MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Articles by "Gereja dan Politik"

Anggota DPD, RI Napa J Awat yang menggantikan H Muhammad Mawardi yang saat ini sebagai calon Bupati Kapuas melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan beberapa waktu lalu (26/4/2018) di Aula Nazaret, Komplek Gereja Katedral, St Maria, Palangkaraya.

Ratusan warga menghadiri kegiatan tersebut untuk mendengarkan paparan dari Napa J Awat. Dirinya menekankan tentang pentingnya strategi ekonomi berkelanjutan yang harus diadaptasikan dengan situasi lapangan agar efektivitas kegiatan berjalan dengan optimal.
Napa J Awat sedang menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar

"Strategi pembangunan berkelanjutan di daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah berhadapan dengan situasi persoalan ekonomi masyarakat yang mendasar saat ini yaitu sebagian besar masyarakat belum memiliki sumber pendapatan secara pasti dengan nominal yang cukup untuk membiayai kesejahteraan rumah tangga secara layak," ungkapnya.

Padahal, sambungnya, di lain pihak, kita mempunyai faktor produksi seperti alam dan tenaga kerja. "Jika modal, jangankan masyarakat, sektor swasta (PT, CV) mempergunakan hutang sebagai sumber pembiayaan untuk membuka kebun sawit, Regulasi yang akan diperjuangkan agar materi yang tersusun nantinya di pihak pemerintah pusat bisa menyentuh penggalian dan penciptaan sumber usaha pedesaan terutama yang bermuara pada komoditi ekspor," sambungnya.

Selama ini, pembukaan sawit banyak mengorbankan lahan/tanaman keras milik masyarakat dan tidak dihargai. Inilah yang akan disuarakan dan diperjuangkannya selaku anggota DPD RI atau para Wakil Daerah dari Kalteng.

"Dengan mengubah "bahu-lakau"atau lahan ladang pertanian tanaman keras yang telah ditanami oleh masyarakat menjadi perkebunan karet atau sengon adalah alternatif terbaik bagi masyarakat pedesaan demi menapak kesejahteraan rumah tangga dan mampu mengantar anak-anak memperjuangkan dan meraih daya saing melalui pendidikan terstruktur tampa merudak lingkungan, Tengok saja Rungan-Manuhing di Kabupaten Gunung Mas  yang telah sejak lama terbiasa membudaya tanam karet, sudah punya kejelasan sumber pendapatan," sebutnya.

Sinkronisasi antara strategi pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan sumber usaha di pedesaan sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan kepastian pendapatan setiap bulannya merupakan mimpi penulis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dalam kerangka NKRI.

"Hal ini bisa diperjuangkan secara realistik dan terukur, terlebih ditunjang dengan adanya instrumen yang lain bagi pembangunan berkelanjutan di desa yaitu melalui penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dengan adanya sumber dana ini dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat di desa dan stimulan agar sektor UMKM dan Koperasi dapat lebih berkembang dalam sektor pertanian," pungkasnya.

Dokumen Foto dari penakatolik.com

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KWI
Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340; Tlp/Faks. (021) 325757
 
No : 01/DOKPEN/05/2002
Hal: Memakai nama "Katolik"
 
MEMAKAI NAMA "KATOLIK"
1. Pantas disyukuri bersama, bahwa akhir-akhir ini semakin nampak adanya orang-orang katolik yang tergerak oleh ajaran-ajaran Gereja Katolik.
2. Lebih dari pada itu, tidak hanya sendiri-sendiri sebagai individu, tetapi juga secara bersama-sama mereka melandaskan kegiatannya ituberdasarkan ajaran Gereja yang mutakhir, termasuk ajaran-ajaran sosial Gereja. Dengan demikian, hal itu dapat dipandang sebagai perwujudan cita-cita Gereja yang percaya bahwa Gereja mendapat tugas  untuk melaksanakan nilai-nilai luhur bagi keselamatan manusia. 
3. Khususnya di Indonesia, Konferensi Waligereja  Indonesia sangat mendukung inisitatif kaum awam tersebut. Hal itu tentu merupakan ambil bagian mereka dalam usaha mengatasi permasalahan bangsa berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Gereja. Kerjasama melalui berbagai cara memang menjadi harapan orang-orang beriman di negeri yang sedang menanggung berbagai macam krisis ini.
4. Tetapi, mendasarkan kegiatan bersama  berdasarkan ajaran Gereja Katolik tidak serta merta membuat orang-orang katolik tersebut begitu saja dapat memakai nama "katolik" bagi kebersamaannya itu.
5. Selama ini nama "katolik" telah menjadi nama diri sebuah komunitas beragama yang kehadirannya meliputi hampir seluruh dunia. Maka membuat nama itu menjadi nama diri sebuah kebersamaan, entah itu paguyuban atau organisasi atau partai di sebuah tempat tertentu adalah sebuah tindakan yang mengena pada nama diri Gereja Katolik, yang pada hakekat dan
kenyataannya  adalah sebuah komunitas keagamaan dan bersifat universal.
6. Berhubung nama "katolik" itu selama ini telah menjadi nama diri Gereja Katolik Roma, maka nama tersebut tidak hanya menyangkut Gereja Katolik yang ada di sebuah wilayah tertentu saja. Karena itu, penggunaan nama tersebut diatur oleh Hukum Gereja.
7. Menurut Hukum Gereja yang berlaku sejak tahun 1983, pada pokoknya, penggunaan nama itu hanya boleh dilakukan dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang seperti dinyatakan pada kedua pasal ini:
Kanon 300:Janganlah satu perserikatan pun memakai nama "katolik" tanpa persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang, menurut norma kanon 312. Kanon 312:# 1 Otoritas yang berwenang untuk mendirikan perserikatan-perserikatan publik ialah:1. Tahta Suci untuk perserikatan-perserikatan universal dan internasional.2. Konferensi Waligereja di wilayah masing-masing, untuk perserikatan nasional, yakni yang berdasarkan pendiriannya diperuntukkan bagi kegiatan yang meliputi seluruh negara.3. Uskup diosesan di wilayah masing-masing, tetapi Administrator diosesan tidak, untuk perserikatan-perserikatan diosesan, terkecuali perserikatan-perserikatan yang pendiriannya menurut priviligi apostolic direservasi bagi orang lain. # 2 Untuk mendirikan dengan sah perserikatan atau seksi perserikatan di keuskupan, meskipun berdasarkan previligi apostolik, dituntut persetujuan tertulis Uskup diosesan; tetapi persetujuan yang diberikan untuk mendirikan rumah tarekat religius berlaku juga untuk mendirika perserikatan yang khas untuk tarekat itu di rumah itu atau di gerejanya.
 
8. Jadi, sehubungan dengan penggunaan nama "katolik" diperlukan dua hal yang hakiki, yaitu persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang (Kanon 300) dan persetujuan itu tertulis (Kanon 312).
 
9. Selama ini,  para Waligereja yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak pernah  menyatakan persetujuannya kepada siapa pun juga yang berkehendak untuk memakai nama "katolik" pada organisasi, paguyuban, perserikatan, partai  dan sebagainya,  yang sedang dibentuknya.
 
Hendaknya yang bersangkutan dan berkepentingan maklum adanya.
Jakarta, 26 April 2002.
 
 
Dikutip dan diperbanyak untuk kalangan sendiri oleh Keuskupan Palangka Raya, 16 Mei 2005
+ Mgr. A.M.Sutrisnaatmaka MSF.

Foto dari penakatolik.com
Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Komisi Kerawam Keuskupan Palangka Raya, bertepatan pada pelaksanaan Raker Keuskupan Palangka Raya Oktober 2015 memberi manfaat bagi kaum awam, terutama dalam pengetahuan berpolitik sebagai 100% Katolik dan 100% Indonesia. Pada seminar sehari tersebut, Sekretaris Komisi Kerawam KWI Romo Guido Suprapto Pr, hadir sebagai salah satu nara sumber. Berikut adalah ringkasan materi yang dipresentasikan oleh Romo Guido Suprapto Pr.
Untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara yang baik, bukan pertama-tama didasarkan pada tatanan kemasyarakatan (politik), tetapi pada pribadi-pribadi yang beriman dan berintegritas. (Paus Fransiskus)
Landasan dasar panggilan dan  perutusan “Gereja” dalam masyarakat

Ada beberapa landasan dasar panggilan dan perutusan "Gereja" dalam masyarakat. Landasan dasar ini harus menjadi pedoman bagi kaum beriman untuk menjadi pelayan dalam masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Landasan dasar itu adalah:

  1. “Kamu adalah garam dan terang dunia” (bdk. Mat 5:13-16);
  2. Gereja HARUS sungguh-sungguh hadir dan terlibat aktif dalam realitas sosial dan bergumul dengan isyu-isyu aktual masyarakat (bdk. GS.1; AA.14, GS.75);
  3. Gereja dalam kehadiran dan keberadaannya HARUS relevan dengan situasi dan konteks Indonesia saat ini (SAGKI, 2005);
  4. Gereja HARUS semakin membuka  diri untuk terlibat lebih  dalam, khususnya dalam bidang sosial politik melalui para awamnya (Pleno VI 2011; VII 2013, Sidang KWI 2013).
Landasan dasar di atas mengharuskan umat Katolik mengetahui kondisi dan realitas politik Indonesia saat ini. Secara umum, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai berikut:

  1. Kondisi sosial politik Indonesia dewasa ini terlihat berjalan dan berkembang sangat pragmatis, oportunistik dan bahkan transaksional sehingga tidak terlihat ada nilai-nilai dasar keadaban publik yang menonjol diperjuangkan oleh aktor-aktor politik dan kekuatan-kekuatan politik utama.
  2. Banyak indikasi yang cukup kuat untuk mengarahkan pada suatu kesimpulan sementara bahwa politik Indonesia memerlukan pencerahan dan perbaikan.
  3. Momentum Pileg,  Pilpres dan Pilkada seharusnya menjadi sarana strategis pembaruan politik Iindonesia yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, sangat perlu juga memahami isu politik sebagai berikut:
  1. Suksesi kepemimpinan (kepala daerah)  cenderung  tidak menawarkan dan menghasilkan kandidat  yang berintegritas, berwawasan, cakap dan tangguh. Selanjutnya akan menjadi sumber persoalan daerah tersebut;
  2. Korupsi yang semakin marak (legislatif, eksekutif, yudikatif, komisioner, dan kelembagaan lainnya);
  3. Agenda pilkada (serentak) akan menimbulkan dinamika dan  ketegangan politik yang tinggi melibatkan elit politik dan warga masyarakat;
  4. Kecenderungan “radikalisasi kelompok agama”, kekerasan intoleransi  karena politisasi agama dan faktor kepemimpinan yang lemah.
Dari beberapa situasi dan isu politik sebagaimana di sebutkan di atas, umat Katolik harus terlibat secara aktif dalam upaya membenahi perpolitikan di negeri ini. Kiranya ungkapan berikut menjadi inspirasi keterlibatan umat Katolik dalam dunia politik.
“….Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya…” (Mgr. Alb. Soegijapranoto, SJ.)
Bukan hanya ungkapan di atas yang mengharuskan umat Katolik terlibat secara aktif. Beberapa Dokumen Gereja juga menyebutkan bahwa umat Katolik perlu belajar secara mendalam tentang politik.
  1. “Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan “tata dunia." (Bdk. Apostolicam Actuositatem, 14).
  2. “Mereka yang “cakap atau berbakat”  hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai “keahlian politik”, yang sukar sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil” (Gaudium et Spes, 75 ).
Karena dianjurkan oleh Gereja, umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik sangat perlu memperhatikan visi keterlibatan politik kristiani. Visi tersebut adalah:
  1. memperjuangkan kebaikan umum (bonum commune) yang merupakan tujuan politik. 
  2. membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdi pada kepentingan umum.
Dalam berpolitik hendaknya berpedoman kepada kearifan yang sudah teruji dari tokoh Gereja dan Pahlawan Nasional: Mgr. Albertus Soegijapranata SJ, yangmenyatakan: In Principiis Unitas, In Dubiis Libertas, In Omnibus Caritas, yang artinya: Dalam soal prinsip: persatuan, dalam hal-hal yang masih terbuka: kebebasan, dan dalam segala hal: kasih.

Kiat dan Strategi Keterlibatan

Setelah memahami landasan dasar, situasi dan isu politik, wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat, termasuk landasan anjuran Gereja dari Dokumen Gereja, umat Katolik sangat perlu memperhatikan beberapa hal berikut sebagai kiat dan strategi keterlibatan dalam politik. Umat Katolik tidak boleh terbawa arus. Umat Katolik harus komit dengan visi keterlibatan kristiani seperti telah disebutkan di atas. Poin-poin berikut sangat membantu untuk menentukan sikap dalam dunia politik:
  1. Membangun kesadaran dan gerakan bersama:
    • Tahu dimana berada sekarang ini, sadar lingkungan (membaca tanda-tanda zaman);
    • Tahu kemana akan menuju, sadar visi dan sasaran (tahu dengan tepat apa yang harus dibuat);
    • Tahu bagaimana mencapai tujuan, sadar potensi (strategi dan komitmen).
  2. Membangun strategi internal:
    • Konsolidasi Komitmen Kristiani melalui Pendidikan politik Umat Katolik
    • Penguatan spiritualitas (Panggilan dan perutusan)
    • Pemantapan dan pemurnian motivasi (Bonum Commune)
    • Mempersembahkan  kader terbaik Katolik (kualifikasi dan integritas)
    • Membangun  “gerakkan bersama”, membangun soliditas dengan semangat pengorbanan).
  3. Mempersiapkan Kader:
    • Memahami  Politik secara benar (bukan sekedar jabatan, kuasa dan uang)
    • Memahami  sistem dan dinamika politik di Indonesia pada umumnya.
    • Memahami kondisi masyarakat: kondisi batin-psikologis dan kecenderungan sikap/pilihan politis mereka.
    • Merebut ruang publik dan ruang hati masyarkat.
    • Mantap  dan murni dalam motivasi  (dasarnya iman: panggilan dan perutusan, “menguduskan tata dunia” (politik) demi membangun kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.
    • Menempuh  cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/aturan dan melanggar tatanan moral.
    • Mengedepankan  kesatuan, kerukunan umat dan eksistensi  Gereja Katolik, dan jangan sebaliknya karena “ambisi” pribadi hal itu dikorbankan. Ingat, kedudukan/jabatan politik, bukan tujuan tetapi sarana, oleh karena itu jadikan sarana utk  “pemuliaan hidup” dan bukan menghacurkan.
Inilah beberapa poin penting yang dapat disarikan oleh KAIROS untuk para pembaca. Kiranya yang tidak hadir pada seminar kaum awam dapat membaca dan memahami. Jangan takut! Mari kita satukan hati, tekat dan komitmen untuk melibatkan diri dalam politik demi kebaikan bersama.

Pengantar


Rm. I Ketut Adi Hardana, MSF
Setiap pembicaraan, keputusan dan tindakan yang menyangkut orang banyak dalam arti luas dapat disebut sebagai pembicaraan, keputusan dan tindakan politik. Itu kalau kita mendasarkan istilah itu pada asal-usul munculnya kata itu dalam bahasa Yunani. Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani 'polis' yang artinya negara-kota. Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dan kebaikan dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau ketika mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang kita namai 'politik'. Hal itulah yang mendasari terbentuknya pengertian politik. Dengan Pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa kita tengah berpolitik ketika bersaing dengan tetangga sebelah rumah untuk jabatan sekertaris RT, atau sopir angkot berdebat dengan oknum LLAJ bahwa pungli yang mereka lakukan sudah tidak bisa lagi ditolerir. Pengertian politik memiliki cakupan atau muatan yang sangat luas.

Leksikal Politik

Menurut buku A  New Handbook of Political Science,  politik adalah penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Kata kekuasaan sosial ditekankan unuk membedakannya dengan kekuasaan individual, sebab politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan, melampuai batasan individual. Masyarakat sebagai entitas sosial mengesahkan sekelompok individu melalui Pemilihan Umum untuk memiliki kekuasaan sosial. Aplikasi kekuasaan ini dapat dipaksakan, jika diperlukan, atas setiap individu untuk menjamin keteraturan di dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan hal ini, kita mengenal adanya undang-undang darurat sipil atau militer yang dikeluarkan oleh penguasa untuk memulihkan kembali ketertiban dan keamanan masyarakat.

Lebih jauh, menurut Gabriel A. Almond,  politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Dalam nosi ini, politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif: siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa? Kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama "pemerintah". Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tatkala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya.

Di dalam perkembangannya, memang istilah politik cenderung digunakan dalam arti sempit. Jadi politik itu bukan masalah lima tahunan, atau masalah pemilihan presiden dan para anggota legislatif saja, melainkan masalah sehari-hari. Dalam arti itu, politik merupakan panggilan dan kewajiban setiap warga Negara. Selaku pemegang kekuasaan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai seperti: kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan, dan sejenisnya untuk seluruh warga masyarakat. Dalam arti itu, politik dapat dipahami sebagai seni mengatur pemerintahan, artinya bagaimana pemegang kekuasaan mengatur jalannya pemerintahan sehingga tercipta kesejahteraan bersama (bonum commune) bagi seluruh warga masyarakat, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bahasa dan budaya.

Dalam Pengertian yang lebih luas, seperti dipahami oleh Aristoteles, politik dimaknai sebagai hubungan publik. Menurut Aristoteles, dalam bukunya Politics, ditegaskan bahwa manusia adalah binatang politik, artinya secara kodrati manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik, baik dalam ruang lingkup publik maupun privat. Dalam ruang lingkup publik terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya; sementara dalam 'civil society' yang ranahnya lebih bersifat privat, terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas dan sejenisnya.
Dalam pemahaman semacam ini, politik mengandung komponen yang disebut dengan kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Dalam kompromi dan konsensus disepakati pembagian kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak dipegang oleh satu otoritas, tetapi oleh otoritas lainnya; dengan demikian, terhindarkan apa yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100 %. Masing-masing pihak berusaha memoderasi tuntutannya agar tercapai persetujuan dengan pihak lain. Ketika pergesekan kepentingan diantara semua pihak diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas meja dan bukan dengan pertumpahan darah, saat itu dapat dikatakan bahwa politik suatu negara adalah baik atau para politikusnya sudah dewasa dalam berpolitik.

Dalam politik kita senantiasa berbicara mengenai “seni” dan cara, bagaimana masyarakat di suatu wilayah menegosiasikan kepentingan masing-masing untuk melahirkan kesepakatan, agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain. Dalam perspektif ini, politik disebut sebagai “seni” untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta kesejahteraan, keadilan, kedamaian, perlindungan terhadap pihak yang lemah serta penghormatan terhadap setiap pribadi manusia dan kepentingan semua pihak serta golongan dilindungi.

Pendasaran Keterlibatan Gereja/Awam dalam Politik 

Setiap orang beriman dipanggil dan diutus untuk mewujudkan imannya melalui perbuatannya (bdk. Yak 2:14, 17). Dengan demikian setiap orang beriman dalam panggilan dan martabatnya masing-masing dipanggil dan diutus untuk mewujudkan imannya. Lebih jauh dekrit tentang kerasulan awam menyebut bahwa panggilan kristiani menurut hakekatnya adalah panggilan untuk merasul. ''Seperti dalam tata susunan tubuh yang hidup tidak satupun anggota bersifat pasif melulu, melainkan beserta kehidupan tubuh juga ikut menjalankan kegiatannya, begitu pula dalam Tubuh Kristus, yakni Gereja, seluruh tubuh menurut kadar pekerjaan masing-masing anggotanya mengembangkan tubuh. Sehingga anggota yang tidak berperan menurut kadarnya demi pertumbuhan tubuh juga harus dipandang tidak berguna bagi Gereja atau bagi dirinya sendiri.'' (Apostolicam Actuositatem, Bab I art. 2.) 

Bentuk keterlibatan kaum awam dalam dunia politik lebih leluasa dibandingkan dengan hirarki, karena justru panggilan khas mereka adalah terlibat dalam tata dunia. Secara kongkrit keterlibatan kaum awam dalam politik adalah keterlibatan dalam bermasyarakat. Kaum awam menyatu dengan masyarakat sebagai makhluk sosial yang peduli dengan sesama dan lingkungannya serta lebih jauh berani mengambil bagian dalam setiap kesempatan sosial dan politik yang terbuka bagi mereka. Misalnya terlibat dalam organisasi  RT atau RW, organisasi kemasyarakatan, terlibat dalam partai politik dan lain-lainnya.

Konsili Vatikan II dalam Dekrit tentang Kerasulan Awam, Apostolicam Actuositatem, no. 14 menyatakan: “Terdorong oleh cinta akan bangsanya dan oleh rasa tanggungjawab akan tugas-tugas sebagai warga negara, orang Katolik harus merasa dirinya bertanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan bersama dalam arti kata yang sebenarnya. Mereka berusaha memperbesar pengaruh mereka, supaya perundang-undangan sejalan dengan hukum-hukum kesusilaan dan dengan kesejahteraan bersama...Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum”.

Dalam pernyataan ini tampak dengan jelas pandangan Gereja Katolik tentang politik. Keterlibatan dalam bidang politik berpangkal dari cinta akan bangsa dan rasa tanggungjawab akan tugas-tugas sebagai warga negara. Dalam arti ini, keterlibatan dalam dunia politik adalah wujud tanggung jawab dari setiap warga negara untuk memajukan kesejahteraan bersama dan mencapai cita-cita bersama, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, diperlukan keterlibatan secara aktif dan menggunakan segala kemampuan atau pengaruh yang dimiliki untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat sejalan dengan hukum-hukum kesusilaan dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanpa partisipasi aktif dari seluruh warga, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia politik ada bahaya bahwa undang-undang yang dibuat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, perlakuan dan perlindungan terhadap semua golongan, penghormatan terhadap martabat dan hidup manusia serta jaminan terhadap mereka yang lemah.

Dari pandangan ini menjadi jelas bahwa orang Katolik, baik kaum awam maupun para imam, biarawan/wati bukan hanya boleh ikut terlibat dalam dunia politik, tetapi merupakan suatu keharusan. Tentu saja “porsi” keterlibatannya berbeda antara Imam/Biarwan/ti dibandingkan dengan awam sesuai dengan mandat dan tugas masing-masing. Konsep Gereja sebagai umat Allah membuka pintu sangat lebar bagi keterlibatan umat dalam politik. Hal ini dipertegas oleh sejumlah Dokumen Konsili Vat II.

Apostolicam Actuositatem, no. 2, secara khusus menekankan ciri keduniaan dari kehidupan kaum awam beriman kristiani. Dengan ciri khas status hidup awam di tengah masyarakat dan urusan-urusan duniawi, mereka dipanggil Allah untuk dijiwai semangat kristiani, ibarat ragi, menunaikan kerasulan mereka di dunia. Dari dekrit yang sama, no. 9 ditegaskan mengenai pentingnya kerasulan kaum awam, baik internal Gereja maupun dalam masyarakat: “Kaum awam menunaikan kerasulan mereka yang bermacam-ragam dalam Gereja maupun masyarakat. Dalam kedua tatanan hidup itu terbukalah pelbagai bidang kegiatan merasul.” Demikian juga dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, no. 52, ditegaskan tentang tanggungjawab semua umat beriman dalam urusan kesejahteraan umum, keamanan, politik, ekonomi, kebudayaan dan hidup berkeluarga, baik dalam menanggung beban keluarga, maupun dalam mendidik anak menuju kepada kesempurnaan.

Lebih jauh Johanes Paulus II, dalam Ensiklik Christi Fideles Laici menyebut bahwa dunia kerasulan kaum beriman kristiani adalah bidang sosial ekonomi, politik, kebudayaan dan pendidikan. Hal ini menemukan pendasaran biblisnya dalam Kis. 2:1-40 yang memberikan inspirasi kepada umat Katolik untuk bergerak keluar dari persembunyian dan berani mewartakan kabar baik kepada semua bangsa. Bagi kita, umat Katolik pada umumnya, usaha kita terlibat dalam politik praktis bukanlah sebagai sarana atau kendaraan untuk melebarkan sayap Gereja. Ekspansionisme dan Proselitisme (mencari kawan sebanyak-banyaknya) sudah bukan waktunya. Tugas utama kita adalah ikut menyumbangkan jasa agar Indonesia semakin menjadi negara dan masyarakat yang lebih baik.

Namun di pihak lain Gereja tetap melarang keterlibatan para uskup, imam, serta rohaniwan dan rohaniwati dalam arena politik praktis. Hukum Kanonik, kan. 287, misalnya mengatakan bahwa para klerus tidak diperbolehkan terlibat dalam dan memimpin partai politik tertentu. Konferensi Wali Gereja Indonesia (2008) membuat pernyataan bahwa demi menjaga objektivitas dan netralitas pelayanan gerejawi, maka pimpinan Gereja tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik. Mengapa larangan seperti ini dibuat dan terus dipertahankan?

Larangan ini dibuat atas pertimbangan bahwa para Uskup, Imam dan bahkan kaum religious merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan komunitas umat beriman. Karena itu, apabila terlibat dalam politik praktis dan pada suatu ketika harus berseberangan dengan umat beriman katolik lainnya karena tuntutan politik partisan, maka hal ini akan memperlemah otoritas pengajaran serta posisi mereka sebagai penyatu, pelindung dan pembimbing umat beriman. Kalau demikian, maka pertanyaannya ialah apakah para hirarkis harus tutup mulut terhadap kegelisahan, penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang terjadi ditengah masyarakat sebagai akibat dari struktur politik dan ekonomi yang tidak adil?

Ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini (GS), menyiratkan penegasan yang mengajak seluruh umat beriman untuk mulai bertindak. Adalah saatnya tiba untuk bertindak dan beraksi, bukan berbicara dan berwacana saja. Tindakan dan aksi itu, secara khusus menyasar pada dunia politik dengan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam sambutannya pada tgl 1 Januari 1985: “Sudah saatnya kita mengubah kata-kata menjadi tindakan. Tiap individu, masyarakat dan keluarga, penganut agama, organisasi-organisasi nasional dan internasional, hendaknya mengakui bahwa mereka terpanggil untuk memperbaharui komitmen mereka: bekerja bagi perdamaian”. Dalam hal itu Paus sudah menyuarakan bahwa Gereja harus membawa perdamaian, atau Gereja mengajak semua orang untuk merubah dunia agar lebih damai. Inilah seruan politik dari pemimpin Gereja Katolik bagi dunia.

Keterlibatan dan Pendampingan Hirarki dalam Politik

Berkaitan dengan wujud keterlibatan dan pendampingan Hirarki dalam bidang politik, ajaran Sosial Gereja Octogesima Adveniens, no. 48 mengungkapkan dengan jelas: “Hirarki mengemban tugas untuk mengajar dan menafsirkan secara otentik norma moralitas. Setiap umat awam mengemban tanggungjawab pribadi yang berdasarkan iman dan pengharapan, untuk meresapi tata-dunia dengan semangat kristiani”. Memang ada pembatasan keterlibatan para anggota hirarki dalam dunia politik praktis. Mengingat saratnya dunia politik praktis dengan berbagai macam kepentingan partai, kelompok bahkan pribadi, maka para uskup dan imam hendaknya tidak terlibat langsung dalam dunia politik praktis dalam arti mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Ada pembagian tanggung jawab. Para imam bertanggung jawab memberikan pedoman yang dijabarkan dari norma moralitas, kaum awam bertanggung jawab untuk mewujudkannya dalam keterlibatan nyata.

Keterlibatan pimpinan Gereja dalam urusan politik tentunya tidak bisa dimengerti dalam arti keterlibatan politik praktis seperti mendirikan dan memimpin sebuah partai politik atau gerakan politik tertentu. Demikian pula tidak menduduki posisi atau jabatan legislatif, yudikatif atau eksekutif dalam kehidupan politik. Kalaupun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari institusi Gereja.  Lebih jauh, keterlibatan para hirarkis dalam urusan sosial-politik lebih dimengerti dalam arti memfasilitasi dialog bersama awam dan masyarakat tentang realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya sehari-hari dalam rangka membangun suatu budaya dan struktur sosial, politik, ekonomi baru yang lebih adil dan manusiawi. Tanggungjawab dalam urusan sosial-politik terungkap lewat usaha menghimpun dan memberi pendampingan iman, ilmu dan pembentukan karakter kristiani kepada awam supaya menjadi terang dan garam dunia melalui kegiatan sosial, politik dan ekonomi serta budaya yang ditekuni.

Pendapingan terhadap para awam itu dimulai dengan upaya membangun sebuah komunio bersama awam dengan tujuan melakukan refleksi bersama secara berkala dan kontinu tentang kenyataan-kenyataan sosial-politik sehari-hari.Refleksi ini dipertajam dengan membaca dan merenungkan bersama Kitab Suci, khususnya refleksi atas pribadi Yesus sebagai penyelamat dan  pembebas. Refleksi itu kemudian diikuti oleh tindakan konkrit bersama demi suatu perubahan sosial-politik yang lebih adil dan manusiawi. Gustavo Gutierez (1983)  menekankan peranan hirarkis sebagai pengajar dan motivator bagi umat beriman supaya tetap setia mengabdikan diri kepada masyarakat kecil, mengupayakan keadilan dan perdamaian serta kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Gereja terpanggil untuk merumuskan suatu eklesiologi baru dimana Gereja tidak lagi dilihat sebagai suatu institusi sosial yang terisolir, malainkan bagian integral dari pengalaman hidup umat beriman dan masyarakat umumnya. Gereja adalah bagian dari pengalaman umat manusia akan kegembiraan, sukacita, harapan serta duka dan kecemasan sehari-hari. Gereja adalah umat Allah. Konsep Gereja sebagai umat Allah ini, dirumuskan secara sangat baik dalam GS 1: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.

Pernyataan Konsili Vatikan II ini mereflesikan adanya keterbukaan luar biasa dari pihak Gereja terhadap kehidupan publik. Konsep Gereja sebagai Umat Allah mendorong kita supaya  lebih aktif mengintegrasikan diri dengan pengalaman hidup umat manusia dan lebih terbuka terhadap situasi politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, keadilan sosial, kesejahteraan serta lingkungan hidup masyarakat. Ketika negara dan masyarakat diselimuti oleh situasi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan, maka Gereja perlu tampil membantu dan mendidik masyarakat supaya bisa mendefinisikan dirinya sendiri sebagai agen profetis dan pembaharu yang mampu membebaskan diri dari situasi yang dihadapi dengan kekuatan sendiri.

Dalam kaitan dengan situasi dunia yang demikian itu, Gereja dihadapkan dengan suatu tugas yang mahaberat, yakni tugas untuk memberikan ciri manusiawi dan kristiani kepada peradaban modern, kepada situasi perpolitikan; suatu ciri yang diminta dan hampir dituntut oleh peradaban itu sendiri untuk perkembangannya lebih lanjut, agar peradaban itu tidak musnah. Gereja memenuhi tugas ini terutama melalui putra-putri awamnya, yang harus sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan jabatan tersebut, sebagai penunaian atas suatu kewajiban dan sebagai suatu pengabdian dalam persatuan batiniah dengan Allah dan dengan Kristus dan demi untuk kemuliaan-Nya (bdk. Mater et Magistra, no. 56-57). Ciri manusiawi dan kristiani itu menjadi nampak manakala kaum awam yang terlibat dalam dunia politik sungguh-sungguh menjadikan keterlibatan itu sebagai medan karya perutusan, artinya menjadi kesempatan untuk ikut secara aktif merancang, merumuskan dan memutuskan setiap regulasi dan keputusan politik dengan mendasarkannya pada nilai-nilai kemanusiaan: keadilan, kejujuran, pelayanan, pengorbanan dan perjuangan bagi kesejahteraan bersama.

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium), no. 1, menegaskan fungsi sebagai pemberi ciri kristinai itu dengan merujuk Kristus sebagai Terang para bangsa yang menerangi semua orang, agar para bangsa mampu hidup dalam kebenaran dan keadilan serta berani memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang: “Terang Bangsalah Kristus itu. Maka Konsili suci yang terhimpun dalam Roh Kudus, ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus, yang bersinar dalam wajah Gereja, dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk (bdk. Markus 16: 15)”. Pernyataan ini mau mengatakan kepada kita, bahwa Gereja dalam Kristus adalah tanda dan sarana, saluran rahmat Allah yang menyelamatkan. Gereja bermaksud menyatakan kepada umat manusia dan dunia, hakekat dan tugas perutusannya di dalam dunia, yakni menjadi Sakramen bagi dunia, tanda dan sarana keselamatan bagi dunia.

Sebagai anggota tubuh Kristus, Gereja dengan caranya masing-masing mengemban tri-tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja. Itu berarti Gereja ada di dalam dunia dan bertugas menggarami dan menerangi dunia dengan Injil Kristus (bdk. Mrk. 16, 15). Gereja berhubungan erat dengan dunia dewasa ini yang dalam ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, no. 1 dinyatakan bahwa “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”. Dengan penegasan itu, menjadi jelas bahwa Gereja (kaum Awam dan Hirarki) tidak bisa menempatkan diri sebagai kelompok yang terpisah dari dunia, seolah-olah urusan dunia dan perkara-perkara duniawi berada di luar tanggungjawabnya; sebaliknya, Gereja harus “membenamkan” diri di dalamnya sebab “urusan” dunia adalah “urusan” Gereja.

Konsolidasi Komitmen

Gereja Katolik memandang politik sebagai salah satu bidang pelayanan demi perwujudan kasih Allah. Bentuk pelayanan ini mengambil wujudnya paling kongkrit dalam upaya setiap umat beriman memajukan kesejahteraan umum. Kitab Suci mengatakan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (bdk. Yeremia 29:7). Politik merupakan hak, tanggungjawab dan panggilan semua anggota Gereja. Oleh karena itu, kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.
Sebagai warganegara yang baik, umat Katolik memiliki kewajiban ikut terlibat dalam memperjuangkan kebaikan umum (bonum commune) yang merupakan tujuan politik (bdk. Kan. 747, § 2). Sebagai insan politik yang mengimani Kristus sudah sepantasnya nilai-nilai Injili  mewarnai cara berpolitik umat Katolik (bdk. Kan. 747, § 1). Nilai-nilai itu adalah: inklusif (nondiskriminatif), preferential option for the poor, HAM, solidaritas, subsidiaritas dan bonum publicum/bonum commune. Nilai – nilai tersebut merupakan dasar visi politik umat Katolik yaitu membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdi pada kepentingan umum, terutama kelompok masyarakat yang dirugikan.

Alasan mendasar yang membuat umat Katolik terus terlibat aktif dalam urusan politik terletak pada panggilan Ilahi untuk mempertegas moral politik yang benar yaitu politik demi keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan kebaikan bersama serta penghormatan terhadap hak-hak asasi dan martabat manusia. Moral politik ini bertentangan dengan mentalitas individualistik dan etika individualisme. Etika ini mengagung-agungkan kebebasan dan pilihan hidup berdasarkan kepentingan individu semata-mata, tetapi mengabaikan kepentingan dan kebaikan kolektif. Sambil menolak etika individualisme ini, Gereja mengajak semua umat beriman supaya bersikap kritis terhadap setiap idiologi dan etika serta berani menolak idiologi dan etika kehidupan yang berpotensi menghancurkan prinsip kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kesatuan dan keselamatan kolektif  yang menjadi tujuan politik yang sesungguhnya.

Merebut Jabatan Publik

Ruang publik dalam kancah perpolitikan adalah ruang yang harus direbut oleh mereka yang ingin berkiprah dalam dunia politik. Kesempatan ditawarkan kepada semua pihak, tetapi tentu saja tidak semua pihak mampu meraihnya. Selain karena kursi atau jabatan yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan pihak “pelamar”, dari lain pihak tiadanya strategi yang tepat dan jitu, ikut menjadi faktor pendukung yang menyebabkan seseorang gagal meraih jabatan publik, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Untuk itu perlu dibangun jejaring sosial berupa penguatan dan pemantapan jejaring untuk memupuk modalitas dalam berorganisasi, bersosialisasi dan dalam berwacana. Organisasi menjadi penting karena lewat organisasi seseorang dapat terus mengelola diri secara terpelihara dan berkelanjutan. Melalui modalitas sosialisasi orang mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sosial politik di sekitar, sehingga semakin dikenal oleh pihak lain, dan melalui wacana yang dibangun orang memperkuat kemampuan artikulasi sosial politik, sehingga mampu mengekpresikan diri dan ide-ide politik secara matang dan meyakinkan yang pada akhirnya mampu mempengaruhi pihak lain.

Pilihan Strategi

Menghadapi persaingan yang demikian ketat dalam upaya merebut jabatan publik, selain membangun jejaring sosial serta mengartikulasikan diri melalui modalitas organisasi dan sosialisasi, diperlukan juga sebuah strategi yang tepat. Strategi yang dimaksud adalah cara-cara serta kia-kiat yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sebelum menentukan pilihan strategi, tentu perlu melakukan pemetaan terhadap kekuatan “lawan” serta kekuatan sendiri beserta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sebagai contoh: banyak caleg dianggap memenuhi kriteria-kriteria seperti yang dituntut oleh publik: berasal dari  keluarga yang harmonis, rukun-damai dan tetap bersatu padu, mempunyai kompetensi, integritas dan moralitas/kepribadian yang baik, bukan tipe peminum dan pemabuk, bebas narkoba, dikenal sebagai tokoh yang suka dan mampu menyelesaikan masalah, baik, rajin, aktif sebaga orang beragama, mempunyai hubungan atau kerja sama yang baik dengan pemuka agama dan pemerintah, mempunyai kepedulian sosial, komitment dalam memperjuangkan kesejahteraan umum, jujur, memenuhi janji dan konsisten, terbebas dari kebiasaan KKN, mempunyai dukungan yang signifikan dan peluang untuk menang; sementara jumlah kursi legislatif yang diperebutkan terbatas.

Berhadapan dengan realita yang demikian itu, perlu dibangun konsensus bersama antara para caleg dengan pilihan mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Di sinilah, pada titik ini dituntut sikap serta kerelaan dari para calon untuk melepaskan hak untuk dipilih ketika kemungkinan untuk menang tidak sebesar yang dimiliki oleh calon lainnya. Dalam perspektif ini, diperlukan keberanian untuk menyatukan sikap, visi, misi dan komitmen untuk mengusung hanya calon-calon yang memiliki peluang besar untuk menang; sementara itu, para calon lainnya yang peluang keterpilihannya lebih kecil diminta dengan sukarela untuk mengundurkan diri.
Dengan terbangunnya komitmen semacam ini, maka seluruh daya dan kemampuan yang ada diarahkan sepenuhnya untuk mendukung calon yang memiliki peluang besar itu, sehingga peluang keberhasilan akan menjadi lebih besar daripada mengajukan banyak calon dengan konsekuensi suara terbagi, sehingga tidak ada yang berhasil menang. Strategi semacam ini telah terbukti ampuh. Di daerah-daerah seperti di Bali dan Pangkal Pinang dimana jumlah umat Katolik minoritas, tetapi berhasil menempatkan cukup banyak wakilnya di lembaga legislatif. Keberhasilan ini terjadi, karena semua pihak sepakat untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan Gereja daripada kepentingan pribadi.

Di sinilah diperlukan adanya kerjasama antara semua pihak, baik antar kaum awam maupun antara hirarki dan kaum awam. Kehadiran hirarki menjadi penting sebagai tonggak pedoman arah bagi kaum awam yang terlibat dalam dunia politik. Dengan memberikan arahan serta pedoman-pedoman etis yang menjadi dasar pijakan dalam pengambilan setiap keputusan, dapat diharapkan bahwa kaum awam yang terlibat dalam dunia politik dapat membangun komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan Gereja sebagai kepentingan yang lebih  besar daripada kepentingan pribadi. Untuk itu, diperlukan adanya kenosis, pengosongan diri dan pertobatan yang sejati yang mengandung tuntutan kerendahan hati serta kerelaan untuk berkorban demi kepentingan umum. Bila hal ini dapat diusahakan dan diwujudkan, tentu kehadiran kaum awam dalam dunia politik tidak hanya besar dalam hal kuantitas, tetapi juga berarti dalam kualitas.

Penutup

Kerasulan awam, yang menukik secara sempit kepada kerasulan dalam dunia politik adalah sakramen, yakni jalan menuju kepada keselamatan. Bidang politik sebagai salah satu bentuk kerasulan awam, dalam arti luas, adalah wujud konkret dari keberpihakan kita demi kesejahteraan bersama dengan keterlibatan sepenuh hati dalam usaha mewujudkan kepentingan umum yang adil, damai dan sejahtera. Gereja Katolik melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya baik, sebagai “seni” untuk mengatur kehidupan bersama dan megusahakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Gereja sebagai entitas yang berjuang bagi terwujudnya keselamatan dan syaloom, tidak bisa bersikap indifferent dalam dunia politik. Gereja, melalui kaum awam harus terlibat secara aktif dalam dunia politik agar kesejahteraan umum yang diperjuangkan itu secara perlahan tetapi pasti dapat terwujud.

Berhadapan dengan kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakekatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya, yakni sebagai medium bagi perjuangan kesejahteraan umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, hormat terhadap martabat pribadi manusia, solidaritas dan subsidiaritas. Untuk itu, Gereja Katolik memperjuangkan pembaharuan politik dengan menekankan perubahan dari politik yang bersifat pencitraan dan politik uang  menjadi politik kompetensi dan pengabdian; dari politik sektarian dan primordialis menjadi politik yang terbuka dan pluralistik; dari politik yang bersifat “top down” menjadi politik yang berpola “bottom up”; dari politik struktural authoritatif menjadi politik konstitusional fungsional dan demokratis; dan dari politik kroni menjadi politik yang terbuka bagi persaingan publik.

Untuk ikut menentukan jalannya politik, Gereja, dalam hal ini kaum awam harus secara aktif terlibat dan ikut mewarnai dunia politik. Hanya dengan terlibat secara aktif, Gereja ikut berperan mengubah dunia politik kearah yang lebih baik. Keterlibatan secara aktif dalam dunia politik melalui perebutan jabatan publik (legislatif dan eksekutif) memerlukan suatu strategi yang jitu. Konsolidasi komitmen adalah salah satu strategi yang telah terbukti ampuh dan dapat diterapkan di tempat lain dalam upaya meraih jabatan publik.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut di atas, setiap anggota Gereja perlu berperan aktif sebagai “garam dan terang dunia”, sesuai tugas tanggungjawab, situasi dan kemampuannya masing-masing, serta sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini semua anggota Gereja: kaum klerus, biarawan-biarawati dan kaum awam dapat dan perlu memainkan peranannya sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat/negara dan serentak warga Gereja. Secara khusus, kaum klerus serta biarawan dan biarawati dapat berperan secara formatif dan tidak langsung, yakni sebagai pembina, pengawal dan pengontrol dunia politik; sedangkan kaum awam berperan secara praktis dan langsung, sebagai politisi, pemimpin eksekutif dan birokrat.

Bila hal itu tidak dilakukan, maka nasib dan masa depan kita akan ditentukan oleh orang lain seperti yang dikatakan oleh Mgr. Soegijapranata kepada politikus Katolik Indonesia I.J. Kasimo:  ''Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya.'' Ini merupakan ajakan kepada setiap orang beriman untuk peka akan kecemasan dan harapan, penderitaan dan kegembiraan bangsa ini. Ini merupakan ajakan bagi segenap insan Katolik untuk teribat secara aktif dalam dunia politik, ikut menentukan masa depan diri dan bangsa. Menjadi orang Katolik Indonesia berarti 100 % Katolik dan 100% Indonesia (Rm I Ketut Adi Hardana, MSF)

Bahan Bacaan:

  1. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, Oxford University, Oxford 1998.
  2. Gustavo Gutierez,  Reflections from a Latin American perspective: finding our way to talk about God," in V. Fabella & S. Torres (eds.) Irruption of the Third World: Challenge to Theology (Maryknoll NY: Orbis, 1983).

P. Silvanus Subandi, Pr
Vikjen Keuskupan Palangka Raya
Awal bulan November yang lalu, Redaksi Kairos melayangkan sebuah e-mail kepada saya yang berisi "Ajakan untuk berbagi tentang pandangan Gereja terhadap politik". Saya pikir ini tema yang sangat menarik. Oleh karena itu, saya menyampaikan sedikit pendapat saya tentang tema ini.

Hidup Kita Tidak Lepas dari Politik

Dunia politik adalah realitas dunia yang kita hidupi dan kita hadapi sehari hari. Kita tidak bisa menghindarkan diri dalam dan dari pemikiran-pemikiran politik. Setiap hal yang kita lakukan dengan tujuan tertentu di tengah masyarakat dan melibatkan serta bersama masyarakat, dengan mengatur strategi tertentu supaya program kita di tengah masyarakat dapat berhasil baik, itu sudah merupakan tindakan politik. Kita menyadarkan masyarakat supaya tidak menjual tanah kepada perusahaan yang didukung pemerintah itu juga sudah merupakan tindakan politik. Jadi kita/Gereja tidak bisa keluar dan menjauhkan diri dari politik.

Bagaimana sikap Gereja terhadap realitas di atas? Gereja harus masuk dalam dunia politik untuk memberi warna kristiani dalam dunia politik. Artinya kehadiran kita orang beriman kristiani dalam dunia politik dapat menggarami dunia politik supaya berwajah manusiawi. Para Bapak Konsili Vatikan II dalam dokumen Gaudium et Spes menekankan peran orang kristiani supaya terlibat dalam politik. Paus Yohanes Paulus II dalam surat Apostolik Christifideles Laici (tentang kerasulan awam) menekankan peran penting kaum awam dalam dunia politik. Ya, sekali lagi, tujuannya harus tetap diingat yakni untuk menggarami dan mewartakan kabar keselamatan dalam dunia yang sudah serba sekular ini.

Larangan Politik Praktis

KAIROS dalam Editorialnya sudah menulis tentang hal ini. Di sini, saya menegaskannya kembali. Yang dimaksud dengan politik praktis adalah orang yang terjun secara langsung dalam dunia politik dengan menjadi anggota partai tertentu dan menjadi anggota dewan. Ini adalah kompetensi awam. Kami para imam tidak boleh lagi terlibat karena berdampak pada perpecahan umat yang sudah terpolarisasi dalam partai-parta politik. Tidak terlibat, bukan berarti bahwa imam dan biarawan-biarawati lalu meninggalkan dunia politik. Itu juga tidak benar. Dalam pengertian ini, para pemimpin agama memainkan peran politiknya dalam apa yang disebut dengan politik kenabian, dengan menyerukan seruan moral dan mengkritisi situasi dunia dalam terang iman.

Dukungan Gereja

Gereja memberi dukungan kepada umat untuk terlibat dalam dunia politik karena itu adalah medan pewartaan dan kesaksian iman. Soal membela kebenaran, memang gereja harus menunjukkan sikap yang tegas dan konsisten, tidak boleh bersikap abu-abu. Kalau yang dimaksud dengan dukungan Gereja hanya pada partai politik tertentu, maka sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan karena itu berarti pimpinan gereja bersikap pilih kasih. Pimpinan Gereja harus netral supaya semua bisa terlayani.

Saya, sebagai seorang Imam, berpesan kepada kaum awam agar tetap bersemangat dan terlibat dalam dunia politik. P. Frans Magnis Suseno, seorang Guru Besar Filsafat Politik pernah mengatakan bahwa umat Katolik tidak boleh abstain dalam dunia politik. Pesan ini, lebih-lebih ditujukan kepada kaum awam. Tetapi, perlu tetap diingat bahwa tujuannya adalah menggarami dunia politik dengan memberi warna kristiani. **Rm. Silvanus Subandi, Pr 

Dalam upaya meningkatkan mutu informasi yang disajikan oleh KAIROS bagi para pembacanya, KAIROS secara berkala berusaha mengelompokkan topik-topik informasi yang ingin disajikan. Setiap topik akan dihantar lebih dahulu melalui editorial dari redaksi. Topik-topik yang dibahas, kemudian akan dikelomppokan dalam kategori tertentu.

Memasuki bulan November 2013, KAIROS mengetengahkan tema "Gereja dan Politik". Opini, artikel, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan politik anda dapat baca selanjutnya dalam kategori "Gereja dan Politik". Pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mencari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik tertentu.

Hakekat Politik

Politik secara etimologis berasal dari kata polis (Yunani) yaitu negara-kota atau pemerintahan kota. Politik secara umum diartikan sebagai seni mengatur kehidupan (kota, negara) demi mencapai kebaikan/kepentingan/kesejahteraan bersama (bonum commune). Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa politik merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperbaiki tata aturan dalam suatu masyarakat demi kebaikan dan kemajuan bersama.

Bagaimana menciptkan dan memperjuangan kebaikan/kepentingan bersama itu? Tetap merujuk pada pengertian polis ini. Istilah-istilah lain yang timbul bersamaan dengan polis adalah polites (warga negara) dan politeia (bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik). Dengan pengertian ini, seseorang yang berpolitik berarti sedang melibatkan dirinya dalam memperjuangkan kepentingan dan kebaikan bersama. Akan menjadi salah bila seseorang menyatakan dirinya sedang berpolitik, tetapi de facto dia sedang berusaha memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan apalagi bila hal itu berakibat fatal bagi kebaikan bersama. Dalam keadaan seperti ini, politik yang pada hakekatnya merupakan sesuatu yang baik, untuk kebaikan umum berobah menjadi tidak baik karena dipenuhi dengan keburukan, penuh persaingan tidak sehat, pertentangan dan perpecahan, serta dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kebaikan umum yang seharusnya diperjuangkan, justeru diabaikan dan dihancurkan, hanya menjadi slogan kosong.

Keterlibatan Gereja dalam Politik

Tidaklah benar pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Gereja tidak mendukung politik. Atau pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa berpolitik merupakan dosa di mata Gereja. Untuk mendukung pernyataan ini, berikut ini kami mengutip beberapa kanon dalam Kitab Hukum Kanonik yang menjadi dasar keterlibatan Gereja dalam politik.

Kan. 225 § 1: Seperti semua orang beriman kristiani yang berdasarkan baptis dan penguatan ditugaskan Allah untuk kerasulan, kaum awam terikat kewajiban umum dan mempunyai hak, baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan, untuk mengusahakan, agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia; kewajiban itu semakin mendesak dalam keadaan-keadaan dimana Injil tidak dapat didengarkan dan Kristus tidak dapat dikenal orang selain lewat mereka.
Kan. 227: Kaum beriman kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat dunia diakui kebebasannya, sama seperti yang merupakan hak semua warga masyarakat; tetapi dalam menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat injili, dan hendaknya mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan Magisterium Gereja; tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka mengajukan pendapatnya sendiri sebagai ajaran Gereja.
Kan. 287
§ 1: Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia.
§ 2: Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum.
Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Gereja memandang politik semata-mata sebagai hal kotor, licik, penuh intrik dan persaingan, syarat dengan kepentingan pribadi, diam dan pasif itu bertentangan dengan amanat Konsili Vatikan II (Gaudium et Spes, 75) yang mengatakan bahwa segenap umat Katolik menyadari panggilannya yang khas dalam negara yaitu kewajiban mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum. Sebab hanya dengan cara seperti ini umat Katolik dapat menunjukan tindakan cinta kasih yang nyata dan menguntungkan masyarakat.

Anjuran Gereja Untuk Berpolitik

Artikel sederhana ini dapat digunakan sebagai pegangan dasar bahwa Gereja tidak pernah melarang umatnya untuk berpolitik. Sebaliknya, Gereja tetap menganjurkan agar kaum awam terlibat dalam dunia politik. Paus Fransiskus, dalam homilinya pada 16 September di Domus Santa Martha, menolak gagasan bahwa “orang Katolik yang baik tidak ikut campur dalam politik.” Sebaliknya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa “Seorang Katolik yang baik, ia hendaknya ikut terlibat dalam bidang politik, dengan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri.” (bdk. UCANEWS).

Umat Katolik tidak boleh salah memahami larangan politik praktis seperti yang dikatakan dalam KHK. Larangan politik praktis dalam KHK ditujukan kepada para hirarki, dan bukan kepada awam Katolik. Perlu diketahuai bahwa larangan ini dibuat atas pertimbangan bahwa para uskup, imam dan bahkan kaum religious merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan komunitas umat beriman. Karena itu apabila terlibat dalam politik praktis dan pada suatu ketika harus berseberangan dengan umat beriman katolik lainnya karena tuntutan politik partisan, maka hal ini akan memperlemah otoritas pengajaran serta posisi mereka sebagai penyatu, pelindung dan pembimbing umat beriman.

Harus dipahami bahwa larangan politik praktis yang dimaksud adalah tidak diperbolehkan pimpinan Gereja terlibat dalam urusan politik seperti mendirikan dan memimpin sebuah partai politik atau gerakan politik tertentu. Demikian pula tidak boleh menduduki posisi atau jabatan legislatif, yudikatif atau eksekutip dalam kehidupan politik. Kalaupun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu maka harus terlebih dahulu mendapatkan izinan resmi dari institusi Gereja (CBCP. 1998; Beltran, 1998).

Pembaca KAIROS yang budiman, artikel-artikel menarik lainnya tentang Gereja dan Politik akan kami tayangkan di media KAIROS selama bulan November ini. Semoga informasi-informasi yang kami sajikan dapat membantu pembaca dalam memahami politik seturut pandangan Gereja Katolik. **Red.

P. Frieds Meko, SVD
Saat ini kita terlilit erat oleh kesulitan dan krisis yang hampir merampas segala harapan yang kita miliki. Optimisme kita menjadi samar-samar. Soalnya kita sudah merasa lelah menjangkau harga pasar yang sudah menjulang, terutama rakyat jelata yang setiap hari bekerja sebagai tukang sapu, penarik becak, buruh dan sebagainya. Dan saya kira orang-orang pintar pun sudah terlalu muak dengan berbagai retorika yang tidak selaras dengan kenyataannya.

Di mana-mana orang yang pandai, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, ramai-ramai membuka forum diskusi dari kelas teri hingga kelas elite dengan tema-tema hebat seputar politik dan lapar. Lucunya diskusi itu lebih banyak berakhir dengan hasil yang membingungkan. Bahkan pertentangan, bukan hanya untuk orang kecil tetapi termasuk juga mereka yang merancang diskusi itu sendiri.

Sementara kita masih bingung tak keruan, ramai-ramai lagi orang mendirikan partai. Mereka melihat partai sebagai terapi ampuh untuk menyelamatkan diri dari krisis yang dahsyat ini. Semua perlombaan dan keramaian itu hanya membuat pemandangan kita menjadi rabun dan samar-samar untuk melihat secara jelas jalan keluar mana yang paling baik kita tempuh, menuju stabilitas hidup yang aman dan sejahtera.

Cukup pasti bahwa kita tidak mungkin terus mempertaruhkan terapi mendirikan posko-posko untuk membantu mereka yang lapar. Juga kita tidak mungkin puas dan merasa enak kalau tiap hari keluar-masuk gedung LBH untuk mengadukan segala perkara ketidakadilan.

Di samping itu pula, kita tidak mungkin mempertahankan kondisi saling tuding- menuding, menyangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang selalu menjadi topik hangat dalam media-cetak maupun elektronik. Kita pun tidak harus puas dengan cepat memaafkan diri dan begitu mudah mengkambinghitamkan orang lain. Lagi pula kita tidak mungkin mencari keselamatan yang nyaman dalam partai politik yang arahnya tidak jelas, hanya bersifat asal tampil untuk membuat sensasi tanpa isi.

Hidup dalam pertentangan seperti ini, tanpa berupaya mencari jalan keluar yang dilandasi sikap moderasi, hanya akan menciptakan Etika Rimba. Lalu kita lupa bahwa kita adalah manusia yang mempunyai pikiran dan hati. Kita seolah merampas dengan keji hak asasi para penghuni rimba dan dengan bangga menganggapnya sebagai penemuan etika baru. Ironisnya, justru ditemukan oleh orang-orang bijak-cendekia yang pernah bertahun-tahun menjadi penghuni civitas academica.

Pada batas ini, mungkin kita perlu tunduk dan sesal dalam-dalam sambil bertanya mengapa semua ini terjadi di saat hidup kita diliputi panorama modernitas dengan revolusi ilmu pengetahuan yang hampir membawa manusia memasuki bidang kekuasaan Allah. Mengapa kita yang begitu sarat dengan berbagai pengetahuan, menjadi rapuh dan takluk tak berdaya di hadapan sebuah persoalan yang muncul hanya dari satu sisi yaitu politik?

Sungguh pasti bahwa Allah  tidak melarang kita manusia menggunakan otak untuk mendiskusikan hidup kita bahkan mendiskusikan keberadaan-Nya. Tetapi ketika manusia berani mencoba untuk menggantikan posisi Allah dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai juru selamat sejati dalam menyelesaikan segala macam masalah hidupnya, maka persis di situlah letak kejatuhan manusia moderen. Ilmu pengetahuan yang ia miliki mengalami kepasrahan.

Lantas kalau begitu, kita harus berpaling kepada siapa, dan dari mana kita harus mulai? Kita tidak mungkin mulai dari hal-hal yang tahyul dengan mencari dukun kelas kakap, tetapi dengan rendah hati membungkukkan diri merenungkan kebenaran ajaran ini,  bahwa Allah pada dasarnya memihak kepada semua orang, baik yang pintar maupun yang bodoh.

Tetapi ketika si pintar menggunakan kepintarannya untuk merancang dan menyulap kebenaran menjadi kepalsuan, kebaikan menjadi kefasikan, keadilan menjadi penindasan, kedamaian menjadi kekacauan, maka pada batas itulah Allah akan menarik kembali potensi kepandaian yang diberikan padanya. Penarikan itu nampak dalam bentuk sikap bingung, kelabakan, bodoh dan terkesan seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan.

Para pemimpin dan orang-orang bijak-cendekia yang kita harapkan menjadi penyelamat dalam situasi krisis ini, justru kelihatan bingung dan tak berdaya. Dalam kebingungan, mereka memilih membuat spekulasi penawaran ide-ide gemilang tetapi justru semakin kompleks dan problematik. Mereka lupa untuk melihat pokok permasalahannya yang sebenarnya. Mereka terus mencoba mencari solusi dalam kebisingan dan hingar-bingar pertentangan konsep. Mereka mencari solusi di atas kebisingan yang memekikan telinga dan menggelisahkan hati.

Maka tepatlah apa yang dikatakan filsuf Bertrand Russell, bahwa segala macam persoalan dan kasus yang begitu hebat melanda dunia modern, disebabkan bukan karena orang tidak lagi mengunjungi tempat-tempat ibadah dan bukan karena orang tidak percaya lagi kepada dalil-dalil teologi, tetapi karena orang telah kehilangan suasana hening dalam hidupnya. **Rm. Frieds Meko, SVD

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget