2019

Kebebasa berpendapat adalah hak azasi manusia. Hal ini telah disebutkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak azasi ini dijamin oleh PBB dan ditegaskan pula dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis:

Pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas;

Pasal 20:

Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat;
Ayat 2: Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Dari aturan di atas, setiap orang berhak sama tanpa terkecuali. Permasalahan sekarang, apabila semua orang, menggunakan haknya untuk berpendapat, maka tidak dapat terhitung berapa banyak versi pendapat yang harus didengarkan karena setiap kepala memiliki satu pendapat. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Meskipun itu menjadi hak azasi, namun harus dilaksanakan dengan menghargai hak azasi manusia lain.

Di Indonesia, hak berpendapat ini sangat dihargai. Dan karena Indonesia adalah negara hukum, maka dibuatlah aturan perundang-undangan dengan tujuan agar dalam menyampaikan pendapatnya, seseorang tidak melanggar hak azasi orang lain. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur secara khusus tentang tata cara menyampaikan pendapat di depan umum, dengan tujuan agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara baik dan bertanggungjawab. Secara umum, terdapat lima azas yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat menurut UU No. 9 Tahun 1998 sebagai berikut:

1.Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2.Asas Musyawarah dan Mufakat,
3.Asas Kepastian hukum dan keadilan,
4.Asas Proporsionalitas, serta
5.Asas Mufakat.

Asas ini merupakan kontrol terhadap penyampaian pendapat. Karena telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dipatuhi. Apabila seseorang menyampaikan pendapat dengan tidak memperhatikan Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum tak dapat dipatahkan dengan kedok HAK AZASI MANUSIA karena pelaku bukanlah satu-satunya manusia yang ada di dunia ini yang memiliki hak azasi, tapi ada begitu banyak manusia lainnya.

Foto dari: www.regional.kompas.com

Dalam peradaban manusia zaman sekarang, kedok HAM sering dijadikan tameng kebal hukum.Segalah sesuatu dilakukan dan pada akhirnya diupayakan dibawa ke ranah HAM sebagai rasionalisasi dari perbuatan melawan hukum. Penerapan hukum tidaklah demikian. Dalam hal seseorang menuntut haknya sebagai manusia, ada aturan yang berlaku di sana. Aturan tersebut bertujuan agar hak orang lain juga terlindungi.

Untuk maksud tersebut di atas, maka secara teknis dalam penyampaian pendapat harus memperhatikan 5K dan 2B. Ini merupakan kaidah umum yang lazim dikenal yakni, tidak bertentangan dengan norma Kesopanan, Keagamaan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan, kesatuan Bangsa dan nilai-nilai Budaya. Selanjutnya, mengenai tata cara, telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (lfk)**



Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (BPW PAI Kalteng) akan segera menyelenggarakan Pendidikan Khusus Advokat (PKA) dan Ujian Khusus Advokat (UKA)  di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 073/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peserta yang berminat mengikuti kegiatan ini diharapkan memperhatikan hal-hal berikut ini:
  • Pendaftaran dilaksanakan pada 01 s.d. 20 Oktober 2019 di Sekretariat BPW PAI Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Gedung Batang Garing Center, Lt. II Kav. 212, Kota Palangka Raya.
  • Pelaksanaan PKA dan UKA mulai pada tanggal 28 Oktober 2019
  • Tempat Pelaksanaan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya;
  • Biaya: Pendaftaran Rp. 500.000,- Pendidikan PKA Rp. 5.000.000,- dan UKA Rp. 2.000.000,-
Materi Pendidikan Khusus Advokat:
  • Kode Etik Provesi Advokat
  • Sejarah Organisasi Advokat
  • Fungsi dan Peran Profesi Advokat
  • Hukum Acara Peradilan Agama
  • Implementasi Hukum Islam
  • Hukum Acara PHI
  • Hukum Acara Pengadilan HAM
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Acara PTUN
  • Hukum Acara MK
  • Legal Audit, Legal Opinion, Due Delegence dan Legal Reasoning
  • Perancangan dan Analisa Kontrak
  • Teknik Wawancara dengan Klien
  • Teknik dan Praktek Advokat
  • Teknik Analisa Hukum
 Persyaratan Mengikuti PKA:
  • Foto copy Ijazah yang telah dilegalesir dengan cap basah (Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Syariah) 1 lembar.
  • Pas Photo Warna ukuran 3 x 4 (3 lbr) dan ukuran 4 x 6 (3 lbr). Pas Photo ditulis nama pemilik pada bagian belakangnya.
  • Foto copy KTP 1 lembar.
  • Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat BPW PAI Kalteng.
Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan PKA dan UKA BPW PAI Kalteng dapat diperoleh dengan menghubungi: 0812-5150-4882 dan 0823-5210-5272. *(lfk)

Uji kepatutan dari segi hukum  adalah suatu proses berupa kegiatan pemeriksaan dari segi hukum yang intinya adalah proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum. Proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum terhadap suatu perusahaan yang dikenal secara umum dengan istilah Legal Due Diligence. Proses pemeriksaan dan pengujian dapat juga dilakukan pada bidang akuntansi yang dikenal juga sebagai Accounting Due Diligence, atau bila dilakukan pada bidang usaha, proses ini dikenal dengan istilah Business Due Dilligence atau bila hanya  dilakukan untuk bagian tertentu saja, proses ini dikenal juga dengan istilah Special Due Diligence. Proses pemeriksaan yang dilakukan dari segi hukum yang akan menghasilkan laporan pemeriksaan dari segi hukum yang pada tahap lanjutannya akan menjadi dasar bagi konsultan hukum untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).

Due Diligence merupakan istilah yang digunakan untuk konsep yang melibatkan baik itu kinerja investigasi sebuah bisnis, maupun kinerja suatu aktivitas yang memiliki “Standard Of Care” tertentu atau dalam istilah bahasa Inggris diistilahkan dengan “Due Diligence is The process of investigation, performed by investors, into the details of a potential investment, such as an examination of operations and management and the verification of material facts”. Laporan Due Diligence ini bisa saja menjadi sebuah “Legal Obligation”. Due Diligence juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvency, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini disiapkan dalam bentuk Laporan Due Diligence, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Due Diligence yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan resiko yang terkandung di dalamnya.

Uji kepatutan hukum adalah istilah yang digunakan (khususnya)  bagi seorang Advokat yang sedang melakukan kinerjanya dalam melakukan penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.
Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela.

Sebagi contoh Uji Kepatutan Hukum: apabila seorang advokat akan menangani kasus wanprestasi, advokat tersebut harus menguji kepatutan hukum terhadap perjanjian yang menjadi pokok permasalahan. Menguji secara hukum materi perjanjian termasuk pihak-pihak dan objek perjanjian. Bahkan, termasuk kewenangan dan dasar-dasar serta latar belakang lahirnya perjanjian.

Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya pada artikel Pengertian, Ciri-ciri dan Bentuk Gugatan, ada syarat lain yang harus diperhatikan pada saat menyusun gugatan yakni: gugatan dalam bentuk tertulis, diajukan oleh orang yang berkepentingan dan diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi). Tentang kewenangan relatif dan kewanangan absolut akan ditulis pada artikel lainnya.

Isi gugatan menurut Pasal 8 BRv memuat:

  1. Identitas para pihak, yakni keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau   mungkin juga agama, umur, dan status perkawinan.
  2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.  Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eittelijke gronden) adalah  merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) adalah uraian tentang  adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.
  3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa merumuskan petitum, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam prakteknya, dikenal ada 2 petitum yaitu: tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta dan tuntutan tambahan/pelengkap (subsidair) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

Teori Pembuatan Gugatan

Ada dua teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan. Teori pertama adalah  Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah. Teori pertama ini  sudah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi.

Teori kedua adalah Individualiserings Theorie yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalam gugatan karena ini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasakan kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif.

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,  tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah  main hakim sendiri (eigenrichting). Sementara itu, Darwan Prinst menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa (yang diberikan kuasa) pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Ada beberapa ciri-ciri gugatan yakni:

  • Adanya perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa;
  • Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak;
  • Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Ada dua bentuk gugatan yakni gugatan tertulis dan gugatan lisan. Gugatan tertulis telah diatur pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Sedangakan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg.
Gugatan lisan hanya dibolehkan “bilamana penggugat buta huruf". Gugatan itu pun harus disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan yang mencatat gugatan, kemudian gugatan tersebut akan disampaikan secara tertulis.

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Menurut Yurisprudensi MA, syarat dalam menyusun gugatan adalah sebagai berikut:

  • Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
  • Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
  • Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975;
  • Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila gugatan tidak memenuhi syarat di atas maka gugatan menjadi tidak sempurna. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Gugatan ditolak adalah lebih kepada tidak memenuhi syarat materil  (pembuktian).



Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu Perkara Contentiosa yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan Perkara Voluntaria yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Berikut ini adalah perbedaan keduanya:

Perkara Contentiosa

  1. Pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu tetapi tapi hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR.
  2. Aktivitas Hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
  3. Kebebasan Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
  4. Kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  5. Hasil akhir perkara berupa putusan (vonis).

Perkara Voluntaria

  1. Kepentingan yang bersifat sepihak semata (For the benefit of one party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai  lawan, tetap bersifat Ex parte (Petitum Permohonan harus murni tentang permintaan penyelesaian kepentingan pemohon) dengan acuan: isi petitum berapa permintaan yang bersifat Deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, petitum tidak bersifat Comdemnatoir, harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono.
  2. Pihak yang berpekara adalah pemohon. Tidak ada sengketa,tidak ada penggugat dan tergugat. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria ini tentunya tidak relevan  jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.Pemohon di sini adalah Penggugat.
  3. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.
  4. Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  5. Kekuatan mengikat putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
  6. Hasil akhir perkara adalah penetapan (beschikking).




Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk mewakili pihak yang berperkara pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG.

Pengertian mengenai kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Dalam pasal 1792 KUHPerdata mengandung makna perikatan antara 2 pihak yakni pemberi kuasa dengan penerima kuasa.dalam arti bahwa terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang  menyerahkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau bertindak pada suatu keadaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa atau lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving, terdapat dua pihak, yang terdiri dari pemberi kuasa atau lastgever (instruction, mandater) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa (lasthebber, mandatory). Secara umum dapat dikatakan sebagai pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak perincipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suarat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Berdasarakan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis  (in writing). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk liasan (oral).

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Apakah surat kuasa khusus hanya untuk keperluan kuasa di depan pengadilan? Jawabannya adalah tidak, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang ditentukan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Dengan demikian surat kuasa khusus merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa, tidak bisa surat kuasa khusus digunakan untuk selain daripada apa yang diatur dalam surat kuasa, karena mewakili seseorang berarti hanya sebatas pada wewenang yang diberikan saja.

Isi Surat Kuasa Khusus:

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu,di pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.



Sebagaimana diketahui bahwa PERMA yang telah disahkan pada tanggal 4 April 2018 tentang e-Court yakni tentang pelayanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, secara khusus mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Hal ini ditindaklanjuti kemudian melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang isinya memerintahkan 36 PN untuk menerapkan e-court untuk menjalani masa ujicoba. Aplikasi ini dinilai berhasil sehingga pada tanggal 10 Juni 2019, MA mengeluarkan lagi SEMA yang memerintahkan 56 PN wajib menerapkan e-Court.

Membiasakan para pelayan hukum untuk menggunakan sarana elektronik merupakan salah satu tujuan dari penerapan e-Court. Sebagaimana diketahui bahwa semua sistem hanya akan bermanfaat dan berjalan dengan baik apabila para pengguna memahami dan mengerti cara penggunaanya. MA mempunyai rencana bertahap untuk menerapkan penanganan perkara secara online.

Saat ini, MA sedang menyiapkan e-Litigation, oleh karena itu sebagai langkah awal menuju ke sana adalah penerapan e-Court sebagai bagian dari e-Litigation tersebut. Apakah e-Litigation hanya sebatas sarana pertukaran dokumen secara online, kita tunggu saja peluncuranya yang direncanakan dilaksanakan Agustus 2019 ini. MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Karenanya, e-Court yang sudah ada dan telah berhasil diujicoba perlu diwajibkan untuk digunakan dan diterapkan.



Beberapa warga Desa Tampan Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel melaporkan dua orang pria berinisial FZ dan AR atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 juta rupiah ke Polda Sumsel (03/05/2019). Para pelapor didampingi oleh Fidelis Harefa dari Law Firm Kairos sebagai Penasehat Hukum. Mereka melaporkan kasus tersebut dengan nomor laporan LPB/388/V/2019/SPKT.

"Kejadian ini bermula sejak Januari 2018 dimana FZ dan AR berusaha meyakinkan para pelapor tentang keuntungan berinvestasi online. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh FZ dan AR (terlapor), akhirnya para pelapor menyerahkan uang kepada FZ dengan mentransfer ke rekening bank FZ. Jumlah uang yang ditransfer berbeda-beda, ada yang 100 juta, 70 juta dan kebanyakan berjumlah 14 juta. Namun, sejak saat itu hingga kasus ini dilaporkan, tidak ada kabar dari FZ dan AR tentang nasib uang kami", demikian dijelaskan oleh Aprianus Zalukhu saat melapor di Polda Sumsel.

Menurut para pelapor, ketika berdiskusi bersama Penasehat Hukumnya sebelum melaporkan ke Polda Sumsel, ada sekitar 2 miliar uang warga yang diterima oleh FZ dan AR. Pemilik uang tersebut ada sekitar 200 orang dan merupakan warga Desa Tampan Baru juga. Namun, yang melaporkan hanya 10 orang sesuai dengan nama yang tercatat dalam Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat Hukum.

Fidelis Harefa mengatakan kepada para korban bahwa kasus seperti ini pasti akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Fidelis menyarankan agar para korban bersabar dan jangan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, apalagi main hakim sendiri. Serahkan kepada pihak yang berwenang sehingga semuanya dapat diselesaikan melalui hukum.lfk

Fidelis Harefa
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat lemah memberikan kepastian hukum kepada konsumen terutama dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini semakin maraknya bisnis berbasis digital seperti arisan online, investasi online, belanja online, pinjaman online dan lain sebagainya. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen belum menjawab permasalahan masyarakat dalam bertransaksi digital.

Berdasarkan informasi yang kami catat dari klien kami yang datang berkonsultasi langsung kepada kami di Law Firm "Kairos", terdapat beragam kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dari segi angka finansial pun sangat variatif, mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan angka seratus juta rupiah. Aneka modus permasalahan juga diketahui mulai dari belanja online, arisan online dan investasi online. Yang paling banyak adalah investasi online.

Bila menguji kepatutan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kesulitan paling sering ditemukan adalah pada pembuktian dan lokasi kejadian. Dan untuk dua hal ini, sangat membutuhkan dana besar untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah kita memberikan pandangan, klien akhirnya menyerah. Untuk memperjuangkan uang lima ratus ribu, harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, sangat tidak adil.

Dari sekian pengalaman, maka kehadiran UU Perlindungan Konsumen tidak mampu memberi kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen tidak mampu berdiri sendiri dalam menangani permasalahan di era digital. UU lainnya harus turut mendukung untuk pemberantasan penipuan berbasis online. Sebagai contoh: dalam bertransaksi, saat ini lebih banyak pengguna media online menggunakan jaringan internet dari mobilephone dengan jaringan data dari berbagai operator. Untuk menelusuri jejak lokasi pelaku kejahatan, membutuhkan penetapan lokasi untuk mengetahui siapa pelakunya. Terkait jaringan operator, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini karena pelaku pasti menggunakan nomor telepon tertentu dengan IP address tertentu. Setelah diwajibkan pendaftaran nomor telepon oleh operator yang ada di Indonesia, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini, namun ternyata tidak gampang. UU Perlindungan Konsumen berlaku untuk semua orang. Termasuk perlindungan data, baik penjahat maupun korban. Hukum pasti mampu membuktikan tapi akan melalui proses yang sangat sulit dan biaya yang cukup mahal. Keadaan ini membuat para korban mengalah dan merelakan kerugian yang dialami adalah cara paling tepat.

Contoh lain: para penipu sering sekali menggunakan nomor rekening bank lengkap dengan nama kepemilikan rekening. Untuk mendapatkan informasi, harus berurusan dengan bank karena semua pemilik rekening memiliki data yang tersimpan di bank. Tapi ini tidak mudah. Sekali lagi, UU Perlindungan Konsumen melindungi data penjahat dan data korban. Untuk mengurai masalah seperti ini menggunakan waktu cukup lama, prosedur yang cukup sulit dan dana yang begitu besar.

Dalam keadaan seperti ini, banyak korban menyerah dan banyak penjahat memanfaatkan kesempatan. Hukum yang seyogianya memberi kepastian justru menjadi sangat lemah, bahkan terkesan tak berdaya.

Untuk saat ini, adagium mujarab yang tepat sebelum ada revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen adalah "lebih baik mencegah dari pada mengobati". Sebelum bertransaksi secara online, dianjurkan setiap orang memastikan segala sesuatu serta mengkaji buruk segala resiko terhadap transaksi yang akan dilakukan. Dan tentunya ini berlaku khusus kepada para pengguna baru media digital. Di era technologi digital yang makin canggih dan gampang didapatkan dengan harga terjangkau, banyak masyarakat yang dulunya tidak akrab dengan media online menjadi pengguna baru. Dari data yang kami miliki, korban lebih banyak berada dalam kategori pengguna baru yang masih belum memahami keuntungan dan kerugian yang timbul dari media online.

Fidelis Harefa



Pengurus Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Selasa, 5 Februari 2019 di Kantor Law Firm Mahdi & Associates di Jalan Kalibata Kota Palangka Raya. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membicarakan program kerja pengurus dalam rangka mengembangkan Organisasi PAI di Kalimantan Tengah.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu dibuka oleh Edi Rosandi, Sekretaris BPW-PAI Kalteng. Dalam pengantarnya, Edi menyampaikan bahwa SK dari BPP PAI telah terbit dan Struktur Organisasi BPW PAI Kalteng telah terbentuk. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pengurus dapat bersinergi untuk mengembangkan organisasi PAI.

Mahdianur, Waketum BPP PAI Pusat sekaligus Ketua BPW PAI Kalimantan Tengah menyampaikan pada sambutannya bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini, geliat organisasi PAI di Kalteng sudah kelihatan. Tentu saja ini menjadi kebanggaan kita bersama. Kita harus berjuang lagi untuk membesarkan organisasi ini. Organisasi adalah Rumah Kita Bersama. Karenanya, mari kita pelihara dan kita rawat agar dapat berkembang dengan baik sehingga semua anggotanya dapat menjadi tenaga-tenaga profesional yang handal.

Dalam sambutannya, Mahdianur juga menyampaikan Job Description masing-masing bidang. Dengan adanya Job Description ini, pengurus BPW PAI Kalteng dapat bekerja maksmil demi kemajuan bersama.


Pertemuan yang dihadiri oleh 70% pengurus BPW PAI Kalteng itu berlangsung dengan baik dalam suasana persaudaraan. Fidelis Harefa dan Mathias U. Dehen, Anggota BPW PAI Kalteng sekaligus Pendiri Law Firm Kairos hadir dalam pertemuan tersebut. Pada gilirannya, Fidelis Harefa sebagai Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan di BPW PAI Kalteng mengatakan bahwa dengan rencana dan program kerja yang ada ini, kita sangat optimis Organisasi PAI akan berkembang dengan baik. Tentu saja dengan syarat bahwa semua pengurus harus kompak dan secara bersama-sama berjuang untuk mengembangkan organisasi. *(lfk)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget