MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Articles by "FMKI"

PALANGKA RAYA, KAIROS.OR.ID - Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Veronika Wiwiek berkunjung ke Palangka Raya (07/09/2017) dalam rangka menindaklanjutin rencana pelaksanaan PERNAS FMKI XI tahun 2018 yang akan datang. Kunjungan ini disambut baik oleh pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya.

Adapun rencana pelaksanaan PERNAS XI merupakan hasil PERNAS X yang dilaksanakan di Bogor, 25-27 November 2016, dan saat itu Palangka Raya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara PERNAS FMKI XI 2018.

Pada pertemuan dengan Seknas FMKI di Sekretariat FMKI Palangka Raya, Pengurus FMKI Palangka Raya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksiapan FMKI Palangka Raya menjadi tuan rumah penyelenggara PERNAS XI. Ada beberapa alasan yang sangat mendasar yaitu karena pada tahun 2018, Keuskupan Palangka Raya melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat menuntut keterlibatan seluruh umat. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pesparani Tingkat Keuskupan Palangka Raya dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2018 kemudian bersiap mengikuti Pesparani Tingkat Nasional di Ambon, September 2018 akan dilaksanakan Tahbisan Imamat, Oktober 2018 merupakan puncak Pesta Perak, 25 Tahun Keuskupan Palangka Raya dan PILKADA Kota Palangka Raya pun dilaksanakan pada tahun 2018.

Sekans FMKI menanggapi informasi ini dengan sangat positif dan mengatakan akan mendiskusikannya dengan TIM SETNAS untuk menentukan kembali waktu dan tempat pelaksanaan PERNAS XI yang akan datang. (LC)


Delegasi FMKI Regio 10 (Kalteng, Kaltim, Kaltara)
Fenomena korupsi telah menjadi konsumsi keseharian rakyat Indonesia ketika membaca lembaran surat kabar atau melihat pemuatan informasi di media elektronik. Intensitas pers dalam memberitakan kasus-kasus korupsi seolah-olah berkejaran dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Kasus korupsi yang satu terungkap diikuti dengan kasus korupsi yang lain, terus menerus seperti cerita bersambung yang belum diketahui the end of story -nya. Dan masih banyak kasus korupsi yang menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum menunggu untuk diungkap. (Yakub Adi Krisanto: Keprihatinan Nasional Untuk Pemberantasan Korupsi)

Korupsi menjadi kata yang sangat lekat di hati masyarakat Indonesia. Korupsi telah merusak semua sendi kehidupan bangsa Indonesia karena sudah meruyak ke segala lapisan masyarakat bagaikan penyakit kanker yang mencengkeramkan akar-akarnya ke seluruh jaringan tubuh manusia. Atau seperti jamur di musim penghujan yang tumbuh subur di mana-mana, tanpa pernah ada habis-habisnya.Hal ini mendorong para tokoh Indonesia untuk melakukan studi bersama terkait perilaku korupsi yang harus diberantas, meskipun ini menjadi perjuangan jangka panjang. (DokpenKWI).

Korupsi menjadi topik yang tak pernah bosan dibicarakan. Meskipun terus-menerus menjadi tema sentral dalam tiap diskusi, korupsi tetap tidak dapat diberantas dan masih terus dilakukan secara masif oleh mereka yang memiliki kesempatan, jabatan dan niat untuk merusak kebaikan bersama di negeri ini.

Delegasi FMKI seluruh Indonesia

Keprihatinan Masyarakat Katolik Indonesia terhadap korupsi menjadi alasan kuat untuk memilih tema " Memperkuat Habitus Anti Korupsi demi Keberlanjutan dan Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia " pada PERNAS Ke-10 Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) yang dilaksanakan di Cipanas, 25-27 November 2016. PERNAS tersebut dihadiri oleh sekitar 160 orang delegasi masyarakat Katolik di seluruh Indonesia.  Delegasi Keuskupan Palangka Raya adalah Yudinantir, Fidelis Harefa, Julius I.P. Situngkir dan Mikhael Teguh. Turut hadir juga, Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi, Anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan Ignatius Budiono, Utusan dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Pemuda Katolik, Vox Point Indonesia (VPI), PMKRI, Respublica Political Institute (RPI), dan Kelompok Kategorial lainnya. Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Bintang Raya, Cipanas-Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini diawali dengan Misa Kudus,  dipimpin langsung oleh Uskup Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, didampingi Romo Hans Kurnia Jeharut (Keuskupan Pangkalpinang), Romo Dionisius (Keuskupan Tanjung Selor), Romo Paulus Posma Manalu (Keuskupan Sibolga), Romo Maxi Un Bria (Keuskupan Agung Kupang), Romo Aloysius Widya Yanuar (Kerawan Keuskupan Surabaya), Romo Emilius Sakoikoi (Keuskupan Padang), Romo Moses Komela Avan (Keuskupan Agung Samarinda), Romo P. Rusbandi Setiawan (Keuskupan Bogor), dan Romo Benyamin Sudarto (Keuskupan Bogor).

Dalam kotbahnya Uskup Bogor prihatin dengan berita-berita miring di media sosial yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Ia berharap semua pihak termasuk FMKI dapat berpikir jernih dalam membedakan mana yang benar atau salah. Beliau mengajak umat Katolik agar dalam berpolitik dapat meneladan sikap Yesus yang lewat kehadiran-Nya dapat bermanfaat bagi orang banyak. “Yesus adalah role model dalam melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak dari roh jahat. Tidak mengikuti setan yang penuh dengan tipu muslihat. Dalam berpolitik kita harus menjadi politisi yang berguna untuk bangsa dan negara. Bukan politik tipu-tipu,” tegasnya.

Dalam diskusi formal FMKI dibahas banyak hal tentang perilaku Korupsi. Ada dua hal penting yang perlu diketahui dan merupakan penyebab dari sulitnya memberantas perilaku korupsi dalam waktu yang singkat. Dua hal tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

Sarwono Kusumatatmadja, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Lingkungan Hidup hadir sebagai salah satu pembicara pada Pernas FMKI ini. Dalam materinya, Sarwono menegaskan bahwa korupsi terjadi karena Sistem Patronase. Sistem patronase adalah kekuasaan memberikan berbagai tugas pada mesin birokrasi di semua tingkatan. Kata patron lebih merujuk pada adanya kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan tersebut melalui pendistribusian berbagai sumber daya berharga seperti jabatan, wewenang, popularitas. Dalam pengertian ini, tindakan korupsi merupakan distribusi dari kekuasaan yang ada sebelumnya. Bisa juga dikatakan bahwa korupsi merupakan akibat dari masuknya budaya bangsa lain ke dalam budaya bangsa Indonesia. Menurut Sarwono, perilaku korupsi tidak dapat diberantas dalam waktu singkat.

Kita tidak boleh putus asa, meski tidak dapat diberantas dalam waktu singkat. Materi yang disampaikan oleh Paulus Wirutomo (Guru Besar FISIP UI) kemudian memberi harapan bahwa kita masih bisa berubah. Paulus Wirutomo mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, kita harus menempatkan tindakan korupsi ini di antara tiga elemen penting yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengubahnya. Tiga elemen tersebut adalah struktural, kultural dan prosesual. Struktural berhubungan dengan sistem patronase sehingga ada unsur paksaan dari luar yang memiliki kekuatan untuk mendorong kita berbuat sesuatu, dalam konteks ini adalah melakukan korupsi. Struktural merupakan relasi kekuasaan yang bersifat memaksa dari luar. Kultural merujuk pada sistem yang memaksa dari dalam. Perbuatan korupsi sangat dipengaruhi oleh budaya yang kita miliki. Pola perilaku yang berulang-ulang terjadi, lama-lama menjadi budaya dan kemudian mengakar sehingga susah diberantas. Elemen dasar ketiga adalah prosesual yakni proses sosial dalam bentuk dinamika interaksi, dialog dan negosiasi.

Hal yang disampaikan oleh Paulus Wirutomo di atas sangat erat kaitannnya dengan gerakan "Revolusi Mental" yang sedang menjadi trend topic baru-baru ini. Untuk memulai sebuah perubahan, harus berangkat dari prosesual, kemudian secara bertahap mempengaruhi perubahan kultural dan akhirnya bisa mengubah struktural. Dalam konteks memperkuat habitus anti korupsi, tahap yang sama harus dilakukan. Tiga elemen dasar ini harus menjadi objek yang secara bersamaan menjadi sasaran untuk dikembangkan dan diubah.

Sebagai bentuk identifikasi pola, modus dan tindakan korupsi yang terjadi, PERNAS FMKI ini menghadirkan Ade Irawan (Koordinator ICA), Arief Nur Alam (Transparansi Indonesia) dan Roy Salam (IBC) sebagai teman untuk belajar bersama. Diskusi dalam topik ini memberi informasi kepada peserta tentang cara-cara yang berpotensi terjadi penyimpangan, mulai dari pengajuan RAB hingga pada pencairan dana. Kegiatan ini bertujuan agar umat Katolik dapat lebih kritis terhadap tindakan korupsi.


Pertemuan Nasional FMKI ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 November 2016 mengetengahkan tema “Memperkuat Habitus Anti Korupsi demi Keberlanjutan dan Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia”. Kita percaya bahwa panitia PERNAS telah memikirkan tema ini secara matang sehingga diangkat menjadi topik utama dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan FMKI di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari peserta PERNAS dan sesuai dengan permintaan panitia, FMKI Keuskupan Palangka Raya mencoba menyampaikan pandangan umum tentang penguatan kepemimpinan bebas korupsi di Kalimantan Tengah.

Keseriusan dalam menanggapi permintaan panitia, FMKI Palangka Raya melaksanakan Rapat Sosialisasi dan Koordinasi pada tanggal 29 Oktober 2016 yang lalu. Rapat ini dihadiri oleh RP. I Ketut Adihardana, MSF sebagai moderator FMKI Keuskupan Palangka Raya, perwakilan dari Ormas Katolik (PMKRI dan WKRI), Kelompok Kategorial dan Forum Katekis yang ada di Kalimantan Tengah. Pertemuan dipimpin oleh Walden M. Sihaloho, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua FMKI dan Fidelis Harefa, S.H, sekretaris FMKI bertindak sebagai moderator pertemuan. Hasil pertemuan tersebut kami rangkum dan menjadi pandangan umum yang disampaikan ke panitia untuk didiskusikan di PERNAS.

A. Identifikasi Bentuk Korupsi 

Sebelum mengemukakan analisa singkat tentang mengapa kejadian/keprihatinan korupsi oleh pejabat publik, ada baiknya kita melihat beberapa hal yang mendahului analisa. Keprihatinan muncul karena ada sesuatu yang kontra, ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Sesuatu itu adalah korupsi. Walden M. Sihaloho mengemukakan cara sederhana mengidentifikasi terjadinya korupsi. Cara tersebut mengacu pada UU Tipikor yakni: menimbulkan kerugian negara, memperkaya diri sendiri atau korporasi, kesalahan dalam menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB, adanya niat untuk melakukan korupsi tersebut.

Dalam diskusi bersama, Napa J. Awat, S.U, penasehat FMKI mengatakan bahwa korupsi terjadi karena ada dua hal yang sangat mendukung yakni: adanya kemauan dan adanya kesempatan. “Soal ‘kemauan’, ini merujuk pada pribadi masing-masing orang. Soal ‘kesempatan’, dapat digambarkan sebagai berikut: Tidak semua pejabat publik punya kesempatan untuk korupsi. Pada umumnya pejabat publik yang terlibat kasus korupsi adalah mereka yang berwenang mengambil kebijakan, memegang pucuk pimpinan, bergaji 10 juta ke atas perbulan. Seorang bawahan tidak mungkin korupsi karena tidak memiliki kesempatan. Mau, boleh ya, boleh tidak. Tapi kesempatan, ini menjadi kunci”, tegas Napa.

Fidelis Harefa mencoba mengemukakan pandangan klasik tentang korupsi, yakni, merujuk pada pembusukan atau penyimpangan. Kutipan dari buku Mark Philp, berjudul Defining Political Corruption (1996) mengatakan bahwa korupsi dapat dimengerti sebagai penyimpangan fungsi atau perilaku dari sesuatu yang alami dan sesuatu standar normal. Seorang koruptor, bukan hanya sekedar melanggar hukum, tapi lebih dari pada itu, norma-norma dasar etika tidak lagi berarti sama sekali untuk dia. Korupsi menyerang pada akar dari suatu hal. Pernyataan Mark Philp ini membawa kita pada dua cara utama mengidentifikasi keadaan korupsi. Cara pertama adalah berusaha mencari tahu segala sesuatu fungsi atau perilaku alami atau fungsi dari sesuatu yang normal. Sesuatu yang ideal, sesuatu yang telah diakui sebagai kebenaran umum. Cara kedua adalah mengidentifikasi segala bentuk yang menyimpang dari hasil yang diperoleh pada cara pertama di atas. Pandangan ini memberi penegasan bahwa segala bentuk penyimpangan adalah korupsi. Maka, korupsi bisa saja terjadi bukan hanya di kalangan pejabat publik, korupsi bisa saja terjadi tanpa terbatas kalangan.

Pertemuan yang berlangsung selama 4 (empat) jam di Aula Wisma Unio Keuskupanan Palangka Raya ini memunculkan beberapa bentuk korupsi yang disampaikan oleh peserta, sebagai berikut:

  1. Pemotongan atau pengurangan anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan. Efeknya, kualitas bangunan (jalan, gedung) tidak sesuai dengan harapan. 
  2. Mark up anggaran sebesar mungkin, tapi menggunakan seminim mungkin. 
  3. Kesalahan dalam menggunakan anggaran, tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dituangkan dalam RAB. 
  4. Penyalah-gunaan wewenang oleh pemimpin dalam mengalokasikan anggaran sesuai kepentingan golongan tertentu, tidak berdasar pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 


B. Keterlibatan Umat Katolik Untuk Memerangi Korupsi 

Keterlibatan umat Katolik dalam memerangi korupsi selama ini hanya sebatas memberi contoh untuk tidak korupsi. Untuk Kalimantan Tengah, jarang sekali kita dengar ada umat Katolik yang terlibat kasus korupsi. Kita percaya, bukan karena tidak ada “kesempatan” seperti dituturkan di atas, tapi karena memperkuat keteladanan untuk tidak melakukan korupsi, itu keterlibatan awal.

Umat Katolik tidak pernah menyuarakan keprihatinan terhadap kasus korupsi kepada publik. Salah satu penyebabnya adalah pendapat umat Katolik tidak terakomodir dalam sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah. Seruan anti korupsi lebih banyak bertujuan kedalam yang disampaikan dalam khotbah, pendalaman iman, pertemuan kelompok kategorial. Suara Ormas Katolik di Palangka Raya masih belum kedengaran menyampaikan keprihatinan atas tindakan korupsi oleh pejabat publik.

Ada kesan, umat Katolik bersuara dan menyampaikan keprihatinan atas tindakan korupsi secara pribadi dalam debat kusir, debat pinggiran saat duduk bersama bila ada pertemuan. Tapi suara-suara itu tidak sampai ke permukaan karena tidak adanya wadah yang resmi. Ada wadah resmi, seperti Ormas Katolik (Pemuda Katolik, WKRI, PMKRI), tapi belum cukup mengakomodir suara umat katolik terkait keprihatinan pada korupsi. Ini menjadi ajang evaluasi bersama.

C. Rekomendasi Aksi 

Seruan untuk tidak korupsi, menjadi rekomendasi aksi yang patut ditegaskan untuk pemerintah. Dan seperti kita ketahui, sudah banyak sekali rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah berupaya keras untuk memberantas korupsi. Mulai dari penetapan UU Tipikor, Pembentukan KPK dan pemberian sanksi berat bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pertemuan FMKI Palangka Raya tidak dibahas terlalu banyak tentang rekomendasi aksi kepada pemerintah. FMKI Palangka Raya lebih mendalami tentang pembenahan ke dalam yang sifatnya futuristik.

Antonia Cosmas, Ketua DPD WKRI Kalteng mengatakan bahwa korupsi sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan pertama untuk membangun mental dan karakter anti korupsi adalah keluarga. Peran kaum ibu sangat diharapkan
di sini. WKRI berupaya memberikan pelatihan bagi kaum ibu agar berperan baik dalam mendidik anak menjadi manusia yang bermental dan berkarakter baik.

Napa J. Awat mengatakan bahwa korupsi merupakan konsekuensi logis dari terbangunnya lingkaran setan “bodoh-miskin”. Orang bodoh karena miskin, tidak mampu untuk sekolah. Orang miskin karena bodoh, tidak punya keahlian. Lingkaran setan ini menjadi lahan basah bagi para mafia korupsi. Memperalat kebodohan dan kemiskinan. Orang bodoh dan miskin tidak mampu memperjuangkan haknya yang dirampas. Salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan memberantas pembodohan dan penelantaran. Peran pendidikan sangat diharapkan. Untuk itu, kehadiran Sekolah Katolik perlu mengapresiasi upaya pemberantasan pembodohan dan penelantaran ini.

Oleh: Yani Kardono, S.H.

Bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia di awal bulan September 1997, dan semakin memburuk dengan terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang kemudian diikuti dengan mundurnya rezim otoriter dan sentralisme Soeharto akibat tekanan gelombang reformasi yang dimotori kalangan muda dan mahasiswa; serta menjelang Pemilu 1999, telah mendorong beberapa aktivis dan Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya untuk menyelenggarakan Sarasehan Nasional “Keterlibatan Umat Katolik Dalam Kehidupan Sosial Politik – Visi, Tantangan, Kemungkinan”, pada tangga 14 – 15 Agustus 1998 di Unika Atma Jaya dan Hotel Peninsula, Jakarta.

Foto: setnasfmki.net
Sarasehan Nasional tersebut dihadiri peserta sekitar 400 orang mewakili unsur keuskupan seluruh Indonesia, organisasi massa/ kemasyarakatan (Ormas) Katolik, Kelompok Kategorial, LSM, dan beberapa tokoh senior Katolik, diantaranya Frans Seda, Cosmas Batubara, Harry Tjan Silalahi, Jacob Oetama, B.S. Mulyana, Thomas Suyatno dan lain-lain termasuk rohaniwan seperti Romo Magnis Suseno SJ, Mgr. M.D. Situmorang OFM Cap., Romo JB. Mangunwijaya Pr (Alm).

Sarasehan Nasional tersebut bersepakat untuk tidak mendirikan Partai Politik berlabel Katolik, tetapi kemudian melahirkan Deklarasi Umat Katolik Indonesia yang bertitik tolak dari semangat reformasi dan transformasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia masa depan yang benar-benar demokratis dalam semua kehidupan masyarakat yang pluralistik, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai perwujudan iman, umat Katolik Indonesia merasa terpanggil untuk berperan menyelenggarakan tata kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila.

Kemudian hasil kesepakatan Sarasehan Nasional tersebut diwujudkan dalam bentuk wadah yang diberi nama:” Forum Masyarakat Katolik Indonesia” atau disingkat “FMKI”

Visi dan Misi FMKI
Visi:
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia, dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Misi:
Mengembangkan spiritualitas dan etika sosial Kristiani menuju kepada kehidupan politik ekonomi, sosial, dan budaya yang bermoral dan demokratis.

FMKI sebagai “RUMAH BERSAMA”
Bentuk FMKI sebagai wadah hanya merupakan forum komunikasi, informasi, pemberdayaan, advokasi dan sebagai jaringan kerja yang plurisentris. Dengan demikian FMKI bukanlah organisasi massa yang tunduk pada ketentuan pendaftaran di Kementrian (dahulu Departemen) Dalam Negeri dan tidak mempunyai anggota seperti layaknya ormas seperti PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia), PK (Pemuda Katolik), maupun SDKI (Solidaritas Demokrasi Katolik Indonesia). FMKI justru berkeinginan untuk menjadi “Rumah Bersama” atau “Meeting Point” atau “simpul pertemuan bersama” berbagai ormas Katolik, kategorial, LSM, individual yang peduli dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, khususnya ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat mendasar, dan perlu dipecahkan dengan kekuatan bersama.

Sumber: setnasfmki.net

Dok. JIP: Diskusi Informal, Pose pun Informal.
Oleh: Fidelis Harefa

Minggu, 25 September 2016, bertempat di rumah kediaman Julius I.P. Situngkir sebagai Koordinator Bidang Advokasi, Jl. Belibis Palangka Raya, beberapa pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya melaksanakan pertemuan informal dengan agenda bebas tentang FMKI menjelang PERNAS FMKI ke-10 di Bogor. Dalam diskusi informal ini, hadir Yakobus Dapa Toda, Fidelis Harefa, Julius I.P. Situngkir, Yohanes Wibowo dan Michael Teguh.

Pertemuan sederhana ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan diajukan dalam Forum FMKI Keuskupan Palangka Raya.
  1. Mempelajari lebih dalam tentang eksistensi FMKI baik di tingkat nasional maupun di tingkat keuskupan.
  2. Merencanakan pertemuan bersama dengan perwakilan PEMUDA KATOLIK, WKRI, PMKRI, FORUM KATEKIS, KELOMPOK KATEGORIAL, SOVERDIAN-PMRK, CARMELIT AWAM, dan Kelompok lain dalam Gereja Katolik yg ada di Keuskupan Palangka Raya. Kegiatan ini diagendakan pada Minggu Ke-4 Bulan Oktober 2016.
  3. Mensosialisasikan FMKI sebagai Rumah Bersama dalam membangun strategi menghadapi tantangan, harapan dan kemungkinan dalam kehidupan perpolitikan Indonesia (sesuai dgn tujuan awal Deklarasi FMKI).

Oleh: Fidelis Harefa

Pada 30-31 Mei 1998 diselenggarakan Pertemuan Eksponen Umat Katolik Regio Jawa di Muntilan. Pertemuan tersebut menelorkan Deklarasi Muntilan “Membangun Indonesia Masa Depan”. Deklarasi Muntilan tersebut merekomendasikan didirikannnya Komite Nasional Umat Katolik Indonesia. Gagasan ini disambut positif oleh para tokoh dan umat Katolik Indonesia.

Pada 12-15 Agustus 1998 diselenggarakan Sarasehan di Jakarta mengenai “Keterlibatan Umat Katolik dalam Kehidupan Sosial Politik – Visi, Tantangan, Kemungkinan”. Sarasehan tersebut pada tgl. 15 Agustus 1998 mendeklarasikan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI). Selanjutnya FMKI menyelenggarakan Pertemuan Nasional setiap tahun:

Pernas FMKI I di Yogyakarta, 28-30 Juli 2000.
Tema: “Peranan Awam Katolik dalam Gerakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Indonesia Baru”.

Pernas FMKI II di Bali, 13-15 Juli 2001.
Tema “Menumbuhkan Otonomi Masyarakat Daerah dalam Kerangka Persatuan Bangsa”.

Pernas FMKI III di Palembang, 18-21 Juli 2002.
Tema: “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Memperkuat Negara Bangsa”, dengan sub-tema:

  • Meningkatkan partisipasi politik umat melalui penguatan komunitas basis
  • Meningkatkan kedewasaan bermasyarakat melalui kesadaran terhadap perbedaan agama dan bernegara.

Dalam Pernas tersebut FMKI mendesak Pemerintah untuk mencabut Dua SKB. FMKI menolak paradigma kehidupan politik yang hanya mementingkan golongan tertentu saja. Pelayanan publik harus bersifat adil untuk semua golongan masyarakat. Untuk itu, FMKI mendesak pemerintah mencabut SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 1999 dan SKB Mendagri dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1979 tentang Pendidikan Rumah Ibadah.

Konsorsium Sosialisasi Ajaran Sosial Gereja (FMKI Wil. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta bersama dengan Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan KAS) menerbitkan buku “Sosialisasi ASG, Pergumulan Kesadaran Sosial Menuju Gereja yang Berkeadilan” (2002). Buku tersebut diterbitkan dalam rangka menjadikan bulan Agustus bulan Ajaran Sosial Gereja.

Sejak 2002 FMKI Jawa Tengah menggagas perlunya menggulirkan Gerakan Apresiasi Pancasila. Gerakan itu dipandang penting dalam menghadapi kondisi masyarakat yang alergi terhadap Pancasila, agar terpelihara ruang bersama yang disebut res publica yang punya dasar yang sama bagi seluruh warga bangsa ini. Gerakan ini diintegrasikan dalam Civic Education tahun 2003.

Pernas FMKI IV di Jakarta, 23-26 Oktober 2003.
Tema: “Kesadaran, Panggilan dan Keterlibatan Umat dalam Kehidupan Sosial Politik di Era Globalisasi”. Hadir 121 peserta mewakili spektrum umat Katolik Indonesia. Tema tersebut dibagi dalam sub-tema:

  1. Kerasulan Awam di Bidang Sosial Politik, Kelompok ini menghasilkan rumusan bahwa perlu menghadirkan Gereja agar ikut ambil bagian dalam keputusan untuk menentukan nasib bangsa, khususnya demi tujuan kesejahteraan umum, dan demi martabat manusia yang luhur.
  2. Pendidikan Kader dan Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Civil Society, Kelompok ini menekankan pentingnya pelaksanaan kaderisasi secara terstruktur, sistematis, terukur, dan berkesinambungan. 
  3. Revitalisasi Wawasan Keadilan dalam Konteks Bhinneka Tunggal Ika untuk Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga Bangsa.

Kelompok ini mengemukakan pandangan bahwa masalah wawasan kebangsaan merupakan masalah yang serius akibat globalisasi, ketidakadilan, fundamentalisme baik di bidang agama, ras, suku, dan etnis, yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kajian dari masing-masing kelompok ini diperkaya dengan masukan yang diberikan panelis: Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, Rm. Is. Warno Binarja, SJ; dan Krissantono.

Pernas FMKI V di Makassar, 24-27 Agustus 2005.
engolah tema: “Pengembangan Komunitas Yang Mandiri dengan Memberdayakan Pluritas Budaya Nusantara Secara Adil”.

Pernas FMKI VI di Surabaya, 27-30 September 2007.
Menelaah keadaan bangsa, masyarakat, dan negara dewasa ini, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Rasa prihatin terhadap penderitaan sebagian besar masyarakat, akibat kondisi kemiskinan dan pengangguran yang bersifat struktural yang semakin mengkhawatirkan. Kendati demikian tidak terlihat kesungguhan langkah-langkah penyelenggara negara dan kekuasaan pemerintahan untuk mengatasinya;
  2. Rasa muak terhadap praktek korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) yang semakin ekstensif dan intensif. Kendati ada langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan, namun diragukan kesungguhan untuk menuntaskan, diantaranya karena masih bersifat diskriminatif (tebang pilih);
  3. Kendati terlihat adanya kemajuan dalam kehidupan demokrasi menyangkut aspek sistem dan formalitas prosedural, namun jiwa, semangat batin, spiritualitas, dan budaya demokrasi ternyata semakin mengalami degradasi. Akibatnya demokratisasi politik ternyata tidak membawa manfaat bagi upaya mengatasi penderitaan rakyat di bidang sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial;
  4. Neo-liberalisme yang beroperasi secara global, semakin mengancam eksistensi Negara-Bangsa, menghancurkan potensi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Keadaan ini mengakibatkan keterpurukan di semua bidang kehidupan masyarakat. Sementara itu rambu-rambu konstitusional dan peraturan perundang-undangan tidak ampuh menghadapi penerobosan Neo-liberalisme. Apalagi Amandemen atas UUD 1945 (yang asli) menjadi UUD Baru (UUD 2002) justru memberikan peluang yang lebih leluasa bagi beroperasinya Neo-liberalisme.
  5. Dalam pada itu nilai-nilai dasar otentik, diantaranya: Negara-Bangsa (Nation-State), Pancasila, kebhinekaan / keanekaragaman (pluralitas) dalam persatuan dan kesatuan bangsa yang menghadapi gangguan dan ancaman. Sudah berlangsung perubahan jati diri Negara-Bangsa menjadi Negara-Agama, antara lain dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang di dasarkan pada syariah agama di sejumlah kabupaten / kota madya. Padahal nilai-nilai dasar otentik tersebut adalah hasil perenungan dan pergolakan batin yang mendalam dari para pendiri Republik (Founding Fathers) dalam masa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan, dalam masa yang lama. Konflik antar kelompok yang bersifat sektorian, primodialisme, keyakinan agamis dan ideologis, pengelompokan politis serta kepincangan sosial-ekonomi memerlemah, bahkan mengancam persatuan dan kesatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu penyelenggara negara dan kekuasaaan pemerintahan, seolah-olah membiarkan faktor-faktor disintegratif tersebut terus beroperasi.


Melihat keadaan seperti dikemukakan di atas, ancaman terhadap eksistensi Negara-Bangsa hasil perjuangan kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat terjadi. Dalam kaitan ini, Forum Masyarakat Katolik Indonesia:

  1. Mendesak penyelenggara Negara dan kekuasaan pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah terobosan mengatasi pengangguran dan kemiskinan struktural;
  2. Mendesak penyelenggara Negara mencegah dan memberantas korupsi secara konsisten dan konsekuen;
  3. Mendesak penyelenggara Negara menegah kecenderungan terjadinya pengaburan bahkan perubahan jati diri Negara-Bangsa, serta pengaburan nilai dasar dan penyimpangan implementasi Pancasila;
  4. Mendesak penyelenggara Negara, baik eksekutif, MPR, dan DPR untuk meninjau kembali rambu-rambu konstitusional dan peraturan perundang-undangan guna menghadapi arus Neo-liberalisme;
  5. Mengajak semua komponen bangsa dan semua komunitas dari berbagai latar belakang guna bekerja sama memelihara dan mempertahankan Negara-Bangsa, Pancasila, pluralitas dalam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengeliminasi faktor-faktor disintegratif bangsa;
  6. Mendesak partai-partai politik dan mengajak masyarakat menjadikan Pilkada sebagai sarana memperbaiki kehidupan rakyat, bukan sebagai transaksi bisnis dan pemburu kekuasaan. Mengkondisikan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden/ Wakil Presiden menghasilkan penyelenggara negara (wakil-wakil rakyat dan pimpinan eksekutif) yang berwawasan kenegaraan dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Surabaya, 29 September 2007


Pernas FMKI VII di Solo, 20-23 Agustus 2009.
Tema: “Penegasan Peran FMKI Sebagai Mitra Gereja Di Bidang Sosial Politik Kemasyarakatan”, dengan sub tema sbb.:

  1. Mengangkat Masa Depan Politik Islam di Indonesia Dr. Yudi Latief (Direktur Reform Institute Jakarta)
  2. Budaya Politik dan Peranan Umat Beragama dalam Kebhinekaan Bangsa Indonesia Prof. Dr. Azyumardi Azra (Direktur ProgramPascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta)
  3. Perkembangan Politik Indonesia di Tengah Globalisasi Politik Dunia Dr. J. Kristiadi (Peniliti di CSIS Jakarta)
  4. Peranan Umat Katolik dan FMKI dalam Memperbarui Politik Kebangsaan Indonesia Dr. Daniel Dhakidae (Mantan Litbang Harian KOMPAS Jakarta)
  5. Ke-Katolikan dan Ke-Indonesiaan ajaran/tuntunan Mgr. Sugiyopranoto Dr. G. Subanar, SJ (Dosen di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
  6. Kelahiran FMKI Sebagai Proses Pendewasaan Kerasulan Awam (Kerawam) Menjadi Mitra Hirarki Gereja dalam Menghadapi Tantangan Zaman Mgr. Dr. Johannes Pujasumarta (Uskup Bandung

Pernas FMKI VIII di Manado 27-30 Oktober 2011.
“FMKI menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi kebangsaan Indonesia, khususnya nilai-nilai eksistensi kebhinekaan yang mulai luntur di tengah masyarakat".

Pernas FMKI IX di Medan, Mei 2015.
Pembahasan lebih lanjut tentang Hasil Pernas FMKI VIII di Manado.

Pernas FMKI X di Cibubur, 25-27 November 2016.
Tema: "Membangun Habitus Anti Korupsi demi Keberlanjutan dan Kemajuan Peradaban Bangsa Indonesia".

Oleh: Fidelis Harefa

Pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya akan mengutus perwakilannya untuk mengikuti PERNAS FMKI X yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2016 di Taman Waladatika, Cibubur. Dalam pertemuan bersama Pasator Moderator FMKI Keuskupan Palangka Raya, Rm. Timotius I Ketut Adihardana, MSF mengatakan bahwa sangat perlu FMKI Keuskupan Palangka Raya mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat FMKI Palangka Raya masih sedang berada dalam tahap membenahi organisasi dan program kerjanya.

Atas dasar itu, maka FMKI Keuskupan Palangka Raya akan mengutus 5 orang dari kalangan pengurus untuk mengikuti PERNAS dan ditemani oleh Pastor Moderator.

Selanjutnya, FMKI Keuskupan Palangka Raya akan melaksanakan Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi FMKI kepada Ormas Katolik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Sabtu, 29 Oktober 2016. Tujuan kegiatan ini adalah agar Ormas Katolik di Provinsi Kalteng mengutus perwakilannya ke Pernas FMKI X nanti.


ANGGARAN DASAR
FORUM MASYARAKAT KATOLIK INDONESIA

BAB I
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, SIFAT DAN WAKTU
Pasal  1

(1) Forum bernama : Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang disingkat dengan  sebutan  FMKI
(2) Berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya
(3) Bersifat otonom dan mandiri yang merupakan mitra kerja Keuskupan Palangka Raya
(4) Adapun yang dimaksud dengan bersifat otonom dan mandiri dengan tetap melakukan koordinasi dengan Keuskupan Palangka Raya dan Sekretaris Nasional FMKI Keuskupan Agung Jakarta
(5) Dalam kiprahnya tetap memperhatikan saran dan pendapat hirarki
(6) Dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II
AZAS, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) FMKI berdasarkan pada ;
a. Pancasila
b. Undang Undang Dasar 1945
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
d. Bhinneka Tunggal Ika
e. Nilai-nilai Kekatolikan

Pasal 3
(1) Adapun maksud tujuan mendirikan FMKI adalah sebagai wadah forum komunikasi, informasi, pemberdayaan, advokasi, pengkajian, diskusi, dan  menganalisa berbagai permasalahan aktual
(2) Dengan semangat selalu mengembangkan, menjunjung tinggi spiritualitas, etika sosial kristiani dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bermoral dan demokratis

Pasal 4
FMKI berfungsi juga  sebagai ;
(1) Wadah berhimpun umat katolik tanpa membedakan status sosial
(2) Wadah berhimpun ormas katolik yang ada
(3) Sebagai mitra kerja Dewan Paroki di wilayah Keuskupan Palangka Raya dalam pembahasan dan pengkajian kehidupan social kemasyarakatan dalam konteks berbangsa dan bernegara

Pasal 5
FMKI dibentuk  bertujuan sebagai :
(1) Tempat menyatukan pendapat atau kesamaan persepsi umat katolik  dalam menyikapi suatu permasalahan dari sudut pandang kekatolikan
(2) Tempat menyatukan pendapat atau  persepsi diantara organisasi kemasyaratan (ormas -ormas) katolik
(3) Tempat melakukan forum diskusi, pengkajian dan mediasi  dalam setiap permasalan yang dihadapi gereja, umat katolik
(4) Sebagai fasilitator terhadap penyelesaian sengketa  antara umat katolik dengan masyarakat luar, pemerintah, ormas-ormas, perusahaan
(5) Melakukan kajian kajian terhadap kebijakan pemerintah, perusahaan  dan merekomendasikan hasil kesimpulan kajian kepada yang membutuhkan
(6) Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam ayat  (5) lima adalah segala  keputusan, peraturan perundang undangan, penetapan arel kehutanan, perkebunan, pertambangan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dll
(7) Untuk mewujudkan masyarakat katolik yang selalu menjunjung tinggi martabat manusia, demokratis, berkepastian hukum dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, adil, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila
(8) Sumber informasi dan jaringan pekerjaan bagi dunia luar untuk memberi kesempatan berusaha bagi perorangan atau badan
(9) Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan pembentukan organisasi berbasis katolik
                                 
Pasal 6
FMKI beranggotakan seluruh umat katolik yang berada di wilayah Keuskupan Palangka Raya propinsi Kalimantan tengah.

BAB III
KEGIATAN- KEGIATAN

Pasal 7

Guna mewujudkan yang menjadi maksud dan tujuan maka di pandang perlu melakukan kegiatan antara lain ;
(1)  Seminar, kajian dan forum diskusi
(2)  Pendidikan dan pelatihan yang berlandaskan ajaran katolik dan I. J. Kasimo dan menjadi dasar kepemimpinan
(3)  Advokasi terhadap umat atas permasalahan  yang muncul di masyarakat
(4) Penghubung dengan pemerintah, ormas, tokoh masyarakat dan perusahaan
(5) Kajian terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan
(6) Dalam melakukan seminar, kajian dan forum diskusi selalu mempersiapkan pemakalah, pemeteri dan pembanding
(7) Hubungan kemasyarakatan dengan masyarakat umum tentang keberadaan FMKI dan mensosialisasikan setiap keputusan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi di tengah masyarakat
(8)  Dalam setiap melakukan kegiatan, mengedepankan perilaku sopan santun   yang mencerminkan nilai nilai kekatolikan baik dalam berbicara, bertindak dan dalam bentuk opini/tulisan ilmiah
(9)  Guna lebih fokusnya program kerja FMKI maka dipandang perlu menyusun Visi dan Misi sebagai dasar perjuangan

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI,LAMBANG DAN CAP

Pasal 8
(1) Dalam menjalankan  kegiatan  diperlukan sebuah kepengurusan, demi jalannya roda organisasi
 (2) Dalam struktur organisasi dibentuk sampai ketingkat bawah
(3)Dalam pembentukan struktur sampai tingkat bawah dapat dilakukan berdasarkan  struktur pemerintahan atau gereja.

Pasal 9
Logo FMKI Palangka Raya
FMKI memiliki lambang dan logo sebagai sumber kebesaran dan kebanggaan yang dijabarkan sebagai berikut:
(1) Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang didelekrasikan di Jakarta pada tahun 1998 dengan ketentuan FMKI bukan organisasi massal. Penting sebagai forum di mana segala aliran yang ada dalam umat katolik dapat saling berkomunikasi tentang peranan mereka dalam dimensi public di Negara kita. FMKI tidak berwenang untuk menentukan sikap umat katolik, melainkan ia merupakan tempat pemikiran bersama untuk melihat alternative-alternatif dan kalau mungkin, menunjukkan arah. FMKI tidak menyaingi hirarki karena tidak berwenang atas ajaran Gereja, baik dalam bidang iman maupun dalam bidang moral. Akan tetapi, FMKI menjadi mitra KWI dan bekerjasama erat dengannya. Gagasan FMKI termasuk agenda sebuah reformasi kehidupan umat katolik Indonesia juga.
(2) Palangka Raya: Wilayah Gereja Lokal Keuskupan Palangka Raya. FMKI yang ada di Wilayah Keuskupan Palangka Raya merupakan mitra KWI wilayah di Palangka Raya.
(3) Rumah Betang: Bangunan untuk tempat tinggal yang dihuni oleh keluarga besar. Meskipun mereka berbeda-beda keyakinan, mereka tetap saling menghargai. Dalam rumah betang, persamaan derajat sangat ditekankan.
(4) Balanai (Guci): Tempat Karuhei Tatau (Sumber Kehidupan) karena dari sana terdapat: Sumber Danum Pambelum (air kehidupan); Sumber Tuah Rajaki (kesejahteraan); Sumber Kapintar Kaharati (Cerdas dan berbudi pekerti); Sumber Karigas (kesehatan); Sumber budaya (etika, adat istiadat).
(5) Salib: Tanda keselamatan (tanda kemenangan) bagi Umat yang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini menggambarkan keyakinan dan kepercayaan umat Katolik.
(6) Batang Garing: Simbol kesuburan dalam usaha perkebunan/pertanian. Dengan kesuburan, orang-orang yang hidup di tanah yang subur akan sejahtera.
(7) Burung Tingang: Melambangkan kekuatan pewartaan yang mampu menyuarakan eksistensi dan elektabilitas Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) ke masyarakat luas.
(8) Padi dan Kapas: Melambangkan keadilan yang merata.
(9) Lingkaran: Melambangkan persatuan dan kesatuan Masyarakat Katolik Indonesia.

Pasal 10
FMKI juga memiliki cap sebagai legalitas administrasi dan surat menyurat organisasi

Pasal 11
(1) FMKI  dalam melakukan aktifitasnya juga memiliki sistim keuangan organisasi yang jelas, transparan, dan akuntabilitas
(2) Setiap dana yang diperoleh atau yang diterima wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun melalui pengurus setiap tahun buku
(3) FMKI adalah organisasi Nirlaba.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12
Dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui rapat yang dihadiri anggota, utusan, pengurus, penasehat, pembina dan moderator  dengan mekanisme yang telah disepakati dalam rapat

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam rapat penggurus

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM MASAYARAKAT KATOLIK INDONESIA KEUSKUPAN PALANGKA RAYA

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI DAN SYARAT PENGGURUS

Pasal 1

(1) Struktur organisasi FMKI terdiri dari yaitu
A. Penasehat
B. Penggurus terdiri dari :
a. Ketua dan beberapa wakil ketua
b. Seketaris dn wakil sekeretaris
c. Bendara dan wakil bendahara
d. Bidang- bidang : - Bidang Advokasi
- Bidang Organisasi
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Maniusia
- Bidang Humas dan Edukasi
(2) Dalam  pembentukan struktur kepengurusan selalu memperhatikan efektip dan efisien dengan semangat hemat struktur kaya fungsi dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan
(3) Struktur kepengurusan untuk keuskupan Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dibuat dalam Surat Keputusan hirarki
(4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tiga dalam hal ini adalah sebagai kelengkapan administrasi.
(5) Untuk surat keputusan kepengurusan di bawahnya dibuat atau ditetapkan dengan  surat keputusan FMKI Keuskupan Palangka Raya Kalimantan tengah.
Pasal 2
(1) Adapun persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus adalah umat katolik .
(2) Telah berkeluarga dan kecuali untuk kalangan missioner.
(3) Dengan memiliki semangat organisasi untuk kemajuan FMKI.
(4) Dalam Pemilihan pengurus dilakukan  dalam rapat terbuka.
(5) Masa kepengurusan FMKI selama (3) tiga tahun.
(6) Apabila dalam masa kepengurusan ada pengurus mengundurkan diri atau berhalangan tetap dapat diganti melalui rapat pengurus dengan penashat.
                                   

BAB II
KEANGGOTAAN DAN KEGIATAN

Pasal 3
(1) Anggota FMKI adalah semua umat katolik yang berada di Kalimantan tengah yang telah berusia minimal 18 tahun.
(2) Setiap Anggota harus memahami makna perjuangan FMKI terutama nilai-nilai kekatolikan.

Pasal 4
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu berorientasi dalam pemberdayaan, pemahaman dengan   melakukan pendidikan dan tidak bersifat profokatif atau sejenisnya dan selalu menjujung tinggi  nilai nilai semangat kekatolikan

Pasal 5
Keuangan FMKI bersumber dari :
(1)Iuran anggota dan Pengurus
(2)Sumbangan dari donatur
(3)dan dari beberapa simpatisan dan pemerintah yang tidak mengikat

Pasal 6
Dalam segala keputusan rapat selalu mengutamakan masyawarah untuk mupakat tetapi apabila hal itu tidak dapat dicapai dapat dilakukan dengan suara terbanyak

Pasal 7 
Rapat pengurus
1. Rapat pengurus  dipimpin oleh ketua dan atau salah satu pengurus sesuai dengan kesepakatan
2. Rapat pengurus sekurang-kurangnya  sekali dalam satu sebulan dan dapat diadakan sewaktu-waktu menurut kebutuhan 
3. Rapat pengurus sah mengambil keputusan apabila dihadiri olehsetengah plus satu jumlah pengurus dan disetujui  2/3 pengurus yang hadir

Pasal 8
Laporan keuangan
1. Pengurus membuat laporan keuangan sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan keuangan disampaikan kepada Forum dan tembusan disampaikan kepada Keuskupan melaui Moderator

Pasal 9
Masa pengurusan
1. Periode kepengurusan adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali
2. Kepengurusan ditetapkan melalui surat keputusan Uskup Keuskupan Palangka Raya.


Oleh: Fidelis Harefa

FMKI memiliki lambang dan logo sebagai sumber kebesaran dan kebanggaan yang dijabarkan sebagai berikut:

Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang didelekrasikan di Jakarta pada tahun 1998 dengan ketentuan FMKI bukan organisasi massal. Penting sebagai forum di mana segala aliran yang ada dalam umat katolik dapat saling berkomunikasi tentang peranan mereka dalam dimensi public di Negara kita. FMKI tidak berwenang untuk menentukan sikap umat katolik, melainkan ia merupakan tempat pemikiran bersama untuk melihat alternative-alternatif dan kalau mungkin, menunjukkan arah. FMKI tidak menyaingi hirarki karena tidak berwenang atas ajaran Gereja, baik dalam bidang iman maupun dalam bidang moral. Akan tetapi, FMKI menjadi mitra KWI dan bekerjasama erat dengannya. Gagasan FMKI termasuk agenda sebuah reformasi kehidupan umat katolik Indonesia juga.

Palangka Raya: Wilayah Gereja Lokal Keuskupan Palangka Raya. FMKI yang ada di Wilayah Keuskupan Palangka Raya merupakan mitra KWI wilayah di Palangka Raya.

Rumah Betang: Bangunan untuk tempat tinggal yang dihuni oleh keluarga besar. Meskipun mereka berbeda-beda keyakinan, mereka tetap saling menghargai. Dalam rumah betang, persamaan derajat sangat ditekankan.

Balanai (Guci): Tempat Karuhei Tatau (Sumber Kehidupan) karena dari sana terdapat: Sumber Danum Pambelum (air kehidupan); Sumber Tuah Rajaki (kesejahteraan); Sumber Kapintar Kaharati (Cerdas dan berbudi pekerti); Sumber Karigas (kesehatan); Sumber budaya (etika, adat istiadat).

Salib: Tanda keselamatan (tanda kemenangan) bagi Umat yang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini menggambarkan keyakinan dan kepercayaan umat Katolik.

Batang Garing: Simbol kesuburan dalam usaha perkebunan/pertanian. Dengan kesuburan, orang-orang yang hidup di tanah yang subur akan sejahtera.

Burung Tingang: Melambangkan kekuatan pewartaan yang mampu menyuarakan eksistensi dan elektabilitas Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) ke masyarakat luas.

Padi dan Kapas: Melambangkan keadilan yang merata.

Lingkaran: Melambangkan persatuan dan kesatuan Masyarakat Katolik Indonesia.


Logo FMKI Keuskupan Palangka Raya di atas akan dicetak menjadi logo pada Kop Surat Resmi FMKI Keuskupan Palangka Raya dan menjadi Cap FMKI Keuskupan Palangka Raya.

Oleh: Fidelis Harefa

Minggu, 19 Oktober 2014, Uskup Palangka Raya Mgr. Aloysius M Sutrisnaatmaka MSF melantik Pengurus FMKI Keuskupan Palangka Raya masa bakti 2014-2017 di Gereja Katedral Santa Maria Palangka Raya. Pelantikan pengurus FMKI Kalteng dilaksanakan dalam Perayaan Ekaristi hari Minggu, disaksikan oleh seluruh umat.

Dalam khotbahnya, Uskup Palangka Raya menyampaikan bahwa FMKI merupakan corong untuk menyuarakan suara umat Katolik Indonesia pada umumnya dan umat Katolik Kalimantan Tengah pada khususnya. Untuk itu, diharapkan agar FMKI selalu membuka diri, baik untuk interen umat Katolik itu sendiri maupun agama yang lainnya.

Pengurus FMKI yang dilantik adalah pengurus berdasarkan SK Uskup Palangka Raya Nomor: 81/SK/USKUP/FMKI/PKY/X/2014 sebagai berikut:

Pembina P. Dr. Timotius I Ketut Adihardana, MSF

Penasehat:
Napa J. Awat, S.U.
Martoyo, S.E.
Dr. Yosef Dudi, M.Si.
Dr. Drs. Marsel Selamat, S.H, M.H.

Pengurus:
Drs. Yudinantir, M.Si. (Ketua)
Walden M. Sihaloho, S.H, M.H. (Wakil Ketua)
Fidelis Harefa, S.H. (Sekretaris I)
Eleonora Gandesa Putri, S.T. (Sekretaris II)
Frans Martinus (Bendahara)

Bidang-Bidang:

Julius I.P. Situngkir, S.H. (Koordinator Bid. Advokasi)
Inocentius Celinoty Kondamaru, S.H, M.H. (Anggota)

Yohanes Wibowo, S.E. (Koordinator Bid. Organisasi)
Drh. Alex Uria Atmadja (Anggota)

Drs. Wilhlemus Y. Ndoa, M.Pd. (Koordinator Bid. Humas dan Edukasi)
Yakobus Dapa Toda, S.S. (Anggota)
Drs. Aston Pakpahan, M.M. (Anggota)

Cory Pramita Sartianan, S.H. (Koordinator Bid. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia).

Karena faktor satu dan lain hal, KAIROS tidak sempat menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui INBOX e-mail KAIROS sejak tanggal 24 Desember 2013 s.d. 19 Januari 2014. Namun, KAIROS sangat senang bahwa ternyata ada beberapa orang yang dengan sabar menunggu jawaban dari KAIROS atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dilayangkan. Berikut ini, KAIROS akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.


Pertanyaan:
Natal adalah perayaan syukur atas kasih Allah kepada manusia, yakni karena Dia telah mengutus Putra-Nya turun ke dunia. Dalam khotbah Natal, saya mendengar DAMAI didengungkan menjadi pesan Natal. Atas dasar pesan itu, saya mencoba menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dan ini saya hubungkan langsung dengan kehidupan menggereja, di mana umat Katolik merupakan satu komunitas yang terlibat dalam lingkaran sosial. Relasi tersebut saya gambarkan sebagai berikut: Pastor dengan pastor, pastor dengan umat, umat dengan pastor, umat dengan umat dan lain sebagainya. Menurut KAIROS, DAMAI yang dimaksud seperti apa sih? Apakah DAMAI dalam arti nyata yang saya pahami ini, bisa masuk dalam kategori DAMAI yang didengungkan ini? (A/S dari Lingk. St. Bernadetta Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya).
Jawaban:

Saudari A/S, terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang DAMAI Natal, ada kecenderungan kita untuk merujuk pada DAMAI dalam relasi kita dengan orang lain. Itu tidak salah, karena memang berdamai dengan sesama adalah wujud dari DAMAI yang telah kita terima dari Allah. Namun dalam hal ini, kiranya DAMAI itu harus lebih dahulu dirasakan secara pribadi.

Relasi manusia dengan Allah sempat ternodai dan terputus karena dosa manusia. Melalui peristiwa inkarnasi, yakni NATAL, relasi yang telah rusak itu diperbaiki, diperbaharui sehingga DAMAI yang dimaksud adalah pulihnya kembali relasi manusia dengan Allah dengan perantaraan Putra-Nya yang lahir. Jadi, DAMAI yang dimaksud terutama adalah untuk kita rasakan sendiri. Adakah kita merasakan DAMAI dengan Allah melalui peristiwa Natal? Itu yang menjadi pertanyaan refleksi kita.

Berhubungan dengan relasi-relasi yang disebutkan di atas, itu juga tidak masalah. Manusia yang telah berdamai dengan Allah harus mampu berdamai dengan sesamanya, baik itu pastor, biarawan dan umat Allah. Rasakanlah dulu DAMAI dengan Allah, barulah diwujudkan secara nyata untuk berdamai dengan sesama. Damai sesungguhnya adalah ketika kita tidak memikirkan perkara orang lain menjadi penghambat bagi iman kita, tetapi bagaimana kita memikirkan apa yang dapat kita buat agar orang lain dapat lebih beriman dengan teladan-teladan yang kita berikan.

Pertanyaan:
Di halaman KAIROS saya pernah membaca sedikit tentang FMKI. Pemilihan pengurus baru dan sempat saya lihat dalam halaman forum sudah ada logo dan cap. Apa sebenarnya FMKI itu dan bagaimana kelanjutan di Keuskupan Palangka Raya? (Y/L  dari Paroki YGB)
Jawaban:

Saudara Y/L, benar sekali bahwa KAIROS pernah memuat informasi tentang FMKI, terutama dalam pemilihan kepengurusan yang baru. FMKI ini adalah Forum Masyarakat Katolik Indonesia yang dideklerasikan berdirinya 12-15 Agustus 1998 lalu di Jakarta. JejaringFMKI di seluruh Indonesia merupakan mitra KWI. Dan dalam hal ini, untuk tingkat Keuskupan, FMKI merupakan mitra Keuskupan terutama dalam melanjutkan tugas-tugas Gereja ke dunia.

Pengurus-pengurus yang telah terpilih di Keuskupan Palangka Raya akan dilantik oleh Bapa Uskup pada Mei 2014 nanti. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan FMKI di Keuskupan Palangka Raya akan lebih jelas nanti setelah pengurus-pengurus terpilih dilantik secara resmi.

Pertanyaan:
Pemilihan Dewan Pastoral Paroki yang baru, dua calon Ketua I mendapatkan perolehan suara dengan jumlah yang sama, yakni 94 suara. Pemilihan ulang tidak dilaksanakan tapi Ketua I dan Ketua II langsung ditentukan oleh Pastor Paroki. Koq bisa begitu ya? Saya sempat baca di Warta Paroki bahwa penentuan Ketua I dan II itu adalah "Atas Petunjuk Yang Maha Kuasa". Bagaimana pendapat KAIROS tentang hal ini? (S/N dari Lingk. St. Yohanes)
Jawaban:

Saudara S/N, pertama-tama kami mengajukan untuk membaca tulisan KAIROS sebelumnya yakni Pertanyaan Seputar Dewan Pastoral Paroki. Atas pertanyaan di atas, KAIROS berpendapat seperti ini:

  1. Pastor Paroki adalah Ketua Umum Dewan Pastoral Paroki. Berdasarkan Penugasan dari Bapa Uskup sebagai pemimpin tertinggi Gereja Lokal, Pastor Paroki harus mampu mengambil kebijakan untuk menentukan pilihan berdasarkan suara yang telah ada. Karena itu, "Atas Petunjuk Yang Maha Kuasa" adalah istilah yang paling tepat dan kita tidak perlu meragukan itu.
  2. Pengurus Dewan Pastoral Paroki adalah merupakan mitra kerja Pastor Paroki dalam tugas pastoral. Oleh karena itu, kiranya para pengurus terpilih adalah umat Allah yang benar-benar berniat mau bekerja, dan bukan hanya sekedar "tempel nama" di dalam kepengurusan. Dan sekali lagi, "Atas Petunjuk Yang Maha Kuasa" kita percaya pengurus-pengurus yang terpilih adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Maju-mundurnya karya Pastoral itu adalah atas "Kehendak Yang Maha Kuasa", umat adalah hanya sebagai alat yang menjadi perpanjangan tangan-Nya.
  3. KAIROS tetap menekankan kata yang hilang dalam tradisi baru yakni "Dewan Paroki" seharus "Dewan Pastoral Paroki". Jadi yang menjadi inti di sana adalah "Pastoral", bukan "Dewan" atau "Paroki". Bagaimana tugas pastoral itu berjalan dengan baik, itulah yang menjadi tujuan yang harus dicapai.

Pertanyaan:
KAIROS adalah salah satu media online. Apakah KAIROS berkenan mempromosikan para Calon Legislatif dari Katolik agar dikenal oleh masyarakat? (V/D dari lingk. St. Sesilia).
Jawaban:

Terima kasih Saudara V/D atas pertanyaan ini. Kairos sebagai salah satu media merupakan media untuk semua. Oleh karena itu, KAIROS tetap menjaga komitmen awal yakni untuk menjadi media yang bersikap netral untuk semua. Soal politik, dan Pemilihan Umum yang akan datang, KAIROS akan berbagi informasi kepada masyarakat. Untuk mempromosikan Calon Legislatif, KAIROS membuka ruang untuk itu. Perlu diingat bahwa KAIROS tetap menjaga netralitasnya sebagai media sehingga ruang tersebut kami buka untuk semua yang telah memanfaatkan KAIROS untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.  Semoga jawaban ini berkenan.

Oleh: Fidelis Harefa

Sabtu,  27 Juli 2013, bertempat di Aula Gedung Serba Guna Tjilik Riwut, dilaksanakan rapat pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Palangka Raya, Rapat tersebut dihadiri oleh P. Timotius I Ketut Adihardana, MSF dan beberapa tokoh Gereja Katolik Keuskupan Palangka Raya. Rapat tersebut menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Palangka Raya yang berkedudukan di Palangka Raya.
2. Memilih Pengurus untuk pertama kalinya dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Pembina : P. Dr. Timotius I Ketut Adihardana, MSF

Penasehat:
Napa J. Awat, S.U.
Martoyo, S.E.
Dr. Yosef Dudi, M.Si.
Dr. Drs. Marsel Selamat, S.H, M.H.

Pengurus:
Drs. Yudinantir, M.Si. (Ketua)
Walden M. Sihaloho, S.H, M.H. (Wakil Ketua)
Fidelis Harefa (Sekretaris I)
Eleonora Gandesa Putri, S.T. (Sekretaris II)
Frans Martinus (Bendahara)

Bidang-Bidang:

Julius I.P. Situngkir, S.H. (Koordinator Bid. Advokasi)
Inocentius Celinoty Kondamaru, S.H, M.H. (Anggota)

Yohanes Wibowo, S.E. (Koordinator Bid. Organisasi)
Drh. Alex Uria Atmadja (Anggota)

Drs. Wilhlemus Y. Ndoa, M.Pd. (Koordinator Bid. Humas dan Edukasi)
Yakobus Dapa Toda, S.S. (Anggota)
Drs. Aston Pakpahan, M.M. (Anggota)

Cory Pramita Sartianan, S.H. (Koordinator Bid. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia).

3. Memberikan kuasa kepada Ketua terpilih untuk menyampaikan keputusan rapat pembentukan FMKI kepada Bapa Uskup Keuskupan Palangka Raya.
4. Memberikan kuasa kepada Ketua terpilih untuk datang dan menghadap di hadapan Notaris membuat akta pendirian FMKI.
5. Memberi kuasa kepada Ketua terpilih untuk mendaftarkan FMKI pada instansi pemerintah yang berwenang.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget