Hubungan Hukum Nasional, Hukum Adat dan Masyarakat Adat di Indonesia


 A.    Pengertian
  1. Hukum Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara. Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasinonal di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum eropa, dan hukum adat.
  2. Hukum Adat adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri peraturan-peraturannya tidak tertulis. 
  3. Masyarakat Hukum Adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena  dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Ada perbedaan antara Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat. Perbedaannya adalah bahwa dalam Masyarakat Hukum Adat terdapat hukum tradisional yang berlaku serta ada lembaga dan perangkat hukum yang menegakan peraturan hukum tersebut. Sedangkan dalam Masyarakat Adat, tidak ada lembaga atau perangkat hukum yang menegekan hukum tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat pasti Masyarakat Adat, sedangkan Masyarakat Adat belum tentu Masyarakat Hukum Adat.

B.    Masyarakat dan Hukum


Sebelum membahas tentang hubungan hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat, perlu melihat sedikit hubungan antara hukum dan masyarakat secara umum. Dalam sejarah keberlakuan hukum, pernah ada satu masa dimana hukum yang berlaku adalah hukum raja-raja yang lebih bersifat otokrat. Pada masa itu, hukum lebih dikenal sebagai hukum kaum elit yang berisi titah-titah sepihak para penguasa. Dalam perkembangannya, disadari bahwa tujuan hukum adalah untuk kebaikan bersama (bonum commune). Oleh karena itu, suara rakyat yang dipersatukan melalui kesepakatan bersama dipandang sebagai suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Sejak saat itu, rakyat yang adalah masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Cicero pernah mengatakan bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius). Berikut ini adalah pandangan yang menegaskan hubungan masyarakat dan hukum:
  1. Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum.
  2. Pandangan  aliran Sosiological Jurisprudence mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif,dia hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif,keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justeru terletak di dalam masyrakat itu sendiri.
  3. Menurut Awaludin Marwan, hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat.
Masih banyak pandangan lain yang mengatakan bahwa masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kiranya ini menjadi hal pertama yang harus digunakan sebagai dasar dalam mempelajari hubungan antar hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat.

C.    Masyarakat dan Hukum Adat

Setelah melihat hubungan antara masyarakat dan hukum, berikut ini kita akan melihat pula bagaimana hubungan antara masyarakat dan hukum adat. Dalam perspektif antropologi hukum, dikatakan bahwa hukum adat lahir dari pola perilaku suatu masyarakat. Pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang, tentang norma tidak tertulis dan sanksi yang ada dalam masyarakat, pada akhirnya diakui sebagai hukum yang berlaku. Para ahli kemudian menyebutkan pola perilaku ini sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, dan disebutkan sebagai hukum yang lahir dari tradisi. Karena itu lebih tegas disebutkan sebagai hukum adat karena berlaku turun temurun dalam suatu masyarakat.

D.    Hukum Adat dan Hukum Nasional

Dari konteks hukum nasional di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPRS No.ll/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:
  1. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
  2. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
  3. Dalam penyempumaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.
Menurut van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatsrecht van Nederlandch lndie Jilid III, hukum adat adalah merupakan azas pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, Vollenhoven menyebutkan syarat-syarat yang harus ada dalam hukum adat untuk dijadikan azas pembentukan hukum nasional sebagai berikut:
  1. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
  2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
  3. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perturan tertulis (Undang Undang);
  4. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia;
  5. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.
E.    Kesimpulan

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat sangatlah erat. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan:
  1. Semua sistem hukum di muka bumi ini mengikuti volkgeist dalam masyarakat, karena itu, hukum adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia karena timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
  2. Masyarakat dan kebudayaan itu sangat dinamis, berkembang mengikuti arus peradaban yang semakin hari semakin berkembang dan berubah.
  3. Hukum Adat yang lahir dari masyarakat yang dinamis itu merupakan azas pembinaan hukum nasional.
  4. Hukum nasional harus digali dari peradaban masyarakat dengan memperhatikan kesamaan dan keanekaragaman yang ada secara proporsional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  5. Masyarakat dinamis, hukum adat pun dinamis, maka hukum nasional pun dinamis. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagiamana hukum nasional kita berubah dan berkembang mengikuti pola perilaku yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyakarat.
  6. Pembentukan hukum apapun, harus berdasarkan pada pengetahuan dan pengenalan terhadap masyarakat.
Oleh: Fidelis Harefa
---------------------------------------------
Referensi:
 
Muhammad, Bushar, 1978, Asas-asas HukumAdat, Jakarta:Pradnya Paramita.

Rahardjo, Satjipto, 1998, Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita" dalam Hukum Adat Dan Modemisasi Hukum" Yogyakarta: FH-UII.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1998 "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat lndustri" dalam Hukum Adat Dan Modemisasi Hukum" Yogyakarta: FHUII. 
Label:
Reaksi:

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget