MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Desember 2016

Dokumen Foto dari penakatolik.com

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KWI
Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340; Tlp/Faks. (021) 325757
 
No : 01/DOKPEN/05/2002
Hal: Memakai nama "Katolik"
 
MEMAKAI NAMA "KATOLIK"
1. Pantas disyukuri bersama, bahwa akhir-akhir ini semakin nampak adanya orang-orang katolik yang tergerak oleh ajaran-ajaran Gereja Katolik.
2. Lebih dari pada itu, tidak hanya sendiri-sendiri sebagai individu, tetapi juga secara bersama-sama mereka melandaskan kegiatannya ituberdasarkan ajaran Gereja yang mutakhir, termasuk ajaran-ajaran sosial Gereja. Dengan demikian, hal itu dapat dipandang sebagai perwujudan cita-cita Gereja yang percaya bahwa Gereja mendapat tugas  untuk melaksanakan nilai-nilai luhur bagi keselamatan manusia. 
3. Khususnya di Indonesia, Konferensi Waligereja  Indonesia sangat mendukung inisitatif kaum awam tersebut. Hal itu tentu merupakan ambil bagian mereka dalam usaha mengatasi permasalahan bangsa berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Gereja. Kerjasama melalui berbagai cara memang menjadi harapan orang-orang beriman di negeri yang sedang menanggung berbagai macam krisis ini.
4. Tetapi, mendasarkan kegiatan bersama  berdasarkan ajaran Gereja Katolik tidak serta merta membuat orang-orang katolik tersebut begitu saja dapat memakai nama "katolik" bagi kebersamaannya itu.
5. Selama ini nama "katolik" telah menjadi nama diri sebuah komunitas beragama yang kehadirannya meliputi hampir seluruh dunia. Maka membuat nama itu menjadi nama diri sebuah kebersamaan, entah itu paguyuban atau organisasi atau partai di sebuah tempat tertentu adalah sebuah tindakan yang mengena pada nama diri Gereja Katolik, yang pada hakekat dan
kenyataannya  adalah sebuah komunitas keagamaan dan bersifat universal.
6. Berhubung nama "katolik" itu selama ini telah menjadi nama diri Gereja Katolik Roma, maka nama tersebut tidak hanya menyangkut Gereja Katolik yang ada di sebuah wilayah tertentu saja. Karena itu, penggunaan nama tersebut diatur oleh Hukum Gereja.
7. Menurut Hukum Gereja yang berlaku sejak tahun 1983, pada pokoknya, penggunaan nama itu hanya boleh dilakukan dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang seperti dinyatakan pada kedua pasal ini:
Kanon 300:Janganlah satu perserikatan pun memakai nama "katolik" tanpa persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang, menurut norma kanon 312. Kanon 312:# 1 Otoritas yang berwenang untuk mendirikan perserikatan-perserikatan publik ialah:1. Tahta Suci untuk perserikatan-perserikatan universal dan internasional.2. Konferensi Waligereja di wilayah masing-masing, untuk perserikatan nasional, yakni yang berdasarkan pendiriannya diperuntukkan bagi kegiatan yang meliputi seluruh negara.3. Uskup diosesan di wilayah masing-masing, tetapi Administrator diosesan tidak, untuk perserikatan-perserikatan diosesan, terkecuali perserikatan-perserikatan yang pendiriannya menurut priviligi apostolic direservasi bagi orang lain. # 2 Untuk mendirikan dengan sah perserikatan atau seksi perserikatan di keuskupan, meskipun berdasarkan previligi apostolik, dituntut persetujuan tertulis Uskup diosesan; tetapi persetujuan yang diberikan untuk mendirikan rumah tarekat religius berlaku juga untuk mendirika perserikatan yang khas untuk tarekat itu di rumah itu atau di gerejanya.
 
8. Jadi, sehubungan dengan penggunaan nama "katolik" diperlukan dua hal yang hakiki, yaitu persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang (Kanon 300) dan persetujuan itu tertulis (Kanon 312).
 
9. Selama ini,  para Waligereja yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak pernah  menyatakan persetujuannya kepada siapa pun juga yang berkehendak untuk memakai nama "katolik" pada organisasi, paguyuban, perserikatan, partai  dan sebagainya,  yang sedang dibentuknya.
 
Hendaknya yang bersangkutan dan berkepentingan maklum adanya.
Jakarta, 26 April 2002.
 
 
Dikutip dan diperbanyak untuk kalangan sendiri oleh Keuskupan Palangka Raya, 16 Mei 2005
+ Mgr. A.M.Sutrisnaatmaka MSF.

Korupsi merujuk pada pembusukan atau penyimpangan.  Mark Philp, dalam bukunya Defining Political Corruption (1996) mengatakan bahwa korupsi dapat dimengerti sebagai penyimpangan  fungsi atau perilaku dari sesuatu yang alami dan sesuatu standar normal. Seorang koruptor, bukan hanya  sekedar  melanggar hukum, tapi  lebih dari pada itu, norma-norma dasar etika tidak lagi berarti sama sekali untuk dia. Korupsi menyerang pada akar dari suatu hal.

Pernyataan Mark Philp ini membawa kita pada dua cara utama mengidentifikasi keadaan korupsi. Cara pertama adalah berusaha mencari tahu segala sesuatu fungsi atau perilaku alami atau fungsi dari sesuatu yang normal. Sesuatu yang ideal, sesuatu yang telah diakui sebagai kebenaran umum. Untuk melakaksanakan cara pertama ini, kita membutuhkan banyak tools sesuai dengan sudut pandang yang dipakai. Contoh: ketika kita mencari tahu keadaan korupsi dari sudut pandang moral, maka kita harus mengidentifikasi segala sesuatu yang alami atau standar normal menurut ukuran moral. Demikian halnya bila menggunakan sudut pandang hukum, politik dan lain sebagainya.

Setelah melakukan cara pertama di atas, kita diwajibkan untuk melakukan cara kedua sebagai tindak lanjut dari cara pertama. Cara kedua tersebut adalah mengidentifikasi segala penyimpangan yang terjadi. Karena telah dikemukakan semua fungsi atau perilaku dari sesuatu yang alami dan standar normal, maka segala penyimpangan dari keadaan tersebut kita sepakati sebagai suatu keadaan korupsi.

Pendapat Mark Philp di atas membawa kita pada pemikiran yang luas tentang korupsi. Dalam pengertian ini, korupsi tidak hanya dipakai untuk mendefinisikan keadaan pencurian uang negara, tetapi merujuk pada segala penyimpangan yang dilakukan. Selanjutnya, karena korupsi potensial terjadi atas keadaan apa pun, maka kita tidak boleh terarah hanya untuk mengkritisi keadaan korupsi yang terjadi di luar keterlibatan kita. Dalam konteks pandangan Mark, kita pun merupakan bagian dari pelaku korupsi tersebut.

Di Indonesia, pengertian korupsi direduksi begitu sempit sebatas tindakan pencurian uang negara. Maka dibentuklah komisi untuk menangani kasus pencurian uang negara tersebut yakni KPK. Hadir pula meraka yang menjadi mata-mata atau pemantau tindakan pencurian uang negara yang disebut sebagai ICW. Bermunculan LSM dan Media yang lagi ngetrend meminjam kata korupsi untuk diselipkan dalam nama organiasasinya. Tapi, semuanya bergerak hanya memantau korupsi dalam pengertian “pencurian uang negara”.

***

Hanya Satu Contoh dari Sekian Banyak Tempat Terjadinya Korupsi

Bertolak dari pandangan Mark Philp di atas, penulis mencoba mengemukakan kejanggalan yang ada dalam dunia jurnalistik. Pers adalah pilar ke empat demokrasi. Pers harus bersifat netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak. Pers harus menjadi fasilitator untuk terus-menerus memberikan pendidikan publik (public education). Pers dalam bekerjanya harus menempatkan diri sebagai anjing penjaga (watch dog) bukan sebagai anjing pelacak apalagi sebagai anjing pembunuh. Pers harus bebas dari intervensi dan lebih berupaya mengkristalkan makna independensi dalam setiap pergerakkannya.

Sesungguhnya para jurnalis tidak perlu berpikir berapa besar mereka dibayar oleh pihak-pihak yang membutuhkan publikasi karena para jurnalis tergabung dalam perusahaan pers yang memikirkan upah mereka. Ini semua adalah standar normal dalam dunia jurnalistik. Namun, terdapat sebagian dari para jurnalis melakukan penyimpangan. Pers bukan lagi sebagai pilar tapi sering menjadi penghasut, provokator, memperlebar jurang perbedaan yang membawa pada kehancuran. Oleh mereka yang sebagian kecil ini, pers jarang lagi kita lihat yang “netral” karena banyak digunakan sebagai tunggangan atas kepentingan. Tidak kita temukan lagi makna pendidikan publik dalam setiap pemberitaan pers yang dikelola oleh mereka ini. Lebih banyak menyajikan hal-hal yang tidak layak dikonsumsi publik. Contoh: kasus pemerkosaan, surat kabar kita lebih banyak mengulas tentang modus, cara, teknik yang digunakan dalam kejahatan pemerkosaan. Untuk lebih serunya, dituliskan juga bagaimana kondisi korban saat diperkosa, histeris, mendesah, merintih dan lain sebagainya.

Mereka, yang jumlahnya kecil ini tidak  memahami independensi. Mereka lebih banyak berbicara soal “kue”. Ada kasus, ada kue. Mereka lebih senang membangun ATM berjalan hasil kasak-kusuk ke sana kemari sebagai muara akhir dari pelacakan. Dengan sedikit intimidasi, dengan alasan nama baik, banyak juga pejabat publik yang menjadi ATM para jurnalis ini. Penyimpangan dari standar normal Pers atau jurnalisme dalam konteks ini kita sebut sebagai korupsi para jurnalis.

***

Dalam konteks korupsi sebagai “penyimpangan”, maka sebagai koreksi internal, refleksi pribadi para pengkritik korupsi harus berdiri tetap pada standar normal yang berlaku.  Penyimpangan banyak sekali kita temukan. Penyimpangan dari tata manajemen, penyimpangan dalam menjalankan organiasasi, penyimpangan  dalam menggunakan profesi. Semua itu harus kita lihat sebagai tindakan korupsi. Mereduksi pengertian korupsi sebatas pencurian uang negera membuat mata kita buta melihat potensi korupsi lainnya yang sedang terjadi.

Bahan Bacaan:
Dobel, J.P. (1978) ‘Corruption of a State’, American Political Science Review;
Friedrich, C.J. (1966) ‘Political Pathology’, Political Quarterly;
Philp, M. (1996) ‘Defining Political Corruption’, Political Studies.

Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Hari ini menjadi hari di mana kita mengingat dan mendoakan seorang ibu yang telah berperan dalam kehidupan kita. Ibu yang hidup dan hadir dalam peradaban. Peradaban dengan aneka tradisi dan adat istiadat. Meskipun penghargaan terhadap peran Ibu ditentukan oleh sebagian adat dan tradisi, ada satu hal yang perlu dipahami bahwa "sama seperti seorang pria" demikian juga wanita memiliki hak untuk menikmati kebebasan dan kebahagiaan.

Paus Yohanes Paulus II pernah memberikan pengajaran tentang martabat dan panggilan perempuan dalam keluarga, Gereja dan dunia, dalam surat Apostoliknya, Mulieris Dignitatem (MD) dan Familiaris Consortio (FC). Hal berikut adalah merupakan poin penting dari kedua Surat Apostolik di atas:

Dalam kisah penciptaan, wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki atau tulang lainnya. Dalam kursu persiapan perkawinan sering dijelaskan bahwa hal ini sangat menunjukkan kesepadanan antara keduanya. Pria dan wanita saling melengkapi, bukan saling menguasai. (bdk. MD 6).
Pria maupun wanita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya adalah diciptakan sebagai mahluk yang berakal budi dan mempunyai kehendak bebas sehingga mampu mengenali dan mengasihi Allah (lih. MD 7). Selain itu, kesejajaran pria dan wanita menunjukkan bahwa keduanya diciptakan untuk kesatuan agar mereka dapat hidup dalam persekutuan kasih, dan dengan demikian mencerminkan persekutuan kasih di dalam Allah Trinitas (lih. MD 7). Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus di dalam kesatuan-Nya terdiri dari Tiga Pribadi yang saling mengasihi dengan kasih ilahi, sebab Allah adalah kasih (lih. 1Yoh 4:16). Maka manusia juga dipanggil ke dalam persekutuan kasih ini, yang realisasinya dipenuhi “melalui pemberian diri yang tulus” (MD 7). Jadi jika dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya adalah bahwa manusia dipanggil untuk menjadi ‘pemberian' bagi orang lain. 
Tugas dasar keluarga adalah untuk melayani kehidupan- termasuk di sini adalah menyalurkan kehidupan, pada saat persatuan kasih suami istri, dan dengan demikian pasangan turut mengambil bagian di dalam misteri penciptaan Allah (lih. FC 28). Sebagai pasangan, baik suami maupun istri meneruskan karunia kehidupan yang dipercayakan kepada Allah kepada mereka dan karena itu dalam perencanaan keluarga, cara yang diperkenankan adalah perencanaan KB alamiah (lih. FC 33).
Kesepadanan antara pria dan wanita kiranya menjadi acuan permenungan dalam memperingati hari Ibu. Bila menelisik kembali bagaimana status seorang Ibu dalam rumah tangga dari masa ke masa, di beberapa daerah masih terlihat ada diskriminasi. Peran seorang ibu selalu dinomorduakan. Oleh karena itu, alasan tradisi atau adat istiadat tidak lagi dibenarkan setelah dijiwai oleh iman kepada Kristus.

Penghargaan terhadap peran Ibu merupakan jawaban atas realitas yang selama ini telah terjadi. Ada banyak pahlawan perempuan yang memperjuangkan nasib kaumnya. Perjuangan Emansipasi Wanita (tidak ada Emansipasi Pria) adalah wujud dari keprihatinan masa lalu, dan hingga saat ini masih meninggalkan jejak oleh batas tradisi dan adat istiadat. Dalam UU HAM, pengaturan tentang perlindungan terhadap wanita diatur secara khusus, dan tidak ada aturan yang mengatur tentang hak laki-laki. Ini merupakan bukti bahwa di masa lalu, kaum ibu masih mendapat perlakuan yang berbeda.

Kini, dengan berbagai upaya, baik dari pemerintah maupun Gereja, peran perempuan semakin dihargai dan ditempatkan setara dengan pria.

Berikut ini adalah pernik refleksi, dari P. Frieds Meko, SVD, yang ditulis di halaman facebook pribadinya, menyentuh hati kita bagaimana peran seorang ibu dalam hidup kita.

PADA HARI IBU

Ibu adalah dia yang saat dipinang ayah, rindu membangun harapan untuk menenun hidupku dalam rahimnya.
Selama delapan atau sembilan bulan di rahimnya, aku begitu bahagia menikmati kebebasan yang tak ternoda.
Begitu aku keluar dari sana dan menikmati dunia ini, aku otonom dan mencoba hidup dengan kebebasan yang terbatas.
Namun ibu tetap berjuang dengan derai keringat dan air mata, hanya untuk menghantar aku menggapai masa depanku.
Setiap tetes keringat dan airmatanya adalah untaian mutiara yang kelak dikalungkan pada leherku.
Ibuku adalah kisah tiada akhir dan cinta tak bertepi. Bersama ayahku, mereka menggubah melodi harmonis dalam gubuk kami.
Di sana kami mengalami "sekeping surga" yang tak akan terlupakan.
Terimakasih ibu. Dan SELAMAT UNTUKMU di hari ini. Hari yang dibaktikan untuk menghargai KENYAMANAN KANDUNGANMU saat engkau menatang kami di sana.

SELAMAT HARI IBU 

Bulan-bulan terakhir, negara Indonesia dihinggapi kecemasan luar biasa. Cemas akan kehilangan pengakuan atas kebhinekaannya, cemas akan hilangnya pengakuan adanya perbedaan, cemas akan kehilangan harta dalam aksi-aksi demonstrasi bahkan ada yang cemas kehilangan nyawa di bumi yang sangat menjamin kebebasan beragama ini.

Kecemasan lainnya, adanya razia "atribut natal" yang digelar oleh orang-orang yang mengaku memiliki hukum yang lebih tinggi di atas Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang lainnya yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Bukan main gaduhnya Indonesia, dengan hadirnya ORMAS yang levelnya terkesan lebih berkuasa dari negara. Mereka menganggap bahwa negara ini berdiri karena kelompoknya saja, dan yang lainnya adalah perantau, imigran dan lain sebagainya.

Om Telolet Om

Dari aneka kegundahan yang terpatri di hati rakyat, apa lagi menjelang akhir tahun 2016, hadirlah "Om Telolet Om" menjadi benang panyambung dari sekian kekusutan. Paling tidak, bersama "Om Telolet Om" rakyat yang tadinya diliputi kecemasan masih mampu menikmati hiburan "Om Telolet Om", masih mampu tertawa bersama, masih mampu beraksi bersama untuk memperkenalkan "Om Telolet Om".

Mengapa mendadak enjoy bersama "Om Telolet Om? Hal sesungguhnya yang ada dibalik tawa dan senyum hambar itu adalah sebuah kejenuhan. Jenuh mendengar isu politik yang makin tak mendidik. Jenuh menyaksikan panggung di mana nilai-nilai moral dipermainkan seperti bola sepak. Jenuh menyaksikan di mana Tuhan diklaim oleh sekelompok orang, dan yang lainnya adalah KAFIR. Jenuh melihat para penuntut keadilan "penista agama" dengan "menista agama" itu sendiri. Dan akhir dari kejenuhan itu, beralih sejenak bersama "Om Telolet Om".

Barangkali yang menjadi pertanyaan, mampukah "Om Telolet Om" ini mengembalikan keceriaan para penganut agama yang sedang dan akan merayakan hari raya keagamaannya di Negara Indonesia yang "menjamin kebebasan beragama" ini? Ini adalah nilai yang menohok kemerosotannya menjelang akhir tahun 2016. Mampukah sederet refleksi tanpa aksi memberi solusi atas ketidaknyamanan yang telah diciptakan akhir-akhir ini?

Ddiantara beberapa kecemasan dan pertanyaan diatas, yang bisa kita tarik kesimpulan adalah masyarakat telah jenuh melihat, mendengar, dan mengkhawatirkan persoalan negara ini sampai sampai masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang menghibur, meskipun itu terkesan konyol. Fenomena 'Om Telolet Om" setidaknya mengobati rasa rindu masyarakat terhadap persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan negeri ini. Kendatipun pemerintah tidak bisa mewujudkan impian masyarakat, bunyi klakson telolet memberikan harapan baru. Merajut tawa bersama meskipun banyak perbedaan di masyarakat, namun persatuan dan kesatuan tetap "TELOLET!". [fh]

Kitab Hukum Kanonik atau Codex Juris Canonici, yang sekarang berlaku di – Ritus Latin Gereja Katolik, diumumkan oleh Paus Yoanes Paulus II pada tahun 1983 dengan wewenang kepausan, walaupun hanya berlaku untuk Ritus Latin. Segi ini kurang dipegang secara konsekuen. Kadang-kadang Ritus Latin masih secara diam-diam disamakan begitu saja dengan Gereja Katolik seluruhnya. Hukum Gereja yang umum untuk semua ritus pernah diusahakan juga, yaitu Lex Ecclesiae Fundamentalis, tetapi penyusunannya gagal. Karena suatu komisi khusus memutuskan untuk tidak mempromulgasikan Lex Fundamentalis bagi seluruh Gereja, maka banyak kanon dari rancangan Lex ini dipindahkan ke dalam KHK pada revisi terakhir (1981) sebelum promulgasinya. Kejadian ini ikut bertanggungjawab atas sifat kHK yang ganda, yaitu hukum ritus tertentu dengan sekaligus memuat kanon-kanon hukum yang menyangkut Gereja universal. KHK mengikat hanya orang-orang Katolik yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau kemudian diterima ke dalamnya, berusia 7 tahun ke atas dan berakal sehat (kan 11).

Hukum untuk Ritus Timur dikenal dengan sebutan Kitab Kanon-Kanon Gereja Timur atau Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) diumumkan oleh paus dalam Sidang Sinode para uskup pada tahun 1990 dan diberlakukan untuk para anggota-anggota (jadi bukan untuk suatu wilayah terbatas) dari 21 Ritus Timur pada peraturan khas beberapa Gereja Timur yang bersatu dengan Roma. Kedudukan dan wewenang khusus pada  batrik Ritus – Kopt (Mesir), - Maronit (Libanon), Siria, - Melkit (Timur Tengah), Armenia dan Khaldea (Irak) diakui. Diharapkan bahwa CCEO akan mendukung usaha ekumneis dengan Gereja-Gereja  - Ortodox yang sama bahasa dan ritusnya. Kitab ini merupakan suatu ‘alternatif Katolik’ atas Kitab Hukum Kanonik (KHK) dengan memperlihatkan, bahwa masalah-masalah dapat diatur secara berbeda di suatu – communio Gereja-Gereja Partikular Katolik, bahkan termasuk masalah penting yang menyangkut struktur dasar, misalnya pengangkatan Uskup bukan oleh Paus, melainkan oleh batrik yang mengepalai suatu ritus atau – klerus yang tidak wajib berselibat.

1. Revisi KHK

Atas prakarsa Yoanes XXIII (1959) dan sebebagai tugas yang diberikan Konsili Vatikan II, maka suatu komisi khusus dibentuk sejak tahun 1965 mulai merevisi Kitab Hukum Kanonik 1917 untuk membaharui tata kehidupan gerejani. Revisi ini bukan hanya merupakan koreksi (Paulus VI) atas Kitab Hukum yang lama, melainkan suatu pembaharuan mendalam berdasarkan semangat Injil sesuai dengan ajaran Konsili. Namun demikian, KHK menggunakan beberapa dokumen Konsili dengan menerapkannya secara sempit. Komisi menggunakan nasihat dan usul – Konperensi-Konperensi Uskup seluruh dunia, khususnya beberapa uskup dan ahli hukum terpilih. KHK tidak bermaksud meneruskan pembaharuan Konsili, melainkan merealisasikan pembaharuan itu sejauh mungkin melalui jalur hukum. Mengenai maksud Kitab Hukum ini Yoanes Paulus II mengatakan dalam Konstitusi Apostolik Sacrae disciplinae leges:
Tuhan Kristus sama sekali tidak ingin menghapus warisan amat kaya dari Hukum Taurat dan para nabi, yang perlahan-lahan berkembang berkat pengalaman – umat Allah PL dalam peredaran sejarah. Ia sedemikian menggenapinya (bdk Mt 5:17), sehingga secara baru dan lebih luhur masuk ke dalam warisan PB. Memang waktu S. Paulus menerangkan – misteri Paskah, ia mengajarkan bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatannya menurut Hukum, melainkan karena iman (bdk Rom 3:28; lih. Gal 2:16). Namun demikian, Paulus tidak menyangkal bahwa Kesepuluh Perintah Allah tetap berlaku dan mengikat (bdk Rom 13:8-10; lih. Gal 5:13-25; 6:2); juga ia tidak menyangkal pentingnya disiplin di Gereja Tuhan (1Kor 5 dan 6)…
Sama sekali bukan maksud Kitab Hukum ini untuk menggantikan iman, rahmat, - karisma dan terlebih-lebih cintakasih dalam kehidupan Gereja atau umat beriman. Sebaliknya, tujuan utama Kitab Hukum adalah: Menumbuhkan semacam teta-tertib dalam umat, yang memberikan tempat utama pada cinta kasih, rahmat dan karisma, dan sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu, baik dalam kehidupan umat seluruhnya maupun  dalam kehidupan tiap-tiap anggotanya.

Kitab Hukum merupakan dokumen legislatif Gereja yang utama. Kitab ini bersandar pada warisan hukum dan perundangan dari wahyu serta – tradisi, dan harus dipandang sebagai sarana tak tergantikan untuk menegakkan ketertiban, yang seyogyanya terjaga baik dalam hidup pribadi maupun –sosial, seperti juga dalam kegiatan Gereja itu sendiri. Maka, Kitab Hukum ini terutama menetapkan unsur-unsur fundamental yang menyangkut struktur hierarkis serta organis Gereja, - entah yang ditetapkan oleh Pendiri Ilahi atau berdasar pada tradisi para Rasul ataupun pada tradisi lain yang sudah sangat tua. Lalu, di samping norma-norma pokok yang menyangkut pelaksanaan tiga macam tugas yang dipercayakan kepada Gereja, Kitab Hukum perlu juga menetpakan beberapa aturan dan norma untuk tindakan-tindakan.

Kitab Hukum sebagai sarana, sepenuhnya sesuai dengan hakikat Gereja. Hakikat ini terutama diajarkan secara umum oleh Konsili Vatikan II dan khususnya dalam ajarannya mengenai Gereja. Dalam batas tertentu, Kitab Hukum baru ini dapat dipandang sebagai usaha besar untuk mengalihbahasakan ajaran Konsili mengenai Gereja ke dalam bahasa kanonik. Walupun tidak mungkin mengalihkan citra Gereja, seperti digambarkan dalam ajran Konsili, ke dalam bahasa kanonik secara sempurna, namun Kitab Hukum harus selalu dikembalikan pada citra tadi sebagai polanya yang utama. Sebab sejauh itu mungkin – dengan mengingat sifat Kitab Hukum itu,  - Kitab itu harus mengungkapkan garis-garis besar citra tadi.”

Menurut Paus, KHK 1983 mencerminkan ajaran Konsili tentang Gereja, khususnya tentang Gereja sebagai Umat Allah (G 2) dan – communio atau persekutuan, tentang otoritas hierarkis sebagai pengabdian (G 3), lalu juga tentang hubungan antara Gereja Universal dan Gereja-Gereja Partikular, tentang semua orang beriman yang mengambil bagian dalam jabatan Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja (Kan 204, 1), yang menjadi dasar kewajiban dan hak orang beriman. Namun demikian, pandangan lama yang hierarkis-klerikal tentang Gereja tetap mempengaruhi perumusan hukum kanonik ‘baru’ ini (a.l. karena ‘perbaikan beberapa ahli’ pada menit terakhir).

KHK terdiri dari 1.752 kanon yang terbagi atas 7 buku, yaitu:

  1. Norma-Norma Umum
  2. Umat Allah
  3. Tugas Mengajar Gereja
  4. Tugas Menguduskan Gereja
  5. Harta Benda Gereja
  6. Hukuman Dalam Gereja
  7. Proses-Proses

Para gembala kini memiliki norma-norma yang pasti untuk mengarahkan kegiatan pelayanan suci mereka secara tepat. Dengan Kitab Hukum itu diberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengenal hak dan kewajiban masing-masing, dan ditutup jalan untuk bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan yang mungkin timbul dalam tata-tertib gerejani karena tidak adanya undang-undang, kini dengan lebih mudah dapat dicegah dan dilenyapkan. Semua karya kerasulan, lembaga dan prakarsa memperoleh dasar untuk maju dan berkembang …. (Pendahuluan KHK).

2. Perkembangan KHK

Perkembangan baik yang terdapat dalam KHK menurut komentar American Canon Law Society adalah a.l.:

  • Pandangan tentang Gereja sebagai Umat Allah mengandung pandangan bahwa semua anggotanya, berdasarkan Pembaptisan mereka, diutus untuk menjalankan misi Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja. 
  • Semua orang beriman pada dasarnya sama kedudukannya berdasarkan Sakramen Pembaptisan dan Penguatan.
  • Peranan aktif orang awam sebagai khas awam menjadi lebih jelas.
  • Tekanan bukan pada kedudukan pejabat, tetapi pada pelayanan mereka terhadap umat.
  • Penerimaan prinsip subsidiaritas dengan pluarisme struktural.
  • Penekanan wajar pada Gereja Partikular dan Uskup.
  • Tekanan pada tanggungjawab terhadap harta benda
  • Prioritas yang diberikan pada reksa  pastoral dan kelongggaran mengenai lembaga-lembaga kanonik untuk memudahkan misi Gereja (mis. Strukutr paroki, perayaan Sakramen-Sakramen…).

Memang, KHK jauh berbeda dari Kitab Hukum tahun 1917, yang memandang Gereja terutama sebagai suatu ‘masyarakat sempurna’ mirip dengan Negara, sehingga hukum gerejani dipikirkan, disusun dan diinterpretasikan menurut teori hukum yang umum (bukan khas keagamaan, apalagi injili.). Idealnya: suatu sistem hukum yang lengkap tanpa pertentangan. KHK 1983 lain: Gereja dipandang sebagai Umat Allah, suatu misteri atau sakramen yang mengandung unsur ilahi. Maka, bahasanya tidak semata-mata yuridis, tetapi juga bercorak teologis, khususnya jika mengutip dokumen-dokumen Konsili (walalupun tidak selalu dengan tepat). Ruang luas yang diberikan kepada para pejabat Gereja untuk menerapkan kanon-kanon umum secara supel dan manusiawi dimaksudkan demi keselamatan orang beriman (berbeda dengan hukum kenegaraan).

3. Pada Kehendak Allah: Walaupun Tidak (Mungkin) Sempurna

Setiap hukum bersifat manusiawi dan karenanya kurang sempurna. Beberapa kemajuan besar KHK dibanding Kitab Hukum 1917 sudah dicatat di atas. Namun demikian, tidak semua harapan yang antara lain diungkapkan juga dalam Konsili, terpenuhi. Ketentuan KHK mengenai kerjasama dan ikut bertanggungjawabnya kaum awam serta tugas-tugas resmi mereka dalam Ibadat, kurang mendukung perkembangan yang lebih lanjut. Hal ini berhubungan dengan gejala-gejala klerikalisme, khususnya kecenderungan sentralistis yang menguatkan kedudukan – batrik di Ritus Latin, yaitu uskup Roma atau Paus. Walaupun kedudukan uskup diosesan dalam Gereja Partikular ditonjolkan, namun dalam Konsili Ekumenis tidak dibicarakan sebagai lembaga kanonik dalam Gereja, dan Sinode Uskup Sedunia tetap lembaga konsultatif semata (Kan 342 – 348).

Dalam hukum konstitusional Negara tiga kekuasaan – legislatif, yudikatif dan eksekutif – jelas-jelas dibedakan dan saling mengimbangi, supaya para warganegera terlindung dari kekuasaan pemerintah yang raksasa. Dalam KHK, ketiga kekuasaan tersebut berpusat pada paus untuk Gereja seluruhnya, dan pada uskup diosesan untuk Gereja Partikular (bdk Kan 135, 331, 391). Memang, hukum kanonik tidak berdasarkan mandat umat beriman, dan tidak menopang keseimbangan ketiga kekuasaan. Inspirasi hukum gerejani harus dicari dalam Injil dan tradisi Gereja (yang dilihat secara kristis). Akan tetapi, keyakinan itu tidak mengharuskan KHK bercorak begitu hierarkis, artinya vertikal saja sehingga segi horisontal hampir tidak ada; misalnya, pengadilan administratif tersendiri tidak ada lagi (walaupun dalam konsep 1980, Kan 1689 – 1692, masih terdapat). Maka, naik banding terpaksa harus diajukan di dalam jalur administrasi itu sendiri (bdk Kan 1400). Sehatnya pola itu pantas diragukan dan tidak dapat dikatakan ‘seharusnya demikian’ dalam Gereja karena itu Gereja. Maka, daftar hak-hak dasar orang beriman (Kan 208 – 223 ) masih perlu dilengkapi. Berhubungan dengan sifat itu: KHK agak sering mengizinkan bahwa ‘ dispensasi’ atau ‘eksemsi’ diberikan oleh mereka yang berwewenang (bdk Kan 85-93).

Berlakunya KHK tergantung dari penerimaan oleh Gereja seluruhnya. Memang, menurut teori pengumuman, hukum berlaku dengan diumumkan, tetapi menurut teori – resepsi, hukum berlaku sesudah diterima oleh seluruh Gereja. Roma berpegang pada teori pertama; kenyataan mendukung teori kedua. Para ahli hukum sesudah berhasil meyakinkan umat bahwa KHK cukup transparan terhadap hukum ilahi, dan dengan demikian akhirnya pada kehendak Allah, walaupun tidak (mungkin) secara sempurna.

P. Alex Dato'L, SVD

Pada tahun 1907 Misi Gereja Katolik mulai dirintis kembali di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Laham oleh para misionaris Ordo Kapusin yang berpusat di Pontianak–Kalimantan Barat. Ordo Kapusin merasakan daerah pelayanannya terlalu luas, maka pada tahun 1926 Ordo Kapusin menyerahkan wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan kepada Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus (MSF) .

Pada peristiwa penyerahan itu, wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan disebut “Bagian Selatan” (Zuederafdeling). Tahun 1835 Zending Protestan sudah masuk ke daerah Kalimantan Selatan dan Tengah. Menurut sebuah perjanjian dalam Artikel 177 RR (Regerings Reglement) tentang Zending Ganda, tidak diperbolehkan misi Katolik dan sending Protestan berkarya bersama-sama pada satu daerah. Ternyata aturan ini tidak lagi diberlakukan lagi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945.

Jika antara tahun 1907–1935 karya misi hanya berkembang pesat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, maka setelah Artikel 177 tidak berlaku lagi, wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah terutama di pedalaman sangat menarik perhatian para misionaris MSF (Keluarga Kudus). Pada awal tahun 1935 Kota Banjarmasin mendapat kunjungan oleh para pastor MSF dari Kalimantan Timur. Kunjungan-kunjungan itu lebih merupakan pelayanan atas beberapa umat Katolik yang tinggal di kota Banjarmasin dari berbagai bangsa terutama penduduk yang datang dari Eropa, Jawa dan Cina.


Tanggal 21 Mei 1938, Prefektur Apostolik Banjarmasin didirikan, setelah proses pendiriannya memakan waktu selama tujuh tahun. Wilayah Prefektur Apostolik ini meliputi Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah dengan Prefektur Apostolik pertama P.Y Kusters, MSF. Sebelas tahun kemudian, yakni, pada tahun 1949 setelah kemerdekaan Indonesia, status Prefektur Apostolik ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik dengan Vikaris Apostolik dijabat oleh Mgr. J. Groen, MSF.

Dari Banjarmasin inilah, karya misi Gereja Katolik melebarkan sayapnya ke pedalaman Kalimantan Tengah di kalangan suku Dayak. Hingga tahun 1952 masih diadakan penjajakan-penjajakan. Namun sebelum mencapai kemungkinan pengembangan lebih lanjut karya misi Gereja Katolik di Kalimantan
Tengah, Mgr. Groen, MSF meninggal dunia pada tahun 1953. Sebagai penggantinya, pada tahun 1954 Pastor muda W. Demarteau, MSF yang baru berusia 34 tahun diangkat sebagai Vikaris Apostolik Banjarmasin.

Dalam kurun waktu 1952–1965 baru dibuka stasistasi sentral sebagai pusat pelayanan. Pada tahun 1954, Stasi pertama dibuka di Sungai Barito (Kalimantan Tengah) tepatnya di Muara Teweh. Stasi ini kemudian menjadi pusat pelayanan wilayah sungai Barito. Dari Muara Teweh berkembang ke Buntok (1965), Puruk Cahu (1966) lalu masuk sungai-sungai kecil antara lain, Teweh, Montalat, Ayuh dan sekitarnya.

Mgr. W. Demarteau, MSF
Foto dari: www.keukupan-banjarmasin.org

Mengingat wilayah karya Vikariat Apostolik Banjarmasin terlalu luas dan untuk mempermudah karya pastoral, maka Mgr. W. Demarteau, MSF selain membuka stasi-stasi baru sebagai pusat pelayanan, juga berusaha untuk menyelesaikan pemisahan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang telah diusulkan oleh pendahulunya Mgr. Y. Groen, MSF.

Dengan data-data aktual tentang Kalimantan Timur yang dikumpulkan oleh Mgr. W. Demarteau, MSF dan setelah melalui berbagai proses yang melelahkan, akhirnya Roma menyetujui pemisahan Kalimantan Timur dari Vikariat Apostolik Banjarmasin. Pada tanggal, 25 Februari 1955 Vikariat Apostolik Samarinda didirikan dan Mgr. W.Demarteau, MSF diangkat menjadi Administrator Apostolik sampai dengan empat bulan kemudian tanggal 10 Juli 1955, P. J. Romeijn, MSF diangkat menjadi Vikaris Apostolik Samarinda yang pertama dan ditahbiskan di Wessenar Belanda pada tanggal 15 September 1955.

Setelah daerah misi Kalimantan Timur resmi menjadi Vikariat Apostolik yang baru, dan terlepas dari
Banjarmasin maka Mgr. W. Demarteau, MSF lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan misi di pedalaman Kalimantan Tengah secara intensif. Pada tahun 1952 Sampit ditetapkan sebagai Stasi Pusat pelayanan di wilayah sungai Mentaya, Seruyan, Katingan dan sekitarnya. Pangkalan Bun dibuka
menjadi stasi pada tahun 1965 sebagai sentra pelayanan di daerah sungai Lamandau, Arut dan sekitarnya.

Dikutip dari Buku Kenangan 50 Tahun Paroki St. Maria Palangka Raya

Paroki Katedral St. Perawan Maria Palangka Raya tidaklah terbentuk tanpa proses sejarah yang mengawalinya. Sebelum menyandang sebutan “Paroki Katedral”, ada beberapa peristiwa penting yang mengisi perkembangannya. Peristiwa-peristiwa itu diawali dengan masuknya misi Katolik di Kalimantan Tengah.

Misi Katolik masuk Kalimantan Tengah melalui wilayah Banjarmasin-Kalimantan Selatan. Berawal dari kesepakatan antara pihak Portugis dan Sultan Banjarmasin pada tahun 1687, yang menjanjikan seorang misionaris untuk tinggal dan mendirikan Gereja Katolik di Banjarmasin. Janji Portugis terpenuhi ketika seorang Pastor dari Ordo Theatijn bernama Antonio Ventimiglia tiba di Banjarmasin dari Goa-India pada tanggal 02 Februari 1688 dengan menumpang sebuah kapal Portugis.

Di Banjarmasin, Pastor Ventimiglia berkenalan dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Dayak Ngaju. Pastor Ventimiglia tidak terlalu lama menetap di Banjarmasin karena beliau tidak diperbolehkan oleh orang Portugis untuk menetap di sana. Jadi untuk sementara ia pergi ke Macao sambil menanti kapan secara pasti diizinkan untuk tinggal dan menetap di Banjarmasin.

Keinginan Pastor Ventimiglia untuk bermisi di Kalimantan baru terpenuhi ketika beliau diperbolehkan oleh pimpinannya dan penguasa Portugis di Macao. Pada tanggal 18 Januari 1689 beliau tiba di Banjarmasin dari Macao dengan menumpang sebuah kapal Portugis. Di atas kapal itu, Pastor Ventimiglia bertemu dengan seorang Dayak Ngaju yang adalah seorang budak belian orang Portugis. Ia diizinkan kembali ke tanah airnya-Kalimantan. Perjumpaan Pastor Ventimiglia dengan sang budak ini membangkitkan rasa solidaritas misioner dalam hatinya untuk memilih tinggal di antara orang Dayak dan melayani mereka, demi mengalami suatu kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Bagi Ventimiglia, Banjarmasin bukanlah sebuah tempat yang tepat untuk mewujudkan karya misinya.
Ia memilih untuk pergi melayani ke daerah-daerah pedalaman. Bersama sang budak yang dijumpai di
atas kapal dalam perjalanan dari Macao ke Banjarmasin, mereka naik perahu yang dilengkapi dengan sebuah altar untuk mempersembahkan korban misa, menyusuri sungai Barito dan masuk ke pedalaman sungai Kapuas. Disepanjang perjalanan Pastor Ventimiglia mengadakan kontak dan hubungan yang baik dengan penduduk asli, termasuk para tokoh masyarakat seperti para Temanggung (Tomungon) dan Damang (Daman) dan Raja Sindun.


Sejarah mencatat bahwa akibat jalinan hubungan yang sangat baik dengan penduduk asli, Pastor Ventimiglia berhasil membaptis 3000 orang asli (Dayak) manjadi Katolik. Kepiawian Pastor Ventimiglia dalam sistem pendekatan dan pola pergaulannya menyebabkan ia diterima baik di antara penduduk asli. Ia sendiri sangat mahir berbahasa penduduk setempat dan sangat menghargai budaya mereka. Disinyalir, pusat kegiatan Pastor Ventimiglia adalah kampong bernama Manusup, yang terletak di tepi sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas.

Nampaknya karya misi Pastor Ventimiglia di antara orang-orang asli mengalami perkembangan baik. Oleh karena itu teman-temannya berusaha untuk membantu karya misi ini. Sangat disayangkan, usaha-usaha tersebut selalu mengalami hambatan. Sultan Banjarmasin tidak pernah mengizinkan para misionaris ini mudik ke pedalaman apalagi ke tempat karya misi Pastor Ventimiglia.

Di luar dugaan bahwa ternyata perkembangan karya dan keakraban Pastor Ventimiglia dengan penduduk asli membawa kecurigaan bagi Sultan Banjarmasin. Sultan tidak senang karena pada saat itu juga Sultan Banjarmasin mempunyai masalah dengan orangorang asli yang kebetulan akrab dengan Pastor Ventimiglia. Di samping itu juga, Sultan tidak menginginkan pengaruhnya di kalangan suku Dayak berkurang gara-gara kehadiran Pastor Ventimiglia.

Ternyata sikap Sultan juga didukung oleh para penguasa Portugis yang berkedudukan di Banjarmasin. Mereka tidak senang dengan kedekatan dan kegiatan Pastor Ventimiglia di atara orang-orang asli karena mereka tidak ingin kehilangan pengaruh ekonomis dan politis atas Kesultanan Banjarmasin. Untuk mengurangi pengaruh Pastor Ventimiglia di antara orang-orang asli, Sultan Banjarmasin memanggil Pastor Ventimiglia untuk dimintai keterangan sambil mengajak kerja sama. Namun maksud Sultan ini telah dibaca dan diketahui oleh Pastor Ventimiglia, karena itu ia memilih untuk tidak mengindahkan panggilan Sultan.

Tahun 1891 Pastor Ventimiglia meninggal dunia. Ada begitu banyak pendapat tentang akhir hidup Pastor Ventimiglia. Pendapat yang dominan mengatakan bahwa Pastor Ventimiglia dibunuh atas perintah Sultan Banjarmasin karena ia dianggap sebagai orang yang dapat menepis pengaruh Sultan atas orang-orang Dayak.

Meninggalnya Pastor Ventimiglia menyebabkan tatanan hidup umat mengalami keguncangan. Banyak umat yang telah dibabtis secara Katolik mundur secara perlahan-lahan dan kembali kepada kepercayaan dan kebudayaan asli mereka seperti semula. Hal ini dapat dimengerti karena mereka belum memahami secara mendalam tentang iman dan ajaran agama Katolik. Menurut beberapa Pendeta dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan para peneliti sejarah, sisa-sisa ajaran agama Katolik yang masih tertinggal dan melekat pada budaya Dayak adalah tanda salib. Lukisan tanda salib itu dinamai oleh orang Dayak Nagju “Rajah”, yang berkhasiat magis untuk menolak bala (malapetaka).

Dikutip dari Buku Kenangan 50 Tahun Paroki St. Maria Palangka Raya

P. Karl Klein, MSF
Pastor Karl Klein, MSF - adalah seorang misionaris asal Jerman dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus atau Congregatio Missionariorum a Sacra Familia (MSF). Biografi pastor ini belum diperoleh hingga peluncuruan tulisan ini. Kita berharap bahwa biografi para misionaris yang pernah berkarya di Keuskupan Palangka Raya dapat diperoleh dari sumber-sumber terpercaya (sedang dalam pencarian dokumen).

Yang dapat disebutkan di sini adalah bahwa Pastor Karl Klein, MSF merupakan pastor paroki pertama di Paroki St. Maria Palangka Raya. Beliau ditetapkan sebagai pastor paroki oleh Mgr. W. Demarteau, MSF bersamaan pada saat pemberkatan gedung (tempat Aula Nasareth saat ini) pada tanggal 01 Maret 1963. Tanggal ini kemudian didedikasikan sebagai Hari Ulang Tahun Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya.

Kehadiran P. Karl Kalein, MSF di Kota Palangka Raya pada masa itu sangat membantu perkembangan kehidupan iman umat, bukan hanya di kota Palangka Raya, tetapi juga di daerah-daerah sekitar yang sering dikunjungi seperti Pulang Pisau, Sungai Kayu, dan lain-lain. Dari Palangka Raya misi Gereja Katolik melebar ke Kuala Kapuas dan Kuala Kurun. Pada tahun 1965 dibuka karya misi yang baru di daerah Barito Selatan yaitu wilayah Tamiyang Layang dan Ampah.

Pada tahun 1964 P. Karl Klein, MSF mendirikan pastoran. Pastoran yang dibangun ini kemudian menjadi rumah suster-suster SFD. Bangunan tersebut telah dibongkar dan Pastoran yang baru, rumah Pastor saat ini, dibangun di tempat itu. Jumlah umat Katolik di Palangka Raya dan sekitarnya semakin berkembang sehingga gedung gereja yang ada sudah tidak dapat menampung lagi jumlah umat yang beribadat. Berdasarkan situasi ini, tercetuslah ide untuk membangun gereja baru. Pembangunan Gereja baru dimulai pada tahun 1965. Perayaan peletakan batu pertama dihadiri Mgr. W Demarteau,MSF, Bapak Tjilik Riwut dan disaksikan oleh Pastor Paroki dan segenap umatnya. Batu pertama tersebut diletakkan di sebuah tembok segi empat, di sebelah kanan altar dan di dalamnya juga diletakan dokumen pembangunan pendirian gereja.

Gedung gereja baru dirancang oleh Bruder Longinus MSF. Kepada bruder ini, Bapak Tjilik Riwut berpesan agar memasukkan unsur-unsur angka 17, 8 dan 45. Hal ini dapat dilihat pada jumlah tiang gereja yang berjumlah 17 (tujuh belas), bentuk gereja
merupakan segi (8) delapan dan tegel pertama altar berjumlah 45 (empat puluh lima) buah.Seluruh biaya pembangunan gereja ini ditanggung oleh Keuskupan Banjarmasin. Gedung gereja ini (sekarang Gedung Serba Guna Tjilik Riwut) diberkati dan diresmikan penggunaannya oleh Mgr. W.Demarteau, MSF pada tanggal 03 April 1967.

Pada masa Pastor Klein sebagai pastor paroki, yakni pada tahun 1967, dibangun gedung pendidikan yakni gedung SD Katolik St. Yohanes Don Bosco dan gedung SMP Katolik St. Paulus.

Pada tahun 1969, Pastor Karl Klein menyerahkan jabatan sebagai pastor paroki kepada Pastor Frans Yan, MSF.

Dikutip dari Buku Kenangan 50 Tahun Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya.

Akhir-akhir ini, dakawaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi trend topic yang mewarnai dunia informasi di negara Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dakwaan penistaan agama ini bermula dari peristiwa ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu dan penyebaran potongan video Ahok oleh Buni Yani.

Eksepsi ini sangat bermuatan positif terutama dalam upaya peningkatan pemahaman multikultural dan ke-bhinekaan kita sebagai warga negara Indonesia.

Dalam kerangaka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita junjung tinggi, sangat bermanfaat untuk membaca eksepsi Ahok yang disampaikan di hadapan pengadilan. Berikut ini adalah naskah lengkap eksepsi Ahok atas dakwaan penistaan agama.
Foto dari: megapolitan.kompas.com

_________________________________________

Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan, yang diberikan kepada Saya.

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, dimana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu,  bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Al-Maidah 51 apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para Ulama. Namun ucapan itu, saya maksudkan, untuk para oknum politisi, yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51, secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada.

Ada pandangan yang mengatakan, bahwa hanya orang tersebut dan Tuhan lah, yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini di dalam sidang yang sangat Mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut.

Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya, yang bisa memberikan persepsi, atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Ijinkan saya untuk membacakan salah satu Sub-judul dari buku saya, yang berjudul “Berlindung Dibalik ayat suci” ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan lebih jelas, isinya sebagai berikut, saya kutip:

Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”.

Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya.

Dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.

Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad, dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan, bukanlah kepala agama/Imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung, dibalik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat disurat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.

Saya tidak tahu apa yang digunakan oknum elit di Bali yang beragama Hindu, atau yang beragama Budha. Tetapi saya berkeyakinan, intinya, pasti, jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang ras nya lain. Intinya, pilihlah yang seiman/sesama kita (suku, agama, ras, dan antar golongan). Mungkin, ada yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita manusia, yang lain bukan, karena dianggap kafir, atau najis, atau binatang!

Karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut, dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi, dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan se-SARA tadi, maka betapa banyaknya, sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam, tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi. Apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua, tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang.

Kondisi inilah yang memicu kita, tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita mendapatkan yang buruk, dari yang terburuk, karena rakyat pemilih memang diarahkan, diajari, dihasut, untuk memilih yang se-SARA saja. Singkatnya, hanya memilih yang seiman (kasarnya yang sesama manusia).

Demikian kutipan dari buku yang saya tulis tersebut.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Dalam kehidupan pribadi, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang beragama Islam, termasuk dengan keluarga angkat saya Almarhum Haji Andi Baso Amier yang merupakan keluarga muslim yang taat.

Selain belajar dari keluarga angkat saya, saya juga belajar dari guru-guru saya, yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD Negeri, sampai dengan kelas 3 SMP Negeri. sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati Ayat-Ayat suci Alquran.

Jadi saya tidak habis pikir, mengapa saya bisa dituduh sebagai penista Agama Islam.

Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Tjahaja Purnama dan Ibu Buniarti Ningsih (Tjoeng Kim Nam dan Bun Nen Caw), tetapi saya juga diangkat sebagai anak, oleh keluarga Islam asal Bugis, bernama Bapak Haji Andi Baso Amier , dan Ibu Hajjah Misribu binti Acca. Ayah angkat saya, Andi Baso Amier adalah mantan Bupati Bone, tahun 1967 sampai tahun 1970, beliau adik kandung mantan Panglima ABRI, Almarhum Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf.

Ayah saya dengan ayah angkat saya, bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya.

Kecintaan kedua orangtua angkat saya kepada saya, sangat berbekas, pada diri saya, sampai dengan hari ini.

Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulya, dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Analta Amir.

Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat.

Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika Ibu angkat saya meninggal, saya ikut seperti anak kandung, mengantar dan mengangkat keranda beliau, dari ambulans sampai ke pinggir liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya, di Taman Pemakaman umum Karet Bivak.

Sampai sekarang, saya rutin berziarah ke makam Ibu angkat, di Karet Bivak. Bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah, untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu.

Yang membuat saya juga selalu mengingat almarhumah Ibu angkat saya, adalah peristiwa, pada saat saya maju, sebagai calon wakil Gubernur  DKI Jakarta tahun 2012.

Pada hari pencoblosan, walaupun Ibu angkat saya, sedang sakit berat dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan menggunakan mobil kakak angkat saya Haji Analta, ibu angkat saya, sengaja, meminta mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih saya. Padahal kondisinya sudah begitu kritis.

Dari tempat pemungutan suara, barulah beliau langsung, menuju ke rumah sakit, untuk perawatan lebih lanjut di ICU.

Setelah dirawat selama 6 (enam) hari, Ibu berdoa dan berkata kepada saya dan masih terus saya  ingat dan masih akan saya ingat, kata beliau: “Saya tidak rela mati sebelum kamu menjadi gubernur. Anakku, jadilan gubernur yang melayani rakyat kecil."

Ternyata Tuhan mengabulkan doa Ibu angkat saya.

Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014, setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi Presiden, dan saya juga sudah dipastikan menjadi Gubernur, menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari Ibu angkat saya selalu saya camkan , dalam menjalankan tugas saya, sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sebelum menjadi pejabat, secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan mesjid di Belitung Timur, dan kebiasaan ini, tetap saya teruskan saat saya menjabat sebagai Anggota DPRD Tingkat II Belitung Timur, dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun Masjid, Mushollah dan Surau, dan bahkan merencanakan membangun Pesantren, dengan beberapa Kyai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya, sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan yang di dalam Islam, dikenal sebagai pembayaran Zakat, termasuk menyerahkan hewan Qurban atau bantuan daging di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji, dan menghajikan Penjaga Masjid/Musholla (Marbot atau Muadzin) dan Penjaga Makam.

Hal-hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur, saat menjabat sebagai Bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi Bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung, sebagai Wakil Gubernur dan juga, sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini pun tetap saya lakukan.

Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya juga membuat banyak kebijakan, diantaranya kebijakan agar di bulan Suci Ramadhan, para PNS dan honorer, bisa pulang lebih awal, dari aturan lama jam 15.00 WIB saya ubah menjadi jam 14.00 WIB, agar umat Muslim dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah, sholat magrib berjamaah, dan bisa tarawih bersama keluarganya.

Saya juga ingin melihat Balaikota mempunyai Masjid yang megah untuk PNS, sehingga bisa melaksanakan ibadahnya, ketika bekerja di Balaikota. Karena itu, Pemda membangun Masjid Fatahillah di Balaikota.

Di semua rumah susun (rusun) yang dibangun PEMDA, juga dibangun Masjid. Bahkan di Daan Mogot, salah satu rusun yang terbesar, kami telah membangun Masjid besar, dengan bangunan seluas 20.000 m2, agar mampu menampung seluruh umat muslim yang tinggal di rusun Daan Mogot. Kami jadikan masjid tersebut sebagai salah satu Masjid Raya di Jakarta.

Kami akan terus, membangun Masjid Raya/besar, di setiap rusun, kami akan terus membantu perluasan Masjid yang ada, dengan cara PEMDA akan membeli lahan yang ada di sekitar Masjid, sebagaimana beberapa kali telah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam maupun Pengurus Dewan Masjid Indonesia di Balaikota.

Para Marbot dan penjaga makam juga PEMDA Umrohkan. Kami juga membuat kebijakan bagi PNS, menjadi pendamping Haji kloter DKI Jakarta.

Saya berharap bisa melaksanakan amanah orang tua dan orang tua angkat saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai Gubernur di periode yang akan datang, sehingga cita-cita saya untuk memakmurkan umat Islam di Jakarta dapat terwujud.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya berani mencalonkan diri sebagai Gubernur, sesuai dengan amanah yang saya terima dari almarhum Gus Dur, bahwa Gubernur itu bukan pemimpin tetapi pembantu atau pelayan masyarakat.

Itu sebabnya, dalam pidato saya setelah pidato almarhum Gus Dur pada tahun 2007, saya juga mengatakan bahwa menjadi calon Gubernur, sebetulnya saya melamar untuk menjadi pembantu atau pelayan rakyat.

Apalagi, saya melihat adanya fakta, bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam, seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Solo juga mendukung calon Gubernur, Bupati, Walikota non-Islam di daerahnya.

Untuk itu, saya mohon ijin kepada Majelis Hakim, untuk memutar video Gus Dur yang meminta masyarakat memilih Ahok sebagai Gubernur saat Pilkada Bangka Belitung tahun 2007, yang berdurasi sekitar 9 (Sembilan) menit.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya ini hasil didikan orang tua saya, orang tua angkat saya, Ulama Islam di lingkungan saya, termasuk Ulama Besar yang sangat saya hormati, yaitu Almarhum Kyai Haji Abdurahman Wahid.

Yang selalu berpesan, menjadi pejabat publik sejatinya adalah menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam, tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan Agama Islam dan menghina para Ulama, karena sama saja, saya tidak menghargai, orang-orang yang saya hormati dan saya sangat sayangi.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Apa yang saya sampaikan di atas, adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan saya juga berharap penjelasan saya ini, bisa membuktikan tidak ada niat saya, untuk melakukan penistaan terhadap Umat Islam, dan penghinaan terhadap para Ulama. Atas dasar hal tersebut, bersama ini saya mohon, agar Majelis Hakim yang Mulia, dapat mempertimbangkan Nota Keberatan saya ini, dan selanjutnya memutuskan, menyatakan dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau batal demi hukum. sehingga saya dapat kembali, melayani warga Jakarta dan membangun kota Jakarta.

Majelis Hakim yang Mulia, terima kasih atas perhatiannya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum, saya juga ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016
Hormat saya,
Basuki Tjahaja Purnama


Sumber naskah Eksepsi: New Liputan 6

Arti Kata Spiritual

Spiritualitas berasal dari bahasa Latin, dari akar kata Spiritus yang berarti Roh Kudus. Kata sifatnya spiritual yang berhubungan atau menunjuk kepada ‘yang rohani’ atau kepada Roh Kudus. Spiritual berarti juga penasehat dan/atau pembimbing rohani atau Bapa rohani. Spiritualitas pada umumnya diartikan sebagai hubungan pribadi seorang beriman dengan Allahnya dan aneka perwujudannya dalam sikap dan perbuatan. Hubungan pribadi itu dibangun atas dasar rangkaian pengalaman iman seseorang dengan Allah dalam bimbingan atau dorongan Roh Kudus. Sehingga spiritualitas dapat dirumuskan juga sebagai ‘hidup berdasarkan kekuatan Roh Kudus dan secara metodis mengembangkan iman, harapan dan cinta kasih atau sebagai usaha mengembangkan segala segi kehidupan ke arah pola hidup yang bertumpu pada iman akan Yesus Kristus atau sebagai pengalaman iman Kristiani dalam situasi konkrit masing-masing orang.

Dokumen: Rm. Alex Dato'L, SVD
Dalam relasi pribadi dengan Allah seseorang mengalami kasih Allah yang begitu besar dan karena itu ia terpanggil untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Allah lebih dahulu memberikan kasih-Nya dan kemudian memanggil orang iut untuk membagikannya kepada orang lain. Karena orang tidak akan mungkin memberikan apa yang dia tidak punya. Kata sebuah pepatah Latin, “Nemo dat quod non habet”. Ibarat upah, sebelum bekerja Allah sudah memberikan upah kepada orang yang ditawar untuk  bekerja di kebun anggur-Nya. Hal ini sangat berbeda dengan dunia bisnis manusia di mana orang harus bekerja terlebih dahulu baru diberikan upah.

Kasih Tuhan amat sangat berbeda  dan tak dapat dibandingkan dengan segala yang lain. Segala yang lain mungkin pernah habis, kalau dibagi-bagikan atau diberikan kepada orang lain. Kasih Allah tidak. Semakin dibagi, semakin orang diberi sampai meluap-luap. Sehingga orang tidak bisa berhenti untuk membagikannya. Bahkan orang akan semakin bersemangat untuk membagikannya.

Relasi pribadi dengan Allah seperti itu akan menjiwai dan memberikan roh atau semangat kepada segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya, khususnya yang yang bersifat rohani. Orang akan melakukan kegiatan apa saja dengan penuh gairah, sukacita dan terlebih dengan penuh kasih. Ibu Teresa pernah berkata, “Pada hari akhirat Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak kebaikan yang anda lakukan, tetapi berapa banyak kasihmu dalam apa yang anda lakukan.” Kasih membuat orang melakukan sesuatu dengan penuh sukacita.

Dipanggil Untuk Melayani

Pada perjamuan malam terakhir Yesus melakukan suatu tindakan yang sangat dramatis yakni membasuh kaki para murid-Nya. Tindakan seperti itu biasanya dilakukan oleh para pelayan terhadap para tamu undangan dalam sebuah pesta perjamuan. Dengan melakukan tindakan seorang pelayan Yesus ingin memberikan pelayanan kepada para murid-Nya. Lewat tindakan seperti itu Yesus mau mengajarkan para murid-Nya untuk saling melayani. Tindakan nyata memang lebih meyakinkan daripada kata-kata (Verba movent exempla trahunt).

Di akhir pelayanan-Nya Yesus bersabda: “Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamupun wajib saling membasuh kakimu; sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu” (Yoh 13:14-15). Yesus mewajibkan para murid-Nya termasuk kita untuk saling melayani. Melayani adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang mau menjadi murid Kristus. Karena kita menjadi murid Kristus yang telah datang ke dunia “bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mt 20:28).

Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Itu berarti kita dipanggil untuk melayani seperti Kristus yang telah lebih dahulu melayani kita. Maka pertanyaan penting yang harus dijawab, “apakah Anda pernah mengalami dilayani Kristus?” Apakah Anda punya pengalaman pribadi dengan Kristus? Pengalaman relasi pribadi dengan Kristus itulah yang menjadi roh, jiwa dan semangat dari setiap tindakan pelayanan. Itulah yang dimaksudkan dengan spiritualitas pelayanan.

Dipanggil Untuk Melayani Sebagai Lektor, Pemazmur, Dirigen dan Organis

Tindakan pelayanan dapat dilakukan dalam bentuk apa saja dan di mana saja. Namun Anda dipanggil untuk memberikan pelayanan secara khusus yakni sebagai lector, pemazmur, dirigen dan organis. Untuk itu perlu disadari bahwa panggilan untuk pelayanan khusus seperti ini tidak direncanakan Tuhan dari kemarin, melainkan semenjak dari dalam kandungan, bahkan semenjak dari kekal. Tuhan punya sebuah rencana atau bisa dikatakan sebuah visi tentang diri setiap kita. Untuk itu semenjak dari dalam kandungan Tuhan telah melengkapi setiap orang dengan bakat atau talenta serta kemampuan agar terealisasi visi-Nya itu. Talenta itu diberikan Tuhan semata-mata karena kemurahan hati-Nya dan bukan karena hak kita untuk mendapatkannya. Karena itu manusia tidak punya alasan untuk menggugat Tuhan dan untuk merasa irihati. Sebaliknya manusia harus bersyukur atas apa yang diterimanya dan berusaha mengembangkannya serta memanfaatkannya untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada sesama.

Tuhan mempunyai sebuah visi atau mimpi tentang Anda yakni anda menjadi seorang lector, pemazmur, dirigen yang handal di Gereja Katedral St. Maria Palangka Raya. Untuk itu Tuhan telah memberikan talenta itu untuk Anda. Anda harus bersyukur dan wajib Anda kembangkan serta manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada sesame. Kalau Anda simpan untuk diri sendiri, Anda tahu konsekuensinya seperti terungkap dalam perumpamaan tentang talenta (Mt 25:14-30) yakni hidup yang tidak bahagia. Sebaliknya, kalau Anda memperkembangkannya dan memanfaatkannya semaksimalnya untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada sesama, Anda akan diberi kepercayaan yang lebih besar lagi sekarang ini di dunia dan nanti di akhirat. Siapa tahu di akhirat Anda pun terpilih menjadi lector, pemazmur, dirigen dan organis di surga. Karena di surga hanya ada liturgi.

Komitmen Untuk Melayani

Bunda Teresa pernah berkata, “Pada hari akhirat Tuhan tidak akan bertanya, apakah Anda sukses (sebagai lektor, pemazmur, dirigen atau organis), tetapi apakah Anda setia?”  Menjadi seorang lektor, pemazmur, dirigen dan organis yang terkenal itu baik, namun yang terpenting adalah komitmen atau kesetiaan untuk melayani. Untuk itu perlu disadari penyakit keturunan kita yakni cepat loyo atau kurang darah atau kehilangan semangat untuk melayani, cepat kecewa dan mutung atau ngambek. Kita kurang atau tidak bertanggungjawab atas apa kepercayaan yang telah diberikan kepada kita.

Orang mengatakan, kita menjalani hidup ini atau sebagai orang yang bertanggungjawab atau sebagai korban; sebagai lokomotif atau gerbong. Orang yang bertanggungjawab adalah orang yang tahu dan menyadari nilai dari sebuah pelayanan. Nilai pelayanan itulah yang direspons dalam setiap tindak pelayanannya sebagai lektor, pemazmur, dirigen dan organis.  Nilai pelayanan menjadi panglima atau pengarah utama sikap dan perilaku hidupnya. Perilaku hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain, situasi dan kondisi tertentu. Orang yang bertanggungjawab pasti akan berusaha agar pelayanan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada alasan apa pun yang dapat menghambatnya seperti hujan, panas, kemacetan dlsb.

Komitmen atau kesetiaan dalam pelayanan harus dibangun atas dasar kesadaran dan keyakinan akan nilai dari sebuah pelayanan. Nilai dari sebuah pelayanan terletak dalam kasih Kristus dan kasih akan Kristus. Kasih Kristus dan kasih akan Kristus harus membakar hati dan pikiran kita, sehingga kita komit dan setia kepada pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dalam komitmen untuk melayani kita menjadi pelayan yang luarbiasa.

Faktor-faktor Pendukung Komitmen

Sekarang Anda berada pada jalan yang bercabang. Cabang yang satu yakni “menjadi  pelayan yang biasa-biasa saja”. Dan cabang yang lain yakni “menjadi pelayan yang luar biasa”. Anda dipersilakan untuk memilih jalan cabang yang mana. Orang harus memilih secara bebas agar tidak mengalami konflik batin antara apa yang ia lakukan dan apa yang harus ia lakukan. Menjadi apa dan siapa kita harus jadi pilihan kita sendiri. Dwight D. Eisenhower pernah mengatakan: “Sejarah orang bebas tidak pernah ditulis secara kebetulan. Sejarah itu ditulis dengan pilihan – yaitu pilihan mereka sendiri”. Setiap kita harus memilih sejarah macam apa yang mau kita tulis tentang diri kita sendiri.

Anda bisa memilih jalan cabang yang namanya “menjadi pelayan yang biasa-biasa saja”. Pilihan seperti itu memang syah-syah saja. Namun dengan memilih jalan cabang yang satu ini kita sebetulnya mematikan suara panggilan Tuhan dalam hati kita masing-masing. Tuhan sebetulnya memberikan kepada setiap kita talenta, bakat atau kemampuan untuk memilih arah kehidupan yang mengarah kepada hidup yang agung, hebat dan memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar-besarnya untuk Tuhan dan sesama. Ingat perumpamaan Yesus tentang talenta (Mat 25:14-30).

Kiranya menjadi sebuah kebanggan bagi kita bahwa kita berani memilih jalan cabang yang baru. Kita tidak mau “menjadi pelayan yang biasa-biasa saja”. Menjadi pelayan yang luar biasa harus menjadi visi, mimpi, cita-cita setiap kita yang harus kita perjelas secara pribadi. Visi berarti dengan mata batin melihat kemungkinan yang terdapat dalam diri sendiri, orang lain, organisasi dlsb. Dengan mata batin saya melihat secara jelas kemungkinan yang begitu besar dalam diri bapa dan ibu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal seprti yang dikehendaki Tuhan.

Dan untuk mewujudkan visi itu dibutuhkan disiplin . Disiplin itu harga yang harus dibayar untuk sebuah visi. Disiplin berarti kemampuan untuk mengalahkan suatu yang baik demi sesuatu yang lebih baik. Untuk melaksanakan disiplin dengan baik dibutuhkan gairah. Gairah itu api, hastrat berkobar-kobar untuk mempertahankan disiplin agar terus berjuang guna mencapai visi. Gairah itu tumbuh dari pertemuan antara kebutuhan dan kemampuan. Kita melihat kebutuhan Gereja Katolik akan  pelayan-pelayan yang handal dan anda memiliki kemampuan untuk menjadi seperti itu. Kita masih butuh kekuatan lain yakni nurani untuk mendayagunakan disiplin dan gairah guna mewujudkan visi. Kita tekun dan punya komitmen untuk mewujudkan visi itu karena kesadaraan moral bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan benar.

Albert Schweitzer pernah mengatakan: “Dalam hidup setiap orang, pada suatu saat, padamlah api dalam diri. Api itu kembali menyala karena pertemuan dengan orang lain. Kita semua seharusnya berterima kasih kepada orang-orang yang kembali mengobarkan semangat dalam diri kita.”  Setiap kita suatu saat mungkin berkobar-kobar untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luarbiasa, namun harus kita sadari bahwa api itu bisa padam. Kita butuh orang lain untuk menyalakan kembali api itu dalam diri kita. Itu perlu pertemuan berkala untuk saling meneguhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan kita menjadi palayan-pelayan Tuhan yang handal.

Penutup

Perlu kita sadari factor-faktor yang dapat melemahkan komitmen kita untuk menjadi pelayan yang luabiasa. Faktor-faktor penghambat itu akan berkurang dampaknya, kalau kita mengembangkan factor-faktor pendukung tersebut di atas. Kita manusia tidak akan pernah berhenti berdosa. Maka hal yang terpenting adalah perbanyak perbuatan kasih, supaya dosa kita berkurang. Semoga lewat pelayanan kasih yang kita berikan sebagai lector, pemazmur, dirigen dan organis, kita mengurangi dosa yang ingin bercokol dalam diri kita. Semoga!

P. Alex Dato'L, SVD

Gereja Katolik Roma

Gereja Katolik dalam tulisan ini merujuk pada Gereja Katolik yang mengakui otoritas Paus sebagai pemimpin tertinggi. Gereja Katolik ini sering disebut juga Gereja Katolik Roma karena Paus yang merupakan pengganti Petrus bertahta di Roma. Gereja Katolik yang dimaksud di sini adalah Gereja Katolik yang mengakui infalibilitas Paus sebagai primus inter pares.Mengenai Gereja Katolik lainnya yang tidak mengakui infalibilitas Paus sebagai primus inter pares tidak menjadi bagian dalam bahasan artikel ini.

Gereja Katolik Roma memiliki pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam hal mengajarkan iman dan moral. Pejabat ini sering disebut hierarki atau jabatan suci. Jabatan suci diperoleh melalui tahbisan sehingga kuasa yang mereka miliki sering disebut sebagai kuasa tahbisan.Dalam tingkatan hieraki tertahbis (hierarchia ordinis), pejabat Gereja terdiri dari Uskup, Imam, dan Diakon.[1] Menurut tata susunan yurisdiksi (hierarchia yurisdictionis), yurisdiksi ada pada Paus dan para Uskup yang disebut kolegialitas. Kekhasan hierarki terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat.

Merujuk pada infalibilitas, maka ada istilah magisterium yang artinya Wewenang Mengajar Gereja. Wewenang ini hanya dimiliki oleh Paus (sebagai pengganti Rasul Petrus) dan para uskup (sebagai pengganti para rasul). Sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, hanya dalam hal iman dan moral, yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif, seperti yang tercantum dalam Dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik.[2] Sedangkan para imam dan diakon merupakan rekan kerja uskup dalam melanjutkan tugas Gereja seperti dimaksudkan di atas. Poin penting yang harus dimengerti di sini adalah bahwa magisterium hanya mengurusi bidang iman dan moral yang seluruhnya merujuk pada Ajaran Gereja yang telah diatur dan ditetapkan oleh Kristus sebagai pendirinya.

Umat Katolik atau Kaum Awam 

Lumen Gentium (LG) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah awam ialah semua orang beriman kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam, biarawan dan biarawati (definisi tipologis). Dalam artikel ini ditekankan bahwa ciri khas keutamaan kaum awam adalah sifat keduniaannya. Para imam lebih disebutkan pada ciri khas mereka sebagai pelayan suci.[3] Keikutsertaan Kaum Awam dalam perutusan Gereja telah disebutkan dalam Apostolicam Actuositatem. Tentu saja perutusan ini mengacu pada tugas Gereja yang telah diterima saat mereka dibaptis. Azas dan spiritualitas peran awam dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungannya dengan ajaran iman dan moral, tetapi di dalam mereka, iman dan moral yang telah ditanamkan oleh para pejabat Gereja harus berbuah dan ditunjukkan secara nyata dalam keterlibatan mereka dalam hubungan sosial, hukum dan politik.

Pendidikan Kaum Awam Katolik sangat beraneka ragam bidangnya. Boleh dikatakan mereka masuk dalam kategori profesional di bidangnya masing-masing seperti ahli hukum, ahli politik, ahli keuangan, ahli manajemen, ahli birokrasi dan lain sebagainya. Profesi ini merupakan tanggung jawab kaum awam untuk mengembangkan dan terlibat aktif di dalamnya. Meskipun dalam perkembangan peradaban Gereja, ada para imam yang belajar tentang ilmu-ilmu profesi seperti disebutkan pada kaum awam di atas, mereka tidak bisa mengembangkannya dalam bentuk keterlibatan aktif. Mereka hanya dapat berperan sebagai penasehat rohani bagi kaum awam dengan tujuan agara iman dan moral tadi tetap terpelihara.

Partai Politik dan Ormas Berlabel Katolik

Sebelum menayangkan tulisan ini, penulis berusaha mencari tahu pandangan dari Bapa Uskup Palangka Raya, sebagai salah otoritas Gereja Kataolik di Indonesia terkait penggunaan label "Katolik" pada partai dan ormas. Mgr. Aloysius M. Sutrisnaatmaka, MSF menyampaikan pandangan Gereja Katolik Indonesia kepada penulis melalui e-mail. Berikut ini adalah kesimpulan dari isi surat elektronik Uskup Palangka Raya:

Berhubung nama "katolik" itu selama ini telah menjadi nama diri Gereja Katolik Roma, maka nama tersebut tidak hanya menyangkut Gereja Katolik yang ada di sebuah wilayah tertentu saja. Karena itu, penggunaan nama tersebut diatur oleh Hukum Gereja. Menurut Hukum Gereja yang berlaku sejak tahun 1983, pada pokoknya, penggunaan nama itu hanya boleh dilakukan dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang seperti dinyatakan pada kedua Pasal 300 dan 312 Kitab Hukum Kanonik (KHK).

Jadi, sehubungan dengan penggunaan nama "katolik" diperlukan dua hal yang hakiki, yaitu persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang (Kanon 300) dan persetujuan itu tertulis (Kanon 312). Selama ini, para Waligereja yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak pernah menyatakan persetujuannya kepada siapa pun juga yang berkehendak untuk memakai nama "katolik" pada organisasi, paguyuban, perserikatan, partai dan sebagainya, yang sedang dibentuknya. Hendaknya yang bersangkutan dan berkepentingan maklum adanya.

Pandangan yang disampaikan oleh Bapa Uskup Palangka Raya di atas telah tercatat dalam dokumen resmi Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (DOKPEN-KWI) Nomor: 01/DOKPEN/05/2002.[4]

Sebelum tahun 2002, sudah ada beberapa ormas yang menggunakan nama Katolik di Indonesia. Pernah ada Partai Katolik yang kemudian dibubarkan. Ada beberapa ormas seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Pemuda Katolik, Perhimpunana Mahasiswa Katolik (PMKRI) dan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Yang terakhir adalah dideklarasikannya sebuah Forum yang menggunakan nama "Katolik" pada tahun 1998 yakni Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).

Karena ormas-ormas Katolik di atas terbentuk sebelum tahun 2002 di Indonesia, maka secara hirarkhis keberadaannya diakui sebagai ormas Katolik dan Rumah Bersama untuk FMKI. Ormas-ormas ini tidak mengatasnamakan Gereja Katolik dalam tindakannya. Nama Katolik di sana lebih merujuk pada "mereka sebagai bagian dari Umat Katolik" yang berusaha mewujudkan tugas perutusannya secara pribadi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Visi dan Misi mereka tidak boleh berbicara soal iman dan moral. Iman dan moral merupakan sesuatu yang telah menjadi landasan dibalik pergerakan mereka. Terdorong oleh mereka telah menjadi Katolik (mengakar ke dalam) ingin menunjukkan kualitas pribadi mereka kepada dunia (keluar mewartakan) dalam bentuk kebersamaan dalam wadah organisasi kemasyarakatan.

Logika sederhananya adalah bahwa istilah Katolik yang melekat pada masing-masing ormas tersebut tidak berarti bahwa mereka mewakili Gereja dalam tindakannya. Mereka hanya bertindak sebagai umat yang telah dibina secara Katolik. Maka, syarat mutlak dari hadirnya ormas Katolik adalah anggota-anggotanya harus memahami lebih dulu Kekatolikannya. Berbicara kekatolikan tidak lagi menjadi urusan mereka dalam organisasi karena itu merupakan urusan para hirarki. Dalam berorganisasi, mereka akan lebih banyak berdiskusi tentang strategi hukum, politik dan hal lainnya tempat mereka menunjukkan kekatolikannya.

Demikian pula Partai Politik berlabel Katolik. Mereka tidak mewakili suara Gereja Katolik dalam politik. Kata Katolik lebih ditekankan pada pengertian personal, yaitu pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, kemudian berkumpul untuk membentuk partai. Partai itu dijiwai oleh semangat kekatolikan para anggotanya. Oleh karena itu, menjadikan kaum awam sebagai katolik sejati adalah tugas yang harus telah terlaksana dan dilakukan oleh para pejabat Gereja. Pejabat Gereja mempunyai tanggung jawab pada batas itu. Setelah itu, pejabat Gereja hanya berperan sebagai penasehat rohani untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kekatolikan pada aktivis-aktivis yang terlibat dalam politik. Pejabat Gereja tidak berwenang menjadi pembuat kebijakan atas partai politik berlabel katolik.

Gerakan Kaum Awam dalam Ormas dan Partai Politik

Dok. Fidelis Harefa
Bapa Uskup Palangka Raya bersam Generasi Muda Katolik setelah diskusi informal.
Bagian ini yang menjadi lebih menarik. Banyak kaum awam yang terlibat dalam ormas dan partai politik merasa seolah-olah betanggungjawab terhadap iman dan moral. Akibatnya, banyak kaum awam yang takut bertindak karena diliputi keraguan yang berlebihan terhadap kualitasnya sebagai umat Katolik yang terjun dalam birokrasi. Akhirnya, kegiatan internal organisasi lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan rohani seperti rekoleksi, retret, pendalaman iman dan lain sebagainya. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan lagi kegiatan yang mendominasi. Kegiatan tersebut sudah harus terlaksana sebelum mereka mendeklarasikan sebuah organisasi. Kegiatan organisasi Katolik harusnya lebih pada pengkristalan profesi anggotanya. Pengkaderan politik, penelitian ilmiah, dan diskusi-diskusi hukum harus lebih banyak mendominasi agar kekatolikan yang telah dimiliki dapat tersalur pada bidang profesi masing-masing. Di sinilah peran kaum awam, dimana para hierarki tidak bisa terlibat di sana. Pembinaan Kekatolikan bukan lagi tempatnya dalam organisasi masyarakat atau politik. Pembinaan tersebut merupakan wewenang Gereja.

Penghargaan kepada kaum hierarki adalah hal mutlak yang harus menjadi sikap umat Katolik. Tapi perlu diingat bahwa selain di bidang iman dan moral, kaum awam harus menjadi lebih profesional sehingga kebijakan di luar itu merupakan tanggung jawab kaum awam. Adalah suatu kesalahan bila kaum awam datang meminta petunjuk dan arah kebijakan para hierarki tentang politik, hukum dan birokrasi. Juga merupakan kesalahan fatal bila kaum awam memberikan nasehat tentang iman dan moral kepada para hierarki. Dalam hidup menggereja, masing-masing telah diberi peran. Yang paling penting adalah bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya harus memahami perannya terlebih dahulu.

Di sisi lain, para hirarki juga memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Kadang-kadang mereka memasuki zona di luar "iman dan moral" sehingga kadang-kadang menjadi penentu sikap dan kebijakan kaum awam dalam banyak kegiatan. Ini benar-benar tidak pada tempatnya. Urusan selain "iman dan moral" harus dipercayakan kepada kaum awam karena mereka memiliki ilmu pengetahuan di bidang-bidang lain itu. Para hierarki cukup berperan sebagai penasehat rohani yang senantiasa mengingatkan nilai-nilai kekatolikan.

Semua organisasi, kelompok kategorial yang pergerakannya lebih terarah ke luar Gereja, harus memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang yang berlaku. Hanya dengan demikian gerakan tersebut diakui keberadaannya oleh pihak-pihak di luar Gereja, misalnya pemerintah. Bila wadah atau organisasi kaum awam tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di luar Gereja, lebih baik gerakannya lebih terarah ke dalam Gereja, mengorganisir rekoleksi, pembinaan iman umat. Kegiatan seperti ini lebih tepat dilaksanakan oleh Komisi Kerawam yang berada di bawah pengawasan hierarki secara struktural.

Politisi dan Prinsip Etika Politik Katolik

Politisi Katolik harus mempelajari ajaran sosial Gereja, membaca ensiklik-ensiklik penting dari alm. Paus Johannes Paulus II seperti Laborem Ecercens (tentang perburuhan), Solliditudo Rei Socialis (kewajiban dalam dimensi sosial politik) dan Centesimus Annus (enksiklik yang memperingati ensiklik ajaran sosial Gereja, Rerum Novarum Paus Leo XIII 1891).[5] Pengetahuan tentang ajaran sosial Gereja ini menjadi modal bagi politisi Katolik untuk menjadi saksi di tengah dunia. Adalah sebuah kejanggalan bila seorang politisi mengaku sebagai politisi Katolik, tetapi tidak mengetahui ajaran Gereja tentang politik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ajaran sosial Gereja harus telah dimiliki sebelum terjun ke dunia politik.

Politisi Katolik harus berpegang penuh pada tujuh prinsip etika politik Katolik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:[6]
  1. Prinsip kebaikan hati, yaitu, menolak kebencian, berpihak pada kehidupan (penolakan terhadap abortus, penolakan hukuman mati;
  2. Prinsip kesejahteraan umum (Bonum Commune), yakni, tidak melakukan korupsi tetapi memperkuat habitus anti korupsi;
  3. Prinsip subsidiaritas, yakni, memperhatikan hak lingkungan lebih kecil atas otonominya;
  4. Prinsip solidaritas, yakni, berpihak pada kaum miskin, lemah dan para penderita (option for the poor) dan mewujudkan keadilan sosial seperti juga diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar bernegara di Republik Indonesia;
  5. Prinsip hormat terhadap hak-hak asasi manusi, yakni, memperjuangkan agar hukum dan kebijakan politik tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia;
  6. Prinsip menolak kekerasan karena kekerasan tidak menjadi sarana dalam mencapai tujuan;
  7. Menghargai prinsip demokrasi dalam segala sisinya baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya secara bertanggungjawab sebagai penghormatan terhadap kehendak umum. 
Penutup

Politisi Katolik dan Awam Katolik yang terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan harus memahami perbedaan tanggung jawab politik antara kaum awam dan hirarki. Hirarki berperan dan bertanggung jawab dalam tata penggembalaan Umat Allah. Maka hirarki mempunyai tugas memberikan kekuatan, dorongan dan inspirasi iman kepada umat Allah, sesuai dengan martabatnya dalam tugas dan perutusan masing-masing. Peran dan tanggung jawab hirarki meliputi mengajar (iman dan moral), menguduskan dan menggembalakan.[7]

Panggilan perutusan kaum awam bukan dari Gereja, melainkan dari Kristus (Allah), yang telah diterima pada saat seseorang dibaptis. Awam dipanggil untuk mengemban tri tugas Kristus, yaitu tugas imamat (menyucikan/menguduskan), kenabian (mewartakan/mengajar) dan rajawi (memimpin/membimbing). Atas dasar ini, sesungguhnya kaum awam Katolik yang terlibat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan terikat untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya kepada Kristus, bukan kepada Gereja.[8]
**Fidelis Harefa.
[1] Lihat KHK 330-552.
[2] Lihat Katekismus Gereja Katolik 888-892.
[3] Lihat LG 31.
[4] Mgr. Aloysius M. Sutrinaatmaka, MSF, Pandangan Gereja Katolik yang disampaikan melalui surat elektronik kepada penulis pada tanggal 6 Desember 2016.
[5] Frans Magnis Suseno, Kerasulan Politik, Panggilan dan Perutusan Umat Katolik, Komisi Kerawam KWI, Jakarta Pusat, 2013, Hal. 124.
[6] Bdk. Frans Magnis Suseno, Kerasulan ... Hal. 124
[7] Modul Pendidikan Politik Umat Katolik, Komisi Kerawam KWI, Jakarta Pusat, 2013, Hal. 167.
[8] Bdk. Modul Pendidikan Politik .... Hal. 166. />

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget