Sebagaimana diketahui bahwa PERMA yang telah disahkan pada tanggal 4 April 2018 tentang e-Court yakni tentang pelayanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, secara khusus mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Hal ini ditindaklanjuti kemudian melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang isinya memerintahkan 36 PN untuk menerapkan e-court untuk menjalani masa ujicoba. Aplikasi ini dinilai berhasil sehingga pada tanggal 10 Juni 2019, MA mengeluarkan lagi SEMA yang memerintahkan 56 PN wajib menerapkan e-Court.

Membiasakan para pelayan hukum untuk menggunakan sarana elektronik merupakan salah satu tujuan dari penerapan e-Court. Sebagaimana diketahui bahwa semua sistem hanya akan bermanfaat dan berjalan dengan baik apabila para pengguna memahami dan mengerti cara penggunaanya. MA mempunyai rencana bertahap untuk menerapkan penanganan perkara secara online.

Saat ini, MA sedang menyiapkan e-Litigation, oleh karena itu sebagai langkah awal menuju ke sana adalah penerapan e-Court sebagai bagian dari e-Litigation tersebut. Apakah e-Litigation hanya sebatas sarana pertukaran dokumen secara online, kita tunggu saja peluncuranya yang direncanakan dilaksanakan Agustus 2019 ini. MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Karenanya, e-Court yang sudah ada dan telah berhasil diujicoba perlu diwajibkan untuk digunakan dan diterapkan.