September 2019

Kebebasa berpendapat adalah hak azasi manusia. Hal ini telah disebutkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak azasi ini dijamin oleh PBB dan ditegaskan pula dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis:

Pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas;

Pasal 20:

Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat;
Ayat 2: Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Dari aturan di atas, setiap orang berhak sama tanpa terkecuali. Permasalahan sekarang, apabila semua orang, menggunakan haknya untuk berpendapat, maka tidak dapat terhitung berapa banyak versi pendapat yang harus didengarkan karena setiap kepala memiliki satu pendapat. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Meskipun itu menjadi hak azasi, namun harus dilaksanakan dengan menghargai hak azasi manusia lain.

Di Indonesia, hak berpendapat ini sangat dihargai. Dan karena Indonesia adalah negara hukum, maka dibuatlah aturan perundang-undangan dengan tujuan agar dalam menyampaikan pendapatnya, seseorang tidak melanggar hak azasi orang lain. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur secara khusus tentang tata cara menyampaikan pendapat di depan umum, dengan tujuan agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara baik dan bertanggungjawab. Secara umum, terdapat lima azas yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat menurut UU No. 9 Tahun 1998 sebagai berikut:

1.Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2.Asas Musyawarah dan Mufakat,
3.Asas Kepastian hukum dan keadilan,
4.Asas Proporsionalitas, serta
5.Asas Mufakat.

Asas ini merupakan kontrol terhadap penyampaian pendapat. Karena telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dipatuhi. Apabila seseorang menyampaikan pendapat dengan tidak memperhatikan Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum tak dapat dipatahkan dengan kedok HAK AZASI MANUSIA karena pelaku bukanlah satu-satunya manusia yang ada di dunia ini yang memiliki hak azasi, tapi ada begitu banyak manusia lainnya.

Foto dari: www.regional.kompas.com

Dalam peradaban manusia zaman sekarang, kedok HAM sering dijadikan tameng kebal hukum.Segalah sesuatu dilakukan dan pada akhirnya diupayakan dibawa ke ranah HAM sebagai rasionalisasi dari perbuatan melawan hukum. Penerapan hukum tidaklah demikian. Dalam hal seseorang menuntut haknya sebagai manusia, ada aturan yang berlaku di sana. Aturan tersebut bertujuan agar hak orang lain juga terlindungi.

Untuk maksud tersebut di atas, maka secara teknis dalam penyampaian pendapat harus memperhatikan 5K dan 2B. Ini merupakan kaidah umum yang lazim dikenal yakni, tidak bertentangan dengan norma Kesopanan, Keagamaan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan, kesatuan Bangsa dan nilai-nilai Budaya. Selanjutnya, mengenai tata cara, telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (lfk)**



Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (BPW PAI Kalteng) akan segera menyelenggarakan Pendidikan Khusus Advokat (PKA) dan Ujian Khusus Advokat (UKA)  di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 073/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peserta yang berminat mengikuti kegiatan ini diharapkan memperhatikan hal-hal berikut ini:
  • Pendaftaran dilaksanakan pada 01 s.d. 20 Oktober 2019 di Sekretariat BPW PAI Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Gedung Batang Garing Center, Lt. II Kav. 212, Kota Palangka Raya.
  • Pelaksanaan PKA dan UKA mulai pada tanggal 28 Oktober 2019
  • Tempat Pelaksanaan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya;
  • Biaya: Pendaftaran Rp. 500.000,- Pendidikan PKA Rp. 5.000.000,- dan UKA Rp. 2.000.000,-
Materi Pendidikan Khusus Advokat:
  • Kode Etik Provesi Advokat
  • Sejarah Organisasi Advokat
  • Fungsi dan Peran Profesi Advokat
  • Hukum Acara Peradilan Agama
  • Implementasi Hukum Islam
  • Hukum Acara PHI
  • Hukum Acara Pengadilan HAM
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Acara PTUN
  • Hukum Acara MK
  • Legal Audit, Legal Opinion, Due Delegence dan Legal Reasoning
  • Perancangan dan Analisa Kontrak
  • Teknik Wawancara dengan Klien
  • Teknik dan Praktek Advokat
  • Teknik Analisa Hukum
 Persyaratan Mengikuti PKA:
  • Foto copy Ijazah yang telah dilegalesir dengan cap basah (Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Syariah) 1 lembar.
  • Pas Photo Warna ukuran 3 x 4 (3 lbr) dan ukuran 4 x 6 (3 lbr). Pas Photo ditulis nama pemilik pada bagian belakangnya.
  • Foto copy KTP 1 lembar.
  • Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat BPW PAI Kalteng.
Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan PKA dan UKA BPW PAI Kalteng dapat diperoleh dengan menghubungi: 0812-5150-4882 dan 0823-5210-5272. *(lfk)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget