MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Oktober 2015

Pendahuluan


Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara harus siap menghadapi MEA yang akan dimulai pada akhir tahun ini. Tidak dapat mundur dari kesepakatan ini karena telah dibicarakan sejak tahun 2003 yang lalu. Presiden Jokowi, seperti dilansir oleh KOMPAS pada hari Senin, 27 April 2015, saat ditanya seusai jamuan makan malam di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/4/2015) mengatakan bahwa yang paling penting dilakukan adalah mengidentifikasi produk-produk yang mempunyai nilai saing tinggi dengan produk sejenis dari negara lain. Mempunyai daya saing maksudnya adalah bisa memasuki pasar di negara lain.

Terkait dengan produk-produk yang memiliki daya saing, Indonesia harus siap untuk memasarkan produk berkualitas. Selain dalam bentuk barang, hasil produksi dalam negeri, kualitas tenaga kerja sebagai produk jasa pun harus diperhatikan. Daya saing tenaga kerja Indonesia harus benar-benar siap karena peluang untuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia akan terbuka secara bebas.

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namunr laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi .

Dengan hasil riset ini, muncul sebuah kekhawatiran tentang kesiapan Indonesia menghadapai MEA. Meskipun beberapa menteri optimis mengatakan bahwa Indonesia sudah siap menyongsong MEA ini, terdapat begitu banyak celah kekurangan yang menunjukkan bahwa kita belum siap untuk itu. Mengapa tidak? Implementasi ASEAN Economic Blueprint dalam mewujudkan MEA akan membawa konsekuensi baru bagi dunia usaha di Indonesia. Dalam persepektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (free flow of goods and services) adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan baru dan potensi ketersentuhan pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.  Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan hukum di Indonesia dalam menyongsong era MEA?

Hukum Persaingan Usaha

Ditetapkannya Undang-Undanga Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dan bukti bahwa Indonesia secara yuridis telah siap menyongsong MEA. Peranan hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha sangat penting dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat di kawasan ASEAN mengingat salah satu tujuan yang telah dituangkan dalam ASEAN Economic Blueprint di atas.

Hukum persaingan usaha akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi untuk memproduksi barang yang berkualitas dan harga yang kompetitif yang akan mensejahterahkan masyarakat. Hukum persaingan usaha mengatur larangan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya secara horizontal untuk penetapan harga, pengaturan jumlah produksi, pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan tender, perjanjian vertikal, larangan penyalahgunaan posisi dominan serta merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan.
Dengan bebasnya arus barang masuk diantara negara-negara anggota ASEAN, setiap anggota negara ASEAN mengawasi persaingan usaha di negara masing-masing melalui lembaga persaingan usahanya.

Apabila terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di negara anggota ASEAN tersebut, maka lembaga persaingan usaha harus menegakkan hukum persaingan usahanya. Sampai saat ini baru ada 6 negara anggota ASEAN yang mempunyai hukum persaingan usaha, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Phillippina. Philippina merupakan negara yang terbaru mengundangkan hukum persaingannya pada tgl 21 Juli 2015, yaitu Phillippine Competition Act. Empat negara anggota ASEAN yang lain, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar masih dalam proses persiapan pembentukan hukum persaingan usahanya masing-masing. Dari 6 negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah lebih dulu menegakkan hukum persaingan usahanya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan memberikan dampak positif terhadap persaingan usaha di Indonesia.

Kesiapan Indonesia Dalam Sektor Usaha dan Tenaga Kerja

Kembali pada kesiapan Indonesia untuk menyediakan produk berdaya saing internasional (barang dan jasa), kekhawatiran selalu muncul baik dari pihak akademisi maupun dari kalangan pelaku bisnis, yakni, bahwa Indonesia akan menjadi penonton dalam panggung ekonomi tersebut. Dengan bahasa lain, Indonesia akan menjadi pecundang di era ini. Kekhawatiran ini akan menjadi kenyataan apabila produk pertanian kita tidak mampu bersaing dengan produk pertanian di negara-negara ASEAN. Aliran modal asing hanya akan mengeruk hasil bumi  Indonesia dan tenaga kerja terdidik akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Apakah Hukum Persaingan di atas tidak cukup? Tentu saja tidak cukup hanya dengan penetapan peraturan. Pemerintahan Indonesia cenderung hanya menetapkan larangan melalui penetapan undang-undang sementara bagaimana membangun daya saing yang sehat serta kesiapan dalam bidang pendidikan profesi dan keahlian, Indonesia masih tergolong sangat lemah. Belum lagi, undang-undang Negara Indonesia yang mengatur tentang penanaman modal asing dan usaha-usaha yang berdampak kerusakan lingkungan hidup masih sangat terbuka dan potensial menimbulkan multi tafsir. Akibatnya, terdapat begitu banyak undang-undang yang dipecundangi oleh orang-orang yang berkepentingan berkedok usaha.

Hukum Persaingan sendiri memiliki kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah belum ada lembaga persaingan usaha untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha diantara wilayah negara anggota ASEAN dan belum ada hukum persaingan usaha ASEAN. Meskipun sudah ada ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guideline)sebagai pedoman dalam penilaian bahwa secara langsung mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan struktur industri dan pasar, namun Regional Guideline hanya membantu negara-negara anggota dalam peningkatan kepedulian pentingnya kebijakan persaingan usaha bukan untuk menjaga persaingan usaha di antara Negara anggota ASEAN. Sementara hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN mempunyai perbedaan dan keunikan masing-masing, belum ada harmonisasi satu sama lain, yaitu pengaturan larangan perjanjian horizontal, vertikal, posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan serta pengaturan mengenai merger dan akuisisi.

Kenyataan ini mengharuskan Indonesia untuk melakukan pemetaan strategi sebelum menetapkan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha. Tidak boleh asal jadi. Bila perlu, dibentuk tim khusus yang melakukan studi banding ke negara-negara lain sehingga poin-poin yang diatur dalam hukum persaingan tersebut tidak berada di bawah ketentuan negara-negara lain, bila itu berhubungan dengan penetapan persentasi nilai terutama dalam menentukan merger dan akuisisi. Ada kesan bahwa Indonesia menetapkan undang-undang asal jadi. Tidak melakukan analysis SWOT yakni metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang kemudian diatur dalam undang-undang. Bongkar pasang undang-undang sangat sering terjadi karena ketiadaan orientasi yang tegas serta tidak berpihak pada kepentingan umum secara merata.

Untuk mendukung analisa ini dan kemudian seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan undang-undanga persaingan usaha, beberapa informasi berikut sangat membantu. Pertama, Indonesia berpeluang sebagai pasar potensial dunia dan menjadi negara tujuan investasi.  Kedua, karena liberalisasi perdagangan, maka Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor.  Ketiga, karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keuntungan tersendiri yang dimaksud dengan bonus demografi meskipun kemudian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bonus demografi ini ibarat pedang bermata dua bagi Indonesia.  Keempat, Negara Indonesia sudah dikenal sebagai tujuan penanaman modal global dan memilik sector-sektor jasa yang telah ditetapkan seperti pariwisata, kesehatan dan penerbangan.

Berdasarkan peluang-peluang yang dimiliki di atas, Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas global. Dengan menempatkan poin-poin peluang di atas sekaligus merumuskan cara mengolahnya dalam bentuk aturan, kebijakan dan sosialisasi edukatif, Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar siap menghadapi MEA.

Namun, kenyataan berbicara lain. Karena kurangnya penelitian global dan tidak didahului dengan pemetaan strategi, banyak peraturan kita yang kesannya “lahir prematur“. Sebagai contoh, Koperasi yang sejak dulu ditetapkan sebagai soko guru perekonomian belum mendapat tempat di hati masyarakat secara umum. Terdapat begitu banyak pihak yang menempatkan koperasi sebagai sarana memperkaya diri dan tidak mementingkan kepentingan bersama. Seyogianya, menyongsong MEA ini, Indonesia harus menjadikan koperasi sebagai wadah untuk menghadapi persaingan global karena koperasi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat merangkul seluruh rakyat, termasuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Tapi kenyataannya tidak. Pengaturan yang jelas tentang koperasi, hingga kini masih dalam pembahasan setelah dibatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012. Kegagalan undang-undang ini merupakan bukti kecerobohan pihak-pihak tertentu untuk mengakomodir kepentingan pribadi atau golongan dalam kepentingan umum berkedok koperasi.

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa ada ketidakpastian internal dalam upaya mempersiapkan diri menuju MEA. Efek dari ketidaksiapan internal ini, sangat berpotensi bahwa MEA hanya akan menjadi panggung ekonomi kapitalis dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke bawah, yang de facto, rakyat Indonesia terdiri dari golongan ini.

Di sisi lain, terdapat begitu banyak pelanggaran HAM dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri. Penertiban lembaga-lembaga illegal perekrutan TKI harusnya mendapat perhatian khusus. Begitu banyak TKI yang kesannya menjadi budak di negeri lain karena tidak memiliki keahlian khusus berkualitas daya saing internasional. Terkait dengan issue ini, Indonesia perlu meninjau kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut terlaksana seperti yang telah diatur. Sorotan utama adalah sejauhmana pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya sehinga tenaga kerja itu memiliki daya saing seperti yang diharapkan dalam menyongsong MEA.

Penutup
Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sepertinya banyak berstatus “lahir prematur” sehingga tidak mampu membangun daya saing internasional. Terbukti dengan begitu banyaknya undang-undang yang kemudian dibatalkan setelah pelaksanaannya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini memberi kesan bahwa peraturan-peraturan kita diterbitkan sebagai ajang bermain di taraf “kelinci percobaan”, jika baik, tetap diterapkan, jika tidak, dibatalkan saja.

Terkait dengan MEA, sangat perlu melakukan pemetaan strategi atau analisa SWOT. Berdasarkan hasil analisa tersebut, kemudian dirancang sebuah Undang-Undang yang benar-benar mampu mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia dalam panggung ekonomi ASEAN.

Sebagai sebuah opini, saya berpendapat bahwa Hukum Indonesia belum siap menghadapi MEA. Indonesia masih tetap memenangkan sebuah adagium klasik yang berbunyi: “musuh sudah di pintu gerbang, barulah siapkan senjata”. Sudah sangat terlambat bila melihat jangka waktu akhir tahun 2015 ini. Adagium “sediakan payung sebelum hujan“ ternyata luput dari perhatian selama satu dekade paska penetapan Visi ASEAN 2020 yang lalu. Negara Indonesia justru sibuk dalam memetakan kekuasaan yang tak berujung dan terlibat dalam praktek politik yang sangat memalukan. Selain itu, lebih banyak menghabiskan tenaga dan anggaran untuk menangkap para pencuri uang negara, yang juga sampai saat ini tidak pernah berkesudahan. Akibatnya, upaya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menyongsong MEA terlupakan. ** Fidelis Harefa

Bahan Bacaan

  • Shoffwan All Banna Coiruzzad, Sedia Payung Sebelum Hujan: Perdagangan Bebas Dampak Bagi Para Pekerja dan Bagaimana Mengahadapinya dalam Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, Perdagangan Bebas dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Grasindo
  • M. Udin Silalahi, Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era MEA, dalam Kolom Edukasi ASEAN Competition Institute
  • Berry A, E. Rodriguez and H. Sandee, Small and Medium Enterprise Dynamics in Indonesian, Buletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37 No. 2, 2001
  • Yulianto Syahyu, Hukum Anti Dumping di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
  • Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001

Oleh: Fidelis Harefa

Pendahuluan


Masyarakat di era informasi dan teknologi canggih sekarang ini semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Hal ini membuktikan bahwa komputer memiliki keunggulan berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja. Dampak positif dan negatif dapat timbul seiring dengan keunggulan komputer tersebut. Kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer dan dalam hal ini disebut sebagai computer crime.

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong berkembangnya cara-cara manusia berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti diskusi melalui jejaring sosial dan interaksi bisnis dalam bentuk  transaksi melalui internet. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah e-banking, e-commerce, e-trade,e-business, e-retailing.

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet juga mengundang terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam pemanfaatan jasa internet disebut cybercrime. Cybercrime adalah perkembangan dari computer crime dan merupakan salah satu kejahatan  yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya.

Ada beberapa kasus yang pernah menyita perhatian publik sehubungan computer crime dan cybercrime. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Pid/1984 tanggal 25 Juni 1984. “Suara Pembaharuan” edisi 10 Januari 1991 memberitakan tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan menggunakan sarana komputer.

Kasus Prita Mulyasari yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2010. Kasus-kasus pelecehan nama baik, pornografi dan pornoaksi yang beredar begitu cepat melalui internet serta  kasus-kasus cyber terrorism. Perkembangan kejahatan ini menyadarkan kita bahwa sangat perlu untuk memahami secara teoritis cybercrime dimaksud.

Rene L. Pattiradjawane menyebutkan bahwa konsep hukum cyberspace, cyberlaw dan cyberline yang dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang melibatkan 160 negara telah menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi . John Spiropoulos mengungkapkan bahwa cybercrime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya . Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku cybercrime.

Membahas cybercrime merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan ini di Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dengan usia UU yang masih sangat muda, dibutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap UU yang dimaksud . Selain melakukan evaluasi, mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan.

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime serta mengemukakan beberapa upaya untuk mencegahnya, maka dipandang perlu untuk menyatukan pendapat kita tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime. Apakah cybercrime dapat disamakan dengan kejahatan telematika? Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika (konvegensi), itu pula yang disebut dengan cybercrime.  Hal ini didasari pada argumentasi bahwa cybercrime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

1. Pengertian Cybercrime

Dalam beberapa kepustakaan, cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. Menurut the U.S. Departement of Justice, computer crime sebagai: “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Dari pengertian ini dapat dirumuskan bahwa computer crime merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk merugikan pihak lain.

Cybercrime tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi komunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik  yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

2. Munculnya Cybercrime di Indonesia
Fenomena cybercrime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat, mulai dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cybercrime. Misalnya, dalam dunia akademisi hukum, perbincangan ini tambah menarik setelah diudangkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya cybercrime di Indonesia untuk pertama kali tidak dapat ditelusuri secara jelas, kapan terjadinya, dan dalam kasus apa. Akan tetapi dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1990-an adalah awal masuknya fenomena cybercrime di Indonesia.  Pada saat itu pertama kali kasus yang disidangkan adalah kasus pemakaian domain name dari MustikaRatu.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Tjandra Sugiyono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf  b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Akibatnya terdakwa Tjandra Sugijono dibebaskan dari segala dakwaan.

Di tengah kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dilakukan di negara-negara tetangga, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan prosentase pengguna internet tersebar, dengan angka pencapaian 53,77%. Di bawahnya, tercatat Norwegia sebesar 52,68%, Islandia 52,13%, Swedia 50,71% dan Finlandia 43,94 %. Sedangkan Indonesia dari 200 jumlah penduduk untuk penggunaan internet hanya 2 % saja.
Kondisi penggunaan internet di Indonesia yang masih rendah juga pernah dikemukakan oleh Roy Suryo dalam seminarnya tentang “Komunikasi Mayantara” (cyber communication) di Bandung. Roy Suryo, mengatakan bahwa dalam penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam katagori rendah. Artinya jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet. Namun ironisnya dengan pengguna internet yang begitu sedikit, justru Indonesia menjadi negara terbesar kedua kejahatan siber (cybercrime) di dunia setelah Ukraina.

Modus yang paling sering digunakan adalah carding dan hacking. Carding adalah pembobolan kartu kredit sedangkan hacking adalah perusakan jaringan komputer pihak lain. Pernyataan Roy Suryo diperkuat lagi oleh pernyataan Ade Syam Indradi. Berdasarkan hasil penelusurannya ternyata Indonesia menempati posisi pertama dalam cybercrime dan telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati peringkat pertama dalam persentase tertinggi di dunia maya. Data hasil penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi pelaku kejahatan dunia maya, sementara peringkat kedua ditempati oleh Nigeria dan peringkat ketiga oleh Pakistan.

Berdasarkan fakta cybercrime tersebut, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib yang dikutip oleh Sutarman akan dapat dipahami ada lima hal, yaitu:
Pertama, kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berprilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.
Kedua, cybercrime dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang menanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau cybercrime. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada cybercrime.
Ketiga, cybercrime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut “crime without victim”, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam cybercrime.
Keempat, cybercrime telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, negara, dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku cybercrime secara umum adalah orang–orang yang mempunyai keunggulan kemampuan, keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya, seseorang juga dapat dengan mudah menjadi penjahat-penjahat  akibat  terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan dinormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.
Kelima, korban dari kejahatan ruang maya semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagat maya ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer. 
3. Jenis-jenis Cybercrime

Dalam realitanya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapaun jenis-jenis cybercrime, seperti kejahatan dalam aspek e-Commerce, Cyber Sex, Hacker, dan Merusak Situs Milik Negara. E-Commerce adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah elektronic based dan information technology, khususnya internet dan web. Motif yang terjadi dalam komunitas e-commerce ini, bisa berbentuk pemalsuan kartu kredit, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, dan lainnya.

Cyber Sex adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan mudah dan bebas, meskipun yang mengakses ini belum cukup umur. Dan di kafe internet pun tidak ada larangan pembatasan umur sehingga ini termasuk dalam pengaruh negatif terhadap anak-anak berkaitan dengan kejahatan tersebut.

Hacker adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi. Kejahatan ini berdampak pada kerusakan jaringan komputer, dan dengan adanya UU ITE dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1).

Kegiatan perusakan situs milik negara pun termasuk dalam cybercrime ini. Situs-situs milik pemerintah atau situs lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Niat baik ini akan rusak apabila ada tanda tangan jahil yang berusaha merusaknya dan dapat dikenai ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008.

Tinjauan Sosiologis Terhadap Cybercrime

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Cybercrime

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan dari pelaku dalam melakukan kejahatan, masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal cybercrime, serta rendahnya pengatahuan masyarakat akan penggunaan internet juga merupakan faktor adanya tindak pidana cybercrime. Adapun faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi adanya kejahatan cybercrime adalah faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

1. Faktori Politik
Mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, proses kriminalisasi di bidang cyber telah terjadi dan merugikan masyarakat. Media cyber memberitakan tentang cybercrime yang dilakukan oleh orang Indonesia, sebagaimana kasus yang terjadi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan citra Indonesia kurang baik dimata dunia dalam penegakan hukum cybercrime.

Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja dapat menimbulkan kekacauan pembayaran maupun transaksi keuangan bagi nasabah.
Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk menindak setiap pelaku cybercrime, tapi penegakkan hukum tidak dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cybercrime maka dikeluarkanlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai kebijakan politik pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi maraknya pelaku cybercrime. Dengan perangkat hukum ini aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cybercrime.

2. Faktor Ekonomi
Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang memanfaatkan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional, seperti barang-barang kerajinan, ukiran dan barang-barang lain. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet dimaksud.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk segera bangkit dari krisis dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.

3. Faktor Sosial Budaya
Untuk faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pesatnya kemajuan teknologi informasi sungguh tidak dapat dibendung oleh siapapun di negeri ini. Semua orang membutuhkan teknologi, informasi, bahkan ‘levelitas’ kebutuhan itu terhadap orang-orang tertentu yang maniak informasi dianggapnya sebagai sebuah kebutuhan primer, setelah kebutuhan makan dan minum. Sehari tanpa informasi, diibaratkan sehari tanpa minum, oleh karenanya tak mengherankan kemudian terbentuklah sebuah komunitas baru dunia Teknologi Informasi (TI) yang memainkan peran penting bagi kesejahteraan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

Kedua, antara teknologi informasi dengan operator yang menggunakannya mempunyai hubungan yang erat sekali, keduanya tak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali dari sebuah alat. Apakah alat itu digunakan sebagai sarana kebijakan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, ataukah alat itu akan dikriminalisasikan sehingga dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan dapat merusak kepentingan negara dan masyarakat. Teknologi sebagai hasil temuan dan pengembangan manusia kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan manusia. Namun, di sisi lain hal itu dapat membawa petaka bagi manusia sebagai akibat adanya penyimpangan. Di Indonesia sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi ini cukup, akan tetapi untuk memproduksi atau menciptakan teknologi ini masih kurang. Penyebabnya ada berbagai hal di antaranya kurang tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian atau mungkin kurangnya perhatian dan apresisasi terhadap penelitian. Akibatnya sumber daya manusia di Indonesia lebih banyak sebagai pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak.

Ketiga, dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk menciptakan tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu internet yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas ini adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat strategis untuk diperhitungkan. Alasan utama adalah karena  dari media ini, banyak hikmah yang bisa didapat. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu jadi semakin pintar, sementara yang pinter semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan re-checking di antara mereka sendiri.

4. Berbagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Cybercrime

Tuntuntan dan tantangan komunikasi global lewat internet perlu ditanggapi secara serius. Adalah sebuah kebutuhan untuk menetapkan peraturan yang mengatur masalah ini. Undang-Undang yang diharapkan (ius constituendum) harus menjadi perangkat hukum yang akomodif  terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi.

Penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti Undang-Undang jika pelaksana dari Undang-Undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu. Akibatnya, masyarakat yang akan menjadi sasaran dari Undang-Undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.
Dengan di dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita berharap bahwa pemerintah semakin serius dalam mengusahakan penaggulangan kejahatan cybercrime.

Penutup

Terjadinya kejahatan di dunia maya (cybercrime), banyak dilatarbelakangi oleh adanya faktor ekonomi, politik dan sosial budaya suatu bangsa. Semakin meningkatnya tingkat ekonomi suatu bangsa, meningkat pula kiprahnya dalam berpolitik dan menciptkan budaya-budaya baru.   Ada sebuah adagium yang dapat memberi kesimpulan dari penulisan ini. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, manusia harus tetap melakukan pembinaan terhadap dirinya sendiri, terutama dalam hal-hal moral.

Tanpa keseriusan dalam menanggulangi masalah ini oleh berbagai pihak, secara khusus oleh pemerintah, kita akan tetap terlilit dalam lingkaran kejahatan yang tak pernah ada solusinya. Dapat dipastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, secara bertahap menggiring manusia ke medan perang baru, melawan kejahatan yang terus-menerus hadir sebagai ancaman. Hukum perlu didukung oleh sebuah keahlian khusus terutama dalam bidang yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini lebih ditujukan bagi para penyidik. Para penyidik harus mengetahui dan memahami bidang TI karena inilah yang menjadi medan cybercrime.

Hendaknya untuk menanggulangi cybercrime, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada pengguna internet mengenai hal-hal yang dilarang bila menggunakan internet. Selain itu, perlu juga pengenalan etika-etika dalam menjelejahi internet agar tetap mengindahkan norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum sehingga masyarakat memahami batas-batas yang masuk kategori kejahatan dan bukan kejahatan berdasarkan Undang-Undang ITE yang telah ditetapkan.

Hendaknya pendidikan khusus perlu dituntut bagi para penyidik. Maksudnya adalah  selain belajar hukum, para penyidik juga harus belajar disiplin ilmu telematika. Dengan pengetahuan ini, pembuktian cybercrime  dapat dilakukan, dan para pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Hal ini akan memberikan efek jera, sehingga cybercrime ini dapat teratasi secara bertahap.

Daftar Bacaan

  • Jhon Sipropoulus, Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer’s Guide to Online Crime, The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction, 1999.
  • Judharisksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta, 2005. 
  • Maskun, Kejahatan Siber, Suatu Pengantar, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
  • Sutarman, Cyber crime Modus Operandi dan Penanggulangannya,  Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
  • Aris Sutanto, Kajian Sosiologi Terhadap Kejahatan Cyber, 2009, diakses di http://arissutanto.blogspot.com/2009/04/kajian-sosiologis-terhadap-kejahatan.html, tanggal 7 November 2013, pukul 21.22 WIB. 
  • Indra Safitri, Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market, 1999, diakses di http://business.fortunecity.com, tanggal 7 November 2013, pukul 20.45 WIB.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget