MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

November 2014

Ilustrasi: Dari aiendyu.com
Tulisan ini bisa dinilai sebagai celoteh senggang. Boleh juga ditanggapi secara serius mengingat isinya menyentuh realitas-realitas yang terjadi selama ini. Agar tidak terjadi kesalahan tafsir, beberapa istilah saya tuliskan dalam huruf tebal, menunjukkan bahwa kata atau kalimat tersebut perlu dianalisa dulu sebelum ditanggapi.

Keterwakilan Rakyat

Saya mulai dari istilah "wakil" yang biasa dikenakan untuk wakil-wakil kita di DPR sana. Dalam bukunya "Contemporar Political Systems", Gilbert Abcarian mengelompokkan 4 tipe hubungan antara wakil dengan yang diwakili:
  1. Si wakil bertindak sebagai wali (trustee). Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya.
  2. Wakil bertindak sebagai “utusan” (Delegate). Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas.
  3. Wakil bertindak sebagai “politico”. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari isi (materi) yang akan dibahas.
  4. Wakil bertindak sebagai “partisan”. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya, mulailah hubungan terjalin dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.
Hal di atas adalah pandangan yang sudah dibukukan kemudian diteliti dan dianalisa oleh pemikir-pemikir berikutnya. Dari 4 tipe di atas, keterwakilan rakyat Indonesia dalam dunia politik kita lebih tepat pada tipe ke-4, yakni sebagai "partisan". Tipe ke-4 ini lebih sejalan dengan pandangan Plato, ketika beliau membantah pemikiran "demokrasi" di zamannya. Plato mengatakan bahwa demokrasi dapat dimengerti menjadi dua yakni:
  1. Sesuai dengan artinya "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan), Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Pengertian ini menurut Plato sangat tepat karena tidaklah mungkin rakyat dalam jumlah banyak memerintah secara bersama-sama.
  2. Namun, di sisi lain, Plato juga membantah demokrasi karena kekhawatirannya akan munculnya pemikir-pemikir baru yang akan membuat pengertian baru. Menurut Plato, demokrasi dapat juga diartikan sebagai: kekuasaan yang berasal dari rakyat yang kemudian diwakilkan kepada komplotan, kerumunan, gerombolan, mafia, golongan. Dalam pengertian kedua ini, kehadiran rakyat di sana hanya sebagai simbol dan jembatan peralihan kekuasaan tersebut.
Pendapat kedua dari Plato sejalan dengan tipe ke-4 menurut Gilbert Abcarian. Namun, semua itu, tetaplah sebuah pendapat yang telah dibukukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebelum mereka bukukan, pastilah mereka telah melakukan penelitian pada zamannya. Meskipun Aristoteles lebih dikenal sebagai filsuf yang memperkenalkan demokrasi untuk pertama kalinya, namun dalam deretan para filsuf ternama, mereka banyak mengemukakan pendapat tentang benda yang namanya "demokrasi".

Keterwakilan Rakyat Versi Realitas Indonesia

Lepas dari teori-teori di atas, kita perlu turun gunung dan melihat realitas yang terjadi. Kita kembali pada perbincangan di warung kopi atau celoteh-celoteh rakyat yang hanya menjadi penonton panggung politik kita:
  1. Sejatinya, keterwakilan rakyat itu sudah hampir sempurna. Rakyat suka berkelahi karena tidak ada pendidikan yang memadai, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, dan itupun terwakili di DPR sana. DPR kita pun berkelahi juga.
  2. Cita-cita rakyat Indonesia adalah ingin hidup sejahtera baik secara finansial maupun dari segi kenyamanan hidup di negeri ini. Cita-cita itupun terwakili di sana. Ketika Anggota DPR kita sudah sejahtera dengan gaji yang besar, tunjangan yang besar, bersyukurlah karena rakyat pun sudah terwakili di sana.
  3. Rakyat miskin selalu mengharapkan bantuan. Minta ditolong dan mengharapkan ada subjek-subjek yang bergerak sebagai penolong. Itupun terwakili juga di sana. Di kalangan elit Anggota DPR kita pun, ada yang berteriak bila "subsidi" itu dicabut. Alasan primadona adalah "miskin".
  4. Rakyat selalu berjuang untuk membangun keadaan ekonominya dengan memulai bisnis baik sebagai kontraktor, devloper, pedagang, dan lain sebagainya. Itu juga terwakili di sana. Anggota DPR kita pun punya Badan Usaha yang mendapatkan peluang besar untuk memenangkan proyek-proyek negara untuk memperbaiki ekonomi mereka.
  5. Di beberapa tempat di Indonesia, kebiasaan berjudi itu masih ada. Tidak semua tapi banyak anggota DPR kita yang memulai karirnya dengan judi. Judi yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan modal besar-besaran demi mendapatkan kursi. Semakin besar modal yang dicurahkan, semakin besar keuntungan yang akan mengalir setelah itu.
  6. Rakyat Indonesia senang berwisata dan bertamasya ke daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan refreshing. Tidak usah ragu, itupun terwakili di sana dengan alasan "studi banding", para wakil kita mendapatkan pelayanan transportasi elit kesana-kemari, meskipun tujuan tidak jelas.
Yang Terlupakan

Pada seminar Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Palangka Raya baru-baru ini, para pembicara lebih banyak mengatakan bahwa Wawasan Kebangsaan sudah mulai hilang, bahkan Pancasila sebagai dasar negara pun nyaris terlupakan. Pemerintahan kita menganut faham demokrasi, tapi perlu ditekankan bahwa demokrasi yang dimaksud adalah DEMOKRASI PANCASILA, bukan demokrasi para filsuf dan bukan demokrasi para pemikir hebat. Maka, bila mencari solusi dari keterpurukan dunia politik kita, SANGAT TIDAK DIHARAPKAN para tokoh MEMBUAT PERUBAHAN, akan tetapi lebih diharapkan untuk GO BASIC, kembali ke dasar. Di sana telah dirumuskan dengan sempurna apa yang menjadi cita-cita bersama. Keterwakilan rakyat harus berdasar pada Pancasila, bukan pada kelicikan, kepiawaian membaca Undang-Undang yang kemudian diracik menjadi alasan rasionalisasi belaka. 


Oleh: Fidelis Harefa

FMKI memiliki lambang dan logo sebagai sumber kebesaran dan kebanggaan yang dijabarkan sebagai berikut:

Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang didelekrasikan di Jakarta pada tahun 1998 dengan ketentuan FMKI bukan organisasi massal. Penting sebagai forum di mana segala aliran yang ada dalam umat katolik dapat saling berkomunikasi tentang peranan mereka dalam dimensi public di Negara kita. FMKI tidak berwenang untuk menentukan sikap umat katolik, melainkan ia merupakan tempat pemikiran bersama untuk melihat alternative-alternatif dan kalau mungkin, menunjukkan arah. FMKI tidak menyaingi hirarki karena tidak berwenang atas ajaran Gereja, baik dalam bidang iman maupun dalam bidang moral. Akan tetapi, FMKI menjadi mitra KWI dan bekerjasama erat dengannya. Gagasan FMKI termasuk agenda sebuah reformasi kehidupan umat katolik Indonesia juga.

Palangka Raya: Wilayah Gereja Lokal Keuskupan Palangka Raya. FMKI yang ada di Wilayah Keuskupan Palangka Raya merupakan mitra KWI wilayah di Palangka Raya.

Rumah Betang: Bangunan untuk tempat tinggal yang dihuni oleh keluarga besar. Meskipun mereka berbeda-beda keyakinan, mereka tetap saling menghargai. Dalam rumah betang, persamaan derajat sangat ditekankan.

Balanai (Guci): Tempat Karuhei Tatau (Sumber Kehidupan) karena dari sana terdapat: Sumber Danum Pambelum (air kehidupan); Sumber Tuah Rajaki (kesejahteraan); Sumber Kapintar Kaharati (Cerdas dan berbudi pekerti); Sumber Karigas (kesehatan); Sumber budaya (etika, adat istiadat).

Salib: Tanda keselamatan (tanda kemenangan) bagi Umat yang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini menggambarkan keyakinan dan kepercayaan umat Katolik.

Batang Garing: Simbol kesuburan dalam usaha perkebunan/pertanian. Dengan kesuburan, orang-orang yang hidup di tanah yang subur akan sejahtera.

Burung Tingang: Melambangkan kekuatan pewartaan yang mampu menyuarakan eksistensi dan elektabilitas Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) ke masyarakat luas.

Padi dan Kapas: Melambangkan keadilan yang merata.

Lingkaran: Melambangkan persatuan dan kesatuan Masyarakat Katolik Indonesia.


Logo FMKI Keuskupan Palangka Raya di atas akan dicetak menjadi logo pada Kop Surat Resmi FMKI Keuskupan Palangka Raya dan menjadi Cap FMKI Keuskupan Palangka Raya.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget