MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Articles by "Berita"


Dalam rangka menggugah kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya memahami pilar-pilar kebangsaan, Napa J Awat Anggota MPR-RI melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (21/7/2018) . Kegiatan itu di laksanakan di Aula SMA Negeri 7 Palangka Raya, Kecamatan Rakumpit, Petuk Bukit, dihadiri ratusan peserta, terdiri dari para guru, siswa-siswi, dan tokoh masyarakat setempat.



Dalam sambutannya Napa menjelaskan, MPR-RI sebagai lembaga legislatif negara terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI 1945.

“Empat pilar kebangsaan ini di lakukan agar siswa-siswi lebih mencintai tanah air dan rasa cinta kepada sesama itu sangatlah penting, untuk menjalankan Kebhinnekaan, keberagaman yang lebih erat lagi agar tidak mudah hilang dalam ingatan mereka anak-anak kita,” tuturnya menambahkan.



MPR-RI sebagai lembaga legislatif negara terus berusaha menghidupkan nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme semangat proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945, sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk generasi muda, kita perlu terus menerus memberikan pemahaman menjaga dan, sehingga untuk menghadapi masa depan bangsa ini akan lebih kokoh dalam berbangsa dan bernegara menuju cita-cita proklamasi.” Terang Anggota Komite I DPD RI ini.



"Kegiatan ini juga momentum yang bagus dalam rangka kita menyambut peringatan HUT Kemerdekaan ke-73 RI. Intinya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan pernah luntur memiliki semangat nasionalisme," lanjut Senator Kalteng ini.
Persatuan di tengah kian beragamnya perbedaan semakin penting untuk dijaga. "Kita tahu bahwa negara ini membutuhkan generasi yang tangguh, namun tak hanya bisa berinovasi tapi juga menjunjung tinggi Empat Pilar Kebangsaan. Menghayati dan juga mengimplementasikannya," jelasnya.



Empat pilar tersebut yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Keempatnya menjadi harga mati untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat di negara Indonesia yang majemuk ini.

"Setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan. Seharusnya juga kita renungkan, apa yang bisa kita perbuat untuk menjadikan bangsa ini lebih baik, melanjutkan cita-cita para pejuang terdahulu kita, serta bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi, tak sekadar sebuah kata 'Merdeka'namun perlu juga penerapan konkrit seperti belajar dengan tekun dan kemudian hindari penggunaan Narkoba maupun pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan para generasi muda," ujar Napa.

Kepala SMA Negeri 7 Palangka Raya Garitik Yansen, S.Pd dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada para pelajar sebagai bagian dari generasi mudaini. “Harapannya, dengan adanya kegiatan Empat Pilar Kebangsaan ini, terutama kepada para pelajar, dapat membentuk karakter sebuah bangsa yang sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” tambah Garitik. Untuk itu, dalam membentuk generasi muda berkualitas, perlu diberikan semangat dan teladan bagi generasi penerus itu sendiri, pungkasnya (*)

Ratusan pelajar SMA Taruna Jaya Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mengikuti Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dari Anggota MPR RI yang juga Senator Kalteng, Napa J Awat (8/6/18).
Napa mengatakan bahwa empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan secara dini kepada generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Menurutnya, salah satu faktor meningkatnya potensi gejolak sosial, yakni adanya isu radikalisme yang mengarah pada perpecahan bangsa dikarenakan pemahaman pilar kehidupan berbangsa itu minim.

Napa J. Awat sedang menyampaikan materi sosialisasi 4 Pilar.




Untuk itu, Napa J. Awat menilai sosialisasi 4 pilar kebangsaan, penting dilakukan agar membangkitkan spirit dan semangat nasionalisme generasi muda bangsa yang ada di tanah Dayak ini khususnya di Sampit. Empat pilar MPR RI hendaknya sebagai pegangan hidup para generasi muda dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang membingkai dan melandasi serta jadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipegang teguh agar negara kesatuan tetap terpelihara,"papar Napa.

Pancasila sebagai ideologi bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Dalam posisinya, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.





Dalam kesempatan itu, Napa J. Awat juga memberi pesan dalam memahami dan mensikapi persoalan-persoalan kebangsaan, tentang kebhinekaan, serta mengantisipasi adanya bibit-bibit yang mengancam kebhinekaan seperti paham radikalisme. Apabila kita menyadari bahwa kunci dari kebhinekaan adalah bagaimana kita bertoleransi dan tenggang rasa. Bagaimana kita dapat menghargai sesama manusia, agama, suku dan lain-lain", ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Taruna Jaya, Ignatius Suharjana, yang ikut mendampingi pada kegiatan ini, mengakui bahwa Sosialisasi 4 Pilar belum pernah diberikan kepada para pelajar.
“Kami sangat berterimakasih sekali kepada Pak Napa dari MPR RI. Dengan apa yang sudah disampaikan tentang pentingnya 4 Pilar, kami sangat berharap siswa memahaminya,” ungkapnya.
Ignatius Suharjana juga berharap, sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa menjangkau organisasi sosial kemasyarakatan dan seluruh stakeholder agar membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Daerah Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Kotawaringin Timur. (*)

PALANGKA RAYA, KAIROS.OR.ID - Pertemuan Tokoh Agama Katolik, Pembimas Katolik Kalteng dan Instansi terkait dalam rangka Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Penetapan Pengurus LP3KD Periode 2017-2022 dilaksanakan di Aula Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa, 19 September 2017.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kakanwil Kemenag Provinsin Kalimantang Tengah H Abdul Halim, Pembimas Katolik Kalimantan Tengah Wilhelmus Y. Ndoa, Vikjen Keuskupan Palangka Raya, RD. Silvanus Subandi serta beberapa Tokoh Agama Katolik.

Dalam sambutannya, Abdul Halim menyampaikan bahwa sangat mendukung bila LP3KD Provinsi Kalteng segera dibentuk. Beliau menganjurkan agar pengurusnya segera dipilih agar pembinaan cepat dilaksanakan. Apabila susunan pengurus sudah ada, beliau mengharapkan agar segera dilaporkan kepada Gubernur untuk di SK-kan. Beliau juga menegaskan agar pengurus yang dipilih adalah personil yang benar-benar komit dalam memajukan organisasi LP3KD.

Selanjutnya, Wilhelmus selaku Pembimas Katolik Kalteng menyampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan LP3KD. Beliau mengatakan bahwa dasar hukum pembentukan LP3KD adalah PMA Nomor 35 tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik sebagai pelaksanaan Pesparani Katolik, Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI No. 2318 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan LP3K. Hal ini merupakan penegasan bahwa landasan yuridis keberadaan LP3K di Indonesia sudah diakui.

Selain daripada landasan hukum di atas, Wilhelmus juga mengatakan bahwa pembentukan LP3KD ini merupakan jawaban dari kerinduan umat Katolik yang disampaikan pada Musayawarah Luar Biasa LP3K Nasional. Musyawarah Luar Biasa ini didorong oleh semangat kegiatan Pesparani Katolik yang dilaksanakan di Ambon selama tiga tahun berturut-turut. Dari Ambon menuju Indonesia dan Kerinduan umat/masyarakat Katolik utk saling berdialog, bekerja sama dalam membangun kerukunan umat beragama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, harmonis dan bersatu merupakan visi yang memberi warna dalam mendorong terbentuknya LP3K.

Pertemuan ini dilaksanakan selama satu hari dan diakhiri dengan pemilihan pengurus LP3KD Provinsi Kalteng. Pengurus terpilih akan melaksanakan tugas selama lima tahun berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Katolik. (fh)

PALANGKA RAYA, KAIROS.OR.ID - Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Veronika Wiwiek berkunjung ke Palangka Raya (07/09/2017) dalam rangka menindaklanjutin rencana pelaksanaan PERNAS FMKI XI tahun 2018 yang akan datang. Kunjungan ini disambut baik oleh pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya.

Adapun rencana pelaksanaan PERNAS XI merupakan hasil PERNAS X yang dilaksanakan di Bogor, 25-27 November 2016, dan saat itu Palangka Raya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara PERNAS FMKI XI 2018.

Pada pertemuan dengan Seknas FMKI di Sekretariat FMKI Palangka Raya, Pengurus FMKI Palangka Raya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksiapan FMKI Palangka Raya menjadi tuan rumah penyelenggara PERNAS XI. Ada beberapa alasan yang sangat mendasar yaitu karena pada tahun 2018, Keuskupan Palangka Raya melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat menuntut keterlibatan seluruh umat. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pesparani Tingkat Keuskupan Palangka Raya dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2018 kemudian bersiap mengikuti Pesparani Tingkat Nasional di Ambon, September 2018 akan dilaksanakan Tahbisan Imamat, Oktober 2018 merupakan puncak Pesta Perak, 25 Tahun Keuskupan Palangka Raya dan PILKADA Kota Palangka Raya pun dilaksanakan pada tahun 2018.

Sekans FMKI menanggapi informasi ini dengan sangat positif dan mengatakan akan mendiskusikannya dengan TIM SETNAS untuk menentukan kembali waktu dan tempat pelaksanaan PERNAS XI yang akan datang. (LC)


PALANGKA RAYA, KAIROS.OR.ID - Rasa syukur atas 72 tahun Kemerdekaan RI diperingati di seluruh tanah air. Setiap kali memperingati hari bersejarah ini, jiwa nasionalisme kita dikuatkan kembali melalui pemutaran ulang sejarah perjuangan para pahlawan dalam memperoleh kemerdekaan untuk bangsa tercinta ini. Karenanya, peringatan hari bersejarah ini merupakan peringatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terbatas kalangan, golongan, suku, agama dan ras. Semuanya wajib untuk ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan itu.




Di Keuskupan Palangka Raya, khususnya di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya, HUT Kemerdekaan diperingati dan dirayakan dalam Perayaan Ekaristi khusus. Perayaan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2017, Pukul 17.00 WIB di Gereja Katedral St. Maria Palangka Raya. Perayaan Ekaristi dipimpin langsung oleh Uskup Palangka Raya, Mgr. Aloysius M. Sutrisnaatmaka, MSF, didampingi oleh enam orang pastor yang ikut berkonselebrasi. Perayaan Ekaristi yang berlangsung kurang lebih 90 menit dilayani oleh Anggota TNI dan POLRI. TNI dan POLRI melaksanan tugas liturgi sebagai Lektor, Pemazmur dan sebagai penggerak umat dalam bernyanyi (Koor).

Perayaan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sekolah yang ada di Palangka Raya. Juga dihadiri oleh perwakilan paguyuban dengan mengenakan pakaian adat masing-masing.









Rapat Kerja adalah rapat atau pertemuan seluruh personil yang telibat dalam suatu tim kerja. Tujuannya adalah untuk membahas segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dalam satu periode tertentu. Dari pengertian ini, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya pada hari Sabtu, 25 s.d. 26 Februari 2017 di Gedung Serba Guna Tjilik Riwut, komplek Gereja Katedral Palangka Raya merupakan rapat kerja seperti dimaksudkan di atas.
Media Kairos
Foto peserta Raker Dewan Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya Periode 2017-2019
Dok. Yulius I.P. Situngkir

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh P. Patris Alu Tampu, Pr selaku Pastor Paroki. Selanjutnya, kegiatan ini diisi dengan pemaparan spiritualitas pelayanan oleh Rm. Anton Rosari, SVD. Pelayanan merupakan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pastor atau pekerjaan manusia. Seluruh yang terlibat dalam Dewan Paroki merupakan pribadi yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu sangat perlu untuk memahami spiritualitas pelayanan.

Setelah materi spiritualitas pelayanan, dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi masalah sebagai bahan untuk menyusun program kerja. Pada sesi ini, Gregorius Doni Senun tampil sebagai pemateri. Dalam materi yang disampaikan, tercakup materi membuat rancangan anggaran untuk setiap kegiatan yang telah disusun dalam bentuk program kerja.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh seluruh Dewan Paroki yang telah dilantik pada bulan Januari lalu, ditambah dengan utusan dari kelompok kategorial. Saat tulisan ini diterbitkan, rapat sedang berlangsung hingga besok, Minggu, 26 Februari 2017.

Tanya jawab tentang Dewan Pastoral Paroki (DPP) pernah dirilis oleh Media Kairos pada tanggal 18 November 2013 yang lalu. Silahkan baca artikelnya di sini. 


DPP masa bakti 2017-2019 di Paroki St. Maria Palangka Raya telah dilantik oleh Mgr. Aloysisus M. Sutrisnaatmaka, MSF pada Minggu, 29 Januari 2017. Personil DPP yang dilantik telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Uskupa Palangka Raya Nomor: SK/USKUP/05-DP/I/2017.

Penetapan DPP berdasar pada Ketentuan Hukum Kanonik 536, 1 & 2, Anggaran Dasar Dewan Paroki yang tertuang dalam Vademecum Pasotral Keuskupan Palangka Raya dan juga atas Surat Permohonan Pastor Paroki Katedral St. Maria Palangka No. 15/SP-P.SK/DP.SM/2017. Berikut ini adalah susunan DPP Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya Periode 2017-2019.

Ketua Umum
RD. Patrisius Alu Tampu

Wakil Ketua Umum
RD. Constantius Gatot Wibowo

Ketua I
Dr. F.X. Manesa, M.Pd

Ketua II
Julius I.P. Situngkir, S.H.

Sekretaris I
Dominggos Neves, S.Hut, M.Si

Sekretaris II
Stefanus Dh. Mangu, S.E.

Bendahara I
Frans Martinus, S.E.

Bendahara II
Lamria Simamora, S.E, M.Si

B I D A N G  -  B I D A N G

Bidang Liturgi

Koordinator
Fidelis Harefa, S.H.

Seksi Misdinar
Katarina Ani Liani, S.E.
Sr. Hermina Beding, SSpS

Seksi Lektor dan Mazmur
Viktor Rinus Raja Odja, S.S.
Agustiani Evodia

Seksi Koor dan Organis
Silvester Adinugraha, S.S, M.Hum
Frederikus Sukadiman, S.Pd
Edy Dwi Suharsono

Bidang Pewartaan

Koordinator
Benyamin Tunti, S.Fil

Seksi Sekolah Minggu dan Sekami
Henny Every, S.Ag
Rosalia Udes, S.Ag
Sesilia Astuti, S.Ag
Tiur Tina Tobing, S.Ag

Seksi Litbang dan Komunikasi
Dr. Joni Pambelum, M.Si
Frida Smith, S.T, M.T
Timotius, S.Fil, M.Th
Ernes
Wilibrodus Mengandika Wicaksono

Seksi Kerasulan Keluarga
Dr. Paskalis Pendi Sinulingga, M.Si
Patrisius Manpul S.P.

Bidang Pelayanan

Koordinator
Gregorius Doni Senun, S.Pd

Seksi Pengembangan Ekonomi
Yohanes Cangking, S.E.

Seksi Sosial (Pelayanan Kepada Pengungsi, Orang Sakit dan Umat dari Luar Paroki)
dr. Theodorus Sapta Atmadja
dr. Herry Tjahyono
Carolina Wiwiek Handayani
Mariati Tukimun

Seksi Rumah Tangga (Pastoran dan Gereja)
Dra. Anna Seltina
Sesilia Sri Lingga
Veronika Sherlywati

Seksi Duka
Eduardus Beny Santoso, S.P, S.Pd
Aloysius Sudirman

Seksi Aset dan Pembangunan
Antonius Rosa Kridaleksana, S.T.
Hendra Wiriawan, S.T.

Bidang Persekutuan

Koordinator
Dr. Yosef Dudi, M.Si

Seksi Kerawam/HAK
Dr. Marselinus Heriteluna, M.Kes

Seksi Kepemudaan
Yulianus Dani Nahar, S.P.
Raden Yulius Winata, S.H.

K E T U A  -  K E T U A   L I N G K U N G A N

Lingk. St. Anna
Yohanes Nico Ilay, S.T.

Lingk. St. Ignatius
Tarsisius Budiono

Lingk. St. Bernadetha
Titin, S.T.

Lingk. St. Sisilia
Mateus Sutaryo

Lingk. St. Clara
Yustinus Hendra, S.St, M.T, M.Sc

Lingk. St. Yohanes
Dra. Mariane Tinse, M.Pd

Lingk. St. Laurentius
Laurus Yuserto, S.Pd

Lingk. St. Antonius
Mandau R.A. Kindangen

Lingk. St, Maria
Antonius Tukimun

Lingk. St. Theresia
Andreas Jonggur Sihombing, S.P.

Lingk. St. Lukas
Drs. F.A. Endro Suryanto, M.Or

Lingk. St. Fransiskus Xaverius
Arpete Pancar Gaman, S.Pd

Lingk. St. Arnoldus Jansesn
David Hartono

Lingk. St. Yosef
Andreas Rahmat Susiandi, S.T.

Lingk. St. Petrus
Andreas R. Djumianto, BBA

Stasi St. Antonius Klampangan
Antonius Supardjono

Delegasi FMKI Regio 10 (Kalteng, Kaltim, Kaltara)
Fenomena korupsi telah menjadi konsumsi keseharian rakyat Indonesia ketika membaca lembaran surat kabar atau melihat pemuatan informasi di media elektronik. Intensitas pers dalam memberitakan kasus-kasus korupsi seolah-olah berkejaran dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Kasus korupsi yang satu terungkap diikuti dengan kasus korupsi yang lain, terus menerus seperti cerita bersambung yang belum diketahui the end of story -nya. Dan masih banyak kasus korupsi yang menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum menunggu untuk diungkap. (Yakub Adi Krisanto: Keprihatinan Nasional Untuk Pemberantasan Korupsi)

Korupsi menjadi kata yang sangat lekat di hati masyarakat Indonesia. Korupsi telah merusak semua sendi kehidupan bangsa Indonesia karena sudah meruyak ke segala lapisan masyarakat bagaikan penyakit kanker yang mencengkeramkan akar-akarnya ke seluruh jaringan tubuh manusia. Atau seperti jamur di musim penghujan yang tumbuh subur di mana-mana, tanpa pernah ada habis-habisnya.Hal ini mendorong para tokoh Indonesia untuk melakukan studi bersama terkait perilaku korupsi yang harus diberantas, meskipun ini menjadi perjuangan jangka panjang. (DokpenKWI).

Korupsi menjadi topik yang tak pernah bosan dibicarakan. Meskipun terus-menerus menjadi tema sentral dalam tiap diskusi, korupsi tetap tidak dapat diberantas dan masih terus dilakukan secara masif oleh mereka yang memiliki kesempatan, jabatan dan niat untuk merusak kebaikan bersama di negeri ini.

Delegasi FMKI seluruh Indonesia

Keprihatinan Masyarakat Katolik Indonesia terhadap korupsi menjadi alasan kuat untuk memilih tema " Memperkuat Habitus Anti Korupsi demi Keberlanjutan dan Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia " pada PERNAS Ke-10 Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) yang dilaksanakan di Cipanas, 25-27 November 2016. PERNAS tersebut dihadiri oleh sekitar 160 orang delegasi masyarakat Katolik di seluruh Indonesia.  Delegasi Keuskupan Palangka Raya adalah Yudinantir, Fidelis Harefa, Julius I.P. Situngkir dan Mikhael Teguh. Turut hadir juga, Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi, Anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan Ignatius Budiono, Utusan dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Pemuda Katolik, Vox Point Indonesia (VPI), PMKRI, Respublica Political Institute (RPI), dan Kelompok Kategorial lainnya. Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Bintang Raya, Cipanas-Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini diawali dengan Misa Kudus,  dipimpin langsung oleh Uskup Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, didampingi Romo Hans Kurnia Jeharut (Keuskupan Pangkalpinang), Romo Dionisius (Keuskupan Tanjung Selor), Romo Paulus Posma Manalu (Keuskupan Sibolga), Romo Maxi Un Bria (Keuskupan Agung Kupang), Romo Aloysius Widya Yanuar (Kerawan Keuskupan Surabaya), Romo Emilius Sakoikoi (Keuskupan Padang), Romo Moses Komela Avan (Keuskupan Agung Samarinda), Romo P. Rusbandi Setiawan (Keuskupan Bogor), dan Romo Benyamin Sudarto (Keuskupan Bogor).

Dalam kotbahnya Uskup Bogor prihatin dengan berita-berita miring di media sosial yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Ia berharap semua pihak termasuk FMKI dapat berpikir jernih dalam membedakan mana yang benar atau salah. Beliau mengajak umat Katolik agar dalam berpolitik dapat meneladan sikap Yesus yang lewat kehadiran-Nya dapat bermanfaat bagi orang banyak. “Yesus adalah role model dalam melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak dari roh jahat. Tidak mengikuti setan yang penuh dengan tipu muslihat. Dalam berpolitik kita harus menjadi politisi yang berguna untuk bangsa dan negara. Bukan politik tipu-tipu,” tegasnya.

Dalam diskusi formal FMKI dibahas banyak hal tentang perilaku Korupsi. Ada dua hal penting yang perlu diketahui dan merupakan penyebab dari sulitnya memberantas perilaku korupsi dalam waktu yang singkat. Dua hal tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

Sarwono Kusumatatmadja, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Lingkungan Hidup hadir sebagai salah satu pembicara pada Pernas FMKI ini. Dalam materinya, Sarwono menegaskan bahwa korupsi terjadi karena Sistem Patronase. Sistem patronase adalah kekuasaan memberikan berbagai tugas pada mesin birokrasi di semua tingkatan. Kata patron lebih merujuk pada adanya kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan tersebut melalui pendistribusian berbagai sumber daya berharga seperti jabatan, wewenang, popularitas. Dalam pengertian ini, tindakan korupsi merupakan distribusi dari kekuasaan yang ada sebelumnya. Bisa juga dikatakan bahwa korupsi merupakan akibat dari masuknya budaya bangsa lain ke dalam budaya bangsa Indonesia. Menurut Sarwono, perilaku korupsi tidak dapat diberantas dalam waktu singkat.

Kita tidak boleh putus asa, meski tidak dapat diberantas dalam waktu singkat. Materi yang disampaikan oleh Paulus Wirutomo (Guru Besar FISIP UI) kemudian memberi harapan bahwa kita masih bisa berubah. Paulus Wirutomo mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, kita harus menempatkan tindakan korupsi ini di antara tiga elemen penting yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengubahnya. Tiga elemen tersebut adalah struktural, kultural dan prosesual. Struktural berhubungan dengan sistem patronase sehingga ada unsur paksaan dari luar yang memiliki kekuatan untuk mendorong kita berbuat sesuatu, dalam konteks ini adalah melakukan korupsi. Struktural merupakan relasi kekuasaan yang bersifat memaksa dari luar. Kultural merujuk pada sistem yang memaksa dari dalam. Perbuatan korupsi sangat dipengaruhi oleh budaya yang kita miliki. Pola perilaku yang berulang-ulang terjadi, lama-lama menjadi budaya dan kemudian mengakar sehingga susah diberantas. Elemen dasar ketiga adalah prosesual yakni proses sosial dalam bentuk dinamika interaksi, dialog dan negosiasi.

Hal yang disampaikan oleh Paulus Wirutomo di atas sangat erat kaitannnya dengan gerakan "Revolusi Mental" yang sedang menjadi trend topic baru-baru ini. Untuk memulai sebuah perubahan, harus berangkat dari prosesual, kemudian secara bertahap mempengaruhi perubahan kultural dan akhirnya bisa mengubah struktural. Dalam konteks memperkuat habitus anti korupsi, tahap yang sama harus dilakukan. Tiga elemen dasar ini harus menjadi objek yang secara bersamaan menjadi sasaran untuk dikembangkan dan diubah.

Sebagai bentuk identifikasi pola, modus dan tindakan korupsi yang terjadi, PERNAS FMKI ini menghadirkan Ade Irawan (Koordinator ICA), Arief Nur Alam (Transparansi Indonesia) dan Roy Salam (IBC) sebagai teman untuk belajar bersama. Diskusi dalam topik ini memberi informasi kepada peserta tentang cara-cara yang berpotensi terjadi penyimpangan, mulai dari pengajuan RAB hingga pada pencairan dana. Kegiatan ini bertujuan agar umat Katolik dapat lebih kritis terhadap tindakan korupsi.


Pertemuan Nasional FMKI ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 November 2016 mengetengahkan tema “Memperkuat Habitus Anti Korupsi demi Keberlanjutan dan Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia”. Kita percaya bahwa panitia PERNAS telah memikirkan tema ini secara matang sehingga diangkat menjadi topik utama dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan FMKI di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari peserta PERNAS dan sesuai dengan permintaan panitia, FMKI Keuskupan Palangka Raya mencoba menyampaikan pandangan umum tentang penguatan kepemimpinan bebas korupsi di Kalimantan Tengah.

Keseriusan dalam menanggapi permintaan panitia, FMKI Palangka Raya melaksanakan Rapat Sosialisasi dan Koordinasi pada tanggal 29 Oktober 2016 yang lalu. Rapat ini dihadiri oleh RP. I Ketut Adihardana, MSF sebagai moderator FMKI Keuskupan Palangka Raya, perwakilan dari Ormas Katolik (PMKRI dan WKRI), Kelompok Kategorial dan Forum Katekis yang ada di Kalimantan Tengah. Pertemuan dipimpin oleh Walden M. Sihaloho, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua FMKI dan Fidelis Harefa, S.H, sekretaris FMKI bertindak sebagai moderator pertemuan. Hasil pertemuan tersebut kami rangkum dan menjadi pandangan umum yang disampaikan ke panitia untuk didiskusikan di PERNAS.

A. Identifikasi Bentuk Korupsi 

Sebelum mengemukakan analisa singkat tentang mengapa kejadian/keprihatinan korupsi oleh pejabat publik, ada baiknya kita melihat beberapa hal yang mendahului analisa. Keprihatinan muncul karena ada sesuatu yang kontra, ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Sesuatu itu adalah korupsi. Walden M. Sihaloho mengemukakan cara sederhana mengidentifikasi terjadinya korupsi. Cara tersebut mengacu pada UU Tipikor yakni: menimbulkan kerugian negara, memperkaya diri sendiri atau korporasi, kesalahan dalam menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB, adanya niat untuk melakukan korupsi tersebut.

Dalam diskusi bersama, Napa J. Awat, S.U, penasehat FMKI mengatakan bahwa korupsi terjadi karena ada dua hal yang sangat mendukung yakni: adanya kemauan dan adanya kesempatan. “Soal ‘kemauan’, ini merujuk pada pribadi masing-masing orang. Soal ‘kesempatan’, dapat digambarkan sebagai berikut: Tidak semua pejabat publik punya kesempatan untuk korupsi. Pada umumnya pejabat publik yang terlibat kasus korupsi adalah mereka yang berwenang mengambil kebijakan, memegang pucuk pimpinan, bergaji 10 juta ke atas perbulan. Seorang bawahan tidak mungkin korupsi karena tidak memiliki kesempatan. Mau, boleh ya, boleh tidak. Tapi kesempatan, ini menjadi kunci”, tegas Napa.

Fidelis Harefa mencoba mengemukakan pandangan klasik tentang korupsi, yakni, merujuk pada pembusukan atau penyimpangan. Kutipan dari buku Mark Philp, berjudul Defining Political Corruption (1996) mengatakan bahwa korupsi dapat dimengerti sebagai penyimpangan fungsi atau perilaku dari sesuatu yang alami dan sesuatu standar normal. Seorang koruptor, bukan hanya sekedar melanggar hukum, tapi lebih dari pada itu, norma-norma dasar etika tidak lagi berarti sama sekali untuk dia. Korupsi menyerang pada akar dari suatu hal. Pernyataan Mark Philp ini membawa kita pada dua cara utama mengidentifikasi keadaan korupsi. Cara pertama adalah berusaha mencari tahu segala sesuatu fungsi atau perilaku alami atau fungsi dari sesuatu yang normal. Sesuatu yang ideal, sesuatu yang telah diakui sebagai kebenaran umum. Cara kedua adalah mengidentifikasi segala bentuk yang menyimpang dari hasil yang diperoleh pada cara pertama di atas. Pandangan ini memberi penegasan bahwa segala bentuk penyimpangan adalah korupsi. Maka, korupsi bisa saja terjadi bukan hanya di kalangan pejabat publik, korupsi bisa saja terjadi tanpa terbatas kalangan.

Pertemuan yang berlangsung selama 4 (empat) jam di Aula Wisma Unio Keuskupanan Palangka Raya ini memunculkan beberapa bentuk korupsi yang disampaikan oleh peserta, sebagai berikut:

  1. Pemotongan atau pengurangan anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan. Efeknya, kualitas bangunan (jalan, gedung) tidak sesuai dengan harapan. 
  2. Mark up anggaran sebesar mungkin, tapi menggunakan seminim mungkin. 
  3. Kesalahan dalam menggunakan anggaran, tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dituangkan dalam RAB. 
  4. Penyalah-gunaan wewenang oleh pemimpin dalam mengalokasikan anggaran sesuai kepentingan golongan tertentu, tidak berdasar pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 


B. Keterlibatan Umat Katolik Untuk Memerangi Korupsi 

Keterlibatan umat Katolik dalam memerangi korupsi selama ini hanya sebatas memberi contoh untuk tidak korupsi. Untuk Kalimantan Tengah, jarang sekali kita dengar ada umat Katolik yang terlibat kasus korupsi. Kita percaya, bukan karena tidak ada “kesempatan” seperti dituturkan di atas, tapi karena memperkuat keteladanan untuk tidak melakukan korupsi, itu keterlibatan awal.

Umat Katolik tidak pernah menyuarakan keprihatinan terhadap kasus korupsi kepada publik. Salah satu penyebabnya adalah pendapat umat Katolik tidak terakomodir dalam sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah. Seruan anti korupsi lebih banyak bertujuan kedalam yang disampaikan dalam khotbah, pendalaman iman, pertemuan kelompok kategorial. Suara Ormas Katolik di Palangka Raya masih belum kedengaran menyampaikan keprihatinan atas tindakan korupsi oleh pejabat publik.

Ada kesan, umat Katolik bersuara dan menyampaikan keprihatinan atas tindakan korupsi secara pribadi dalam debat kusir, debat pinggiran saat duduk bersama bila ada pertemuan. Tapi suara-suara itu tidak sampai ke permukaan karena tidak adanya wadah yang resmi. Ada wadah resmi, seperti Ormas Katolik (Pemuda Katolik, WKRI, PMKRI), tapi belum cukup mengakomodir suara umat katolik terkait keprihatinan pada korupsi. Ini menjadi ajang evaluasi bersama.

C. Rekomendasi Aksi 

Seruan untuk tidak korupsi, menjadi rekomendasi aksi yang patut ditegaskan untuk pemerintah. Dan seperti kita ketahui, sudah banyak sekali rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah berupaya keras untuk memberantas korupsi. Mulai dari penetapan UU Tipikor, Pembentukan KPK dan pemberian sanksi berat bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pertemuan FMKI Palangka Raya tidak dibahas terlalu banyak tentang rekomendasi aksi kepada pemerintah. FMKI Palangka Raya lebih mendalami tentang pembenahan ke dalam yang sifatnya futuristik.

Antonia Cosmas, Ketua DPD WKRI Kalteng mengatakan bahwa korupsi sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan pertama untuk membangun mental dan karakter anti korupsi adalah keluarga. Peran kaum ibu sangat diharapkan
di sini. WKRI berupaya memberikan pelatihan bagi kaum ibu agar berperan baik dalam mendidik anak menjadi manusia yang bermental dan berkarakter baik.

Napa J. Awat mengatakan bahwa korupsi merupakan konsekuensi logis dari terbangunnya lingkaran setan “bodoh-miskin”. Orang bodoh karena miskin, tidak mampu untuk sekolah. Orang miskin karena bodoh, tidak punya keahlian. Lingkaran setan ini menjadi lahan basah bagi para mafia korupsi. Memperalat kebodohan dan kemiskinan. Orang bodoh dan miskin tidak mampu memperjuangkan haknya yang dirampas. Salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan memberantas pembodohan dan penelantaran. Peran pendidikan sangat diharapkan. Untuk itu, kehadiran Sekolah Katolik perlu mengapresiasi upaya pemberantasan pembodohan dan penelantaran ini.

Tradisi musik Liturgi dalam Gereja Katolik telah berkembang berabad-abad, berakar dari budaya bangsa-bangsa yang dirumuskan dalam bentuk: amsal, sajak, mazmur, nyanyian rohani, dan kidung pujian. Perkembangan musik Liturgi mencapai puncaknya didukung Para Bapa Gereja dan komponis-komponis besar dalam sejarah, dan diakui mewarnai perkembangan seni musik universal.

Tradisi musik Liturgi dimaksud merupakan kekayaan Gereja Universal yang tinggi nilainya, terutama karena nyanyian-nyanyian kudus dapat mengungkapkan doa dan pujian secara lebih semarak, memupuk kesatuan umat, dan memperkaya upacara kudus dengan kemeriahan yang lebih agung, sehingga merupakan bagian mutlak dan integral dari perayaan Liturgi Suci. Oleh karena karena itu Gereja mengakui, memelihara dan berusaha mengembangkan semua bentuk kesenian sejati dan memasukkannya ke dalam Ibadat Ilahi dan mengajak para seniman agak hendaknya diresapi semangat Kristiani dan merasa diri terpanggil untuk mengolah musik suci dan menambah perbendaharaannya, serta lagu-lagu yang benar-benar menampilkan ciri musik suci untuk dinyanyikan oleh paduan suara dalam perayaan-perayaan Liturgi.

Pelestarian dan pengembangan musik liturgi perlu diarahkan bagi pembinaan iman umat untuk menjadikan kehidupan bersama sebagai perwujudan Liturgi itu sendiri. Dalam kesemarakannya, liturgi didasari pada penghayatan nilai-nilai kristiani dan panggilan kerasulan secara luas, yakni dengan mengembangkan liturgi perayaan menjadi liturgi kehidupan, agar Warta Ilahi tentang keselamatan dan cinta kasih dikenal dan diterima serta semakin menjangkau semua orang dari segala zaman di seluruh dunia dengan cara yang menggembirakan. Untuk itu Musik Liturgi Gereja perlu dilestarikan dan dikembangkan pula dalam semangat inkulturatif sesuai kekayaan khasanah budaya lokal dengan melibatkan dan memberdayakan secara luas dan terorganisir segenap potensi umat dalam keberagamaannya, sehingga menjadikannya sebagai perwujudan iman secara lebih nyata.

Harapan untuk mengembangkan musik Liturgi di wilayah Keuskupan Palangka Raya secara khsusus, perlu diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan yang tanggungjawab pengelolaannya diemban oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik (LP3K), dengan berdasar pada Surat Keputusan (SK) Uskup Palangka Raya Nomor: 1/LP3K/IV/15/SK/USKUP/LP3K/PKY/III/2015. Sejalan dengan itu, pada 04 s.d. 06 November 2016 yang baru lalu, LP3K menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan musik liturgi Katolik bagi peserta yang berasal dari 23 paroki yang ada di Keuskupan Palangka Raya. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama LP3K dan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantah Tengah sebagai wujud kerja sama antara Gereja Katolik dan Pemerintah.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu dilaksankan di Wisma Unio Keuskupan Palangka Raya, Jl. Bandeng Induk No. 4 Palangka Raya. Peserta yang hadir sebanyak 43 orang dan merupakan utusan dari paroki-paroki yang ada di Keuskupan Palangka Raya. Kegiatan dibuka dengan Perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh RP. I Ketut Adihardana, MSF.

Pembinaan dan Pengembangan Musik Liturgi ini berlangsung dengan baik dan diisi dengan berbagai materi dari narasumber yang telah diundang oleh Panitia Penyelenggara. RP. I Ketut Adihardana, MSF menyampaikan beberapa hal tentang peranan musik dalam liturgi dan Ekaristi. RP. Antonius Garingsingan, MSF menyampaikan materi tentang sejarah musik liturgi, perkembangan dan teknik menjadi pelayan musik liturgi. Dr. F.X. Manesa, M.Pd selaku Ketua LP3K Keuksupan Palangka Raya memperkenalkan LP3K dan beberapa prgoram kerja yang harus dilaksanakan di masa mendatang. Drs. Wilhelmus Y. Ndroa, M.Pd, Pembias Katolik Kanwil Kemenag  Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan informasi tentang keberadaan LP3K di tingkat nasional. Pada kesempatan ini beliau juga menyampaikan bahwa LP3K harus mempersiapkan personil yang akan diutus pada kegiatan PESPARANI tingkat nasional yang akan dilaksanakan pertama kalinya di Keuskupan Ambon tahun 2018 yang akan datang.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan Perayaan Ekaristi oleh RP. Antonius Garingsingan, MSF, dilanjutkan dengan foto bersama. Semoga dengan kegiatan ini, para peserta yang hadir dapat menjadi pelayan musik liturgi di parokinya masing-masing. Bahkan diharapkan, mereka akan menjadi pelatih bagi umat yang lain sehingga keberadaan music liturgi tetap terpelihara sesuai dengan anjuran Gereja Katolik.

Oleh: Yani Kardono, S.H.

Bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia di awal bulan September 1997, dan semakin memburuk dengan terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang kemudian diikuti dengan mundurnya rezim otoriter dan sentralisme Soeharto akibat tekanan gelombang reformasi yang dimotori kalangan muda dan mahasiswa; serta menjelang Pemilu 1999, telah mendorong beberapa aktivis dan Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya untuk menyelenggarakan Sarasehan Nasional “Keterlibatan Umat Katolik Dalam Kehidupan Sosial Politik – Visi, Tantangan, Kemungkinan”, pada tangga 14 – 15 Agustus 1998 di Unika Atma Jaya dan Hotel Peninsula, Jakarta.

Foto: setnasfmki.net
Sarasehan Nasional tersebut dihadiri peserta sekitar 400 orang mewakili unsur keuskupan seluruh Indonesia, organisasi massa/ kemasyarakatan (Ormas) Katolik, Kelompok Kategorial, LSM, dan beberapa tokoh senior Katolik, diantaranya Frans Seda, Cosmas Batubara, Harry Tjan Silalahi, Jacob Oetama, B.S. Mulyana, Thomas Suyatno dan lain-lain termasuk rohaniwan seperti Romo Magnis Suseno SJ, Mgr. M.D. Situmorang OFM Cap., Romo JB. Mangunwijaya Pr (Alm).

Sarasehan Nasional tersebut bersepakat untuk tidak mendirikan Partai Politik berlabel Katolik, tetapi kemudian melahirkan Deklarasi Umat Katolik Indonesia yang bertitik tolak dari semangat reformasi dan transformasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia masa depan yang benar-benar demokratis dalam semua kehidupan masyarakat yang pluralistik, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai perwujudan iman, umat Katolik Indonesia merasa terpanggil untuk berperan menyelenggarakan tata kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila.

Kemudian hasil kesepakatan Sarasehan Nasional tersebut diwujudkan dalam bentuk wadah yang diberi nama:” Forum Masyarakat Katolik Indonesia” atau disingkat “FMKI”

Visi dan Misi FMKI
Visi:
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia, dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Misi:
Mengembangkan spiritualitas dan etika sosial Kristiani menuju kepada kehidupan politik ekonomi, sosial, dan budaya yang bermoral dan demokratis.

FMKI sebagai “RUMAH BERSAMA”
Bentuk FMKI sebagai wadah hanya merupakan forum komunikasi, informasi, pemberdayaan, advokasi dan sebagai jaringan kerja yang plurisentris. Dengan demikian FMKI bukanlah organisasi massa yang tunduk pada ketentuan pendaftaran di Kementrian (dahulu Departemen) Dalam Negeri dan tidak mempunyai anggota seperti layaknya ormas seperti PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia), PK (Pemuda Katolik), maupun SDKI (Solidaritas Demokrasi Katolik Indonesia). FMKI justru berkeinginan untuk menjadi “Rumah Bersama” atau “Meeting Point” atau “simpul pertemuan bersama” berbagai ormas Katolik, kategorial, LSM, individual yang peduli dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, khususnya ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat mendasar, dan perlu dipecahkan dengan kekuatan bersama.

Sumber: setnasfmki.net

Dok. JIP: Diskusi Informal, Pose pun Informal.
Oleh: Fidelis Harefa

Minggu, 25 September 2016, bertempat di rumah kediaman Julius I.P. Situngkir sebagai Koordinator Bidang Advokasi, Jl. Belibis Palangka Raya, beberapa pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya melaksanakan pertemuan informal dengan agenda bebas tentang FMKI menjelang PERNAS FMKI ke-10 di Bogor. Dalam diskusi informal ini, hadir Yakobus Dapa Toda, Fidelis Harefa, Julius I.P. Situngkir, Yohanes Wibowo dan Michael Teguh.

Pertemuan sederhana ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan diajukan dalam Forum FMKI Keuskupan Palangka Raya.
  1. Mempelajari lebih dalam tentang eksistensi FMKI baik di tingkat nasional maupun di tingkat keuskupan.
  2. Merencanakan pertemuan bersama dengan perwakilan PEMUDA KATOLIK, WKRI, PMKRI, FORUM KATEKIS, KELOMPOK KATEGORIAL, SOVERDIAN-PMRK, CARMELIT AWAM, dan Kelompok lain dalam Gereja Katolik yg ada di Keuskupan Palangka Raya. Kegiatan ini diagendakan pada Minggu Ke-4 Bulan Oktober 2016.
  3. Mensosialisasikan FMKI sebagai Rumah Bersama dalam membangun strategi menghadapi tantangan, harapan dan kemungkinan dalam kehidupan perpolitikan Indonesia (sesuai dgn tujuan awal Deklarasi FMKI).

Hari Minggu, 04 September 2016 adalah Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Gereja Katolik merayakan dengan tujuan untuk mengingatkan umat beriman bahwa Kitab Suci merupakan kitab iman yang harus senantiasa menjadi kitab yang dicintai, dibaca dan direnungkan.

Dalam sidang MAWI 1977 para uskup menetapkan agar satu Hari Minggu tertentu dalam tahun gerejani ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah Hari Minggu Pertama September. Dalam perkembangan selanjutnya keinginan umat untuk membaca dan mendalami KS semakin berkembang. Satu Minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar Kitab Suci. Maka, kegiatan-kegiatan ini berlangsung sepanjang Bulan September dan bulan ke-9 ini sampai sekarang menjadi Bulan Kitab Suci Nasional.[ref]

Salah satu perwujudan dari kegiatan mendalami Kitab Suci tersebut adalah dengan Pendalaman Kitab Suci selama satu bulan dengan mendalami tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Biblika Indonesia. Hari Minggu Pertama dalam bulan September menjadi Perayaan Pembukaan untuk kegiatan tersebut.

Rm. Patris Alu Tampu, Pr
Pastor Paroki St. Maria Palangka Raya
Terkait dengan Bulan Kitab Suci Nasional tersebut, P. Patris Alu Tampu, Pr, selaku Pastor Paroki St. Maria Palangka Raya dalam homilinya menghimbau agar umat Katolik, khususnya di Paroki St. Maria Palangka Raya setia mengikuti kegiatan pendalaman Kitab Suci yang telah dijadwalkan di lingkungan masing-masing. Selain mengikuti pendalaman Kitab Suci, hendaknya umat membaca Kitab Suci dan merenungkannya teristimewa pada bulan September sebagai Bulan Kitab Suci.

Adapun Tema Pendalaman Kitab Suci 2016 yaitu "Keluarga Bersaksi dan Mewartakan Sabda Allah" yang dibagi dalam empat sub-tema sebagai berikut:

  1. Yesus Model Pewarta Sejati (Luk. 4:16-21)
  2. Saling Bersaksi dan Mewartakan Dalam Keluarga (Kol. 3:12-17)
  3. Bersaksi dan Mewartakan Dalam Gereja (Kis. 18:1-8)
  4. Bersaksi dan Mewartakan Di Tengah Masyarakat (Mat. 5:13-16)
Sub-Tema di atas akan direnungkan bersama di lingkungan-lingkungan dalam metode Lectio Divina yakni dengan membaca Kitab Suci secara bersama-sama, merenungkan dan saling berbagi pemahaman dan penghayatan tentang ayat-ayat yang telah dibacakan. Semoga Bulan Kitab Suci Nasional menjadikan umat beriman semakin kuat imannya dalam Kristus.


Oleh: Fidelis Harefa

Pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya akan mengutus perwakilannya untuk mengikuti PERNAS FMKI X yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2016 di Taman Waladatika, Cibubur. Dalam pertemuan bersama Pasator Moderator FMKI Keuskupan Palangka Raya, Rm. Timotius I Ketut Adihardana, MSF mengatakan bahwa sangat perlu FMKI Keuskupan Palangka Raya mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat FMKI Palangka Raya masih sedang berada dalam tahap membenahi organisasi dan program kerjanya.

Atas dasar itu, maka FMKI Keuskupan Palangka Raya akan mengutus 5 orang dari kalangan pengurus untuk mengikuti PERNAS dan ditemani oleh Pastor Moderator.

Selanjutnya, FMKI Keuskupan Palangka Raya akan melaksanakan Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi FMKI kepada Ormas Katolik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Sabtu, 29 Oktober 2016. Tujuan kegiatan ini adalah agar Ormas Katolik di Provinsi Kalteng mengutus perwakilannya ke Pernas FMKI X nanti.


Dok. Paula Rimbunasi
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan liturgi, Paroki St. Maria Palangka Raya menyelenggarakan pelatihan bagi pelayan liturgi, secara khusus Lektor dan Pemazmur. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (30-31 Juli 2016). Pelatihan ini menggunakan Anggaran dari Paroki St. Maria Palangka Raya.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari itu didampingi oleh Seksi Liturgia Paroki St. Maria Palangka Raya terdiri dari Wilhelmus Y. Ndoa, Fidelis Harefa, Marsel Selamat, F.X. Manesa, Fred Sukadiman dan Benyamin Tunti. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat segera menjadi petugas liturgi di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya.

Dok. Paula Rimbunasi
Usai pelatihan, Pastor Patris Alu Tampu, Pr, selaku Pastor Paroki mengusulkan agar peserta pelatihan ini membentuk sebuah kelompok kategorial dan menjadwalkan pertemuan rutin secara bersama. Tujuan adalah agar pelatihan ini dapat berkelanjutan dalam bentuk pembinaan terus-menerus melalui pertemuan bersama dalam kelompok.

Foto dari penakatolik.com
Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Komisi Kerawam Keuskupan Palangka Raya, bertepatan pada pelaksanaan Raker Keuskupan Palangka Raya Oktober 2015 memberi manfaat bagi kaum awam, terutama dalam pengetahuan berpolitik sebagai 100% Katolik dan 100% Indonesia. Pada seminar sehari tersebut, Sekretaris Komisi Kerawam KWI Romo Guido Suprapto Pr, hadir sebagai salah satu nara sumber. Berikut adalah ringkasan materi yang dipresentasikan oleh Romo Guido Suprapto Pr.
Untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara yang baik, bukan pertama-tama didasarkan pada tatanan kemasyarakatan (politik), tetapi pada pribadi-pribadi yang beriman dan berintegritas. (Paus Fransiskus)
Landasan dasar panggilan dan  perutusan “Gereja” dalam masyarakat

Ada beberapa landasan dasar panggilan dan perutusan "Gereja" dalam masyarakat. Landasan dasar ini harus menjadi pedoman bagi kaum beriman untuk menjadi pelayan dalam masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Landasan dasar itu adalah:

  1. “Kamu adalah garam dan terang dunia” (bdk. Mat 5:13-16);
  2. Gereja HARUS sungguh-sungguh hadir dan terlibat aktif dalam realitas sosial dan bergumul dengan isyu-isyu aktual masyarakat (bdk. GS.1; AA.14, GS.75);
  3. Gereja dalam kehadiran dan keberadaannya HARUS relevan dengan situasi dan konteks Indonesia saat ini (SAGKI, 2005);
  4. Gereja HARUS semakin membuka  diri untuk terlibat lebih  dalam, khususnya dalam bidang sosial politik melalui para awamnya (Pleno VI 2011; VII 2013, Sidang KWI 2013).
Landasan dasar di atas mengharuskan umat Katolik mengetahui kondisi dan realitas politik Indonesia saat ini. Secara umum, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai berikut:

  1. Kondisi sosial politik Indonesia dewasa ini terlihat berjalan dan berkembang sangat pragmatis, oportunistik dan bahkan transaksional sehingga tidak terlihat ada nilai-nilai dasar keadaban publik yang menonjol diperjuangkan oleh aktor-aktor politik dan kekuatan-kekuatan politik utama.
  2. Banyak indikasi yang cukup kuat untuk mengarahkan pada suatu kesimpulan sementara bahwa politik Indonesia memerlukan pencerahan dan perbaikan.
  3. Momentum Pileg,  Pilpres dan Pilkada seharusnya menjadi sarana strategis pembaruan politik Iindonesia yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, sangat perlu juga memahami isu politik sebagai berikut:
  1. Suksesi kepemimpinan (kepala daerah)  cenderung  tidak menawarkan dan menghasilkan kandidat  yang berintegritas, berwawasan, cakap dan tangguh. Selanjutnya akan menjadi sumber persoalan daerah tersebut;
  2. Korupsi yang semakin marak (legislatif, eksekutif, yudikatif, komisioner, dan kelembagaan lainnya);
  3. Agenda pilkada (serentak) akan menimbulkan dinamika dan  ketegangan politik yang tinggi melibatkan elit politik dan warga masyarakat;
  4. Kecenderungan “radikalisasi kelompok agama”, kekerasan intoleransi  karena politisasi agama dan faktor kepemimpinan yang lemah.
Dari beberapa situasi dan isu politik sebagaimana di sebutkan di atas, umat Katolik harus terlibat secara aktif dalam upaya membenahi perpolitikan di negeri ini. Kiranya ungkapan berikut menjadi inspirasi keterlibatan umat Katolik dalam dunia politik.
“….Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya…” (Mgr. Alb. Soegijapranoto, SJ.)
Bukan hanya ungkapan di atas yang mengharuskan umat Katolik terlibat secara aktif. Beberapa Dokumen Gereja juga menyebutkan bahwa umat Katolik perlu belajar secara mendalam tentang politik.
  1. “Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan “tata dunia." (Bdk. Apostolicam Actuositatem, 14).
  2. “Mereka yang “cakap atau berbakat”  hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai “keahlian politik”, yang sukar sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil” (Gaudium et Spes, 75 ).
Karena dianjurkan oleh Gereja, umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik sangat perlu memperhatikan visi keterlibatan politik kristiani. Visi tersebut adalah:
  1. memperjuangkan kebaikan umum (bonum commune) yang merupakan tujuan politik. 
  2. membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdi pada kepentingan umum.
Dalam berpolitik hendaknya berpedoman kepada kearifan yang sudah teruji dari tokoh Gereja dan Pahlawan Nasional: Mgr. Albertus Soegijapranata SJ, yangmenyatakan: In Principiis Unitas, In Dubiis Libertas, In Omnibus Caritas, yang artinya: Dalam soal prinsip: persatuan, dalam hal-hal yang masih terbuka: kebebasan, dan dalam segala hal: kasih.

Kiat dan Strategi Keterlibatan

Setelah memahami landasan dasar, situasi dan isu politik, wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat, termasuk landasan anjuran Gereja dari Dokumen Gereja, umat Katolik sangat perlu memperhatikan beberapa hal berikut sebagai kiat dan strategi keterlibatan dalam politik. Umat Katolik tidak boleh terbawa arus. Umat Katolik harus komit dengan visi keterlibatan kristiani seperti telah disebutkan di atas. Poin-poin berikut sangat membantu untuk menentukan sikap dalam dunia politik:
  1. Membangun kesadaran dan gerakan bersama:
    • Tahu dimana berada sekarang ini, sadar lingkungan (membaca tanda-tanda zaman);
    • Tahu kemana akan menuju, sadar visi dan sasaran (tahu dengan tepat apa yang harus dibuat);
    • Tahu bagaimana mencapai tujuan, sadar potensi (strategi dan komitmen).
  2. Membangun strategi internal:
    • Konsolidasi Komitmen Kristiani melalui Pendidikan politik Umat Katolik
    • Penguatan spiritualitas (Panggilan dan perutusan)
    • Pemantapan dan pemurnian motivasi (Bonum Commune)
    • Mempersembahkan  kader terbaik Katolik (kualifikasi dan integritas)
    • Membangun  “gerakkan bersama”, membangun soliditas dengan semangat pengorbanan).
  3. Mempersiapkan Kader:
    • Memahami  Politik secara benar (bukan sekedar jabatan, kuasa dan uang)
    • Memahami  sistem dan dinamika politik di Indonesia pada umumnya.
    • Memahami kondisi masyarakat: kondisi batin-psikologis dan kecenderungan sikap/pilihan politis mereka.
    • Merebut ruang publik dan ruang hati masyarkat.
    • Mantap  dan murni dalam motivasi  (dasarnya iman: panggilan dan perutusan, “menguduskan tata dunia” (politik) demi membangun kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.
    • Menempuh  cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/aturan dan melanggar tatanan moral.
    • Mengedepankan  kesatuan, kerukunan umat dan eksistensi  Gereja Katolik, dan jangan sebaliknya karena “ambisi” pribadi hal itu dikorbankan. Ingat, kedudukan/jabatan politik, bukan tujuan tetapi sarana, oleh karena itu jadikan sarana utk  “pemuliaan hidup” dan bukan menghacurkan.
Inilah beberapa poin penting yang dapat disarikan oleh KAIROS untuk para pembaca. Kiranya yang tidak hadir pada seminar kaum awam dapat membaca dan memahami. Jangan takut! Mari kita satukan hati, tekat dan komitmen untuk melibatkan diri dalam politik demi kebaikan bersama.

Sejak tahun 2003 Bapak uskup Palangka Raya, Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka, MSF, sudah mencanangkan pemekaran Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya. Wacana pemekaran Paroki itu ditindaklanjuti dengan Surat No. 01/K-PK-02/04-05 tertanggal 01 April 2005 tentang Pengembangan/Pemekaran Paroki Katedral yang ditujukan kepada Dewan Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya.

Setelah mempelajari isi surat bapak Uskup tersebut, Dewan Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya memberi Surat Tugas No. 18/DP/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 kepada bapak Albert C. Dahan untuk menjajaki segala sesuatu yang berkaitan dengan pemekaran Paroki Katedral St. Maria, termasuk personalia Panitia Pemekaran Paroki Katedral St. Maria. Berdasarkan usulan dari bapak Albert C. Dahan lewat suratnya tertanggal 31 Agustus 2005, Dewan Paroki Katedral St. Maria mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 26 September 2005 tentang pembentukan Kepengurusan/Tim Pengembangan /Pemekaran Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya. Tim Pengembangan/Pemekaran mulai bekerja mencari tanah/lokasi untuk pembangunan gereja paroki yang baru.

Setelah menjajaki beberapa alternatif tanah yang ditawarkan, akhirnya diputuskan untuk membeli sebidang tanah seluas 20.662 m2 yang terletak di Km 9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Transaksi jual beli tanah dilakukan oleh pihak Keuskupan dengan pemilik tanah pada tgl. 19 Mei 2008 di hadapan PPAT Pioni Noviari, SH. Selanjutnya dimantapkan persiapan untuk pemekaran Paroki Katedral yakni penetapan tanggal Deklarasi Lahirnya Paroki Baru yakni 15 Agustus 2010, Hari Raya SP Maria Diangkat Kesurga, yang didahului dengan penetapan batas Paroki (Jl. Tingang), pemilihan Pengurus Lingkungan dan Dewan Paroki.

Pada tanggal 15 Agustus 2010 dalam perayaan Ekaristi di Gereja Katedral St. Maria Palangka Raya, dideklarasikan Lahirnya Paroki Yesus Gembala Baik dengan Pastor Parokinya P. Laurentius Ketut Supriyanto, SVD dan dibantu oleh P. Frederikus Parera, SVD dan P. Damianus Ediwinarto, SJ. Dalam perayaan itu juga dilantik Pengurus Dewan Paroki yang perdana. Paroki Yesus Gembala Baik meliputi lima Lingkungan yakni Ling. Sto. Paulus, Sto.Mikael, Sto. Gabriel, Sto. Mateus dan Sto. Markus dan semua Stasi yang berada di wilayah bagian Utara Kabupaten Pulang Pisau yakni Wilayah Kecamatan Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, dan Kecamatan Banama Tingang.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapa yang maharahim atas berkat dan karunia-Nya, kita bersama-sama diperkenankan memasuki tahun kelima (Lustrum I) Paroki Yesus Gembala Baik (YGB) Palangka Raya. Berbagai suka duka telah mewarnai perjalanan paroki kita. Begitu banyak umat kita yang dengan caranya sendiri-sendiri telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai kemampuan, fungsi, tugas dan peran masing-masing.

Pada moment penting ini, kita semua diajak untuk berefleksi berhubungan dengan peran Gereja di masa-masa yang akan datang. Kita berharap, Gereja semakin dewasa dalam mengembangkan misinya secara langsung untuk pembangunan masyarakat Palangka Raya pada umumnya, dan umat katolik pada khususnya. Perjalanan 5 tahun tidaklah dilalui tanpa tantangan. Semua tantangan itu telah dilewati berkat penyertaan Tuhan.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin melaporkan kepada Dewan Paroki serta kepada seluruh umat, bahwa kami Panitia telah bekerja sama dengan Seksi, Kelompok Kategorial serta beberapa Komunitas dalam melaksanakan serangkaian kegiatan Berbagai kegiatan telah kita lalui sejak tanggal 25 juli 2015, baik kegiatan olah raga, donor darah dan kegiatan sosial lainnya.

Sebagai ungkapan syukur kita, atas semua rahmat Tuhan yang telah tercurah kepada seluruh umat di Paroki YGB, Lustrum I Paroki kita, bertepatan dengan pencanangan tahun 2015 sebagai “TAHUN LITURGI”. Maka dengan melibatkan beberapa Komunitas, pada puncak rangkaian kegiatan dipersembahkan MISA INKULTURASI secara penuh dengan harapan dapat menumbuhkan keakraban dan kedalaman persaudaraan, saling mengenal Budaya antar Umat, sebagai Keluarga Besar Paroki YGB.

Di tengah kegembiraan dan sukacita umat dalam merayakan Lustrum I paroki kita, hendaklah kita bermenung sejenak untuk merefleksi makna sebuah ulang tahun. Dalam berbagai makna, evaluasi hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi, ulang tahun dapat menjadi momentum untuk menilai kembali rentang waktu perjalananyang telah kita lalui bersama, baik keberhasilan maupun rintangan. Dengan memaknai kedua makna tersebut maka dalam merayakan Lustrum I ini kita tidak terperangkap pada kegiatan-kegiatan seremonial lahiriah belaka melainkan memanfaatkan moment ini untuk melihat sejauhmana keterlibatan dan peran kita masing-masing dalam membangun paroki ini menuju kedewasaan melaui doa dan karya kita.

Akhirnya atas nama Panitia Lustrum I Paroki YGB Palangka Raya, kami sampaikan terima kasih kepada para pastor, suster, ketua lingkungan dan seluruh umat yang telah turut memberikan bantuan dan perhatian dengan berbagai cara dan perannya masing-masing sehingga perayaan Lustrum I ini dapat berlangsung dengan lancar. Selamat HUT ke 5 Paroki YGB, Tuhan memberkati kita senantiasa.

Yohanes Bambang Wiguno
Ketua Panitia Lustrum I Paroki YGB



Rangkaian kegiatan LUSTRU Paroki YGB, berbagai perlombaan diselenggarakan. Salah satu yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2015 adalah Lomba Paduan Suara. Masing-masing lingkungan berusaha menampilkan yang terbaik. Berikut ini foto peserta lomba.

Lingk. St. Matius
Lingk. St. Markus
Lingk. St. Mikael
Lingk. St. Paulus I
Lingk. St. Paulus II

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan liturgi, terutama dalam tugas menjadi Lektor dan Pemazmur, Paroki YGB menyelenggarakan Lomba Lektor dan Pemazmur. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan LUSTRUM Perdana Paroki YGB. Berikut adalah beberapa cuplikan foto yang dapat direkam oleh redaksi:
Peserta Lomba Mazmur
Peserta Lomba Lektor
Dewan Juri Lomba Lektor dan Mazmur
Peserta Lomba

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget