MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

2014

Hukum Lahir Prematur merupakan istilah yang umumnya dipakai oleh para pengamat hukum. Setiap Undang-Undang, sebelum diundangkan dan diumumkan pada Lembar Negara, diharapkan sudah dikaji secara filosofi, sosiologi dan yuridis. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak juga Undang-Undang kita yang terkesan lahir prematur atau terbit sebelum waktunya. Akibatnya, Undang-Undang tersebut tidak bertahan lama, bahkan ada yang tidak sampai setahun usia berlakunya.

Biasanya, hukum paling sigap, tidak ada yang luput dari jeratannya.  Hukum biasanya paling heboh, seketika saja, dunia jadi ramai mendengar kabar jeratannya. Biasanya, paling cekatan, ketelitian dan ketangguhannya dalam menyelesaikan kasus tidak diragukan. Biasanya, paling cepat, lebih cepat dari solusi-solusi yang lebih humanis. Karenanya, para penegak hukum terjerat hukum itu sendiri. Tidak sedikit yang mempermainkan bahkan mengkhianati dan menjual hukum itu demi setumpuk rupiah.

Hukum memproduksi ribuan tersangka, menetapkan terdakwa, melahirkan hakim dan menelurkan keadilan.  Berapa banyak yang sudah ditangkap dan dipenjara. Karena terlalu banyak, negeri ini harus mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun rumah tahanan. Bahkan yang seharusnya dituntut mengembalikan kerugian negara sekalipun, tetap juga harus menyedot uang negara untuk biaya hidupnya di penjara.

Hari demi hari, bahkan sudah menginjak bulan baru, kenapa hukum berubah menjadi tumpul, hilang dari peredaran waktu, seolah tidak ada masalah yang terjadi. Katanya, azas equality before the law itu ampuh. Tapi mengapa sepertinya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ketika banyak orang mempertanyakan hal ini, harusnya mereka yang menggiring engkau pada keterpurukan sadar.

Dan hukum kita memang tangguh, memang ampuh.  Orang-orang yang berada di belakang hukum lebih banyak yang gagal paham dan tidak mau mencari kegunaan hukum sampai pada tingkat nilai dan moral. Lebih banyak yang menggunakan hukum hanya sebatas aturan jerat-menjerat. Banyak yang menggunakannya sebagai modal untuk berorasi, berarguman dan berasionalisasi. Tapi menggiring nurani sampai ke nilai dan moral sangat sedikit.

Sakramentali ialah tanda-tanda suci yamg memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali itu menandakan kurnia-kurnia, terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan Gereja (SC 60). Istilah sakramentali muncul pada abad XII (pada tulisan Petrus Lombardus), bersamaan dengan pembukaan istilah sakramen bagi ketujuh ritus Gereja.

Sakramentali Terarah dan Bersumber pada Sakramen

Sakramentali sebagai tanda suci berhubungan erat dengan sakramen. Konstitusi Liturgi menyatakan bahwa sakramentali memiliki kemiripan dengan sakramen. Menurut saya sakramentali dalam arti tertentu menghadirkan perayaan sakramen Gereja. Perayaan sakramentali adalah perayaan kerinduan akan sakramen dan perayaan yang diarahkan kepada perayaan sakramen. Perayaan sakramentali dapat menghantar dan mempersiapkan orang beriman kepada sakramen-sakramen Gereja. Dengan sakramentali, misteri yang dirayakan semakin diperjelas dan disposisi umat bagi penerimaan sakramen dipersiapkan secara optimal.

Hal ini tampak dalam berbagai upacara sakramentali. Pemberkatan air suci, pemberkatan dengan tanda salib di dahi anak-anak atau katekumen merupakan upacara dalam rangka menuju atau mengenangkan sakramen baptis; pemberkatan roti, buah atau doa sebelum atau sesudah makan berhubungan dengan Sakramen Ekaristi; berbagai doa untuk orang sakit merupakan kerinduan dan perwujudan sakramen pengurapan orang sakit; upacara pertunangan merupakan perayaan kerinduan akan sakramen perkawinan; upacara tobat terarah kepada sakramen tobat.

Sakramentali sebagai Doa Permohonan Gereja

Sakramentali dibedakan dengan sakramen menurut dayaguna atau  akibat sakramentalnya. Dayaguna sakramen terjadi secara  ex opere operato (berkat tindakan yang dilakukan oleh Kristus). Atinya, sakramen pertama-tama tindakan Kristus. Dalam sakramen, Kristuslah yang melayani dan menguduskan si penerima. Jadi dengan istilah ex opere operato   ini mau ditekankan bahwa sakramen merupakan  karya Allah dan bukan usaha manusia. Karya Allah ini tidak bersangkut paut dengn keadaan moral si pelayan. Lepas dari disposisi dan keadaan si pelayan manusia, sakramen tetap berlangsung dan berdayaguna. Misalnya, meskipun imam yang memimpin misa itu berdosa, tetapi Perayaan Ekaristi yang dirayakan tetap sah dan di sana benar-benar terjadi Tubuh dan Darah Kristus karena Kristuslah yang berkarya.

Berbeda dengan sakramen, dayaguna sakramentali terjadi secara  ex opere operantis ( berkat tindakan manusia yang mengerjakan). Itu berarti sakramentali pertama-tama karya, tindakan dan usaha manusia, yaitu  Gereja. Sakramentali adalah doa permohonan Gereja agar Allah memberkati dan menguduskan orang atau benda itu. Kalau dalam sakramen rahmat pengudusan terjadi secara tidak tergantung pada disposisi dan usaha si pelayan manusia, dalam sakramentali pemberkatan dan pengudusan itu terjadi sejauh itu dimohonkan oleh Gereja.

Sakramentali dipahami Gereja tidak secara magis, bahwa seolah-oleh sesudah orang atau barang itu diberkati, maka orang atau barang itu menjadi sakti. Dengan ungkapan sakramentali sebagai "doa permohonan Gereja" itu, mau dinyatakan bahwa orang atau barang yang diberkati oleh Allah melalui doa permohonan Gereja kini memiliki arah dan nilai baru yang terarah kepada Allah Sang Pencipta dan Penebus.

Pelayan Sakramentali

Pelayan sakramentali tidak  harus seorang klerus atau orang tertahbis, tetapi dapat juga awam. Pelayan awam dalam upacara sakramentali dimungkinkan atas dasar imamat umum yang diperolehnya dalam sakramen baptis dan krisma. Lain halnya dengan sakramen, pelayan sakramen (kecuali baptisan darurat) adalah pimpinan jemaat yang resmi, yaitu uskup, imam, diakon, sebab dalam sakramen ditampakkan dan dilaksanakan hakikat dan diri Gereja sendiri. **Fidelis Harefa.

Maraknya dan kompleksnya masalah perkawinan dalam abad ini membuat kaum muda merasa bimbang dan ragu tentang peluang mereka untuk mencapai sukses dalam perkawinan. Di satu pihak mereka merasa cinta kasih sudah cukup untuk menjamin kelanggengan  hidup perkawinan. Di lain pihak mereka menghadapi kenyataan bahwa penyelewengan terhadap perkawinan semakin meluas di tengah  masyarakat bahkan sering diakhiri dengan perceraian.

Zaman berubah dengan pesatnya di seluruh kawasan dunia, juga di Indonesia. Sedemikian pesat perubahan zaman, sehingga manusia belum sempat menyesuaikan diri dengan satu situasi baru. Perubahan tersebut melanda pemahaman, pengkhayatan dan pola laku individu dan masyarakat. Kehidupan seks, perkawinan dan hidup berkeluarga tidak luput dari lindasan perubahan tersebut. Besarnya pengaruh perubahan jaman itu, juga diungkapkan oleh J. Riberu:
Tadi kehidupan seks, kehidupan nikah  dan kehidupan keluarga dianggap sesuatu yang sacral, yang tidak dibicarakan begitu saja di depan umum. Sekarang dipertontonkan, malahan direkayasakan dan diperjualbelikan. Adegan-adegan seks sampai yang paling berani disajikan dalam film-film […]. Yang lebih merisaukan ialah beredarnya pelbagai paham yang merubah citra seks, citra nikah dan citra kehidupan keluarga di dalam tata pikir manusia.
Melihat reaksi masyarakat seperti itu, Gereja lewat kursus persiapan perkawinan melayani kebutuhan anggota Gereja, khususnya kaum muda. Gereja melalui kursus persiapan perkawinan memberikan pemahaman dan pandangan kristiani tentang perkawinan. Oleh karena itu kursus persiapan perkawinan sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi kaum muda hendaknya menyentuh seluruh lapisan kaum muda.

Dengan kata lain, mereka yang sederhana dan secara formal kurang berpendidikan jangan diabaikan.
Oleh karena itu kursus persiapan perkawinan bagi kaum muda sangat penting dan tidak perlu disangsikan lagi.  Kursus persiapan perkawinan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan perkawinan yang stabil dan langgeng  yang merupakan faktor mutlak untuk tercapainya kebahagiaan suami istri, masyarakat dan Gereja. Dengan demikian nilai-nilai luhur hidup perkawinan yang sudah diterima lewat kursus  persiapan perkawinan akan  menjiwai pemahaman kaum muda tentang perkawinan.

Kaum muda memandang perkawinan tidak lagi sebatas legalisasi hubungan seks, tetapi perkawinan akan mereka pahami  juga sebagai sesuatu yang luhur dan agung itu, nilai-nilai luhur perkawinan yang menentukan pandangan hidup mereka tentang perkawinan. Bahkan, menurut pengalaman pembinaan kursus, kaum muda yang dibina lewat kursus persiapan perkawinan akan lebih berhasil dalam hidup perkawinannya dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengikuti kegiatan ini. **Fidelis Harefa.

Kalau kita mencermati berbagai persoalan korupsi, yang marak di Tanah Air tercinta khususnya, kita kadang berdecak kagum. Kagum karena walaupun korupsi selalu disoroti bahkan dikutuki public tetapi masih  ada yang berani “bermain” dengan-nya. Anehanya, orang begitu nekat korupsi, walau akibatnya secara moral ia akan mengalami keluluhan harga diri. Sementara itu ada yang katakan, lebih baik kehilangan sekantong emas dari pada kehilangan harga diri. Ini berarti harga diri jauh lebih mahal (suci)  dari pada emas sekantong. Tapi, mengapa korupsi terus-menerus terjadi?

Di batas pertanyaan ini, muncul suatu kesadaran bahwa setiap orang, siapapun dia-kaya atau miskin memiliki harga diri yang suci. Kesuciaan harga diri itu tidak bisa diukur secara materil karena ia adalah harta terberi sejak lahir. Oleh harta terberi itu, setiap orang mengalami bahwa ia berharga di mata sesamanya. Akibat dari rasa berharga, ia akan menerima sikap dihormati, disayangi, dicintai dan dikagumi.

Kesadaran ini secara alamiah ada dalam diri setiap orang. Sementara itu setiap orang pun menyadari bahwa ia memiliki sederetan kelemahan yang berpotensi untuk melukai atau meluluhkan harga dirinya. Akibat dari kesadaran ini, orang selalu berhati-hati dan  penuh pertimbangan sebelum melakukan suatu perbuatan yang berakibat  melukai atau meluluhkan harga dirinya sendiri.
Herannya walau kesadaran ini terus melekat pada setiap orang,  tetapi begitu berhadapan dengan setumpuk “duit” orang   seperti  “rabun mata”. Semua kesadaran moralnya, (takut akan rasa malu, takut nanti dicerca, takut bila dimaki)  pun hilang seketika. Prinsip menyesal selalu datangnya terlambat  seperti  tidak terlintas  lagi dalam benaknya. Yang ada hanya, rencana-rencana “liar” tentang apa yang akan dibeli dan  mau melancong ke mana nanti setelah “merogoh” uang milik rakyat,  yang kebetulan dipercayakan padanya untuk dikelola demi kesejahteraan bersama.

Inilah dinamika jiwa orang yang menatap langsung setumpuk duit di hadapnnya. Dilemma antara mau ambil atau tidak biasanya sangat kuat. Karena begitu kuat dilemma yang dirasakan, orang lalu membuat proyeksi-proyeksi positif dengan membangun prinsip imbangan untuk menetralisir rasa ragunya dalam berbuat salah, seperti “ Ah…kalau orang lain bisa korupsi mengapa saya tidak ?“

Ketika prinsip ini  begitu dominant dalam dirinya, ia makin berani untuk bertindak. Ia tidak akan berpikir tentang konsekuensi  yang akan menyusul menimpa dirinya. Yang ada hanya sejuta bayangan tentang bentuk dan gaya hidupnya nanti, setelah mengantongi ratusan juta atau milliaran rupiah.
Di sinilah orang memiliki keberanian yang salah letak. Tetapi keberaniannya bagaikan sepotong belati yang kelak menyayat dan melukai dirinya, ketika namanya diobok-obok sebagai KORUPTOR dalam TV, radio, koran dan lebih keji lagi kalau  ia didemo rame-rame  sambil diumpat, dimaki dan  dihojat oleh masyarakat yang dulu sangat menghormati dan mencintai dia.
Perlu di sadari juga bahwa realitas tercemplung dan hidup dalam masyarakat dengan ragam sistemnya, juga menjadi satu ujian terberat untuk tetap mempertahankan kesucian sebuah harga diri. Fakta diseretnya wakil wali kota Bogor, menjadi contoh untuk hal ini. Secara pribadi ia katakan, mengapa aku saja yang harus dipersalahkan,  padahal persoalan ini (Korupsi) merupakan persoalan komunal – melibatkan beberapa orang.

Kasat benar, bahwa secara pribadi wakil wali kota Bogor mempunyai kesadaran akan kesucian harga dirinya, tetapi karena ia berada dalam sistem komunal, yang sama-sama memiliki kesepakatan untuk “bermain api”, maka ia pun  berani mempertaruhkan kesucian harga dirinya.
Akibatnya, ia ditangkap sendiri tanpa teman-teman sekongkolannya. Ia sendiri mengalami dirinya dihujat, dicerca, dimaki dan dibenci. Tak terbayangkan betapa tersayat hatinya ketika sebelumnya, ia dihormati, dipuja dan disegani tetapi sekarang ia seperti orang yang tidak ada harganya. Apalagi membayangkan, bagaimana perasaan istri / keluarga bila berhadapan dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya dan perasaan anak-anak bila berada di lingkungan sekolah. Singkatnya terlalu banyak angan kelam di hati orang yang sedang dilanda luka dan luntur harga dirinya.

Untuk menghindari keberanian yang salah letak memang tidak gampang segampang membalik telapak tangan. Perlu dicari mengapa orang nekat memiliki keberaniaan yang salah letak ? Barangkali salah satu sebabnya adalah adanya budaya SOGOK atau UPETI sebelum menjadi seorang aparat pemerintah. Rasa rugi yang ia berikan dalam bentuk sogokan ketika berjuang menjadi seorang pegawai negeri akan  menjadi semacam satu “sindrom balas dendam” yang tersimpan rapi di bawa alam sadarnya. Suatu saat ketika ia sudah menjadi “orang” dalam jajaran kepemimpinan structural, ia akan berusaha untuk mengembalikan kerugiannya dalam bentuk KORUPSI.

Ini adalah suatu “penyakit” yang bersifat tangga pilin – tak berujung. Penyakit ini sudah menjadi heredit. Lalu siapa yang harus dan berani menyembuhkan atau memberantasnya ? Yang pasti untuk memberantasnya, perlu seorang pemimpin yang berani “BANTING STIR” dan tidak takut  untuk mengubah sistem yang selama ini memberi peluang bagi orang untuk korupsi.  Jelas, upaya pemberantasan penyakit ini tidak mudah. Pemimpin yang berani menjadi “dokter penyembuh” haruslah pemimpin yang memiliki ketangguhan moral dan spiritual. Tanpa ketangguhan moral dan spiritual, semua apaya pemberantasan hanya akan bersifat kamuflase belaka.
Memang factor eksternal – pengawasan dari luar,  sesungguhnya tetap diperlukan. Namun justeru yang paling menentukan adalah factor internal – kesadaran dari dalam diri orang yang kebetulan memegang jabatan public. Kalau ia menyadari bahwa dirinya sebagai seorang yang bermoral dan bermartabat,  lalu “kebetulan” dipercayakan negara  untuk mengatur suatu sistem demi kesejahteraan bersama, maka ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan-tindakan yang salah letak.

Sebagai seorang pejabat, ia bagaikan “lentera” di atas bukit yang senantiasa dipandang semua orang. Terang dan redupnya cahaya lentera itu akan langsung dilihat secara kasat mata oleh khalayak ramai. Pejabat yang bermoral baik, tentu tidak akan membiarkan “cahaya lentera” jabatannya redup,  hanya karena “silau”  oleh kucuran-kucuran dana yang diperuntukan bagi rakyat.

Secara pribadi, saya sungguh  sangat yakin bahwa setiap pejabat mempunyai kehendak baik untuk mengabdi masyarakatnya. Karena itu  mereka yang sedang  dan kini  memangku sebuah jabatan public, pasti memiliki kesadaran moral untuk menghindari keberanian yang salah letak,  apalagi didukung dengan program Presiden Bambang untuk memberantas penyakit korupsi dalam masa kepemimpinannya. Tentunya program presiden akan sangat membantu menjernihkan kesadaran moral para pejabat dalam meciptakan suatu kondisi pemerintahan yang bersih.

Lalu sebagai warga masyarakat, sebaiknya kita tidak hanya menunggu di “tikungan kelemahan” para pejabat untuk menyerang tanpa ampun bila mereka terjebak dalam kesalahan, tetapi hendaknya kita tetap  mendoakan mereka, agar selalu dilindungi dan dihindarkan dari berbagai cobaan, sehingga mereka tidak terjebak dalam keberanian yang salah letak.**

Oleh: P. Frieds Meko, SVD

Dalam keluarga tradisional, kegiatan seksual diharapkan dapat berlangsung berdasarkan cinta kasih antar suami istri. Apakah cinta kasih tersebut dapat dijual dan dibeli di pasar seks komersial?

Kita coba melihat beberapa data yang berhubungan dengan konteks ini:
  1. Ratusan (ribu) manusia (perempuan) telah dijadikan komoditas. Mereka dianggap sebagai “sumber daya alam” yang perlu dieksploitasi. Wanita telah dijadikan pelacur oleh pelaku perdagangan. (Bisnis Indonesia, 13 Febr 2005).
  2. Transaksi bisnis perempuan ini dikenal dengan istilah trafficking yang berarti pergerakan manusia lintas batas, mengandung konotasi pemaksaan, kekerasan atau pekerjaan semacam perbudakan, termasuk juga prostitusi yang dipaksakan serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi (Bisnis News, 30 Juli 2003, hal.8).
  3. Prosedur trafficking meliputi:
    • Perekrutan
    • Pengiriman
    • Penampungan
    • Penerimaan
    • Melalui penipuan, kecurangan atau pun kekerasan untuk tujuan eksploitasi.
  4. Trafficking adalah kegiatan kriminal internasional yang berkembang sangat.
  5. Alasan seks menjadi komoditi industri:
    • Globalisasi menjadi alasan kecenderungan komoditas seks. Kegiatan pasar jenis ini tidak memerlukan ketrampilan bahasa atau ketrampilan lain.
    • Trend: pembeli lebih kuat daripada penjual. Produsen/penyuplai yang berprodksi efisien dengan harga paling rendah akan bertahan. Akibat trend ini: ekploitasi sumber daya manusia sehingga pelacur menjadi “budak seks” (sex slaves).
  6. Legalitas Industri Seks
    • Sebagai suatu industri yang berkembang, industri seks harus menghadapi persoalan regulasi oleh pemerintah, aktivis sosial dan industri seks.
    • Ada unsur yang sangat jelek yang harus dihapus dari industri ini adalah penjualan wanita yang menjadi pelacur.

Data di atas adalah merupakan data yang sudah ada beberapa tahun yang lalu. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan dibidang ini pun semakin pesat. Alasan utama mengatakan demikian adalah karena sampai saat ini, usaha-usaha yang dilakukan, baik pemerintah maupun organisasi lainnya dalam mencegah komoditi seks tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Fakta dan Dilema
  1. Prostitusi adalah bentuk perbudakan modern karena para pelacur berada di bawah kontrol muncikari. Dalam hal ini terdapat perdebatan hebat.
  2. Pihak yang menghendaki legalisasi industri seks menghadapi masalah:
    • Kalau prostitusi dilarang, maka kegiatan ini akan dikurangi walaupun tidak dapat dihapus sama sekali.
    • Apakah UU mengenai prostitusi akan menghapus para muncikari yang jahat?
  3. Kondisi Prostitusi di Indonesia
    • Depnaker tidak mengakui pelacuran sebagai jenis pekerjaan sehingga mengecualikannya dari perlindungan tenaga kerja.
    • Depnaker juga enggan menggunakan istilah “pekerja seks komersial” untuk para pelacur karena mengisyaratkan pengakuan “pelacuran” sebagai alternatif jenis kesempatan kerja.
    • Dep.Kes mengakui keberadaan pelacuran merupakan salah satu kelompok sasaran yang dijadikan target untuk mensukseskan program pencegahan penyakit kelamin.
    • Dep.Sos menerima legalitas pelacuran  ini setengah-setengah, dan adanya lokalisasi prostitusi digunakan untuk memuluskan program rehabilitasi.
    • Mentri Negara Urusan Peranan Wanita mempromosikan perkawinan yang sah dan menentang pelacuran.
    • Pada tingkat pemda, pengakuan diam-diam diberikan bersamaan dengan adanya kegiatan pemungutan pajak, biaya dan uang ijin usaha.

Inilah fakta yang dapat kita lihat dalam konteks Seks sebagai Komoditas. Kendati industri seks di Indonesia disangkal dan dikutuk secara moral, pelacuran merupakan bisnis jasa yang nilai ekonominya amat besar. Budaya perdagangan wanita dan anak (yang nanti menjadi pekerja seks komersial) di Indonesia masih dianggap wajar karena budaya yang masih dianut sebagian besar masyarakat yang menganggap wanita dan anak sebagai aset.

Berhubungan dengan dilema ini, pemerintah tetap bersikap mendua: di satu pihak pelacuran dianggap mengganggu ketertiban umum, tetapi di lain pihak pelacuran juga dilindungi dan ada lokalisasi resmi. Nampaknya sangat sulit untuk memperkirakan berapa banyak uang yang beredar selama setahun karena praktek prostitusi. Namun yang pasti, pelacuran memainkan peranan cukup besar dalam perekonomian Indonesia dan memberi kontribusi pendapatan cukup besar pada pemerintah setempat.

Beberapa data yang memperkuat pernyataan di atas adalah sebagai berikut:
  • Data dari Dr. Terence H. Hull dan Dr. Endang Sulistyaaningsih: Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya menunjukkan: Terdapat 140.000-230.000 dengan penghasilan per tahun sekitar: US$1.180 ( 2,95 triliun rupiah).
  • Penelitian tahun 2004: Bali mempunyuai 3.000 PSK; 90.000 klien yang berbeda; terjadi 300.000 transaksi seks pertahun (=821 transaksi per-hari!).
  • Dari Menteri Kesehatan: Terdapat 7.000 pelacur (terdafat sebagai PSK) tetapi jumlah aktual mencapai 20.000 PSK.
  • Catatan Prof. Dr. J. Spillance SJ: “Pelacuran mungkin lebih mungkin dijumpai di kota besar karena memang itu yang menjadi ciri kota besar, di mana daya tariknya membuat orang orang merelakan segalanya, termasuk seksualitas yang bisa dikomoditas….”
  • Allison J. Murray (menulis mengenai Dolly Surabaya): mengatakan bahwa pada tahun-tahun belakangan ini masyarakat Jakarta menjadi semakin “terseksualisasi” dan “terkomodifikasi”…. Kalangan kaya yang dengan keasyikannya dengan seks dan konsumerisme, mengaburkan perbedaan-perbedaan antara jalan yang “lurus” dan jalan yang “sesat”.

Statistik perkembangan Sex sebagai komoditas pada tahun 2011 ini masih belum dapat dikumpulkan. Secara pribadi, saya berharap, bahkan kita bisa berharap bahwa hal ini bukan menjadi berkembang, tetapi menurun. ** Kairos - Dari Berbagai Sumber

I. Memahami Pengertian Hukum

Usaha mencari dan memahami “hukum” dalam hal ini tentang “pengertiannya” telah berlangsung cukup lama bahkan menjadi perdebatan  para sarjana yang menggeluti ilmu hukum. Akibat perdebatan itu telah terjadi semacam pengkotak–kotakan di kalangan para pemikir dengan dilatarbelakangi fanatisme sudut pandang masing–masing, dengan aneka argumentasi. Cara pandang multi dimensi ini bukanlah untuk mendiskreditkan atau menyalahkan kelompok lain, seolah–olah pendapat kelompok sendiri yang lebih benar.

Kesadaran ilmiah memang sangat dibutuhkan kendati ada perbedaan yang terkadang membingungkan. Keanekaan ide atau pandangan justru merupakan kekayaan dalam lapangan “ilmu hukum” seakan menunjukkan bahwa objek yang namanya “hukum” memiliki daya tarik super. Ibarat seorang gadis cantik, mampu memukau atau mempesona berbagai pria bijak menelisik masuk dalam rana cinta, atau dengan kata lain bagaikan umpan yang aromanya menggiurkan ikan–ikan di sekeliling jatuhnya umpan itu.

Dalam mencari dan memahami hukum, istimewa untuk memperoleh suatu pengertian, dapat dipastikan bahwa setiap sarjana mempunyai definisi masing–masing. Artinya boleh dikatakan sampai saat ini belum ada satu pendapat pun yang bisa diakui sebagai satu–satunya jawaban memuaskan dan diterima secara universal. Buktinya ialah, mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman Aufklarung, zaman modern, zaman ideologi, sampai pada reformasi dunia, kita telah membaca berbagai defenisi hukum. Namun yang jelas bahwa  pemikiran Yunani telah mempengaruhi jagad hukum.

Seperti dikatakan Theo Huijbers OSC, pada abad IV dan III sebelum Masehi kebudayaan Yunani disebarluaskan di mana–mana, sehingga menjadi kebudayaan dunia (filsafat hukum dalam lintasan sejarah 1982 h. 18). Sejalan dengan itu pemikiran tentang hukum telah menimbulkan aliran atau mazhab dengan pendiriiannya masing–masing,. Tentang hal ini, akan lebih disoroti ketika berbicara Filsfat Hukum.


II. Defenisi Hukum Sekedar Pengetahuan Dasar

Tentang sub pada judul ini memang ada alasan tertentu, mengingat definisi yang beraneka dari para sarjana. Persoalannya adalah: apakah definisi  hukum itu penting? Bagi mereka yang baru belajar hukum definisi itu penting, karena paling tidak memberi arah atau petunjuk untuk memahami arti hukum itu. Ada beberapa definisi yang perlu diajukan sekedar pengetahuan dasar  sebagaimana disebutkan dibawah ini contoh yang diberikan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo – (Kansil  C.S.T pengantar ilmu hukum 1986 h.15,16):

  • Aristoteles: Particular Law is that Which Each Community Leys down and applies to its own members. Universal law is the law of natur;
  • Gotius: Law is rule of moral action obliging to that which is right;
  • Hobbes: Where is law, properly is the word of him, that by right had command over others;
  • Prof. Mr. E. M. Meyers:  Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat  dan yang menjadi pedoman bagi penguasa–penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
  • Leon Duguit: Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu dimudahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Dari pendapat–pendapat tersebut yang dikemukakan, ada juga para pemikir hukum yang enggan atau tidak memberikan definisi, antara lain:
Kant lebih dari 150 tahun lalu berpendirian: “Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von recht“ masih berlaku (Pengantar Ilmu Hukum, L.J Van Aperl Doorn – Terj. Oetarid Sadino, 2011, h.1). Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi hukum berlainan. Hukum banyak seginya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan. Seiring dengan Kant, Van Apeldoorn berkata: “tidak mungkin meberikan definisi tentang hukum, yang sungguh–sungguh dapat memuaskan“ (L.J Van Apeldoorn, Ibid h.1)
Dari apa yang diuraikan di atas dapat dimengerti bahwa pengertian dan atau  definisi hukum memang ada, tapi hanya sebatas pemahaman person, bukan pengertian yang sesungguhnya atau diterima secara universal. Dengan kata lain, sampai saat ini setiap orang yang bercakap tentang hukum belum ditibakan pada sebuah definisi yang diaanggap benar.

III. Usaha Memahami Filsafat Dan Filsafat Hukum

Arti kata filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup (filosofia). Dari arti kata tersebut bermacam-macam definisi filsafat telah tersusun (Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Ibid. H. 11) antara lain:

  • Marcus Tullius Cicero: filsafat sebagai “art vitae” atau “the art of life” (pengetahuan tentang hidup).
  • Lebih awal Thales dan pengikutnya (Filsafat Kosmos) telah berpandangan filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya (The Liang Gie, Filsafat Ilmu, 1991, h. 31);
  • Socrates: Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap azas-azas dan kehidupan yang adil dan bahagia (The Liang Gie, Ibid, h. 33).
  • Plato: filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Spekulatif (The Liang Gie, ibid).
  • Aristoteles: Sophia (kearifan) merupakan kebajikan intelektual yang tertinggi, sedang philosophia merupakan padanan kata dari “episteme“ dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai sesuatu objek yang sesuai (The Liang Gie, ibid).

Sekedar bebeberapa definisi yang dikemukakan hanya untuk menggambarkan bahwa mengenai pengertian “filsafat” juga beraneka pandangan. Ini sama halnya ketika mencari pengertian/definisi hukum. Jadi pengertian filsafat di atas adalah dari pribadi pemikir sesuai apa yang menjadi objeknya.
Pertanyaan berikut yang dihadapkan bagi kita adalah: Apa filsafat hukum itu?

Teo Huijbers mengawali pembicaraannya bahwa filsafat artinya “cinta akan kebijaksanaan” yakni kebijaksanaan yang hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup  berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional. Maka, Amsal, Kisah-kisah, walaupun bijaksana tidak tergolong filsafat (Filsafat Hukum, Teo Huijbers, 1995, h. 18). Bagi Teo, bila hukum itu menjadi objek filsafat artinya bahwa dicari makna hukum sebagaimana nampak dalam hidup kita (Teo Huijbers, Ibid), maka pertanyaan filsafat itu berbunyi: apa makna hukum melihat segala yang ada? Atau apa makna hukum sebagai hukum?
Tentang filsafat hukum ada beberapa pemikiran yang telah difrasekan oleh Herman Bakir (Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Herman Bakir, 2009, h. 191) sebagai berikut:


  1. Filsafat Hukum sebagai suatu aktivitas keilmuan yang terarah untuk memecahkan problem-problem teoritikal dalam derajat umum sehubungan dengan karakteristik hukum dan sistem hukum, relasi hukum dan keadilan dan moralitas, serta sehubungan dengan karakteristik kemasyarakatan dari hukum. Studi filsafat hukum harus menggalakan penstudi untuk menanyakan asumsi-asumsi serta pengembangan suatu pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik dan bekerjanya hukum – berbagai pertanyaan sehubungan dengan teori yang secara konstan bertumbuh-mekar dalam praktik hukum, juga sebagian besar diambil oleh filsafat hukum sekalipun ia tidak dapat menawarkan jawaban-jawaban yang memberi kepuasan:
  2. Filsafat Hukum sebagai suatu ilmu yang dengannya diusahakan pemecahan atas sejumlah pertanyaan yang antara lainnya: apa hukum itu? Apa keadilan itu? Apa delik (offense; pelanggaran) itu? Apa itu hukuman? Apa itu hak dan apa itu “like” (keseimbangan dalam hal kuantitas maupun putusan);
  3. Filsafat Hukum sebagai serangkaian usaha spekulatif yang dijalankan dalam cara-cara menyeluruh (umum) terhadap keseluruhan model (aturan) hukum;
  4. Filsafat Hukum sebagai aktivitas keilmuan yang bergerak untuk sejumlah pendalaman terhadap problem: “Apa hakikat hukum?” dan itu berarti bahwa ia (filsafat hukum) ingin memahami hukum sebagai presentasi atau manifestasi dari suatu azas yang memberinya landasan.
  5. Filsafat Hukum sebagai sintesis keilmuan terhadap asas-asas fundamental dari hukum;
  6. Filsafat hukum sebagai sebutan yang diberikan kepada suatu tipe infestigasi tertentu terhadap hukum, suatu investigasi berkarakter abstrak, umum, dan teoritikal, yang sibuk dengan kegiatan membuka asas-asas hukum dan sistem hukum yang fundamental;
  7. Filsafat hukum sebagai diskusi teoritikal mengenal hukum dan asas-asas yang memberinya landasan, yang digelar dalam derajat yang umum (general) – suatu studi (filsafat hukum) kerapkali dipertentangkan dengan studi yang semata-mata terarah pada “rules of law“ (asas-asas hukum) yang dimainkan dalam lingkaran aktual (ilmu hukum);
  8. Filsafat hukum sebagai penjelasan para yuris atau ahli hukum mengenai unit-unit persepsi (asas-asas), paradigma-paradigma (idealis), dan teknik-teknik, dalam perspektif yang diusahakan oleh pencapaian-pencapaian berbagai disiplin ilmu selain dari hukum;
  9. Filsafat hukum sebagai keseluruhan dari “teknik-teknik penalaran hukum“ (dalam proses berpikir yuridik) serta asas-asas umum yang diaplikasikan ke dalam kasus-kasus (individual).

Dari ide-ide yang telah dikemukakan, jelas bahwa filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Singkatnya, filsafat hukum memberi tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada forma (bentuk). Demikian dikatakan Andre Ata Ujan (Filsafat Hukum - Membangun Hukum Membela Keadilan, Andre Ata Ujan, 2009, h. 21). Sebagai contoh, Thomas Morawetz menjelaskan dengan baik perbedaan filsafat hukum dan ilmu hukum (contoh dalam ilmu pengetahuan), bahwa apa yang disebut ilmu pengetahuan bersifat progresif (Andre Ata Ujan, ibid).

Memang jika kita hendak mencari suatu definisi, apakah tentang hukum, filsafat dan filsafat hukum, maka sampai kepanpun para ilmuan hukum maupun filsuf tidak akan berhenti berbicara. Mengapa demikian? Boleh dikatakan (sementara) bahwa sepanjang menusia itu memiliki kesadaran, kemauan ingin tahu, ia akan selalu mencari sebuah jawaban yang memuaskannya atau orang lain. Tapi bukan berarti jawaban itu sudah pasti dan benar, karena generasi berikutnya akan mengkaji dan menganalisa pikiran (pendapat) tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan memperoleh suatu jawaban baru (juga belum pasti).

Kiranya tulisan sederhana ini ada manfaatnya secara pribadi, maupun bagi siapa saja yang membacanya. Terpenting dalam tulisan ini adalah dapat diketahui secara jelas dan pasti bahwa hampir setiap sarjana hukum ataupun para pakar hukum masih menyoroti “hukum“ dalam kompleksitas “filsafat hukum“. Kata Andre Ata Ujan, pokok filsafat hukum sebetulnya mudah diidentifikasikan, yakni ketika seseorang mengajukan pertanyaan tentang hukum dan di dalamnya tercakup hal normatif atau analisis konsep yang digunakan dalam dunia hukum, maka orang itu sesungguhnya sudah memasuki wilayah filsafat hukum (Andre Ata Ujan, Ibid, h. 23). ** Bernardus Letlora, S.H., M.H, (Berty)

==========================
DAFTAR PUSTAKA

  • Andre Ata Ujan, “Filsafat Hukum – Membangun Hukum Membela Keadilan, 2009, Kanisius, Yogyakarta.
  • Bakir Herman, “Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur Kesejarahan“, 2009, Reflika Aditama, Bandung.
  • Kansil. C.S.T. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia“, 1986, Balai Pustaka, Jakarta.
  • Teo Huijbers. OSG, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan sejarah“, 1982, Kanisius, Yogyakarta.
  • Teo Huijbers. OSG, “Filsafat Hukum“, 1995, Kanisius, Yogyakarta.
  • The Liang Gie,“Pengantar Filsafat“, 1991, Liberty, Yogyakarta.
  • Van Apeldoorn. L.J., “Pegantar Ilmu Hukum“, 2011, Pradnya Paramita, Jakarta.



I. Kronologis

Indo Muro Kencana (IMK) adalah perusahaan tambang emas dan perak yang mulai produksi tahun 1994. Awalnya, saham IMK dimiliki oleh PT. Gunung Muro Perkasa (Nasional), Duval Corporation of Indonesia (Amerika), Pelsart Muro Pty, Ltd (Australia), dan Jason Mining (Australia). Kepemilikan saham ini terlihat dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia Nomor : B.07/Pres/1/1985 tertanggal 21 januari 1985.
Tahun 1993 saham IMK dimiliki oleh Aurora Gold (Australia) sebesar 90% dan PT.Gunung Perkasa (Nasional) sebesar 10%. Tahun 1997, Aurora Gold memiliki semua saham IMK sebesar 100%.

Lokasi tambang berada di kecamatan Permata Intan, Murung dan Tanah Siang kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Kontrak Karya IMK berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak Februari 1985 s/d tahun 2014. Luas wilayah kontrak karya IMK adalah 47.965 Ha, berada disekitar permukiman masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai, termasuk beberapa aliran sungai dan anak sungai. Sebelum adanya IMK lokasi tersebut merupakan area tambang masyarakat secara tradisional dan termasuk tanah adat (Ulayat). Desa-desa yang terkena dampak IMK adalah : Batu Mirau, Tambelum atau Tomolum, Bantian dan Muara Babuat (Kecamatan Permata Intan), Konut, Oreng, Olung Muro, Olung Hanangan, Dirung Lingking, Datah Kotou, Mongkolisoi (Kecamatan Tanah Siang), Malasan, Dirung, Mangkahui, Muara Ja’an (Kecamatan Murung) juga beberapa desa di wilayah Luit Raya, Muara Bakanon, Tumbang Lahung, Pantai Laga, Baratu, Sa’an dan salio (Kecamatan permata intan), Muara Lahung (Kecamatan laung Tuhup), serta Puruk Cahu dan Bahintom ( Kecamatan Murung).

Jelasnya, ada lebih kurang 26 (dua puluh enam desa) dalam 6 (enam kecamatan).
Sekitar tahun 1979 dan 1980 tambang rakyat di Luit Raya beroperasi secara semi mekanis, dengan menggunakan tenaga manusia dan mesin pompa air serta mesin penumbuk batu. Waktu itu ada para turis yang kemungkinan berasal dari Australia datang melihat tambang rakyat di Luit Raya. Kemudian tahun 1983 datang Jaya Salilah, Gatot (Orang Indonesia) dan Max Gilliant (Australia) dengan tujuan survey tambang emas disekitar Gunung Muro dengan nama Perusahaan Duval. Waktu itu mereka menginap di Betang, Desa Konot dan disitu mereka melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat.  Tahun 1984 lokasi tambang rakyat disekeliling Gunung Baruh disurvei Duval Corporation of Indonesia dan masuk ketambang rakyat (lubang-lubang) untuk mengambil sampel (contoh) yang berisi biji emas, tepatnya didesa Merindu.

Pada tahun 1985 masuklah PT Indo Muro Kencana, yang merupakan awal malapetaka masyarakat setempat, karena bersamaan dengan pengumuman pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang melarang Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI). Selanjutnya pada tahun 1987 IMK melanjutkan eksplorisasinya.

II. Permasalahan Lingkungan

Pencemaran air sungai mulai timbul sejak eksplorasi dilakukan oleh IMK di DAS Sei Muro Menawing dari sungai Pute, di DAS Sei Mangkahui. Pencemaran berasal dari penampungan limbah asam tambang di penambangan Serunjan DAS Doho’o Ma’an yang mengalir ke Sei Babuat, juga dari pembuangan limbah asam tambang lokasi penambangan Bukit Tengkanong. Dampak yang timbul adalah kematian ikan yang besar-besar sejak bulan November 1994 di sungai Muro dan Manawing sampai ke sungai Barito serta sungai Mangkahui, dan terulang secara periodik sepanjang tahun 1998. Juga terganggunya kesehatan masyarakat dan mahkluk hidup lainnya didaerah tersebut, matinya satwa air dan ternak penduduk yang mengkonsumsi air tersebut. Akhirnya, air sungai tidak dapat dimanfaatkan penduduk dan diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK, yang juga tidak memadai.

III. Analisis – Hukum Administrasi Lingkungan

a. Hukum Administrasi Lingkungan

Izin adalah instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya ( Prof.Dr.Takdir Rahmadi, - Hukum Lingkungan di Indonesia, Tahun 2003 h.105). sama halnya juga dikatakan Harry Supriyono: Izin Lingkungan sebagai instrument pencegahan yang paling potensial untuk mencegah atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan.
(Harry Supriyono, Sistem Perizinan Lingkungan : Pengaturan Implementasi dan Permasalahannya, Tahun 2012, h.3).

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha ( Takdir Rahmadi, ;Ibid. h.105).
Secara Normatif, pengaturan mengenai izin dalam UUPPLH di skemakan sebagai berikut:

Pasal 36:
1) Setiap usaha /kegiatan wajib amdal /UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
2) Dalam izin dicantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan LH/rekomendasi UKL-UPL;
Pasal 37-38, mengatur penolakan dan pembatalan izin lingkungan;
Pasal 39, menetukan kewenangan pejabat yang berwenang untuk mengumumkan dengan cara diketahui oleh public;
Pasal 40, izin lingkungan lebagai persyaratan izin U/K dan konsekuensi dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut;
Pasal 71-83 mengenai pengawasan dan sanksi administrasi kemudian diatur mandat hukum untuk pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

b. Tindakan Hukum Administrasi Lingkungan 

Memperhatikan permasalahan ( pencemaran lingkungan ) sebagaimana yang dilakukan oleh PT.IMK, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang “pencemaran air”. Menurut Wisnu Arya Wardhana (Dampak Pencemaran Lingkungan, 2001, h.74) dikatakan , indikator bahwa air lingkungan tercemar adalah : adanya perubahan suhu air ; adanya perubahan PH atau konsentrasi ion hydrogen; adanya perubahan warna; bau dan rasa air; timbulnya endapan; kolodial, bahan terlarut; adanya mikroorganisme; meningkatnya radioktivitas air lingkungan. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditimbulkan PT.IMK, niscaya boleh dikatakan telah terjadi pencemaran air. Sebagai bukti air sungai tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK.
Bila berpijak pada pasal 37 ayat (2) yang menyatakan :

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

  • Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau infarmasi;
  • Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  • Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/ atau kegiatan.

Juga berdasarkan pasal 38 UUPPLH menyatakan bahwa : selain ketentuan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 37 ayat (2), izi lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Atas dasar pasal 37 dan 38 diatas dapat dikatakan terdapat 2 (dua) instrument yang bisa ditempuh untuk membatalkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pengawasan Dan Sanksi Administratif  

Dalam UUPPLH, pengawasan diatur dalam pasal 71 hingga pasal 74. Menurut Takdir ( ibid. h.210), UUPPLH memberlakukan pengawasan dua jalur. Yang dimaksud pengawasan dua jalur adalah bahwa pada prinsipnya Gubernur, Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan lingkungan kewenangan masing-masing, tetapi jika pengawasan lingkungan tidak dilaksanakan sehingga terjadi “ pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 73 UUPPLH menyatakan bahwa pelanggaran serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan kerusakan masyarakat.

UUPPLH menyebutkan kewenangan dari pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu : a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; j) menghentikan pelanggaran tertentu;
Tentang sanksi, UUPPLH pasal 76 ayat (2) yaitu, teguran tertulis, paksaan pemerintah pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Sedangkan mengenai uang paksa (dwangsom), dilakukan melalui peradilan, yang mana dikatakan pasal 87 ayat (3) UUPPLH.
Dari apa yang diuraikan diatas, bisa dikatakan PT.IMK dapat dikenakan sanksi administratif.

IV. Analisis – Hukum Pidana Lingkungan

Takdir Rahmadi ( ibid. h.221) mengatakan : delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidan.
Dalam UUPPLH pasal 98 ayat (1) dikatakan : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sedikitnya Rp. 3.000.000.000,00,- ( tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- ( sepuluh milyar rupiah).

Terkait dengan masalah PT.IMK, dapat dikatakan pencemaran yang terjadi telah termasuk dalam “ delik lingkungan “ dengan kata lain dapat dipidana. Kendati demikian, dari beberapa referensi terlihat para pakar atau para sarjana yang belum menyepakati sanksi pidana.

V. Analisis Hukum Perdata Lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH (UU No.23/2009) diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93. Menurut undang-undang ini penyelesaian dapat ditempuh secara sukarela melalui dua mekanisme yaitu: proses pengadilan dan di luar pengadilan. Ini berarti, jika proses di luar pengadilan tidak tercapai, barulah ditempuh jalur pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara perwakilan (class action). Rumusan gugat perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UUPPLH 1997 dijelaskan : (1) adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta, hukum dan tuntutan.

Jadi menurut konsep gugatan perwakilan kelompok terdapat dua unsur penggugat yaitu : (1) wakil kelompok yang jumlahnya kecil mungkin satu atau beberapa orang dan (2) anggota kelompok yang mungkin jumlahnya puluhan, ratusan atau ribuan. Tentang hal gugatan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pada praktiknya, tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya ditentukan : a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; b) pelaku harus bersalah; c) ada kerugian; d) ada hubungan sebab akibat antar perbuatan-perbuatan dengan kerugian. Menurut Perma No.1 Tahun 2002, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil kelompok yaitu :

  1. Wakil kelompok sesuai rumusan pasal 1 huruf b perma No. 1 tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
  2. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok.

Dari apa yang diuraikan tentang hukum perdata lingkungan diatas, apabila ada bukti dan fakta yang kuat serta saksi-saksi, maka terhadap kasus PT.IMK yang terjadi di kabupaten Barito Utara dapat digugat atas dasar pasal 1365 KUH Perdata.

Demikian analisis yang dapat dilakukan, berkaitan dengan kasus PT.IMK. Tentunya analisis ini masih sangat kurang, namun dalam rangka belajar diharapkan berbagai masukan untuk menambah wawasan kedepan. Dan tetap diharapkan bahwa mari belajar untuk hidup, bukan demi nilai formalitas. ** Bernardus Letlora, S.H, M.H, (Berty).

====================
DAFTAR PUSTAKA


  • Asdak Chay, Kajian lingkungan strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Gajah Mada University Pres, 2012
  • Heriamariaty, Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan ( Bahan Ajar / Kuliah ) Pada Pasca Sarjana Prodi Hukum Universtitas Palangka Raya, 2014
  • Mengutip Pendapat J.B.J.m Ten Berge, Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta 2013
  • Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta , 2013
  • Supriyono Harry, Sistem Perizinan Lingkungan: Pengaturan, Implementasi dan Permasalahannya, Pelatihan Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bnadung, 6-8 November 2012
  • Wardhana Wisnu Arya, Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi), Andi Yogyakarta, 1995



Akhir-akhir ini, dunia pendidikan kita diramaikan oleh ide-ide cemerlang dari pengamat pendidikan, pelaku pendidikan dan para pengelola pendidikan di negeri ini. Pendidikan Karakter menjadi “trend topic” dalam menentukan arah dan pola pendidikan saat ini. Pendekatan-pendekatan pengetahuan pun dipilih berdasarkan kebutuhan. Pembahasan mengenai NILAI PRIORITAS yang harus dijalankan dan diseminarkan di sana-sini. Koridor moral, psikologis, budi pekerti, kepribadian menjadi tempat dan lahan galian para ahli untuk menyukseskan topik yang sedang popular ini.


Setelah dibekali dengan berbagai teori, dasar-dasar pengajaran dan metode yang sudah terpola, tenaga kependidikan di dunia pendidikan menemukan satu masalah vital dalam melaksanakan Pendidikan Karakter ini. Mulai terasa bahwa ada ruang kosong yang tak terisikan, ada sisi gelap yang tak diterangi, ada komponen yang hilang dan susah mencari gantinya. KEHADIRAN FIGUR atau keteladanan menjadi masalah utama.

Kita sanggup berteriak dengan lantang tentang KEJUJURAN, MORAL YANG SEHAT, BUDI PEKERTI, dan hal lainnya yang berhungan dengan perkembangan kepribadian, tetapi susah untuk menyebutkan satu pribadi yang menjadi FIGUR sebagai sarana mempertajam bahan ajaran. Menemukan figur yang real, dekat, hidup yang hadir KINI DAN DI SINI, adalah sebuah kesulitan yang hampir tak punya solusi. Apa yang akan terjadi?

Peserta didik mulai berimajinasi sendiri. Menciptakan angan tanpa model. Peserta didik bingung menentukan idola. Ujung-ujungnya, mulailah mengatakan Persetan dengan Pendidikan Karakter.

Siapa peserta didik itu? Kita, anak-anak kita dan cucu kita adalah peserta didik yang dimaksud. Pola-pola pengajaran baru berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Akan tetapi, pola-pola itu pun menemukan masalah dalam dirinya sendiri karena diantara kekayaan sarana dan prasarana yang menunjang, ada satu sisi yang hilang dan sangat vital yakni FIGUR.

Idola Anak-anak Kita

Saya pernah bertanya kepada seorang anak, yang sedang duduk di bangku SD, Kelas I, tentang cita-citanya kelak kalau sudah besar. Spontanitas anak ini membuat saya terkejut ketika dia menyebutkan salah satu nama artis yang sering tampil di Layar Televisi. Artis yang dia maksud adalah seorang bintang Televisi Indonesia, yang bila tampil selalu didampingi oleh gadis-gadis cantik dan pelakon karakter campuran pria-wanita. Tanpa menyebut nama artis itu dan juga tanpa membahas lebih dalam tentang alasan sang anak tadi memilih idolanya, mari kita melirik sejenak apa yang sedang terjadi.

Dari sekian banyak acara Televisi yang disuguhkan, kita susah menemukan acara yang mengajarkan tentang semangat patriotisme, wawasan nusantara, tokoh-tokoh pembela kebenaran yang real dalam sejarah dan acara-acara yang langsung menyentuh perkembangan pribadi anak. Kita lebih banyak disuguhkan dengan masalah-masalah yang didramatisir berlebihan, masalah putus cinta dan sambung lagi, masalah cerai kawin dan kawin lagi, masalah tipu muslihat yang susah masuk logika. Bintang publik kita mulai didominasi oleh pelakon pria-wanita. Program suguhan bagi pemirsa lebih bertujuan ke hal-hal  euphoria semata tanpa memperhitungkan nilai pendidikan apa yang disampaikan. Secara tegas bahwa televisi kita tidak memiliki ideologi sehingga membangun karakter bangsa yang hancur lebur. Sanggup melarang anak untuk tidak menonton?

Dalam gambaran di atas, mampukah sang anak menemukan idolanya? Di saat kita susah menyebutkan nama seorang tokoh yang dikenal oleh anak, acara televisi kita sudah berlomba masuk lebih duluan. Di saat kita mengalami ambiguitas menyebutkan tokoh sejarah bangsa ini, tokoh-tokoh baru bermunculan dengan berbagai penyimpangan. Di saat kita sedang berteriak tentang budi pekerti, kejujuran, moral dan sebagainya, pelaku-pelaku pelanggaran pun tampil mengaburkan segala makna pendidikan kita. **Fidelis Harefa

Seringkali suatu peristiwa yang terjadi merupakan produk dari peristiwa sebelumnya. Inilah yang disebut hukum “mata rantai” atau hukum “sebab akibat”. Jarang ada suatu peristiwa yang terjadi tersendiri lepas dari peristiwa-peristiwa lainnya. Berdasarkan hukum ini marilah kita mulai penyelidikan kita dengan pertanyaan “Dari manakah idenya datang?”

Tentunya pelaku kejahatan selalu memulainya dari suatu “IDE AWAL” yang datang di dalam pikirannya. Perhatikanlah sebuah contoh pengakuan yang diberikan oleh Ted Bundy, seorang pemerkosa dan pembunuh bertopeng yang telah dihukum mati karena kejahatannya. “Dari manakah idenya datang?” dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Dr. James Dobson, hanya beberapa jam sebelum ia dieksekusi, Ted Bundy mengaku:
Berdasarkan pengalaman prantairibadi saya, pornografi yang melibatkan kekerasan adalah yang paling merusak. Saya tahu benar gabungan keduanya akan mengakibatkan suatu tindakan yang sulit dijelaskan. Ada banyak orang seperti saya dalam masyarakat. Mereka mempunyai dorongan hati yang berbahaya, yang dipupuk setiap hari oleh kekerasan yang mereka lihat di berbagai media, khususnya kekerasan seksual. Itulah yang saya konsumsi selama 20-30 tahun terakhir. Namun, masa yang akan datang menakutkan lagi. Sekarang film-film kekerasan, bahkan yang tidak layak diputar digedung bioskop 30 tahun yang lalu, kini memasuki rumah-rumah melalui televisi, siaran normal maupun televisi kabel. Janganlah heran kalau banyak anak-anak yang sekarang bermain di jalan, besok lusa atau bulan depan akan mati oleh perbuatan anak–anak lain yang rajin menonton tayangan media sekarang ini.
Mendengar pengkuan Ted Bundy di atas, setujukah saudara bahwa sesungguhnya kita memiliki masalah serius yang akan dihadapi oleh anak-anak, generasi penerus kita di masa yang akan datang?

Betapa khawatirnya kita saat ini. Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti semakin tidak mendapat perhatian khusus di Lembaga Pendidikan Formal. Sebaliknya, media-media kita semakin menyuguhkan tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Pesan-pesan kekerasan dikemas dalam sajian drama televisi. Penyimpangan-penyimpangan “gender” (wanita pria, pria wanita) yang dikemas dalam lelucon yang tidak mendidik menyebabkan anak-anak sulit menentukan dan membedakan karakter seorang pria dan seorang wanita itu seperti apa. Hampir semua stasiun televisi kita didominasi oleh hal-hal yang lucu, yang sering kita sebut dalam bahasa sehari-hari (maaf) “bencong”, “tomboy”, “terbelakang mental”, “kelainan fisik” dan lain sebagainya.

Bukankan sikap media ini merupakan akibat dari keterpurukan masa lalu? Tidakkah keadaan sekarang ini mengakibatkan sesuatu yang buruk pada generasi berikutnya?

  1. Hiduplah sesuai dengan ajaran agama yang anda yakini. Karena agama tujuannya adalah BAIK dan MULIA, hiduplah dengan berbuat BAIK dan MULIA itu. Tidak ada satu pun agama yang mempunyai tujuan TIDAK BAIK dan TIDAK MULIA. Semua mengacu pada arti AGAMA itu sendiri, yakni TIDAK KACAU. Ini adalah masih arti harafiah. Kalau arti harafiah dari agama saja sudah merujuk ke hal yang sangat positif, betapa mulia lagi arti AGAMA bila ditinjau dari sudut pandang teologi, filosofi dan sudut pandang lainnya.
  2. TIDAK KACAU, berarti DAMAI, itulah yang harus diperjuangkan. Bila anda mengatakan hidup beragama, tapi menimbulkan kekacauan, apakah anda masih tetap berani mengatakan "SAYA BERAGAMA"?
  3. DAMAI, antar dan intra Agama. Kesalahan fatal bila dalam menjalankan ajaran agama, penganut kepercayaan hanya menjaga DAMAI intra agama saja. Itu artinya, dia belum mengerti dan memahami dengan benar ajaran agama yang dianutnya itu. M. Gandhi pernah mengatakan: "Semua Agama adalah Agama yang baik dan benar apabila penganut agama tersebut menjalankan dan menghidupi ajaran agamanya dengan baik dan benar pula". Dari pernyataan ini, kita harusnya bisa menyimpulkan bahwa semua AGAMA tidak ada yang paling baik atau paling benar. Kualitas penganutnyalah yang perlu dipertanyakan.
  4. MEMBELA AGAMA? Apakah itu perlu. Menurut saya, tidak perlu kita membela agama. Kita semua sepakat bahwa Agama berasal dari yang Suci dan yang Kudus. Maka, karya besar untuk pembelaan agama itu sendiri adalah Kuasa dari yang Suci dan yang Kudus itu. Tugas kita sebagai penganut agama adalah membuktikan bahwa kita pun bisa hidup SUCI dan KUDUS seperti yang telah diajarkan dalam agama.
  5. MEWARTAKAN AJARAN AGAMA. Sesuatu yang sangat mulia bila penganut agama mewartakan ajaran agamanya kepada orang lain yang tidak beragama. Tapi bila penganut salah satu agama, memaksakan sesuatu agama dengan orang lain yang sudah beragama, bukankah dia sendiri yang "me-nihil-kan" ajarang agama yang dianutnya?
  6. FANATIK TERHADAP SATU, TAPI MEMBENCI DAN MENGHANCURKAN YANG LAIN. Salah total. Bila anda hidup beragama dengan sikap fanatik, tidak usah mengaku sebagai umat beragama. Karena agama anda pun tidak membenarkan sikap anda itu. Bila anda keberatan dengan pernyataan saya, silahkan tunjukkan bukti pada saya, dimana membuktikan salah satu agama yang membenarkan sikap fanatisme.
  7. AJARAN AGAMA ANDA ADALAH BENAR. AJARAN AGAMA LAIN PUN BENAR. Ini yang harus diperhatikan. Toleransi adalah jalan satu-satunya untuk menciptakan kedamaian. Bila anda sudah menjalankan ajaran agama anda dengan benar, tidak perlu anda mengusik ketenangan agama yang lain. Karena dengan demikian, anda mementahkan semua kebenaran AJARAN AGAMA ANDA.
  8. KALAU BEGITU, APAKAH PERLU BERJUANG UNTUK AGAMA? Saya menjawab begini: Yang membuat Agama berkembang adalah Dia yang Empunya Kuasa untuk membuat ajarannya berkembang dan diyakini oleh manusia. Dia itu siapa? DIA adalah yang melebihi kuasa manusia. Usaha anda memperjuangkan AGAMA tidak sebanding dengan KUASANYA. Yang perlu anda lakukan adalah menunjukkan bahwa anda seorang yang beragama dan hidup baik menurut ajaran agama itu sendiri.
  9. OH. KALAU BEGITU SIA-SIA DONG SAYA BERJUANG MENJADI PAHLAWAN UNTUK AGAMAKU? Tidak sia-sia. Sejauh anda menunjukkan KEPAHLAWANAN anda seturut tujuan AGAMA itu sendiri. Bila anda berjuang untuk kedamaian, tapi karena perjuangan KEDAMAIAN itu menciptkan kekacauan dan ketidak-tenangan bagi orang lain, apakah DAMAI yang anda perjuangkan itu tercapai? NOL BESAR. Karena di sisi lain anda menyerukan kedamaian, tapi efeknya kamu harus membunuh kedamaian. Logika matematika saja mengatakan NOL. 1-1= 0.
  10. APAKAH USAHA ORANG-ORANG YANG MEMBENTUK ORGANISASI MEMBELA AGAMA ITU BENAR? Tergantung. Mereka harus paham dulu apa yang dibela, dan apa yang dihancurkan. Bila semua masalah kehidupan ini, direduksi dalam masalah Agama, itu adalah kesalahan fatal seorang penganut agama. Ajaran agama sangatlah mendasar dan fundamental. Bila kesalahan dalam dunia politik, ekonomi, sosial, di reduksi dalam kesalahan Beragama, itulah yang menciptakan ketidak-benaran. Agama mempunyai ajaran sendiri. Bila anda menemukan masalah politik, bicarakan dan selesaikan dalam koridor politik, bukan dalam koridor agama. Bila anda hanya mengenal koridor agama, dan tidak mengenal koridor lain, saya usulkan, kamu kembali ke Pesantren lagi untuk belajar, kembali ke seminari untuk belajar lagi, kembali ke bangku sekolah lagi untuk belajar tentang Agama dan aspek kehidupan lainnya.
  11. AH JADI PUSING, TIDAK PERNAH SELESAI BERBICARA TENTANG AGAMA INI. Ya, memang begitu adanya. Karena apa yang dipikirkan manusia, tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Dia yang punya ajaran. Bila anda memaksakan semua air laut masuk ke dalam sebuah botol, di situlah anda akan sadar bahwa pikiranmu jauh tidak sebanding dengan pikiran Dia. Oleh karena itu, jawab sendirilah, sebutan apa yang akan dikenakan padamu bila anda mau menyamakan posisi dengan Dia yang menciptakan anda dari KETIADAAN menjadi ADA. **Kairos.
Pernyataan lain, boleh ditambahkan lagi pada edisi berikutnya.

Ilustrasi: Dari aiendyu.com
Tulisan ini bisa dinilai sebagai celoteh senggang. Boleh juga ditanggapi secara serius mengingat isinya menyentuh realitas-realitas yang terjadi selama ini. Agar tidak terjadi kesalahan tafsir, beberapa istilah saya tuliskan dalam huruf tebal, menunjukkan bahwa kata atau kalimat tersebut perlu dianalisa dulu sebelum ditanggapi.

Keterwakilan Rakyat

Saya mulai dari istilah "wakil" yang biasa dikenakan untuk wakil-wakil kita di DPR sana. Dalam bukunya "Contemporar Political Systems", Gilbert Abcarian mengelompokkan 4 tipe hubungan antara wakil dengan yang diwakili:
  1. Si wakil bertindak sebagai wali (trustee). Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya.
  2. Wakil bertindak sebagai “utusan” (Delegate). Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas.
  3. Wakil bertindak sebagai “politico”. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari isi (materi) yang akan dibahas.
  4. Wakil bertindak sebagai “partisan”. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya, mulailah hubungan terjalin dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.
Hal di atas adalah pandangan yang sudah dibukukan kemudian diteliti dan dianalisa oleh pemikir-pemikir berikutnya. Dari 4 tipe di atas, keterwakilan rakyat Indonesia dalam dunia politik kita lebih tepat pada tipe ke-4, yakni sebagai "partisan". Tipe ke-4 ini lebih sejalan dengan pandangan Plato, ketika beliau membantah pemikiran "demokrasi" di zamannya. Plato mengatakan bahwa demokrasi dapat dimengerti menjadi dua yakni:
  1. Sesuai dengan artinya "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan), Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Pengertian ini menurut Plato sangat tepat karena tidaklah mungkin rakyat dalam jumlah banyak memerintah secara bersama-sama.
  2. Namun, di sisi lain, Plato juga membantah demokrasi karena kekhawatirannya akan munculnya pemikir-pemikir baru yang akan membuat pengertian baru. Menurut Plato, demokrasi dapat juga diartikan sebagai: kekuasaan yang berasal dari rakyat yang kemudian diwakilkan kepada komplotan, kerumunan, gerombolan, mafia, golongan. Dalam pengertian kedua ini, kehadiran rakyat di sana hanya sebagai simbol dan jembatan peralihan kekuasaan tersebut.
Pendapat kedua dari Plato sejalan dengan tipe ke-4 menurut Gilbert Abcarian. Namun, semua itu, tetaplah sebuah pendapat yang telah dibukukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebelum mereka bukukan, pastilah mereka telah melakukan penelitian pada zamannya. Meskipun Aristoteles lebih dikenal sebagai filsuf yang memperkenalkan demokrasi untuk pertama kalinya, namun dalam deretan para filsuf ternama, mereka banyak mengemukakan pendapat tentang benda yang namanya "demokrasi".

Keterwakilan Rakyat Versi Realitas Indonesia

Lepas dari teori-teori di atas, kita perlu turun gunung dan melihat realitas yang terjadi. Kita kembali pada perbincangan di warung kopi atau celoteh-celoteh rakyat yang hanya menjadi penonton panggung politik kita:
  1. Sejatinya, keterwakilan rakyat itu sudah hampir sempurna. Rakyat suka berkelahi karena tidak ada pendidikan yang memadai, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, dan itupun terwakili di DPR sana. DPR kita pun berkelahi juga.
  2. Cita-cita rakyat Indonesia adalah ingin hidup sejahtera baik secara finansial maupun dari segi kenyamanan hidup di negeri ini. Cita-cita itupun terwakili di sana. Ketika Anggota DPR kita sudah sejahtera dengan gaji yang besar, tunjangan yang besar, bersyukurlah karena rakyat pun sudah terwakili di sana.
  3. Rakyat miskin selalu mengharapkan bantuan. Minta ditolong dan mengharapkan ada subjek-subjek yang bergerak sebagai penolong. Itupun terwakili juga di sana. Di kalangan elit Anggota DPR kita pun, ada yang berteriak bila "subsidi" itu dicabut. Alasan primadona adalah "miskin".
  4. Rakyat selalu berjuang untuk membangun keadaan ekonominya dengan memulai bisnis baik sebagai kontraktor, devloper, pedagang, dan lain sebagainya. Itu juga terwakili di sana. Anggota DPR kita pun punya Badan Usaha yang mendapatkan peluang besar untuk memenangkan proyek-proyek negara untuk memperbaiki ekonomi mereka.
  5. Di beberapa tempat di Indonesia, kebiasaan berjudi itu masih ada. Tidak semua tapi banyak anggota DPR kita yang memulai karirnya dengan judi. Judi yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan modal besar-besaran demi mendapatkan kursi. Semakin besar modal yang dicurahkan, semakin besar keuntungan yang akan mengalir setelah itu.
  6. Rakyat Indonesia senang berwisata dan bertamasya ke daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan refreshing. Tidak usah ragu, itupun terwakili di sana dengan alasan "studi banding", para wakil kita mendapatkan pelayanan transportasi elit kesana-kemari, meskipun tujuan tidak jelas.
Yang Terlupakan

Pada seminar Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Palangka Raya baru-baru ini, para pembicara lebih banyak mengatakan bahwa Wawasan Kebangsaan sudah mulai hilang, bahkan Pancasila sebagai dasar negara pun nyaris terlupakan. Pemerintahan kita menganut faham demokrasi, tapi perlu ditekankan bahwa demokrasi yang dimaksud adalah DEMOKRASI PANCASILA, bukan demokrasi para filsuf dan bukan demokrasi para pemikir hebat. Maka, bila mencari solusi dari keterpurukan dunia politik kita, SANGAT TIDAK DIHARAPKAN para tokoh MEMBUAT PERUBAHAN, akan tetapi lebih diharapkan untuk GO BASIC, kembali ke dasar. Di sana telah dirumuskan dengan sempurna apa yang menjadi cita-cita bersama. Keterwakilan rakyat harus berdasar pada Pancasila, bukan pada kelicikan, kepiawaian membaca Undang-Undang yang kemudian diracik menjadi alasan rasionalisasi belaka. 


Oleh: Fidelis Harefa

FMKI memiliki lambang dan logo sebagai sumber kebesaran dan kebanggaan yang dijabarkan sebagai berikut:

Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang didelekrasikan di Jakarta pada tahun 1998 dengan ketentuan FMKI bukan organisasi massal. Penting sebagai forum di mana segala aliran yang ada dalam umat katolik dapat saling berkomunikasi tentang peranan mereka dalam dimensi public di Negara kita. FMKI tidak berwenang untuk menentukan sikap umat katolik, melainkan ia merupakan tempat pemikiran bersama untuk melihat alternative-alternatif dan kalau mungkin, menunjukkan arah. FMKI tidak menyaingi hirarki karena tidak berwenang atas ajaran Gereja, baik dalam bidang iman maupun dalam bidang moral. Akan tetapi, FMKI menjadi mitra KWI dan bekerjasama erat dengannya. Gagasan FMKI termasuk agenda sebuah reformasi kehidupan umat katolik Indonesia juga.

Palangka Raya: Wilayah Gereja Lokal Keuskupan Palangka Raya. FMKI yang ada di Wilayah Keuskupan Palangka Raya merupakan mitra KWI wilayah di Palangka Raya.

Rumah Betang: Bangunan untuk tempat tinggal yang dihuni oleh keluarga besar. Meskipun mereka berbeda-beda keyakinan, mereka tetap saling menghargai. Dalam rumah betang, persamaan derajat sangat ditekankan.

Balanai (Guci): Tempat Karuhei Tatau (Sumber Kehidupan) karena dari sana terdapat: Sumber Danum Pambelum (air kehidupan); Sumber Tuah Rajaki (kesejahteraan); Sumber Kapintar Kaharati (Cerdas dan berbudi pekerti); Sumber Karigas (kesehatan); Sumber budaya (etika, adat istiadat).

Salib: Tanda keselamatan (tanda kemenangan) bagi Umat yang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini menggambarkan keyakinan dan kepercayaan umat Katolik.

Batang Garing: Simbol kesuburan dalam usaha perkebunan/pertanian. Dengan kesuburan, orang-orang yang hidup di tanah yang subur akan sejahtera.

Burung Tingang: Melambangkan kekuatan pewartaan yang mampu menyuarakan eksistensi dan elektabilitas Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) ke masyarakat luas.

Padi dan Kapas: Melambangkan keadilan yang merata.

Lingkaran: Melambangkan persatuan dan kesatuan Masyarakat Katolik Indonesia.


Logo FMKI Keuskupan Palangka Raya di atas akan dicetak menjadi logo pada Kop Surat Resmi FMKI Keuskupan Palangka Raya dan menjadi Cap FMKI Keuskupan Palangka Raya.

Oleh: Fidelis Harefa

Minggu, 19 Oktober 2014, Uskup Palangka Raya Mgr. Aloysius M Sutrisnaatmaka MSF melantik Pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya masa bakti 2014-2017 di Gereja Katedral Santa Maria Palangka Raya. Pelantikan pengurus FMKI Kalteng dilaksanakan dalam Perayaan Ekaristi hari Minggu, disaksikan oleh seluruh umat.

Dalam khotbahnya, Uskup Palangka Raya menyampaikan bahwa FMKI merupakan corong untuk menyuarakan suara umat Katolik Indonesia pada umumnya dan umat Katolik Kalimantan Tengah pada khususnya. Untuk itu, diharapkan agar FMKI selalu membuka diri, baik untuk interen umat Katolik itu sendiri maupun agama yang lainnya.

Pengurus FMKI yang dilantik adalah pengurus berdasarkan SK Uskup Palangka Raya Nomor: 81/SK/USKUP/FMKI/PKY/X/2014 sebagai berikut:

Pembina P. Dr. Timotius I Ketut Adihardana, MSF

Penasehat:
Napa J. Awat, S.U.
Martoyo, S.E.
Dr. Yosef Dudi, M.Si.
Dr. Drs. Marsel Selamat, S.H, M.H.

Pengurus:
Drs. Yudinantir, M.Si. (Ketua)
Walden M. Sihaloho, S.H, M.H. (Wakil Ketua)
Fidelis Harefa, S.H. (Sekretaris I)
Eleonora Gandesa Putri, S.T. (Sekretaris II)
Frans Martinus (Bendahara)

Bidang-Bidang:

Julius I.P. Situngkir, S.H. (Koordinator Bid. Advokasi)
Inocentius Celinoty Kondamaru, S.H, M.H. (Anggota)

Yohanes Wibowo, S.E. (Koordinator Bid. Organisasi)
Drh. Alex Uria Atmadja (Anggota)

Drs. Wilhlemus Y. Ndoa, M.Pd. (Koordinator Bid. Humas dan Edukasi)
Yakobus Dapa Toda, S.S. (Anggota)
Drs. Aston Pakpahan, M.M. (Anggota)

Cory Pramita Sartianan, S.H. (Koordinator Bid. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia).

P. Silvanus Subandi, Pr
Tahun ini paroki katedral St. Maria genap berusia 50 tahun. Banyak hal yang dilakukan dalam rangka perayaan ini, mulai dari menyelenggarakan pertandingan olah raga antar lingkungan, seminar Kitab Suci, seminar keluarga dan politik serta pelbagai kegiatan pendalaman iman. Ya intinya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan maka peringatan 50 tahun paroki ini mau dirayakan semeriah mungkin. Namun, ibarat sebuah perjalanan, peringatan 50 tahun ini juga perlu direfleksi dan dievaluasi oleh umat paroki (bukan hanya oleh para pastornya saja), lebih-lebih karena paroki Katedral St. Maria merupakan ibu dari semua paroki yang ada di wilayah keuskupan Palangkaraya. sebagai ibu, maka model gereja  yang dihidupi oleh umat paroki Katedral senantiasa menjadi sorotan dan menjadi contoh yang patut ditiru oleh umat paroki lain. Karena itu kita perlu merefleksi kembali model yang selama ini kita hidupi. Dalam hal ini kita perlu merefleksikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gereja lokal yang bersifat universal

Gereja katolik merupakan gereja universal, dia hadir dan ada di seluruh bagian dunia. Dalam hal ini gereja katedral St. Maria Palangkaraya merupakan bagian tak terpisahkan dari gereja universal yang digembalakan oleh Sri Paus selaku wakil Kristus di dunia. Sebagian dari gereja universal maka kita menyadari bahwa diri kita adalah anggota keluarga katolik yang bersifat satu, kudus, katolik dan apostolik ini. di mana-mana dan ke mana pun kita pergi, di sana kita menemukan anggota keluarga kita yang memiliki iman, pemimpin dan struktur liturgi yang sama. Dalam hal ini kita patut bersyukur bahwa di dalam gereja katolik semua bangsa termasuk orang Dayak bersatu sebagai keluarga besar dan bersama-sama memuji Allah dalam budaya dan bahasa yang berbeda yang merupakan anugerah Allah sebagai tanda cinta-Nya.

Namun sebagai bagian dari gereja universal tidak berarti bahwa kita harus menampilkan wajah dan model gereja yang kebarat-baratan. Model gereja yang kebarat-baratan menurut hemat penulis merupakan bentuk pengingkaran terhadap inkarnasi Kristus dalam budaya setempat. Allah sendiri mengkomunikasikan diri-Nya dengan umat-Nya dalam bahasa dan budaya setempat, artinya Allah menghargai budaya setempat. Kalau Allah saja menghargai budaya setempat  lalu mengapa kita harus membangun image gereja yang kebarat-baratan?

Perlu diketahui bahwa membangun image gereja yang kebarat-baratan di Kalimantan Tengah memiliki implikasi yang kurang baik. Pertama, menimbulkan kesan agama Katolik sebagai agama orang barat (penjajah), bukan agama uluh itah  dan karenanya panggilan kurang, dan semangat paternalisme kuat. Karena itu prinsip umum,” di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” yang memiliki makna mendekati gambaran inkarnasi Kristus dalam budaya setempat perlu menjadi pijakan dalam misi dan karya pastoral gereja, sehingga umat merasa ini adalah gereja kita dan dengan demikian turut bertanggungjawab atas perkembangan gerejanya. Kedua, gambaran gereja yang kebarat-baratan menimbulkan gambaran bahwa gereja kita kaya. Model yang kebarat-baratan identik dengan kekayaan dan triumpalistik, orang luar lalu memandang gereja katolik itu kaya dan karenanya tidak perlu dibantu secara finansial.

2. Gereja Partisipatif

Gereja uluh itah menghadirkan semangat falsafah huma betang. Falsafat huma betang atau rumah betang menandakan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dari orang yang tinggal dalam rumah betang. Untuk menghidari bahaya (pengayauan dan binatang buas) orang Dayak pada zaman dahulu tinggal di sebuah rumah besar dan panjang yang mampu menampung sampai tiga puluhan keluarga. Tentu tidaklah mudah hidup dalam keluarga yang demikian besar, maka untuk menjaga relasi yang harmonis di antara anggota penghuni betang maka dibuatlah norma yang mesti dihayati bersama yang antara lain:

Pertama, semangat kekeluargaan. Penghuni rumah betang memandang sesama penghuni sebagai keluarga. Dengan rasa senasib sepenanggungan mereka membangun sikap saling menghargai dan menghormati serta bekerjasama menjaga keamanan dan membangun kehidupan komunitas yang bahagia. Penderitaan satu keluarga dihayati sebagai penderitaan bersama.

Kedua, untuk menjaga suasana harmonis dalam relasi antar anggota dan dalam hubungan dengan alam maka dibangunlah  norma etika yang menjadi pegangan bersama dan  kemudian dikenal sebagai belum bahadat. Orang yang melanggar etika seperti menginjak atau menghina orang lain, melanggar hukum adat dan lain sebagainya dianggap sebagai uluh je belum dia bahadat dan  orang yang demikian dikenakan denda adat atau di kalangan masyarakat Dayak Ngaju disebut jipen.

Ketiga, karena seluruh penghuni betang dilihat sebagai keluarga maka orang Dayak tidak mengenal budaya feodalisme, semua memiliki kedudukan yang sama, laki perempuan, tua dan muda semuanya memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama.  Dalam kerangka berpikir demikian maka tidak perlu heran bila umat di kampung-kampung menyapa imamnya “kamu,” misalnya pastor, kamu dari mana? Ini tidak berarti mereka tidak hormat kepada pastornya tetapi itu merupakan ungkapan bahwa kita sesungguhnya sederajad. Umat dan pastor memiliki kedudukan yang sama dalam gereja, yang membedakan antara keduanya adalah fungsi dan peran masing-masing. Karena itu metode pastoral yang diharapkan adalah metode pastoral yang dapat membangun umat untuk berpartisipasi secara aktif. Dan karena itu pula imam harus ada di tengah umat.

Secara eklesiologis, gambaran egaliter masyarakat Dayak sebenarnya juga dimiliki oleh murid-murid Yesus Kristus (bdk. Kis 2: 41 – 47). Kepada para murid-Nya Yesus mengajarkan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Dalam semangat ini  seluruh umat dalam suatu paroki merupakan keluarga dan dalam semangat kekeluargaan dan persaudaraan ini semestinya semua umat berpartisipasi penuh dalam pelbagai aspek kehidupan menggereja. Santo Paulus menggambarkan gereja merupakan tubuh Kristus. Kita semua yang datang dari pelbagai latarbelakang karena baptisan yang diterima diinkorporasikan (disatukan) dengan Kristus dan ambil bagian dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Imam hadir di tengah umat, bersatu dan bersama dengan umat berziarah bersama sambil melanjutkan misi Kristus mewartakan warta gembira kepada segala bangsa.

3. Duc in altum

Pada perayaan dua ribu tahun gereja, Paus Paulus II menekankan kepada umat katolik untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam (duc in altum) dalam artian umat kristiani harus semakin aktif dan berani mewartakan kabar keselamatan dalam semua level kehidupan dunia (ipoleksusbuthankam). Umat katolik tidak cukup hanya berkumpul di sekitar altar tetapi juga harus terjun dalam tata dunia sambil membawa kabar keselamatan. Umat harus berani masuk dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan budaya, untuk menggaraminya dari dalam dengan nilai-nilai kristiani sehingga wajah dunia dapat menjadi semakin adil dan benar. Dalam hal ini umat keuskupan Palangkaraya pada umumnya dan umat paroki katedral pada khususnya semakin berani untuk terjun dalam dunia politik, sehingga semakin banyak kader katolik yang berjuang bagi gereja dan negara.

Akhirnya kepada seluruh umat paroki Katedral St. Maria penulis mengucapkan Proficiat dan Tuhan memberkati anda semua. Semoga kita semakin bersatu membangun kekuatan dalam mengembangkan paroki Katedral yang menjadi ibu dari semua paroki di wilayah Keuskupan Palangkaraya.

Penyanyi reggae legendaris Amerika Serikat, Bob Marley , kelahiran Nine Miles, St. Ann, Jamaica 6 Februari 1945 dan meninggal pada tgl 11 Mei 1981 di Miami, Florida, USA pernah menyerukan agar umat manusia memerdekakan diri dari perbudakan mental, dengan seruannya yang terkenal:“Merdekakan dirimu dari perbudakan mental”. Seruannya ini memiliki muatan yang luas. Muatannya tidak hanya tertuju kepada bangsa yang sedang mengalami penjajahan dari bangsa lain, tetapi juga tertuju kepada bangsa-bangsa yang sudah mengalami kemerdekaan dari kaum penjajah, artinya telah mengalami pembebasan dan kekangan fisik dari pihak lain, namun secara mental masih hidup dalam “suasana” penjajahan. Dalam atmosphere semacam itu, manusia belum mengalami kemerdekaan sebagaimana yang seharusnya karena secara mental dia masih berstatus sebagai individu yang terjajah. Kekuasaan Kolonialisme dan Otoritarianisme boleh berlalu dari muka bumi, tetapi perbudakan dan penindasan mental tidak dengan sendirinya berakhir.

Baca artikel ini selengkapnya di sini.

Segenap Umat Katolik Indonesia yang terkasih,

Kita bersyukur karena salah satu tahap penting dalam Pemilihan Umum 2014 yaitu pemilihan anggota legislatif telah selesai dengan aman. Kita akan memasuki tahap berikutnya yang sangat penting dan menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Pada tanggal 9 Juli 2014 kita akan kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa kita selama lima tahun ke depan. Marilah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini kita jadikan kesempatan untuk memperkokoh bangunan demokrasi serta sarana bagi kita untuk ambil bagian dalam membangun dan mengembangkan negeri tercinta kita agar menjadi damai dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kita.

Ke depan bangsa kita akan menghadapi tantangan-tantangan berat yang harus diatasi di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, misalnya  masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, pendidikan, pengangguran, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Masalah dan tantangan lain yang tidak kalah penting adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan hidup dan upaya untuk mengembangkan sikap toleran,  inklusif dan plural demi terciptanya suasana rukun dan damai dalam masyarakat. Tantangan-tantangan yang berat ini harus diatasi dengan sekuat tenaga dan tanpa henti. Kita semua berharap semoga di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih, bangsa Indonesia mampu menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah itu.

Kami mendorong agar pada saat pemilihan mendatang umat memilih sosok yang mempunyai integritas moral. Kita perlu mengetahui rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya mengamati apakah mereka sungguh-sungguh mempunyai watak pemimpin yang melayani dan yang memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja: menghormati kehidupan dan martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memberi perhatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung. Kita sungguh mengharapkan pemimpin yang gigih memelihara, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu kenalilah sungguh-sungguh para calon sebelum menjatuhkan pilihan.

Agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta berkualitas, kita harus mau terlibat. Oleh karena itu kalau saudara dan saudari memiliki kesempatan dan kemampuan, sungguh mulia jika Anda bersedia ikut menjaga agar tidak terjadi kecurangan pada tahap-tahap pemilihan. Hal ini perlu kita lakukan melulu sebagai wujud tanggungjawab kita, bukan karena tidak percaya kepada kinerja penyelenggara Pemilu.

Kami juga menghimbau agar umat katolik yang terlibat dalam kampanye mengusahakan agar kampanye berjalan dengan santun dan beretika, tidak menggunakan kampanye hitam dan tidak menggunakan isu-isu  SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Khususnya kami berharap agar media massa menjalankan jurnalisme damai dan berimbang. Pemberitaan media massa hendaknya mendukung terciptanya damai, kerukunan serta persaudaraan, mencerdaskan dan tidak melakukan penyesatan terhadap publik, sebaliknya menjadi corong kebaikan dan kebenaran.

Marilah kita berupaya sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan dengan hati dan pikiran yang jernih. Konferensi Waligereja Indonesia menyerukan agar saudara-saudari menggunakan hak untuk memilih dan jangan tidak ikut memilih. Hendaknya pilihan Anda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-imbalan lainnya. Sikap demikian merupakan perwujudan ajaran Gereja yang menyatakan, “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Spes 75).

Pada akhirnya, marilah kita dukung dan kita berikan loyalitas kita kepada siapa pun yang akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019. Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik, hendaknya berhenti saat Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada bulan Oktober 2014. Kita menempatkan diri sebagai warga negara yang baik, menjadi seratus prosen Katolik dan seratus prosen Indonesia, karena kita adalah bagian sepenuhnya dari bangsa kita, yang ingin menyatu dalam kegembiraan dan harapan, dalam keprihatinan dan kecemasan bangsa kita (bdk. Gaudium et Spes 1).

Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan memohon berkat dari Tuhan, agar semua berlangsung dengan damai serta berkualitas dan dengan demikian terpilihlah pemimpin yang tepat bagi bangsa Indonesia. Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.



Jakarta, 26 Mei 2014


Lihat versi PDF di sini.


Sebuah Telaahan Sosiologis, Antropologis, Filosofis dan Teolgis Terhadap Argumen Pro dan Contra

Dua anak saja, CUKUP! Demikianlah adagium yang sering kita dengar, terutama dalam upaya-upaya mensosialisasikan Program Keluarga Berencana. Kita tidak bisa serta-merta menerima adagium ini sebagai sebuah kebenaran. Kita butuh pembanding, sekurang-kurangnya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Dengan pembanding-pembanding ini, kita bisa mengatakan bahwa ternyata ini salah, atau ternyata itu benar. Berikut ini kami menuliskan resensi buku yang sangat bagus untuk kita gunakan sebagai pembanding opini, dan bila perlu membantu kita untuk memutuskan sesuatu dengan baik.

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai problematika kependudukan yang dihadapi oleh dunia ke-3 beserta persoalan-persoalan yang muncul. Persoalan kependudukan tidak bisa direduksi hanya kepada persoalan jumlah atau angka yang seringkali dipakai sebagai alat pembenaran atau justifikasi untuk kebijakan kependudukan oleh pemerintah dunia ke-3.

Persoalan kependudukan terkait erat dengan pelbagai faktor: pendidikan, kesehatan, budaya, emansipasi antara pria dan wanita, warisan kebijakan kolonialisme, politik global serta kepentingan ekonomi negara-negara maju yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam memunculkan persoalan kependudukan. Berhadapan dengan persoalan yang demikian kompleks itu, apakah dirasa cukup hanya menggunakan pendekatan angka/jumlah, dalam pengertian asal saja jumlah kelahiran bisa ditekan - yang berarti jumlah penduduk makin berkutrang - maka kemakmuran akan terwujud? Apakah semudah itu persoalannya? Itulah pendekatan yang selama ini dianut oleh pemerintah dunia ke-3 dan didukung oleh pemerintah dunia maju yang sangat berkepentingan untuk penyediaan sumber bahan mentah (raw materials) bagi lokomotif industri mereka.

Buku ini hadir dengan pendekatan yang komprehensif dan mengajak pembaca untuk melihat persoalan kependudukan dari sudut pandang yang lebih luas, yang lebih manusiawi dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara antropologis, sosiologis, teologis, maupun moral. Kemiskinan tidak serta merta sebagai akibat langsung dari pertumbuhan jumlah penduduk. Ada begitu banyak faktor yang ikut berperan yang baik secara langsung atau tidak yang ikut menciptakan kemiskinan. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaaan alam dan poltik perdagangan yang hanya menguntungkan negara-negara maju adalah faktor-faktor real yang mendukung terjadinya kemisiknan di negara-negara dunia ke-3. Karena itu pendekatan sepihak dengan menekan tingkat pertumbuhan penduduk bukanlah solusi yang tepat terhadap kemisiknan.

Pendekatan yang diambil harus bersifat integral dengan memperhatikan semua faktor yang “terlibat” dalam proses kemisikinan itu. Buku ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai problematika kependudukan dengan pendekatan yang bersifat integral dan lintas dispilin ilmu. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memberikan solusi alternatif bagi para pemangku kekuasaan dalam menentukan kebijakan kependudukan di negara Indonesia; karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh para akademisi, doesn, mahasiswa, para pengambil keputusan yang berkecimpung dalam persoalan kependudukan dan pengentasan kemiskinan.**Redaksi.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget