Sungguh menarik dan menyenangkan melihat bagaimana di awal tahun ajaran baru, para siswa berlomba-lomba mendaftarkan diri di Lembaga Pendidikan ini dan itu. Semua ingin belajar. Belum lagi kalau orang tua dengan jelas-jeias memberikan dukungan. Di samping itu pula, amat membanggakan apabila menyaksikan orangtua-orangtua kita berbondong-bondong menanti giliran di depan Kantor SLTP atau SLTA untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah lanjutan.

Kenyataan seperti ini sungguh memberikan gambaran bahwa para orang tua dan anak sangat menyadari betapa pentingnya sekolah dan belajar. Mereka mempunyai segenggam harapan dan kepercayaan bahwa sekolah adalah tempat menempa kemampuan berpikir si anak. Orang tua jarang mempertanyakan sistem pendidikan karena ini dianggap  bukan urusan orang tua. Akibatnya, ada kesan orang tua yang meyakini bahwa sekolah tidak akan membawa anak mereka memasuki lorong-lorong ketidakpastian.

Keyakinan seperti ini agaknya laten. Tetapi apakah dianggap tabu kalau kita berbicara jujur tentang sistem pendidikan kita sekarang ini? Cukup jelas bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang ini ditandai oleh penyeragaman dan pengaturan yang rapih, mulai dari kurikulum nasional, ujian negara, metode pengajaran sampai dengan seragam sekolah. Pengaturan seperti ini tentu didrop dari atas sebagai hasil kerja Elite Pendidikan.

Kadang disinyalir bahwa sistem pendidikan seperti ini tidak menjawab persoalan yang dihadapi peserta didik karena tidak bertolak dari situasi mereka sendiri. Suatu pendidikan ideal harus bertumpu pada lingkungan yang sedang dihidupi peserta didik sendiri dengan segala macam problem hidupnya. Untuk itu sebetulnya kita perlu memikirkan dan mengupayakan suatu sistem pendidikan yang menciptakan manusia yang sungguh menghadapi problem-problem hidupnya, karib dengan problem itu serta selalu berorientasi pada riset dan tidak hanya melulu menghafal sejumlah prinsip yang usang.

Pendidikan semacam ini juga harus dimasyarakatkan, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berorientasi seperti inilah yang dinamakan Pendidikan Populer. Pendidikan Populer ini digagaskan pertama kali oleh Matias Preiswerk dalam bukunya “In The Living Word“. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa Pendidikan Populer dapat berorientasi pada pembahasan manusia seutuhnya. Tegasnya, Pendidikan Populer bertujuan mengubah tingkah laku manusia dalam hal akhlak dan kecerdasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang mudah dipahami masyarakat pada umumnya. Menurut J. Keladu, Pendidikan Populer identik dengan Pendidikan Pembebasan (Liverative Education). Keduanya bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar ikut aktif dalam perjuangan mereka sendiri dengan mengenal dan memahami situasi mereka sendiri.

Secara khusus Pendidikan Populer memberi kesadaran untuk lebih berorientasi kepada peran serta masyarakat atau peserta didik dalam mensinyalir dan mengevaluasi hidupnya dan berusaha mengatasi suatu sistem yang keruh oleh ketidakadilan. Titik tolaknya adalah Subyek Peserta. Karena itu juga Pendidikan Populer merupakan suatu bentuk proses sosialisasi praktis yang membawa kesadaran bagi peserta didik akan peran historisnya dalam konteks pembangunan secara menyeluruh. Dus ini berarti, adanya campur tangan dan dominasi dari Elite Politik Ideologis akan mengakibatkan proses konsientisasi itu terhalang. Akibatnya muncul mentalitas naif dan mentalis magis yang mengesampingkan kesadaran kritis pada setiap peserta didik, yang diharapkan dapat menganalisis realitas secara ilmiah dan menetapkan fakta-fakta secara proporsional.

Gagasan Pendidikan Populer ini, tentu mengundang sejuta persepsi. Orang pasti mempertanyakan urgensi penerapan Pendidikan Populer, apakah penerapannya dapat dimungkinkan oleh ruang lingkup dan realitas politis? Jawaban perlu digali dalam GBHN. Paling tidak dalam GBHN tahun 1978 maupun GBHN tahun 1983 telah ditegaskan arah pendidikan nasional sebagai usaha meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, agar tumbuh manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa.

Penegasan yang ada dalam GBHN ini mengandaikan bahwa proses pendidikan itu dinamis, bertumpu pada kelenturan hakekat manusia Indonesia serta bertujuan menelusuri pengalaman sosial yang dialami oleh setiap warga negara. Dalam arti ini, sesungguhnya secara implisit gaung pendidikan populer telah tercantum dalam GBHN. Walaupun de facto, kita masih terbentur pada kenyataan bahwa kebanyakan orang masih melihat sekolah sebagai wadah yang cocok untuk memberantas keterbelakangan dan kebodohan. Bahkan ada yang melihat sekolah masih sebagai tempat dimana peserta didik ditempa sebagai “Pisau”, artinya sekolah semata-mata dilihat sebagai “bengkel tenaga kerja” yang siap pakai. Inilah problemanya. Tetapi unsur-unsur yang menjadi prioritas dalam Pendidikan Populer bisa menjadi pedoman dalam proses pendidikan umumnya termasuk pendidikan formal. Sebab dalam pendidikan terkandung ideal pembebasan subyek terdidik dan egosentrisme, budaya kebisuan dan kebiasaan monologal serta berusaha membuka cakrawala pemikiran yang lebih berorientasi pada realitas hidup sehari-hari. **P. Frieds Meko, SVD.