Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum: Tidak Ada Koperasi Milik Kelurga Yang Boleh Diwariskan

KAIROS | Media dan Buletin Hukum, Palangka Raya: Membuat masyarakat secara bertahap melek hukum hanya dapat dicapai dengan melaksanakan penyuluhan hukum terus-menerus. Minggu, 7 Juni 2020, Fidelis Harefa dan Bama Adiyanto memberikan penyuluhan hukum kepada Warga Desa Tabiku, Kabupaten Seruyan. Penyuluhan kali ini bertema Koperasi sebagai badan hukum milik publik.

“Tidak ada koperasi milik kelurga, yang kepengurusannya dapat diwariskan dengan menggunakan surat waris. Segala sesuatu kebijakan dalam koperasi, termasuk pemilihan pengurus harus diputuskan melalui Rapat Anggota. Jadi, tidak benarkan ada kepengurusan dan kepemilikan koperasi yang sifatnya warisan”, kata Fidelis dalam pemaparan materinya.

Koperasi adalah badan hukum publik yang setelah mendapat pengesahan AD/ART oleh Dinas Koperasi dulunya, sekarang dari Kemenkumham, koperasi tersebut sudah menjadi badan hukum milik anggota dan keanggotaannya bersifat terbuka. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992, yakni UU Koperasi yang masih berlaku hingga saat ini, kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada di Rapat Anggota, bukan pada Pengurus atau Pengawas.

“Pengurus koperasi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan keanggotaan seseorang dalam koperasi, kecuali seseorang itu sudah melanggar AD/ART koperasi dan atau orang tersebut telah meninggal dunia. Dalam hal seseorang itu harus diberhentikan sebagai anggota koperasi karena tidak menaati AD/ART, hal itu harus dibicarakan dalam Rapat Anggota, bukan dalam Rapat Pengurus”, lanjut Fidelis saat memaparkan dasar hukum perkoperasian.

Penyuluhan hukum ini dibagi dalam dua sesi. Setelah pemaparan tentang dasar hukum koperasi, Bama Adiyanto, advokat Kairos melanjutkan pemaparan materi tentang langkah hukum bila ada penyalahgunaan kewenangan oleh Pengurus Koperasi.

“Kata kewenangan selalu bermakan “kewajiban”, bukan hak. Pengurus melaksanakan kewenangannya dalam koperasi agar hak-hak anggota terpenuhi. Oleh karena itu, dalam Anggaran Rumah Tangga sebuah koperasi, diatur besaran insentif pengurus yang diambil dari Sisa Hasil Usaha koperasi, sebagai imbalan atas pelaksanaan kewenangan melayani anggota. Pengurus koperasi adalah pelayan bagi anggota”, ujar Bama saat memaparkan materinya.

“Langkah hukum yang dapat ditempuh apabila ada pengurus yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ada beberapa pilihan. Yang jelas bila itu merupakan perbuatan melawan hukum, dapat diajukan gugatan perdata, dapat pula dilaporkan sebagai tindak pidana”, lanjut Bama.

Materi penyuluhan hukum ini dipilih berhubungan dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Tabiku terhadap keberadaan Koperasi Tabiku Makmur, yakni koperasi yang dibentuk sebagai badan hukum yang bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit, yang lebih dikenal dengan koperasi plasma.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

Media dan Buletin Hukum: Berisi Artikel Hukum, Edukasi Hukum Rakyat dan Informasi Hukum.

Jl. Ahmad Yani No. 10 De, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 74874

Copyright © 2021 Kairos | Media dan Buletin Hukum. All Right Reserved.

To Top