MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Articles by "Birokrasi"

Pada zaman ini banyak penguasa, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga masyarakat memiliki reputasi negatif, karena salah menggunakan otoritas yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan politis memungkinkan terjadinya pemberontakan kepada Allah, sebaliknya terselenggaranya politik etis memungkinkan terciptanya Kerajaan Allah di dunia. Karena itu, lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, menjadi kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi terciptanya etika politik dan keluarnya kebijaksanaan publik yang menyejahterakan semua. Lembaga keagamaan dapat mendengarkan keluhan dan keprihatinan kelompok maupun masyarakat pada umumnya dan menjadi agen penyalur inspirasi publik untuk menekan pemerintah agar memberi perhatian atau mengeluarkan kebijaksanaan demi kebaikan bersama. Lembaga keagamaan juga bisa mengontrol terciptanya etika politik dan jalannya roda pemerintahan dengan kritik-kritik kenabian. (Surip, 2013: 16-17)

Baca juga: Partai Politik dan Ormas Berlabel Katolik Berjuang Atas Nama Gereja Katolik?


Keterlibatan umat Katolik dalam politik marupakan tugas dan panggilan perwujudan iman. Semua Umat Katolik dipanggil dan diutus berdasarkan atas baptisan yang diterima sebagai anggota Gereja. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh umat Katolik, sebagai berikut:

1. Menjadi Garam dan Terang Dunia

Dalam Injil Matius 5: 13-16 telah dikatakan bahwa umat beriman adalah garam dunia. Sebagai garam, ia harus tetap asin karena dengan demikian dapat menjadi penyedap rasa dan pengawet yang mencegah kebusukan. Para pengikut Yesus dipanggil untuk melestarikan yang sudah baik dan mencegah pembusukan yang menghancurkan.  Sebagai perpanjangan tangan Gereja, Umat Katolik, khusus kaum awam dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan Gereja di daerah-daerah dan keadaan-keadaan, tempat Gereja tidak dapat menggarami dunia selain berkat jasa mereka.(Bdk. LG. 33). Dasar ini menjadi alasan keterlibatan umat Katolik dalam politik etis.

Selain sebagai garam, pengikut Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan. Agar dunia semakin baik, mereka harus menunjukkan terang itu melalui perbuatan dan sikap yang baik. Sikap itu harus ditunjukkan dalam setiap keterlibatan mereka di dunia sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Sebagai politisi, mereka harus menjadi politisi yang baik. Untuk semuanya itu, tentu membutuhkan pengorbanan. Garam harus larut agar bisa mengasinkan dan sumbu pelita harus dibakar agar dapat memberi terang.

2. Menjadi Agen Perubahan Yang Berpegang Pada Kebenaran

Istilah Agent of Change sudah sering kita dengar akhir-akhir ini. Bahkan istilah ini pernah menjadi trend topic dan menjadi pembicaraan para tokoh ternama baik nasional maupun internasional. Menjadi agen perubahan, umat Katolik harus konsisten dengan konsekuensi logis sebagai umat yang percaya kepada Kristus. "Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. (Mat. 5:37).

Umat Katolik harus menjadi teladan yang baik. Mereka harus menjauhi dan menghindari bujukan-bujuakan yang menggiring pada KKN. Mereka harus berpegang teguh pada janjinya kepada Allah sehingga segala sesuatu harus mereka lakukan "demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus". Tentu ini sangat erat kaitannya dengan janji atau sumpah mereka sebelum mengemban tugas.

3. Menjadi Pelopor Yang Tahu Hak dan Mau Melakukan Kewajiban

Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Demikian prinsip keadilan yang pernah diajarkan kepada kita dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dulu. Dalam hal ini, kita harus lebih dahulu menunaikan kewajiban, baru menuntut hak. Hal ini bertujuan agar kebaikan bersama selalu tercipta dan terjaga.

Bagi umat Katolik, kewajiban dan tanggung jawab setelah terlibat dalam politik jauh lebih berat daripada orang lain. Di bidang politik dan pemerintahan, peran setiap umat Katolik tidak cukup sebatas menyejahterakan semua orang, tetapi yang lebih utama lagi adalah melakukan semua itu demi kemuliaan nama Allah. (Surip, 2013:36). Oleh karena itu, dalam hal ini selalu ada pengandaian bahwa umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik, adalah umat yang benar-benar berkualitas secara Katolik. Telah mengenal imannya lebih dulu dan menyadari tugas perutusannya secara baik.

Supaya kerja sama para warganegara, dijiwai kesadaran akan kewajiban mereka, dalam kehidupan sehari-hari negara berhasil dengan baik, dibutuhkan tata hukum positif, yang mencantumkan pembagian tugas-tugas serta lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pun juga perlindungan hak-hak efektif dan tidak merugikan siapa pun. (GS. 75). Tidak merugikan siapa pun, ini menjadi penekanan khusus dalam menunaikan hak dan kewajiban. Umat Katolik harus  secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang.

Umat Katolik dalam berpolitik bisa belajar dari ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini, yakni, saatnya tiba kita bertindak, bersaksi bukan berbicara, berwacana saja. Kesaksian Kristiani yang sejati diperlukan sekarang ini sebab orang-orang lebih percaya pada para saksi daripada pengajar, pengalaman daripada ajaran dan hidup serta tindakan daripada teori-teori. (Modul, 2013:9)


____________________
Bahan Bacaan:


  1. Surip Stanislaus, OFM Cap, Kerasulan Politik, Panggilan dan Perutusan Umat Katolik, Jakarta, Komisi Kerawam KWI, 2013.
  2. Lumen Gentium
  3. Gaudium Et Spes
  4. Modul Pendidikan Politik Umat Katolik, JakartaKomisi Kerawam KWI, 2013

Gereja Katolik Roma

Gereja Katolik dalam tulisan ini merujuk pada Gereja Katolik yang mengakui otoritas Paus sebagai pemimpin tertinggi. Gereja Katolik ini sering disebut juga Gereja Katolik Roma karena Paus yang merupakan pengganti Petrus bertahta di Roma. Gereja Katolik yang dimaksud di sini adalah Gereja Katolik yang mengakui infalibilitas Paus sebagai primus inter pares.Mengenai Gereja Katolik lainnya yang tidak mengakui infalibilitas Paus sebagai primus inter pares tidak menjadi bagian dalam bahasan artikel ini.

Gereja Katolik Roma memiliki pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam hal mengajarkan iman dan moral. Pejabat ini sering disebut hierarki atau jabatan suci. Jabatan suci diperoleh melalui tahbisan sehingga kuasa yang mereka miliki sering disebut sebagai kuasa tahbisan.Dalam tingkatan hieraki tertahbis (hierarchia ordinis), pejabat Gereja terdiri dari Uskup, Imam, dan Diakon.[1] Menurut tata susunan yurisdiksi (hierarchia yurisdictionis), yurisdiksi ada pada Paus dan para Uskup yang disebut kolegialitas. Kekhasan hierarki terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat.

Merujuk pada infalibilitas, maka ada istilah magisterium yang artinya Wewenang Mengajar Gereja. Wewenang ini hanya dimiliki oleh Paus (sebagai pengganti Rasul Petrus) dan para uskup (sebagai pengganti para rasul). Sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, hanya dalam hal iman dan moral, yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif, seperti yang tercantum dalam Dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik.[2] Sedangkan para imam dan diakon merupakan rekan kerja uskup dalam melanjutkan tugas Gereja seperti dimaksudkan di atas. Poin penting yang harus dimengerti di sini adalah bahwa magisterium hanya mengurusi bidang iman dan moral yang seluruhnya merujuk pada Ajaran Gereja yang telah diatur dan ditetapkan oleh Kristus sebagai pendirinya.

Umat Katolik atau Kaum Awam 

Lumen Gentium (LG) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah awam ialah semua orang beriman kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam, biarawan dan biarawati (definisi tipologis). Dalam artikel ini ditekankan bahwa ciri khas keutamaan kaum awam adalah sifat keduniaannya. Para imam lebih disebutkan pada ciri khas mereka sebagai pelayan suci.[3] Keikutsertaan Kaum Awam dalam perutusan Gereja telah disebutkan dalam Apostolicam Actuositatem. Tentu saja perutusan ini mengacu pada tugas Gereja yang telah diterima saat mereka dibaptis. Azas dan spiritualitas peran awam dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungannya dengan ajaran iman dan moral, tetapi di dalam mereka, iman dan moral yang telah ditanamkan oleh para pejabat Gereja harus berbuah dan ditunjukkan secara nyata dalam keterlibatan mereka dalam hubungan sosial, hukum dan politik.

Pendidikan Kaum Awam Katolik sangat beraneka ragam bidangnya. Boleh dikatakan mereka masuk dalam kategori profesional di bidangnya masing-masing seperti ahli hukum, ahli politik, ahli keuangan, ahli manajemen, ahli birokrasi dan lain sebagainya. Profesi ini merupakan tanggung jawab kaum awam untuk mengembangkan dan terlibat aktif di dalamnya. Meskipun dalam perkembangan peradaban Gereja, ada para imam yang belajar tentang ilmu-ilmu profesi seperti disebutkan pada kaum awam di atas, mereka tidak bisa mengembangkannya dalam bentuk keterlibatan aktif. Mereka hanya dapat berperan sebagai penasehat rohani bagi kaum awam dengan tujuan agara iman dan moral tadi tetap terpelihara.

Partai Politik dan Ormas Berlabel Katolik

Sebelum menayangkan tulisan ini, penulis berusaha mencari tahu pandangan dari Bapa Uskup Palangka Raya, sebagai salah otoritas Gereja Kataolik di Indonesia terkait penggunaan label "Katolik" pada partai dan ormas. Mgr. Aloysius M. Sutrisnaatmaka, MSF menyampaikan pandangan Gereja Katolik Indonesia kepada penulis melalui e-mail. Berikut ini adalah kesimpulan dari isi surat elektronik Uskup Palangka Raya:

Berhubung nama "katolik" itu selama ini telah menjadi nama diri Gereja Katolik Roma, maka nama tersebut tidak hanya menyangkut Gereja Katolik yang ada di sebuah wilayah tertentu saja. Karena itu, penggunaan nama tersebut diatur oleh Hukum Gereja. Menurut Hukum Gereja yang berlaku sejak tahun 1983, pada pokoknya, penggunaan nama itu hanya boleh dilakukan dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang seperti dinyatakan pada kedua Pasal 300 dan 312 Kitab Hukum Kanonik (KHK).

Jadi, sehubungan dengan penggunaan nama "katolik" diperlukan dua hal yang hakiki, yaitu persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang (Kanon 300) dan persetujuan itu tertulis (Kanon 312). Selama ini, para Waligereja yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak pernah menyatakan persetujuannya kepada siapa pun juga yang berkehendak untuk memakai nama "katolik" pada organisasi, paguyuban, perserikatan, partai dan sebagainya, yang sedang dibentuknya. Hendaknya yang bersangkutan dan berkepentingan maklum adanya.

Pandangan yang disampaikan oleh Bapa Uskup Palangka Raya di atas telah tercatat dalam dokumen resmi Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (DOKPEN-KWI) Nomor: 01/DOKPEN/05/2002.[4]

Sebelum tahun 2002, sudah ada beberapa ormas yang menggunakan nama Katolik di Indonesia. Pernah ada Partai Katolik yang kemudian dibubarkan. Ada beberapa ormas seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Pemuda Katolik, Perhimpunana Mahasiswa Katolik (PMKRI) dan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Yang terakhir adalah dideklarasikannya sebuah Forum yang menggunakan nama "Katolik" pada tahun 1998 yakni Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).

Karena ormas-ormas Katolik di atas terbentuk sebelum tahun 2002 di Indonesia, maka secara hirarkhis keberadaannya diakui sebagai ormas Katolik dan Rumah Bersama untuk FMKI. Ormas-ormas ini tidak mengatasnamakan Gereja Katolik dalam tindakannya. Nama Katolik di sana lebih merujuk pada "mereka sebagai bagian dari Umat Katolik" yang berusaha mewujudkan tugas perutusannya secara pribadi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Visi dan Misi mereka tidak boleh berbicara soal iman dan moral. Iman dan moral merupakan sesuatu yang telah menjadi landasan dibalik pergerakan mereka. Terdorong oleh mereka telah menjadi Katolik (mengakar ke dalam) ingin menunjukkan kualitas pribadi mereka kepada dunia (keluar mewartakan) dalam bentuk kebersamaan dalam wadah organisasi kemasyarakatan.

Logika sederhananya adalah bahwa istilah Katolik yang melekat pada masing-masing ormas tersebut tidak berarti bahwa mereka mewakili Gereja dalam tindakannya. Mereka hanya bertindak sebagai umat yang telah dibina secara Katolik. Maka, syarat mutlak dari hadirnya ormas Katolik adalah anggota-anggotanya harus memahami lebih dulu Kekatolikannya. Berbicara kekatolikan tidak lagi menjadi urusan mereka dalam organisasi karena itu merupakan urusan para hirarki. Dalam berorganisasi, mereka akan lebih banyak berdiskusi tentang strategi hukum, politik dan hal lainnya tempat mereka menunjukkan kekatolikannya.

Demikian pula Partai Politik berlabel Katolik. Mereka tidak mewakili suara Gereja Katolik dalam politik. Kata Katolik lebih ditekankan pada pengertian personal, yaitu pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, kemudian berkumpul untuk membentuk partai. Partai itu dijiwai oleh semangat kekatolikan para anggotanya. Oleh karena itu, menjadikan kaum awam sebagai katolik sejati adalah tugas yang harus telah terlaksana dan dilakukan oleh para pejabat Gereja. Pejabat Gereja mempunyai tanggung jawab pada batas itu. Setelah itu, pejabat Gereja hanya berperan sebagai penasehat rohani untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kekatolikan pada aktivis-aktivis yang terlibat dalam politik. Pejabat Gereja tidak berwenang menjadi pembuat kebijakan atas partai politik berlabel katolik.

Gerakan Kaum Awam dalam Ormas dan Partai Politik

Dok. Fidelis Harefa
Bapa Uskup Palangka Raya bersam Generasi Muda Katolik setelah diskusi informal.
Bagian ini yang menjadi lebih menarik. Banyak kaum awam yang terlibat dalam ormas dan partai politik merasa seolah-olah betanggungjawab terhadap iman dan moral. Akibatnya, banyak kaum awam yang takut bertindak karena diliputi keraguan yang berlebihan terhadap kualitasnya sebagai umat Katolik yang terjun dalam birokrasi. Akhirnya, kegiatan internal organisasi lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan rohani seperti rekoleksi, retret, pendalaman iman dan lain sebagainya. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan lagi kegiatan yang mendominasi. Kegiatan tersebut sudah harus terlaksana sebelum mereka mendeklarasikan sebuah organisasi. Kegiatan organisasi Katolik harusnya lebih pada pengkristalan profesi anggotanya. Pengkaderan politik, penelitian ilmiah, dan diskusi-diskusi hukum harus lebih banyak mendominasi agar kekatolikan yang telah dimiliki dapat tersalur pada bidang profesi masing-masing. Di sinilah peran kaum awam, dimana para hierarki tidak bisa terlibat di sana. Pembinaan Kekatolikan bukan lagi tempatnya dalam organisasi masyarakat atau politik. Pembinaan tersebut merupakan wewenang Gereja.

Penghargaan kepada kaum hierarki adalah hal mutlak yang harus menjadi sikap umat Katolik. Tapi perlu diingat bahwa selain di bidang iman dan moral, kaum awam harus menjadi lebih profesional sehingga kebijakan di luar itu merupakan tanggung jawab kaum awam. Adalah suatu kesalahan bila kaum awam datang meminta petunjuk dan arah kebijakan para hierarki tentang politik, hukum dan birokrasi. Juga merupakan kesalahan fatal bila kaum awam memberikan nasehat tentang iman dan moral kepada para hierarki. Dalam hidup menggereja, masing-masing telah diberi peran. Yang paling penting adalah bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya harus memahami perannya terlebih dahulu.

Di sisi lain, para hirarki juga memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Kadang-kadang mereka memasuki zona di luar "iman dan moral" sehingga kadang-kadang menjadi penentu sikap dan kebijakan kaum awam dalam banyak kegiatan. Ini benar-benar tidak pada tempatnya. Urusan selain "iman dan moral" harus dipercayakan kepada kaum awam karena mereka memiliki ilmu pengetahuan di bidang-bidang lain itu. Para hierarki cukup berperan sebagai penasehat rohani yang senantiasa mengingatkan nilai-nilai kekatolikan.

Semua organisasi, kelompok kategorial yang pergerakannya lebih terarah ke luar Gereja, harus memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang yang berlaku. Hanya dengan demikian gerakan tersebut diakui keberadaannya oleh pihak-pihak di luar Gereja, misalnya pemerintah. Bila wadah atau organisasi kaum awam tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di luar Gereja, lebih baik gerakannya lebih terarah ke dalam Gereja, mengorganisir rekoleksi, pembinaan iman umat. Kegiatan seperti ini lebih tepat dilaksanakan oleh Komisi Kerawam yang berada di bawah pengawasan hierarki secara struktural.

Politisi dan Prinsip Etika Politik Katolik

Politisi Katolik harus mempelajari ajaran sosial Gereja, membaca ensiklik-ensiklik penting dari alm. Paus Johannes Paulus II seperti Laborem Ecercens (tentang perburuhan), Solliditudo Rei Socialis (kewajiban dalam dimensi sosial politik) dan Centesimus Annus (enksiklik yang memperingati ensiklik ajaran sosial Gereja, Rerum Novarum Paus Leo XIII 1891).[5] Pengetahuan tentang ajaran sosial Gereja ini menjadi modal bagi politisi Katolik untuk menjadi saksi di tengah dunia. Adalah sebuah kejanggalan bila seorang politisi mengaku sebagai politisi Katolik, tetapi tidak mengetahui ajaran Gereja tentang politik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ajaran sosial Gereja harus telah dimiliki sebelum terjun ke dunia politik.

Politisi Katolik harus berpegang penuh pada tujuh prinsip etika politik Katolik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:[6]
  1. Prinsip kebaikan hati, yaitu, menolak kebencian, berpihak pada kehidupan (penolakan terhadap abortus, penolakan hukuman mati;
  2. Prinsip kesejahteraan umum (Bonum Commune), yakni, tidak melakukan korupsi tetapi memperkuat habitus anti korupsi;
  3. Prinsip subsidiaritas, yakni, memperhatikan hak lingkungan lebih kecil atas otonominya;
  4. Prinsip solidaritas, yakni, berpihak pada kaum miskin, lemah dan para penderita (option for the poor) dan mewujudkan keadilan sosial seperti juga diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar bernegara di Republik Indonesia;
  5. Prinsip hormat terhadap hak-hak asasi manusi, yakni, memperjuangkan agar hukum dan kebijakan politik tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia;
  6. Prinsip menolak kekerasan karena kekerasan tidak menjadi sarana dalam mencapai tujuan;
  7. Menghargai prinsip demokrasi dalam segala sisinya baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya secara bertanggungjawab sebagai penghormatan terhadap kehendak umum. 
Penutup

Politisi Katolik dan Awam Katolik yang terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan harus memahami perbedaan tanggung jawab politik antara kaum awam dan hirarki. Hirarki berperan dan bertanggung jawab dalam tata penggembalaan Umat Allah. Maka hirarki mempunyai tugas memberikan kekuatan, dorongan dan inspirasi iman kepada umat Allah, sesuai dengan martabatnya dalam tugas dan perutusan masing-masing. Peran dan tanggung jawab hirarki meliputi mengajar (iman dan moral), menguduskan dan menggembalakan.[7]

Panggilan perutusan kaum awam bukan dari Gereja, melainkan dari Kristus (Allah), yang telah diterima pada saat seseorang dibaptis. Awam dipanggil untuk mengemban tri tugas Kristus, yaitu tugas imamat (menyucikan/menguduskan), kenabian (mewartakan/mengajar) dan rajawi (memimpin/membimbing). Atas dasar ini, sesungguhnya kaum awam Katolik yang terlibat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan terikat untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya kepada Kristus, bukan kepada Gereja.[8]
**Fidelis Harefa.
[1] Lihat KHK 330-552.
[2] Lihat Katekismus Gereja Katolik 888-892.
[3] Lihat LG 31.
[4] Mgr. Aloysius M. Sutrinaatmaka, MSF, Pandangan Gereja Katolik yang disampaikan melalui surat elektronik kepada penulis pada tanggal 6 Desember 2016.
[5] Frans Magnis Suseno, Kerasulan Politik, Panggilan dan Perutusan Umat Katolik, Komisi Kerawam KWI, Jakarta Pusat, 2013, Hal. 124.
[6] Bdk. Frans Magnis Suseno, Kerasulan ... Hal. 124
[7] Modul Pendidikan Politik Umat Katolik, Komisi Kerawam KWI, Jakarta Pusat, 2013, Hal. 167.
[8] Bdk. Modul Pendidikan Politik .... Hal. 166. />

Sore ini terasa lain topiknya dari sebelum-sebelumnya karena diskusi dipenuhi dengan canda dan tawa atas humor-humor yang menyegarkan. Topik diskusi kali ini adalah "money politic".

Ilustrasi dari diposkan.com

Saat ini politik kita memang telah rusak. "Money Politic" atau politik uang yang telah diatur dalam undang-undang itu sulit dipahami batas-batasnya. Uang memang digunakan untuk biaya kampanye. Tanpa uang, bagaimana kampanye bisa berjalan. Massa yang diundang untuk menghadiri kampanye sangat wajar bila mendapatkan uang ganti biaya transportasi mereka menuju tempat kampanye. Jadi, tidak bisa serta merta dikatakan bahwa itu politik uang. Politik uang akan lebih tepat digunakan bila pada masa tenang, di mana tidak ada lagi kampanye, para tim sukses atau para calon kandidat membagi-bagikan uang kepada masyarakat.

Saat ini, politik uang sangat mudah direkayasa. Para tim sukses atau para calon kandidat tidak memberikan uang lagi. Mereka memberikan beras, iwak karing (ikan kering), minyak goreng dan kebutuhan lainnya dalam bentuk barang. Akhirnya, pasal tentang politik uang itu tidak bisa dikenakan untuk mereka, kecuali diubah bunyi pasal itu dengan tambahan-tambahan "POLITIK IWAK KARING" atau sejenisnya.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa begitu mudahnya kita mempelesetkan pasal-pasal undang-undang kita sehingga menjadikan kita tidak terjerat hukum saat melakukan sesuatu yang sesungguhnya telah bertentangan dengan substansi undang-undang itu sendiri. Banyak pasal undang-undang kita yang masih bisa ditafsirkan (multi tafsir) sehingga terdapat banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan.

***

Keberhasilan menerapkan dan menjalankan undang-undang yang sudah ada tergantung pada sistem hukum. Bila berbicara tentang sistem hukum, kita akan langsung merujuk pada sistem hukum menurut L.M. Friedman. Beliau mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Budaya masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah sistem hukum. Bila melihat fenomena yang diungkapkan dalam diskusi singkat di atas, terlihat dengan jelas bahwa masyarakat kita sudah terbiasa mengharapkan "hadiah", pemberian berupa uang atau sejenisnya yang sifatnya gratis dan tidak dapat digolongkan dalam kategori "honor" atau "upah" dari suatu pekerjaan. Bila sedikit kasar kita menggambarkan, mentalitas "sogok-menyogok" yang ada dalam masyarakat kita menjadi salah satu unsur yang menghambat terlaksananya hukum yang telah ditetapkan. ** Fidel Harefa.


MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget