MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

November 2016

Ilustrasi dari newsth.com

Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN) menggoda penulis untuk menyebutkan beberapa kejadian yang menjadi rahasia umum dalam dunia pendidikan kita selama diberlakukannya UN. Rahasia Umum yang dimaksud adalah suatu kejadian yang eksistensinya berada antara diakui dan tidak, tergantung siapa pendengarnya dan siapa pelakunya.

Sebelum menuliskan beberapa kejadian dimaksud di atas, kita harus sepakat lebih dulu bahwa UN bertujuan untuk menguji komptensi siswa menggunakan standard nasional. Dengan istilah lain, UN merupakan evaluasi tahap akhir yang harus ditempuh oleh siswa dalam desain ujian berstandar nasional. Sejak tahun 1950-an, istilah yang digunakan untuk menyebut evaluasi tahap akhir ini sangat berbeda-beda. Selain dipengaruhi oleh perubahan kurikulum, juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara pemerintah dan sekolah.

Kalau kita sebut istilah-istilah itu: Ujian Penghabisan (UP) sekitar tahun 1950-an, Ujian Sekolah (US) pada tahun 1970-an, Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) sekitar tahun 1980-an, Ujian Nasional (UNAS) pada tahun 2000 dan Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2005. Semua istilah itu merujuk pada evaluasi akhir yang harus ditempuh oleh siswa ditiap jenjang pendidikan, SD, SLTP dan SLTA. Apalah arti sebuah nama atau istilah bila semuanya merujuk pada hal yang sama yakni Standar Nasional.

Ujian Berstandar Nasional harus menggunakan standar yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk ini, kita harus merujuk pada 8 (delapan) standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai berikut: Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan Karena standar nasional telah ditetapkan, maka evaluasi akhir pun harus mengikuti kriteria tersebut sehingga sesuailah istilahnya dengan Ujian Nasional yang diwacanakan akan dihapus. Berdasar pada standar di atas penulis menyebutkan beberapa hal yang menjadikan UN layak dihapus.

UN Jadi Momok

Beberapa penulis telah menyebutkan muatan-muatan negatif dari UN seperti biaya mahal, tingkat kesukaran tinggi, sarat dengan kecuarangan dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Kejadian-kejadian ini memang harus dilihat dari sudut pandang masyarakat di pedalaman, yang jauh dari kelengkapan sarana dan prasarana, jauh dari kriteria mutu yang diharapkan secara nasional.

Agar hasil sesuai standar, maka ada istilah Pengawasan Silang yang menggunakan biaya besar. Seorang Guru tidak boleh mengawas di sekolahnya sendiri. Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh pemerintah. Lagi-lagi, agar hasil sesuai standar maka ujian diselenggarakan dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang kemudian memunculkan standar ganda. Standar pertama adalah hasil UN yang diperoleh melalui UNBK dan hasil UN yang diperoleh dengan cara biasa yakni melalui LKS yang diisi di selembar kertas. Terjadilah sulap-menyulap nilai. Siswa yang sama sekali tidak memenuhi standar nasional dari segi sarana dan prasarana atau siswa yang mengisi LKS dalam bentuk kertas terkadang memperoleh nilai lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti UNBK. Anehkan? Inilah yang disebut sebagai kecurangan.

Akhirnya beberapa kemungkinan mulai diramalkan. Ada bocoran soal, guru membantu siswa, guru bisa mengubah jawaban siswa dan lain sebagainya menjadi isu menarik. Lagi-lagi, agar sesuai standar, maka bagi mereka yang memperoleh nilai tidak baik, boleh mengikuti Ujian Nasional Perbaikan (UNP). Berbagai kemungkinan kepentingan potensial muncul di sana. Andai saja Pasukan SABER Pungli sudah ada sejak diberlakukan UN, mungkin sudah banyak juga yang tersapu bersih dan diseret ke pengadilan.

Kegunaan Nilai UN

Nilai UN kemudian dicatat dalam sebuah Surat Keterangan Hasil Unjian Nasional (SKHUN) atau nama lain juga dikenal dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang dulu sering dikenal dengan isitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ditambah dengan Daftar Nilai EBTANAS Murni (DANEM) atau lebih krennya ijazah. Dalam konteks UN, sejauhmana SKHUN dapat digunakan sebagai acuan mengukur kompetensi siswa? Nyaris tak digunakan selain sebagai syarat formalitas belaka. Hal ini terbukti dengan beberapa seleksi yang diberlakukan saat masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Seleksi masuk PTN didasarkan pada hasil prestasi siswa yang dicatat dalam rapor siswa oleh sekolah. Nilai rapor selama 5 (lima) semester menjadi syarat utama, bukan SHUN yang merupakan hasil ujian di semester terakhir. Kalau demikian, UN diselenggarakan untuk apa? Makna standar nasionalnya di mana?

Pengaruh UN dalam Sistem Pendidikan 

Kembali ke judul di atas, dan beberapa kejadian yang tidak terlalu banyak diketahui oleh publik, maka sesungguhnya UN hanya menjawab kebutuhan formalitas belaka. Tujuannya untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, tidak terlihat dalam proses seperti diuraikan di atas. Standar Nasional hanya dapat diberlakukan bila pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia sudah merata, dalam hal ini merujuk pada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti di Ibu Kota. Bila kemudian, ada pro dan kontra terhadap penghapusan UN, itu wajar-wajar saja karena sudut pandang dan kepentingan yang berbeda terhadap UN menjadi taruhannya. Penulis sendiri lebih setuju UN dihapus demi terselenggaranya pendidikan yang lebih kontekstual. **(Fidelis Harefa).

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget