subsidair) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

Teori Pembuatan Gugatan

Ada dua teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan. Teori pertama adalah  Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah. Teori pertama ini  sudah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi.

Teori kedua adalah Individualiserings Theorie yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalam gugatan karena ini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasakan kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif.

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,  tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah  main hakim sendiri (eigenrichting). Sementara itu, Darwan Prinst menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa (yang diberikan kuasa) pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Ada beberapa ciri-ciri gugatan yakni:

  • Adanya perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa;
  • Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak;
  • Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Ada dua bentuk gugatan yakni gugatan tertulis dan gugatan lisan. Gugatan tertulis telah diatur pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Sedangakan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg.
Gugatan lisan hanya dibolehkan “bilamana penggugat buta huruf". Gugatan itu pun harus disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan yang mencatat gugatan, kemudian gugatan tersebut akan disampaikan secara tertulis.

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Menurut Yurisprudensi MA, syarat dalam menyusun gugatan adalah sebagai berikut:

  • Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
  • Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
  • Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975;
  • Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila gugatan tidak memenuhi syarat di atas maka gugatan menjadi tidak sempurna. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Gugatan ditolak adalah lebih kepada tidak memenuhi syarat materil  (pembuktian).



Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu Perkara Contentiosa yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan Perkara Voluntaria yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Berikut ini adalah perbedaan keduanya:

Perkara Contentiosa

  1. Pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu tetapi tapi hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR.
  2. Aktivitas Hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
  3. Kebebasan Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
  4. Kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  5. Hasil akhir perkara berupa putusan (vonis).

Perkara Voluntaria

  1. Kepentingan yang bersifat sepihak semata (For the benefit of one party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai  lawan, tetap bersifat Ex parte (Petitum Permohonan harus murni tentang permintaan penyelesaian kepentingan pemohon) dengan acuan: isi petitum berapa permintaan yang bersifat Deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, petitum tidak bersifat Comdemnatoir, harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono.
  2. Pihak yang berpekara adalah pemohon. Tidak ada sengketa,tidak ada penggugat dan tergugat. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria ini tentunya tidak relevan  jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.Pemohon di sini adalah Penggugat.
  3. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.
  4. Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  5. Kekuatan mengikat putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
  6. Hasil akhir perkara adalah penetapan (beschikking).




Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk mewakili pihak yang berperkara pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG.

Pengertian mengenai kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Dalam pasal 1792 KUHPerdata mengandung makna perikatan antara 2 pihak yakni pemberi kuasa dengan penerima kuasa.dalam arti bahwa terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang  menyerahkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau bertindak pada suatu keadaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa atau lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving, terdapat dua pihak, yang terdiri dari pemberi kuasa atau lastgever (instruction, mandater) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa (lasthebber, mandatory). Secara umum dapat dikatakan sebagai pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak perincipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suarat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Berdasarakan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis  (in writing). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk liasan (oral).

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Apakah surat kuasa khusus hanya untuk keperluan kuasa di depan pengadilan? Jawabannya adalah tidak, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang ditentukan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Dengan demikian surat kuasa khusus merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa, tidak bisa surat kuasa khusus digunakan untuk selain daripada apa yang diatur dalam surat kuasa, karena mewakili seseorang berarti hanya sebatas pada wewenang yang diberikan saja.

Isi Surat Kuasa Khusus:

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu,di pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget