I.    Kronologis

Indo Muro Kencana (IMK) adalah perusahaan tambang emas dan perak yang mulai produksi tahun 1994. Awalnya, saham IMK dimiliki oleh PT. Gunung Muro Perkasa (Nasional), Duval Corporation of Indonesia (Amerika), Pelsart Muro Pty, Ltd (Australia), dan Jason Mining (Australia). Kepemilikan saham ini terlihat dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia Nomor: B.07/Pres/1/1985 tertanggal 21 januari 1985.
Tahun 1993 saham IMK dimiliki oleh Aurora Gold (Australia) sebesar 90% dan PT.Gunung Perkasa (Nasional) sebesar 10%. Tahun 1997, Aurora Gold memiliki semua saham IMK sebesar 100%.

Lokasi tambang berada di kecamatan Permata Intan, Murung dan Tanah Siang kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Kontrak Karya IMK berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak Februari 1985 s/d tahun 2014.
Luas wilayah kontrak karya IMK adalah 47.965 Ha, berada disekitar permukiman masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai, termasuk beberapa aliran sungai dan anak sungai. Sebelum adanya IMK lokasi tersebut merupakan area tambang masyarakat secara tradisional dan termasuk tanah adat (Ulayat). Desa-desa yang terkena dampak IMK adalah : Batu Mirau, Tambelum atau Tomolum, Bantian dan Muara Babuat (Kecamatan Permata Intan), Konut, Oreng, Olung Muro, Olung Hanangan, Dirung Lingking, Datah Kotou, Mongkolisoi (Kecamatan Tanah Siang), Malasan, Dirung, Mangkahui, Muara Ja’an (Kecamatan Murung) juga beberapa desa di wilayah Luit Raya, Muara Bakanon, Tumbang Lahung, Pantai Laga, Baratu, Sa’an dan salio (Kecamatan permata intan), Muara Lahung (Kecamatan laung Tuhup), serta Puruk Cahu dan Bahintom ( Kecamatan Murung).

Jelasnya, ada lebih kurang 26 (dua puluh enam desa) dalam 6 (enam kecamatan).
Sekitar tahun 1979 dan 1980 tambang rakyat di Luit Raya beroperasi secara semi mekanis, dengan menggunakan tenaga manusia dan mesin pompa air serta mesin penumbuk batu. Waktu itu ada para turis yang kemungkinan berasal dari Australia datang melihat tambang rakyat di Luit Raya. Kemudian tahun 1983 datang Jaya Salilah, Gatot (Orang Indonesia) dan Max Gilliant (Australia) dengan tujuan survey tambang emas disekitar Gunung Muro dengan nama Perusahaan Duval. Waktu itu mereka menginap di Betang, Desa Konot dan disitu mereka melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat.  Tahun 1984 lokasi tambang rakyat disekeliling Gunung Baruh disurvei Duval Corporation of Indonesia dan masuk ketambang rakyat (lubang-lubang) untuk mengambil sampel (contoh) yang berisi biji emas, tepatnya didesa Merindu.

Pada tahun 1985 masuklah PT Indo Muro Kencana, yang merupakan awal malapetaka masyarakat setempat, karena bersamaan dengan pengumuman pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang melarang Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI). Selanjutnya pada tahun 1987 IMK melanjutkan eksplorisasinya.

II.    Permasalahan Lingkungan

Pencemaran air sungai mulai timbul sejak eksplorasi dilakukan oleh IMK di DAS Sei Muro Menawing dari sungai Pute, di DAS Sei Mangkahui. Pencemaran berasal dari penampungan limbah asam tambang di penambangan Serunjan DAS Doho’o Ma’an yang mengalir ke Sei Babuat, juga dari pembuangan limbah asam tambang lokasi penambangan Bukit Tengkanong. Dampak yang timbul adalah kematian ikan yang besar-besar sejak bulan November 1994 di sungai Muro dan Manawing sampai ke sungai Barito serta sungai Mangkahui, dan terulang secara periodik sepanjang tahun 1998. Juga terganggunya kesehatan masyarakat dan mahkluk hidup lainnya didaerah tersebut, matinya satwa air dan ternak penduduk yang mengkonsumsi air tersebut. Akhirnya, air sungai tidak dapat dimanfaatkan penduduk dan diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK, yang juga tidak memadai.

III.    Analisis – Hukum Administrasi Lingkungan

 
a.    Hukum Administrasi Lingkungan

Izin adalah instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya ( Prof.Dr.Takdir Rahmadi, - Hukum Lingkungan di Indonesia, Tahun 2003 h.105). Sama halnya juga dikatakan Harry Supriyono: Izin Lingkungan sebagai instrument pencegahan yang paling potensial untuk mencegah atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan.
(Harry Supriyono, Sistem Perizinan Lingkungan : Pengaturan Implementasi dan Permasalahannya, Tahun 2012, h.3).
Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha ( Takdir Rahmadi, ;Ibid. h.105).
Secara Normatif, pengaturan mengenai izin dalam UUPPLH di skemakan sebagai berikut:

-    Pasal 36 :
1)    Setiap usaha /kegiatan wajib amdal /UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
2)    Dalam izin dicantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan LH/rekomendasi UKL-UPL;
-    Pasal 37-38, mengatur penolakan dan pembatalan izin lingkungan;
-    Pasal 39, menetukan kewenangan pejabat yang berwenang untuk mengumumkan dengan cara diketahui oleh public;
-    Pasal 40, izin lingkungan lebagai persyaratan izin U/K dan konsekuensi dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut;
-    Pasal 71-83 mengenai pengawasan dan sanksi administrasi kemudian diatur mandat hukum untuk pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

b.    Tindakan Hukum Administrasi Lingkungan

Memperhatikan permasalahan ( pencemaran lingkungan ) sebagaimana yang dilakukan oleh PT.IMK, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang “pencemaran air”. Menurut Wisnu Arya Wardhana (Dampak Pencemaran Lingkungan, 2001, h.74) dikatakan , indikator bahwa air lingkungan tercemar adalah : adanya perubahan suhu air ; adanya perubahan PH atau konsentrasi ion hydrogen; adanya perubahan warna; bau dan rasa air; timbulnya endapan; kolodial, bahan terlarut; adanya mikroorganisme; meningkatnya radioktivitas air lingkungan. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditimbulkan PT.IMK, niscaya boleh dikatakan telah terjadi pencemaran air. Sebagai bukti air sungai tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK.
Bila berpijak pada pasal 37 ayat (2) yang menyatakan :

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
a.    Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau infarmasi;
b.    Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
c.    Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/ atau kegiatan.

Juga berdasarkan pasal 38 UUPPLH menyatakan bahwa : selain ketentuan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 37 ayat (2), izi lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Atas dasar pasal 37 dan 38 diatas dapat dikatakan terdapat 2 (dua) instrument yang bisa ditempuh untuk membatalkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c.    Pengawasan Dan Sanksi Administratif
      
Dalam UUPPLH, pengawasan diatur dalam pasal 71 hingga pasal 74. Menurut Takdir ( ibid. h.210), UUPPLH memberlakukan pengawasan dua jalur. Yang dimaksud pengawasan dua jalur adalah bahwa pada prinsipnya Gubernur, Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan lingkungan kewenangan masing-masing, tetapi jika pengawasan lingkungan tidak dilaksanakan sehingga terjadi “ pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 73 UUPPLH menyatakan bahwa pelanggaran serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan kerusakan masyarakat.
      
UUPPLH menyebutkan kewenangan dari pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu : a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; j) menghentikan pelanggaran tertentu;
Tentang sanksi, UUPPLH pasal 76 ayat (2) yaitu, teguran tertulis, paksaan pemerintah pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
      
Sedangkan mengenai uang paksa (dwangsom), dilakukan melalui peradilan, yang mana dikatakan pasal 87 ayat (3) UUPPLH.
Dari apa yang diuraikan diatas, bisa dikatakan PT.IMK dapat dikenakan sanksi administratif.

IV.    Analisis – Hukum Pidana Lingkungan
  
Takdir Rahmadi ( ibid. h.221) mengatakan : delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidan.
Dalam UUPPLH pasal 98 ayat (1) dikatakan : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sedikitnya Rp. 3.000.000.000,00,- ( tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- ( sepuluh milyar rupiah).
Terkait dengan masalah PT.IMK, dapat dikatakan pencemaran yang terjadi telah termasuk dalam “ delik lingkungan “ dengan kata lain dapat dipidana.
Kendati demikian, dari beberapa referensi terlihat para pakar atau para sarjana yang belum menyepakati sanksi pidana.

V.    Analisis Hukum Perdata Lingkungan
  
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH (UU No.23/2009) diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93. Menurut undang-undang ini penyelesaian dapat ditempuh secara sukarela melalui dua mekanisme yaitu: proses pengadilan dan di luar pengadilan. Ini berarti, jika proses di luar pengadilan tidak tercapai, barulah ditempuh jalur pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara perwakilan (class action). Rumusan gugat perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UUPPLH 1997 dijelaskan : (1) adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta, hukum dan tuntutan.

Jadi menurut konsep gugatan perwakilan kelompok terdapat dua unsur penggugat yaitu : (1) wakil kelompok yang jumlahnya kecil mungkin satu atau beberapa orang dan (2) anggota kelompok yang mungkin jumlahnya puluhan, ratusan atau ribuan.
Tentang hal gugatan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
  
Pada praktiknya, tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya ditentukan : a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; b) pelaku harus bersalah; c) ada kerugian; d) ada hubungan sebab akibat antar perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Menurut Perma No.1 Tahun 2002, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil kelompok yaitu :
1.    Wakil kelompok sesuai rumusan pasal 1 huruf b perma No. 1 tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
2.    Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok.
  
Dari apa yang diuraikan tentang hukum perdata lingkungan diatas, apabila ada bukti dan fakta yang kuat serta saksi-saksi, maka terhadap kasus PT.IMK yang terjadi di kabupaten Barito Utara dapat digugat atas dasar pasal 1365 KUH Perdata.
  
Demikian analisis yang dapat dilakukan, berkaitan dengan kasus PT.IMK. Tentunya analisis ini masih sangat kurang, namun dalam rangka belajar diharapkan berbagai masukan untuk menambah wawasan kedepan.




---------------
DAFTAR PUSTAKA

Asdak Chay, Kajian lingkungan strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Gajah Mada University Pres, 2012
 

Heriamariaty, Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan ( Bahan Ajar / Kuliah ) Pada Pasca Sarjana Prodi Hukum Universtitas Palangka Raya, 2014
 

Mengutip Pendapat J.B.J.m Ten Berge, Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta 2013
 

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta , 2013
 

Supriyono Harry, Sistem Perizinan Lingkungan: Pengaturan, Implementasi dan Permasalahannya, Pelatihan Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bnadung, 6-8 November 2012
 

Wardhana Wisnu Arya, Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi), Andi Yogyakarta, 1995