MEDIA KAIROS

Didedikasikan Untuk Karya Kerasulan Awam Katolik Provinsi Kalimantan Tengah

Articles by "Hukum"

Akhir-akhir ini, dakawaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi trend topic yang mewarnai dunia informasi di negara Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dakwaan penistaan agama ini bermula dari peristiwa ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu dan penyebaran potongan video Ahok oleh Buni Yani.

Eksepsi ini sangat bermuatan positif terutama dalam upaya peningkatan pemahaman multikultural dan ke-bhinekaan kita sebagai warga negara Indonesia.

Dalam kerangaka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita junjung tinggi, sangat bermanfaat untuk membaca eksepsi Ahok yang disampaikan di hadapan pengadilan. Berikut ini adalah naskah lengkap eksepsi Ahok atas dakwaan penistaan agama.
Foto dari: megapolitan.kompas.com

_________________________________________

Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan, yang diberikan kepada Saya.

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, dimana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu,  bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Al-Maidah 51 apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para Ulama. Namun ucapan itu, saya maksudkan, untuk para oknum politisi, yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51, secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada.

Ada pandangan yang mengatakan, bahwa hanya orang tersebut dan Tuhan lah, yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini di dalam sidang yang sangat Mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut.

Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya, yang bisa memberikan persepsi, atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Ijinkan saya untuk membacakan salah satu Sub-judul dari buku saya, yang berjudul “Berlindung Dibalik ayat suci” ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan lebih jelas, isinya sebagai berikut, saya kutip:

Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”.

Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya.

Dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.

Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad, dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan, bukanlah kepala agama/Imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung, dibalik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat disurat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.

Saya tidak tahu apa yang digunakan oknum elit di Bali yang beragama Hindu, atau yang beragama Budha. Tetapi saya berkeyakinan, intinya, pasti, jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang ras nya lain. Intinya, pilihlah yang seiman/sesama kita (suku, agama, ras, dan antar golongan). Mungkin, ada yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita manusia, yang lain bukan, karena dianggap kafir, atau najis, atau binatang!

Karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut, dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi, dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan se-SARA tadi, maka betapa banyaknya, sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam, tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi. Apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua, tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang.

Kondisi inilah yang memicu kita, tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita mendapatkan yang buruk, dari yang terburuk, karena rakyat pemilih memang diarahkan, diajari, dihasut, untuk memilih yang se-SARA saja. Singkatnya, hanya memilih yang seiman (kasarnya yang sesama manusia).

Demikian kutipan dari buku yang saya tulis tersebut.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Dalam kehidupan pribadi, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang beragama Islam, termasuk dengan keluarga angkat saya Almarhum Haji Andi Baso Amier yang merupakan keluarga muslim yang taat.

Selain belajar dari keluarga angkat saya, saya juga belajar dari guru-guru saya, yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD Negeri, sampai dengan kelas 3 SMP Negeri. sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati Ayat-Ayat suci Alquran.

Jadi saya tidak habis pikir, mengapa saya bisa dituduh sebagai penista Agama Islam.

Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Tjahaja Purnama dan Ibu Buniarti Ningsih (Tjoeng Kim Nam dan Bun Nen Caw), tetapi saya juga diangkat sebagai anak, oleh keluarga Islam asal Bugis, bernama Bapak Haji Andi Baso Amier , dan Ibu Hajjah Misribu binti Acca. Ayah angkat saya, Andi Baso Amier adalah mantan Bupati Bone, tahun 1967 sampai tahun 1970, beliau adik kandung mantan Panglima ABRI, Almarhum Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf.

Ayah saya dengan ayah angkat saya, bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya.

Kecintaan kedua orangtua angkat saya kepada saya, sangat berbekas, pada diri saya, sampai dengan hari ini.

Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulya, dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Analta Amir.

Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat.

Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika Ibu angkat saya meninggal, saya ikut seperti anak kandung, mengantar dan mengangkat keranda beliau, dari ambulans sampai ke pinggir liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya, di Taman Pemakaman umum Karet Bivak.

Sampai sekarang, saya rutin berziarah ke makam Ibu angkat, di Karet Bivak. Bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah, untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu.

Yang membuat saya juga selalu mengingat almarhumah Ibu angkat saya, adalah peristiwa, pada saat saya maju, sebagai calon wakil Gubernur  DKI Jakarta tahun 2012.

Pada hari pencoblosan, walaupun Ibu angkat saya, sedang sakit berat dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan menggunakan mobil kakak angkat saya Haji Analta, ibu angkat saya, sengaja, meminta mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih saya. Padahal kondisinya sudah begitu kritis.

Dari tempat pemungutan suara, barulah beliau langsung, menuju ke rumah sakit, untuk perawatan lebih lanjut di ICU.

Setelah dirawat selama 6 (enam) hari, Ibu berdoa dan berkata kepada saya dan masih terus saya  ingat dan masih akan saya ingat, kata beliau: “Saya tidak rela mati sebelum kamu menjadi gubernur. Anakku, jadilan gubernur yang melayani rakyat kecil."

Ternyata Tuhan mengabulkan doa Ibu angkat saya.

Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014, setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi Presiden, dan saya juga sudah dipastikan menjadi Gubernur, menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari Ibu angkat saya selalu saya camkan , dalam menjalankan tugas saya, sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sebelum menjadi pejabat, secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan mesjid di Belitung Timur, dan kebiasaan ini, tetap saya teruskan saat saya menjabat sebagai Anggota DPRD Tingkat II Belitung Timur, dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun Masjid, Mushollah dan Surau, dan bahkan merencanakan membangun Pesantren, dengan beberapa Kyai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya, sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan yang di dalam Islam, dikenal sebagai pembayaran Zakat, termasuk menyerahkan hewan Qurban atau bantuan daging di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji, dan menghajikan Penjaga Masjid/Musholla (Marbot atau Muadzin) dan Penjaga Makam.

Hal-hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur, saat menjabat sebagai Bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi Bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung, sebagai Wakil Gubernur dan juga, sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini pun tetap saya lakukan.

Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya juga membuat banyak kebijakan, diantaranya kebijakan agar di bulan Suci Ramadhan, para PNS dan honorer, bisa pulang lebih awal, dari aturan lama jam 15.00 WIB saya ubah menjadi jam 14.00 WIB, agar umat Muslim dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah, sholat magrib berjamaah, dan bisa tarawih bersama keluarganya.

Saya juga ingin melihat Balaikota mempunyai Masjid yang megah untuk PNS, sehingga bisa melaksanakan ibadahnya, ketika bekerja di Balaikota. Karena itu, Pemda membangun Masjid Fatahillah di Balaikota.

Di semua rumah susun (rusun) yang dibangun PEMDA, juga dibangun Masjid. Bahkan di Daan Mogot, salah satu rusun yang terbesar, kami telah membangun Masjid besar, dengan bangunan seluas 20.000 m2, agar mampu menampung seluruh umat muslim yang tinggal di rusun Daan Mogot. Kami jadikan masjid tersebut sebagai salah satu Masjid Raya di Jakarta.

Kami akan terus, membangun Masjid Raya/besar, di setiap rusun, kami akan terus membantu perluasan Masjid yang ada, dengan cara PEMDA akan membeli lahan yang ada di sekitar Masjid, sebagaimana beberapa kali telah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam maupun Pengurus Dewan Masjid Indonesia di Balaikota.

Para Marbot dan penjaga makam juga PEMDA Umrohkan. Kami juga membuat kebijakan bagi PNS, menjadi pendamping Haji kloter DKI Jakarta.

Saya berharap bisa melaksanakan amanah orang tua dan orang tua angkat saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai Gubernur di periode yang akan datang, sehingga cita-cita saya untuk memakmurkan umat Islam di Jakarta dapat terwujud.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya berani mencalonkan diri sebagai Gubernur, sesuai dengan amanah yang saya terima dari almarhum Gus Dur, bahwa Gubernur itu bukan pemimpin tetapi pembantu atau pelayan masyarakat.

Itu sebabnya, dalam pidato saya setelah pidato almarhum Gus Dur pada tahun 2007, saya juga mengatakan bahwa menjadi calon Gubernur, sebetulnya saya melamar untuk menjadi pembantu atau pelayan rakyat.

Apalagi, saya melihat adanya fakta, bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam, seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Solo juga mendukung calon Gubernur, Bupati, Walikota non-Islam di daerahnya.

Untuk itu, saya mohon ijin kepada Majelis Hakim, untuk memutar video Gus Dur yang meminta masyarakat memilih Ahok sebagai Gubernur saat Pilkada Bangka Belitung tahun 2007, yang berdurasi sekitar 9 (Sembilan) menit.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya ini hasil didikan orang tua saya, orang tua angkat saya, Ulama Islam di lingkungan saya, termasuk Ulama Besar yang sangat saya hormati, yaitu Almarhum Kyai Haji Abdurahman Wahid.

Yang selalu berpesan, menjadi pejabat publik sejatinya adalah menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam, tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan Agama Islam dan menghina para Ulama, karena sama saja, saya tidak menghargai, orang-orang yang saya hormati dan saya sangat sayangi.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Apa yang saya sampaikan di atas, adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan saya juga berharap penjelasan saya ini, bisa membuktikan tidak ada niat saya, untuk melakukan penistaan terhadap Umat Islam, dan penghinaan terhadap para Ulama. Atas dasar hal tersebut, bersama ini saya mohon, agar Majelis Hakim yang Mulia, dapat mempertimbangkan Nota Keberatan saya ini, dan selanjutnya memutuskan, menyatakan dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau batal demi hukum. sehingga saya dapat kembali, melayani warga Jakarta dan membangun kota Jakarta.

Majelis Hakim yang Mulia, terima kasih atas perhatiannya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum, saya juga ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2016
Hormat saya,
Basuki Tjahaja Purnama


Sumber naskah Eksepsi: New Liputan 6

Oleh: Fidelis Harefa
 
Pendahuluan

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.[1]


Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara harus siap menghadapi MEA yang akan dimulai pada akhir tahun ini. Tidak dapat mundur dari kesepakatan ini karena telah dibicarakan sejak tahun 2003 yang lalu. Presiden Jokowi, seperti dilansir oleh KOMPAS pada hari Senin, 27 April 2015, saat ditanya seusai jamuan makan malam di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/4/2015) mengatakan bahwa yang paling penting dilakukan adalah mengidentifikasi produk-produk yang mempunyai nilai saing tinggi dengan produk sejenis dari negara lain.[2]

Mempunyai daya saing maksudnya adalah bisa memasuki pasar di negara lain. Pernyataan Presiden Jokowi ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak bisa tidak siap dalam menghadapi MEA. Bagaimana kesiapan itu disikapi? Implementasi ASEAN Economic Blueprint dalam mewujudkan MEA akan membawa konsekuensi baru bagi dunia usaha di Indonesia. Dalam persepektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (free flow of goods and services) adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan baru dan potensi ketersentuhan pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.[3]

Dari perspektif kompetisi itu pula, lahir sebuah kekhawatiran sekaligus menjadi keprihatinan kita bersama yakni akan adanya efek persaingan usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, penulis memilih sub-tema opini hukum ini: “Bagaimana kesiapan hukum di Indonesia dalam menyongsong era MEA, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?

Indonesia: Perusak Hutan Tercepat di Dunia

Sebelum melihat peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup, penting untuk diketahui bahwa pada tahun 2008, Indonesia dianugerahi Certificate Guinnes World Records sebagai Perusak Hutan Tercepat di Dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[4] Pemberian sertifikat ini berdasar pada data-data yang telah dihimpun oleh PBB. Tahun 2000 hingga 2005, rata-rata per hari 51 km2 hutan Indonesia hilang (rusak). Dengan menghitung rata-rata kerusakan hutan Indonesia, pada tahun 2007 PBB merilis Hutan Sumatera dan Hutan Kalimantan akan punah pada tahun 2022.

Merebaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam merupakan dampak dari akumulasi peristiwa dalam jangka waktu yang relatif lama. Perilaku individu maupun perusahaan yang tidak peduli terhadap alam merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Segala cara dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Namun, efek dari mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah terjadinya eksploitasi tenaga kerja, lingkungan, konsumen dan perampasan tanah rakyat.

Di negara kita, perampasan tanah rakyat oleh perusahan telah melahirkan banyak kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat dengan aparat keamanan (TNI, POLRI) yang secara khusus disewa oleh pihak perusahan. Sebagai contoh, di Mesuji, Lampung telah terjadi protes oleh masyarakat atas “perampasan” tanah masyarakat yang melibatkan 2 perusahaan kelapa sawit: PT Sumber Wangi Alam dan PT Barat Selatan Makmur Investindo dan perusahaan negara yang bergerak dalam penanaman kayu, Silva Inhutani yang mengakibatkan 4 orang meninggal. Korban meninggal selama periode 2009-2011 sebanyak 30 orang. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, 3 orang ditembak mati dan 9 luka parah ketika Polisi dan Militer menembak kerumunan masa yang berdemo secara damai memprotes perampasan tanah pertanian penduduk oleh perusahaan tambang Australia, PT Sumber Mineral Nusantara. Pada bulan yang sama di Sumbawa, sekitar 50 rumah yang dihuni oleh keluarga Pekasa (penduduk asli) dilaporkan telah dibakar oleh polisi dan militer, untuk mencegah mereka menghuni lahan yang diklaim oleh pemerintah sebagai hutan lindung dan sasaran eksplorasi dari perusahaan tambang emas Newmont Nusa Tenggara.[5]

Badan Pertanahan Nasional melaporkan bahwa pada tahun 2011 telah terjadi konflik tanah sebanyak 2.791, sementara Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan sebanyak 738 konflik tanah yang telah melahirkan 4.502 pengaduan resmi berkaitan dengan perampasan hak warga. Sementara organisasi sipil memberikan detil yang lebih lengkap mengenai perluasan dan jenis konflik tanah di Indonesia dewasa ini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), salah satu LSM yang menangani isu-isu agraria mencatat telah terjadi konflik agraria sebanyak 163 di seluruh negeri selama tahun 2011, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 106 konflik. 22 orang telah terbunuh dalam konflik itu yang melibatkan sebanyak 70.000 kepala keluarga dengan sengketa 500.000 hektar tanah. Kebanyakan kasus, (60%) terjadi pada bidang sawit, 22% pada hutan, 21% pada proyek infrastruktur, 4% pada tambang. Jawa Timur adalah daerah yang paling tinggi (36 kasus) untuk kasus-kasus tersebut selama thn 2011, Sumatera Utara (25 kasus), Sulawesi Tenggara (15 kasus), Jawa Tengah (12 kasus), Jambi (11 kasus), Sumatera Selatan (9 kasus), Riau (1 kasus).[6]

Perusahaan kaya di Indonesia menjadi pemain yang mengontrol kepemilikan tanah secara massive untuk proyek-proyek: sawit, pabrik kertas, tambang, minyak dan gas, logging, wisata dan properti. Di sini, saya cukup menyebutkan beberapa konglomerat yang bermain dalam sektor tersebut diatas:

  1. PT Bakrie & Brothers Tbk memiliki 7 divisi, termasuk sawit, tambang, minyak dan gas yang memiliki lokasi tanah yang sangat luas: Bakrie Sumatra Plantaions memiliki area sawit seluas 92.000 hektar, ditambah 11. 438 hektar plasma, 18.921 hektar karet di Sumatera, Kalimantan Selatan dan Tengah (data 2011); Bumi Resources yang bergerak dalam sektor batu bara menguasai lahan seluas 187. 181 hektar di Kalimantan dan Sumatra, sementara konsesi tambang non batu bara seluas 289.919 hektar di Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Selatan, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur. Group ini juga mendapat konsesi lahan di Mauritinia dan Liberia; 
  2. PT Energi Mega Persada Tbk bergerak dalam bidang minyak dan gas, memperoleh konsesi seluas 28.000 km2 (sebagaian di lepas pantai); Bakrieland Development yang bergerak dalam bidang properti adalah Developer terbesar di pusat bisnis Jakarta yang telah mengembangkan 53,5 hektar dan mengontrol 25% supply untuk apartement. Selain itu, juga memiliki investasi dekat ibu kota dan 15. 000 hektar di lokasi-lokasi utama di daerah Jakarta, Bogor, Lampung dan Balikpapan. 
  3. Wilmar, perusahaan yang berpusat di Singapura bergerak dalam bidang sawit menguasai tanah seluas 247.081 hektar, 74% diantaranya berlokasi di Indonesia (Sumatra, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah), 24% di Malaysia Timur dan 2% di Afrika. Dalam usaha untuk menguasai tanah, perusahaan ini juga mengembangkan plasma seluas 38.021 hektar di Indonesia. 
  4. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) menguasai lahan perkebunan sawit seluas 266.856 di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Jakarta Globe, pada tahun 2012, perusahaan ini meraup laba bersih sebanyak $15.8 miliar, naik dari tahun 2011 yang hanya $12.8 miliar, menjadikannya sebagai peraih keuntungan terbesar di Indonesia. 
  5. Royal Golden Eagle Group, dimiliki oleh Sukanto Tanoto beregrak dalam bidang agrobisnis melalui anak perusahaan Asian Agri yang menguasai lahan seluas 100. 000 hektar di Sumatra dan 60.000 ha dalam skala lebih kecil; sementara melalui anak perusahaan APRIL yang bergerak dalam pengelohan kertas, pada thn 2010 berusaha untuk menguasai hutan seluas 1.45 juta. Hutan itu termasuk 19% hutan lindung dan 25% hutan rakyat yang melauinya masyarakt menggantungkan hidupnya. Dalam bidang energi menguasai 3 blok di Sumatra: Jambi Merang, Kisaran yang mencakup area seluas 2.178 km2 dan Perlak di Aceh. 
  6. Sinar Mas Group, dipimpin oleh Eka Tjipta Widjaya menguasai lahan untuk sawit seluas 138.959 ha. Selain itu, melalui Sinarmas Forestry yang bergerak dalam bidang pengolahan kertas beroperasi di Kalimantan dan Sumatra menguasai lahan seluas 1.4 juta ha. 
  7. Salim Group menguasai lahan sawit seluas 216.837 ha, 38.152 untuk karet, gula dan tanaman lainnya. Korindo Group menguasai 56.217 ha untuk sawit dan 97.850 ha.[7] 
Data-data di atas sangat jelas menunjukkan pelaku perusak hutan di tanah air kita adalah perusahaan pemilik modal skala besar (konglomerat). Mereka mampu melobi pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan izin penguasaan lahan yang luas serta mampu membayar aparat keamanan untuk melindungi kepentingan mereka. Sebaliknya, mereka sering mempecundangi kearifan lokal masyarakat dengan mengkambinghitamkan masyarakat sebagai perusak lingkungan hidup.

Kesiapan Hukum di Indonesia

Berdasarkan data di atas, persaingan bisnis lintas nasional saja telah menimbulkan ribuan hektar lingkungan hidup rusak. Bagaiman bila persaingan itu semakin luas mencakup lintas internasional? Adakah aturan-aturan yang dapat diandalkan untuk mengatur persaingan sehat dan tidak beresiko pada lingkungan hidup di Indonesia?

Kekhawatiran ini mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kesiapan hukum di Indonesia dalam mengatur upaya-upaya mempertahankan kelestarian lingkungan menyongsong era MEA. Produk hukum Indonesia untuk perlindungan lingkungan hidup belum bisa diandalkan. Bahkan, boleh dikatakan produk hukum yang ada masih sangat terbuka memberi peluang bagi konglomerat untuk terus-menerus melakukan perusakan lingkungan.

Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kawasan hutan dan lingkungan hidup. Undang-Undang dan peraturan yang ada itu sering membingungkan kita semua. Sering terjadi, untuk mengatur satu objek, terdapat banyak tangan dan banyak pedoman. Adanya banyak peraturan, tersedia banyak pula celah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan golongan, kelompok dan pribadi di atas kepentingan umum.

Dalam konteks melestarikan lingkungan hidup, berikut ini saya sebutkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mengaturnya: 

  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; 
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; 
  • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 
  • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MenhutII/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030; 
  • Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 
Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang kehutanan dan lingkungan hidup, terdapat banyak sekali pasal-pasal yang bertentangan di antara satu sama lain. Contoh: PP No. 60 Tahun 2012 dan PP No. 61 Tahun 2012 bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya sebagai berikut:

Klausul tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan melanggar UUD 1945;

  • Bertentangan dengan UU No. 2006 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
  • Bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; 
  • Bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 
  • Bertentangan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 
PP No. 60 Tahun 2012 dan PP No. 61 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum bagi “pemegang izin” untuk menguasai lahan hutan dan mengolahnya sesuai peruntukan yang telah di atur, tetap menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam segi kelestarian lingkungan hidup.[8]

Ketidaksesuaian di atas baru ditelisik dari dua Peraturan Pemerintah saja, dan sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur menuju era MEA itu sudah jauh dari harapan. Rakyat Indonesia akan lebih banyak menjadi penonton dalam panggung perekonomian yang jenis usahanya mengeksploitasi sumber daya alam. Dua Peraturan Pemerintah di atas memberi kesempatan kepada pengusaha konglomerat yang selama ini merampas tanah rakyat melanjutkan kegiataanya dalam merusak hutan dan lingkungan. Akan semakin bertambah dengan munculnya pelaku usaha baru yang didukung oleh penanam modal asing setelah MEA berlangsung.

Selain dua Peraturan Pemerintah di atas, terdapat banyak juga Peraturan Daerah yang isinya mengandung multi tafsir. Di satu sisi, ada pengharusan untuk memiliki izin, di sisi lain diberikan kesempatan mengurus izin dengan gampang bagi mereka yang memiliki banyak uang. Resikonya, masyarakat yang tidak memiliki izin sesuai dengan aturan, tidak berani mengolah lahan hutan untuk kebutuhannya sendiri. Karena perusahaan besar memiliki keuangan yang cukup untuk pengurusan izin, maka merekalah yang mendapat kesempatan untuk memanfaatkan lahan hutan.

Menyongsong era MEA, kiranya Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi atas Undang-Undang Kehutanan sekaligus perlu melakukan sinkronisasi peraturan di bidang kehutanan dengan bidang lainnya, seperti pertanahan dan perkebunan. Upaya ini tidak boleh menunggu lama karena era MEA sudah di depan mata. Meskipun sebenarnya sudah sangat terlambat untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan kita, namun tetap lebih baik melakukannya sekarang daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Kesiapan hukum yang belum bisa diandalkan seperti tersirat dalam opini di atas harus menjadi upaya prioritas menuju MEA agar Indonesia tidak mengalami kehilangan kelestarian lingkungan yang makin parah.


[1] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec, (diakses 25 Oktober 2015, pkl. 09.00 WIB
[2] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/27/104324426/Presiden.Jokowi.Jangan.Takut.dengan.MEA, (diakses 25 Oktober 2015, pkl. 09.30 WIB
[3] Shoffwan All Banna Coiruzzad, Sedia Payung Sebelum Hujan: Perdagangan Bebas Dampak Bagi Para Pekerja dan Bagaimana Mengahadapinya, dalam Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, Perdagangan Bebas dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Grasindo, 2014, hlm. 175.
[4] Yakobus Yulianto, “Memerdekakan Bumi Nusantara Dari Eksploitasi Sumber Daya Alam“, Jurnal Bhumiksara, Tahun 3 No. 3, Edisi Agustus 2013, Hal. 6.
[5] Pastor Dr. Iketut Adihardana, MSF, Hutan Dibabat, Masyarakat Melarat, Masa Depan Gelap, Jurnal Bhumiksara, Tahun 3 No. 3, Edisi Agustus 2013, Hal. 13.
[6] Ibid. Hal. 14.
[7] Data diambil dari The Struggle for land, DTE Special Edition Newsletter, No. 93-94, December 2012, hal. 19-20.
[8] Majelis Eksaminasi, Public Review Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Hutan, Indonesian Corruption Watch, Jakarta 2013, Hal. 18.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dalam pengertian ini ditemukan dalam akar pemikiran hukum alam Aristoteles dan Thomas Aquinas. Hukum, pada konsepsi ini, harus berusaha untuk menanamkan dan melakukan kebiasaan yang baik, dan harus mendukung lingkungan sosial yang akan mendorong warga untuk mengejar tujuan yang layak, dan untuk menjalani kehidupan yang berharga. Menurut Thomas Aquinas, adalah hukum yang tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta kemanusiaan. Hukum yang benar memungkinkan terselenggaranya kebebasan dan cinta, sebab kebebasan tidak mungkin terjadi jika tanpa cinta pada sesama (makna kebaikan). Cinta kepada sesama juga tidak akan mungkin terlaksana jika tanpa keadilan, dan keadilan tidak mungkin terselenggara tanpa keberlakuan hukum yang legitim. Jika hukum disusun demi kebaikan umum, maka peraturan macam apa saja harus juga diarahkan demi kebaikan umum.

Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya hukum dibuat bukan untuk semata-mata memperjuangkan hak individu, tetapi untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune). Dalam prakteknya, hukum sering dipermainkan. Ada beberapa argumen praktis seseorang melawan hukum. Inilah yang menjadi topik dari tulisan ini.

1. Hukum dan Moralitas

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moral menggiring pemikiran manusia pada tatanan nilai yang ada. Oleh karenanya, bila berbicara moral, manusia akan dibawa pada pemikiran bahwa ada tatanan nilai yang harus diperhatikan. Tatanan nilai ini menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus dalam melaksanakan hukum. Namun demikian, sering juga diselewengkan karena terjadi kesalahan dalam penetapan nilai prioritas yang harus diperjuangkan. Keselahan dalam penetapan nilai prioritas ini, terutama bila dihubungkan dengan kebaikan bersama seperti disebutkan pada tujuan hukum di atas membuat sesorang berani untuk mengabaikan hukum.

2. Kebebasan

Kebebasan cenderung mengarah pada hak individualis. Bahkan juga akan berbicara seputar moralitas individu. Pertimbangan kadang-kadang mungkin menyarankan kebijaksanaan menahan diri dalam mengejar tujuan-tujuan pribadi. Manusia sering membiarkan bebas untuk memanjakan selera bejat atau tidak memenuhi standar lebih yang dapat diterima. Kebebasan untuk terlibat dalam perwakilan, dan kemudian mempertanyakan legitimasi keprihatinan negara dengan moralitas individu.

Dalam konteks kebebasan, kita lihat sedikit pemikiran Locke tentang keadaan alamiah. Menurut Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Meskipun masing-masing orang bebas terhadap sesamanya, namun tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Yang dimaksud hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. Konsep ini serupa dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam masyarakat modern.

Pandangan di atas sering disalah-artikan. Setiap orang dalam melaksanakan kebebasannya, justru membunuh kebebasan itu sendiri. Pengakuan terhadap hukum positif tidak ada. Hukum satu-satunya yang diakui adalah hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Kemudian, dalam keterbatasannya, manusia mulai merumuskan poin-poin penting dari hukum Tuhan tersebut. Secara subjektif mulai menafsirkannya demi keselamatan dirinya. Bahkan, zaman ini, ada individu yang berani mengakui bahwa pernah berdialog dengan Tuhan sehingga ukuran kebenaran terletak pada dirinya.

3. Generalisasi Tergesa-gesa

Dalam sebuah negara hukum, kehadiran hukum hanya dapat dikenali bila ada pelanggaran. Pelanggaran merupakan penguji bagi hukum baik tentang keadilan, kemanfaatan maupun tentang kepastiannya. Penerapan hukum atas suatu pelanggaran tidak bisa disamakan dengan pelanggaran lain, meskipun pelanggaran itu kurang lebih sama. Misalnya: mencuri untuk menyelamatkan nyawa orang lain, berbeda dengan mencuri untuk memuaskan kepentingan pribadi. Meskipun dalam bahasa hukum, mencuri tetap merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pembedaan kasus per kasus ini sering menggoda manusia untuk melakukan pelanggaran karena berpedoman pada pelanggaran yang telah dibuat oleh orang lain. Dia mencuri, hukumannya seperti itu. Berarti, kalau saya juga mencuri, hukuman saya seperti itu.

Hal lain tentang generalisasi tergesa-gesa ini adalah ketika pemerintahan dicap tidak beres, maka kesimpulannya adalah pemerintahan harus dilawan. Contoh: ketika salah seorang aparat kepolisian melakukan pelanggaran, maka kesimpulannya adalah seluruh Korps Kepolisian melakukan pelanggaran. Ini sangat tidak tepat dan akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum karena polisi adalah aparat hukum. **Fidelis Harefa.

LEX NEMINI OPERATUR INIQUUM, NEMININI FACIT INJURIAM
Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun



Latar Belakang


Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari, dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan.

Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Konsepsi tentang keadilan sangat penting agar sebuah negara hukum menjadi pijakan semua pihak baik warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Sebuah negara hukum dituntut sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sebuah negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian afirmasi sebuah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Penegasan tersebut mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Prosedur penyelesaian terhadap semua persoalan hukum melalui jalur hukum tersebut merupakan penegasan terhadap superioritas hukum. Hukum yang superior tidak pernah tunduk di bawah kepentingan apa pun selain kepentingan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama hukum. Tetapi hukum tidak pernah bekerja secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Superior dan tegaknya keadilan hukum membutuhkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan sangat penting untuk menegakkan keadilan agar hukum memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban sosial, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi superior; memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak.

Hukum yang mengarahkan diri pada keadilan tidak saja membutuhkan aparat penegak hukum tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi. Aparat penegak hukum yang bermoral tersebut diharapkan dapat menegakkan hukum sebaik mungkin sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan hukum termasuk untuk mencapai keadilan. Tanpa aparat penegak hukum yang bermoral, sebaik apapun hukum dibuat dapat saja sia-sia (nirmakna) karena tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, kiprah aparat penegak hukum yang baik sangat dibutuhkan agar hukum tetap superior, tidak mudah diperjualbelikan dan tidak berada di bawah penindasan kepentingan politik dan ekonomi. Sesungguhnya superioritas hukum dalam sebuah negara hukum terletak pada konsistensi aparat penegak hukum untuk berpegang teguh pada aspek moralitas demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Konsistensi aparat penegak hukum dapat menciptakan keunggulan (superioritas) hukum untuk lebih responsif dan mampu menuntaskan berbagai persoalan hukum.

Hukum yang superior tersebut tidak berlaku diskriminatif karena hukum tersebut berlaku adil bagi semua warga negara tanpa memandang posisi, jabatan atau status sosial tertentu. Hukum yang superior tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan yang menyesatkan hukum karena hukum adalah sarana memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Hukum yang superior tersebut harus tetap dilindungi oleh benteng kokoh bernama moralitas aparat penegak hukum. Semua aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang teguh agar hukum tetap dijaga keluhurannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Moralitas aparat yang kokoh, otentik dan kredibel dibutuhkan sebagai upaya untuk membangun kembali hukum yang dipercaya dan dihargai oleh semua pihak. Oleh karena itu, jika moralitas aparat penegak hukum semakin baik, maka hukum akan semakin superior dan kredibel dalam upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan hukum termasuk upaya untuk mencapai keadilan. Moralitas aparat penegak hukum sangat menentukan ke mana arah kepastian hukum dan keadilan akan bermuara.

Aparat penegak hukum yang tidak bermoral menyebabkan hukum berada dalam posisi yang inferior, tidak mempunyai keunggulan dan tidak dapat dipercaya oleh para pencari keadilan. Nilai keadilan dan kepastian hukum akan terdegradasi dan tidak memiliki kekuatan yang bisa diandalkan kalau hukum tidak ‘dikendarai’ oleh aparat penegak hukum yang bermoral baik. Pertanyaannya, apa yang yang menyebabkan hukum di Indonesia belum bisa menggapai nilai idealnya yakni keadilan? Mengapa aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan dan moralitas sehingga membuat hukum menjadi inferior dan meragukan kehendak baik para pencari keadilan? Pertanyaanpertanyaan tersebut menurut penulis bermuara pada persoalan aparat penegak hukum yang belum memiliki integritas yang tinggi, belum bekerja secara profesional menurut kode etik aparat penegak hukum, dan belum memiliki moralitas dan kepribadian sebagai aparat yang konsisten dalam penegakan hukum seperti diharapkan oleh semua pihak. Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur hukum juga telah turut menyebabkan hukum menjadi tidak adil terhadap para pelanggar hukum yang memiliki status sosial tinggi, misalnya, atau mereka yang memiliki akses terhadap hukum. Di lain pihak hukum yang dijalankan oleh aparat penegak yang tidak konsisten tersebut bahkan menindas masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap hukum. Bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap hukum, keberadaan hukum bahkan menjadi begitu tegas dan cenderung diskriminatif.

Masyarakat pencari keadilan tentu merasa tidak puas dan merasa ditindas oleh hukum yang diskriminatif tersebut. Perasaan tidak puas masyarakat beralasan karena dalam negara hukum setiap warga negara sama dan sederajad di hadapan hukum. Rasa tidak puas tersebut melahirkan sikap pesimis masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat membuat hukum semakin tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan publik dan tidak dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat. Superioritas hukum semakin dipertanyakan keberadaannya dan moralitas aparat penegak hukum semakin disangsikan oleh masyarakat. Di lain pihak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 secara tegas mengatur perihal keadilan di hadapan hukum untuk semua warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Selain itu Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Afirmasi hukum yang ideal tersebut terkesan utopis karena belum mampu dilaksanakan secara utuh dan konsisten dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum seolah-olah menjadi panggung sandiwara bagi aparat penegak hukum sehingga upaya mencapai keadilan masih jauh dari harapan dan cita-cita sebuah negara hukum.

Apakah hukum yang kita miliki belum layak disebut hukum yang benar? Ini menjadi pertanyaan yang menyelimuti pikiran para pencari keadilan. Seperti telah dituturkan di atas, ketiadaan konsistensi dalam menjalankan hukum yang benar menjadikan hukum itu berada di posisi inferior. Ketiadaan konsistensi dalam menjalankan hukum yang benar mempertajam makna adagium Latin yang pernah diungkapkan oleh Tacitus, Corruptissima re publica plurimae leges, semakin banyak undang-undang, semakin korupsi sebuah republik.

Konsistensi merupakan sesuatu yang sangat mahal. Oleh karenanya, sering kali dijauhi untuk dibicarakan bahkan untuk dipahami dan dilaksanakan. Ada banyak pendapat mengatakan bahwa berbicara tentang konsistensi merupakan sesuatu yang sangat idealis dan sulit untuk diwujudkan.

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang topik di atas, perlu diketahui bahwa ada dua hal penting yang harus dipahami lebih dulu sebagai inti permasalahan yang harus ditelaah. Dua hal penting itu adalah muatan dan pengertian dari kata konsistensi dan hukum yang benar dalam persepektif filsafat hukum.

Pengertian Konsistensi

Kata konsistensi  berasal dari kata konsisten, dari bahasa Latin con-sistere yang artinya berdiri bersama . Bila diartikan, kata konsisten artinya sesuai, harmoni, atau memiliki hubungan logis. Selanjutnya, perubahan kata sifat konsisten menjadi kata benda disebut sebagai konsistensi dengan pengertian kesesuaian, keharmonisan dan keadaan memiliki hubungan logis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi berarti ketetapan (tidak berubah-ubah), ketaatan terhadap azas, keselarasn, kesesuaian perbuatan dengan kata-kata dan kemantapan dalam bertindak.
Konsistensi dalam ilmu logika adalah merupakan sebuah sematik dengan sematik yang lainnya tidak mengandung kontradiksi. Tidak adanya kontradiksi dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubung dengan sintaksis. Definisi semantik yang menyatakan bahwa sebuah teori yang konsisten jika ia memiliki model; ini digunakan dalam arti logika tradisional Aristoteles walaupun dalam logika matematika kontemporer terdapat istilah satisfiable yang digunakan. Berhubungan dengan pengertian sintaksis yang menyatakan bahwa sebuah teori yang konsisten jika tidak terdpat rumus P seperti yang kedua P dan penyangkalan adalah pembuktian dari axioma dari teori yang terkait di bawah sistem deduktif.
Menurut Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia, konsistensi adalah suatu sikap batin yang berhubungan erat dengan moral dan iman dimana seseorang dimampukan untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hati nuraninya.

Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa konsistensi adalah sebuah keadaan dimana terdapat kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sebuah keadaan dimana ada keteguhan dan kemantapan dalam bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tidak terdapat kontradiksi antara teori dan kenyataan. Hal yang paling penting dari pengertian di atas adalah pandangan Thomas Aquinas yang menghubungkan antara konsistensi dengan hati nurani. Hati nurani atau suara hati tidak pernah salah. Ketidaksesuaian yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh ketidakpekaan manusia dalam mendengarkan suara hatinya sehingga menimbulkan suatu ketiadaan konsistensi dalam berbicara dan berbuat.

Hukum Yang Benar Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum yang benar adalah hukum yang memperjuangkan keadilan. Kita bisa memahami hukum yang benar itu dengan mengetahui beberapa pandangan para tokoh tentang hukum. Sejak zaman Yunani-Romawi, para filsuf membicarakan hukum dengan menghubungkannya pada kepentingan umum (bonum commune). Plato, seorang filsuf Yunani menegaskan adanya hubungan hukum dengan kepentingan umum melalui polis (negara kota). Sebuah polis dihuni oleh beberapa polites (warga negara). Polites bersama-sama mewujudkan politeia, yakni “bagaimana menjadi warga negara yang baik” dan “bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik”. Untuk mewujudkan politeia itu, haruslah ada aturan yang mengatur dan harus ditaati oleh polites. Aturan inilah yang kemudian dibahasakan sebagai hukum dalam perkembangan pandangan filsafat.

Berakar dari kata polis, Aristoteles mengemukakan istilah zoon politikon yang berarti manusia polis. Manusia polis adalah manusia yang hidup dalam kebersamaan, berdampingan dengan orang lain. Hidup berdampingan antara sesame manusia polis hanya dapat terwujud bila ada sebuah keutamaan dalam memperhatikan kebaikan bersama. Kebaikan bersama ini hanya dapat tercapai bila ada peraturan yang mengaturnya.

Bila peraturan-peraturan yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, kita sangat perlu mengetahui hukum yang tepat dan benar dalam mengatur kepentingan umum. Ada banyak pendapat tentang hukum yang benar. Dalam makalah ini dikemukakan dua pendapat saja yakni pendapat Hans Kelsen dan Thomas Aquinas.

Menurut Kelsen, integritas sebuah hukum yang benar didasarkan atas sebuah norma dasar atau Grundnorm, yaitu sebuah norma yang tidak tergantung pada norma-norma lain, melainkan norma dasar ini justru menjadi ukuran validitas norma-norma yang lain. Norma dasar ini berfungsi sebagai unsur hakiki pengorganisasian interpretasi teoritis terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaganya yang terdapat dalam sebuah sistem hukum.

Menurut Thomas Aquinas, hukum yang benar adalah hukum yang tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta kemanusiaan. Hukum yang benar memungkinkan terselenggaranya kebebasan dan cinta, sebab kebebasan tidak mungkin terjadi jika tanpa cinta pada sesama (makna kebaikan). Cinta kepada sesama juga tidak akan mungkin terlaksana jika tanpa keadilan, dan keadilan tidak mungkin terselenggara tanpa keberlakuan hukum yang legitim. Jika hukum disusun demi kebaikan umum, maka peraturan macam apa saja harus juga diarahkan demi kebaikan umum.

Perlunya Konsistensi Dalam Menjalankan Hukum

Konsistensi terkesan sebagai sebuah barang mahal dan cenderung dijauhi oleh manusia. Alasan dominan yang sering digunakan untuk membenarkan adagium ini adalah karena konsistensi itu sendiri terlihat sangat idealis dan susah untuk dijalankan. Walaupun demikian, bukan berarti konsistensi ini harus diabaikan dan tidak dilirik sama sekali. Konsistensi menjadikan seorang manusia bijaksana dalam bertutur dan berbuat.
Ada sebuah pepatah  Latin yang berbunyi  “nemo dat quod non habet“ (tidak seorang pun mampu memberikan apa yang dia tidak miliki). Konsistensi harus dimiliki lebih dahulu dalam diri, kemudian konsistensi itu dapat ditularkan kepada orang lain. Penularan kepada orang lain melalui ketetapan dan kesesuaian dalam menjalankan aturan-atuan yang ada secara benar. Memiliki konsistensi berarti seseorang memiliki konsistensi dalam diri terlebih dahulu. Konsistensi diri adalah representasi dari kekuatan iman, yaitu kekonsistenan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Syarat utama seorang yang menyerukan konsistensi adalah memiliki konsistensi diri terlebih dahulu. Bila kita hubungkan dengan hukum, maka syarat mutlak seorang penegak hukum yang benar harus memiliki konsistensi diri yang berhubungan erat dengan suara hatinya, kemudian dia bisa menjalankan tugasnya secara konsisten pula.

Ada banyak masalah yang timbul akibat ketiadaan konsistensi (inconsistency) dalam menjalankan hukum. Adanya upaya mementingkan kepentingan pribadi dengan cara-cara yang tidak tepat. Salah satu contoh adalah memperjualbelikan hukum demi memperkaya diri sendiri. Wujud konkritnya adalah tersirat dalam adagium yang telah menjadi konsumsi masyarakat kita yang berbunyi “hukum tumpul ke atas, menukik tajam ke bawah”. Ketiadaan konsistensi melahirkan diskriminasi sehingga azas equality before the law menjadi terabaikan bahkan bagi sebagian orang disebut-sebut sebagai lagu lama yang tidak punya makna lagi.

Adagium Corruptissima re publica plurimae leges yang diungkapkan oleh Tacitus hanya bisa dimentahkan dengan menghadirkan konsistensi dalam menjalankan hukum. Tanpa konsistensi, berbicara tentang keadilan merupakan sebuah keniscayaan. Percuma kita memiliki seribu undang-undang, tapi tidak satupun dapat dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, konsistensi ini merupakan hal yang harus terus-menerus digaungkan sebagai salah satu pesan moral dalam menjalankan hukum.

Hukum Yang Benar adalah Hukum Yang Mengabdi Pada Kepentingan Umum

Hukum yang benar pertama-tama dilihat dari tujuannya. Hukum hanya berlaku bila terdapat dua atau lebih manusia tinggal dalam satu daerah. Hal ini mengandaikan bahwa hukum yang dimaksud tidak berlaku bila manusia itu hidup sendiri saja karena tidak ada pihak lain yang dirugikan bila dia berbuat sekehendak hatinya. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, yang hidup dalam komunitas, hidup dalam kelompok bahkan hidup dalam sebuah negara, maka wajib ada hukum yang mengatur agar tidak terjadi kekacauan.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagai makhluk sosial. Terwujudnya kebaikan bersama sangat erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan adalah merupakan tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum ini hanya bisa terlaksana dalam kehidupan orang banyak, tidak dalam hidup menyendiri di sebuah pulau.

Karena hukum yang benar hanya dapat dilihat dari tujuan hukum itu diadakan, maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kebebasan. Dalam kebebasan, kehadiran cinta sangat dimungkinkan. Dalam cinta, kehadiran keadilan dapat terwujud. Dan dengan keadilan, kebaikan umum dapat dipelihara.

Di Indonesia, kita sudah memiliki Pancasila sebagai grundnorm seperti dikemukakan oleh Kelsen. Pancsila merupakan unsur hakiki dan menjadi tolok ukur validitas hukum yang lainnya. Karena hukum yang kita miliki memiliki kaidah dasar, hukum yang kita miliki ini adalah hukum yang benar. Tentu saja muncul pertanyaan, mengapa dalam pelaksanaan hukum terjadi ketimpangan di sana-sini? Ketiadaan konsistensi dalam menjalankan hukum yang benar menimbulkan tidak tercapainya cita-cita hukum yang adil dan benar.

Kesimpulan

Bahwa konsistensi sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani dapat dikenal lewat suara hati. Suara hati tidak pernah salah. Ketidaksesuaian terjadi disebabkan oleh ketidakpekaan manusia dalam mendengarkan suara hatinya sehingga menimbulkan suatu ketiadaan konsistensi dalam berbicara dan berbuat.

Bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kebebasan. Dalam kebebasan, kehadiran cinta sangat dimungkinkan. Dalam cinta, kehadiran keadilan dapat terwujud. Dan dengan keadilan, kebaikan umum dapat dipelihara. Dengan demikian hukum yang benar telah terlaksana secara benar pula.

Bahan Bacaan:

  • Charles Covell, The Defence of Natural Law, (Houndmills: The Macmillan Press, 1992).
  • Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) 
  • E. Sumaryono, Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) . 
  • J. Stradling, Two Bookes of Constancie, ed. R. Kirk, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1939.
  • Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
  • Chad Hansen, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge
  • Gregory H. Moore, in  Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge

Oleh: Fidelis Harefa

Pendahuluan


Masyarakat di era informasi dan teknologi canggih sekarang ini semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Hal ini membuktikan bahwa komputer memiliki keunggulan berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja. Dampak positif dan negatif dapat timbul seiring dengan keunggulan komputer tersebut. Kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer dan dalam hal ini disebut sebagai computer crime.

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong berkembangnya cara-cara manusia berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti diskusi melalui jejaring sosial dan interaksi bisnis dalam bentuk  transaksi melalui internet. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah e-banking, e-commerce, e-trade,e-business, e-retailing.

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet juga mengundang terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam pemanfaatan jasa internet disebut cybercrime. Cybercrime adalah perkembangan dari computer crime dan merupakan salah satu kejahatan  yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya.

Ada beberapa kasus yang pernah menyita perhatian publik sehubungan computer crime dan cybercrime. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Pid/1984 tanggal 25 Juni 1984. “Suara Pembaharuan” edisi 10 Januari 1991 memberitakan tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan menggunakan sarana komputer.

Kasus Prita Mulyasari yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2010. Kasus-kasus pelecehan nama baik, pornografi dan pornoaksi yang beredar begitu cepat melalui internet serta  kasus-kasus cyber terrorism. Perkembangan kejahatan ini menyadarkan kita bahwa sangat perlu untuk memahami secara teoritis cybercrime dimaksud.

Rene L. Pattiradjawane menyebutkan bahwa konsep hukum cyberspace, cyberlaw dan cyberline yang dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang melibatkan 160 negara telah menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi . John Spiropoulos mengungkapkan bahwa cybercrime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya . Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku cybercrime.

Membahas cybercrime merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan ini di Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dengan usia UU yang masih sangat muda, dibutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap UU yang dimaksud . Selain melakukan evaluasi, mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan.

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime serta mengemukakan beberapa upaya untuk mencegahnya, maka dipandang perlu untuk menyatukan pendapat kita tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime. Apakah cybercrime dapat disamakan dengan kejahatan telematika? Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika (konvegensi), itu pula yang disebut dengan cybercrime.  Hal ini didasari pada argumentasi bahwa cybercrime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

1. Pengertian Cybercrime

Dalam beberapa kepustakaan, cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. Menurut the U.S. Departement of Justice, computer crime sebagai: “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Dari pengertian ini dapat dirumuskan bahwa computer crime merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk merugikan pihak lain.

Cybercrime tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi komunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik  yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

2. Munculnya Cybercrime di Indonesia
Fenomena cybercrime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat, mulai dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cybercrime. Misalnya, dalam dunia akademisi hukum, perbincangan ini tambah menarik setelah diudangkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya cybercrime di Indonesia untuk pertama kali tidak dapat ditelusuri secara jelas, kapan terjadinya, dan dalam kasus apa. Akan tetapi dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1990-an adalah awal masuknya fenomena cybercrime di Indonesia.  Pada saat itu pertama kali kasus yang disidangkan adalah kasus pemakaian domain name dari MustikaRatu.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Tjandra Sugiyono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf  b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Akibatnya terdakwa Tjandra Sugijono dibebaskan dari segala dakwaan.

Di tengah kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dilakukan di negara-negara tetangga, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan prosentase pengguna internet tersebar, dengan angka pencapaian 53,77%. Di bawahnya, tercatat Norwegia sebesar 52,68%, Islandia 52,13%, Swedia 50,71% dan Finlandia 43,94 %. Sedangkan Indonesia dari 200 jumlah penduduk untuk penggunaan internet hanya 2 % saja.
Kondisi penggunaan internet di Indonesia yang masih rendah juga pernah dikemukakan oleh Roy Suryo dalam seminarnya tentang “Komunikasi Mayantara” (cyber communication) di Bandung. Roy Suryo, mengatakan bahwa dalam penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam katagori rendah. Artinya jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet. Namun ironisnya dengan pengguna internet yang begitu sedikit, justru Indonesia menjadi negara terbesar kedua kejahatan siber (cybercrime) di dunia setelah Ukraina.

Modus yang paling sering digunakan adalah carding dan hacking. Carding adalah pembobolan kartu kredit sedangkan hacking adalah perusakan jaringan komputer pihak lain. Pernyataan Roy Suryo diperkuat lagi oleh pernyataan Ade Syam Indradi. Berdasarkan hasil penelusurannya ternyata Indonesia menempati posisi pertama dalam cybercrime dan telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati peringkat pertama dalam persentase tertinggi di dunia maya. Data hasil penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi pelaku kejahatan dunia maya, sementara peringkat kedua ditempati oleh Nigeria dan peringkat ketiga oleh Pakistan.

Berdasarkan fakta cybercrime tersebut, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib yang dikutip oleh Sutarman akan dapat dipahami ada lima hal, yaitu:
Pertama, kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berprilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.
Kedua, cybercrime dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang menanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau cybercrime. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada cybercrime.
Ketiga, cybercrime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut “crime without victim”, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam cybercrime.
Keempat, cybercrime telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, negara, dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku cybercrime secara umum adalah orang–orang yang mempunyai keunggulan kemampuan, keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya, seseorang juga dapat dengan mudah menjadi penjahat-penjahat  akibat  terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan dinormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.
Kelima, korban dari kejahatan ruang maya semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagat maya ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer. 
3. Jenis-jenis Cybercrime

Dalam realitanya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapaun jenis-jenis cybercrime, seperti kejahatan dalam aspek e-Commerce, Cyber Sex, Hacker, dan Merusak Situs Milik Negara. E-Commerce adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah elektronic based dan information technology, khususnya internet dan web. Motif yang terjadi dalam komunitas e-commerce ini, bisa berbentuk pemalsuan kartu kredit, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, dan lainnya.

Cyber Sex adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan mudah dan bebas, meskipun yang mengakses ini belum cukup umur. Dan di kafe internet pun tidak ada larangan pembatasan umur sehingga ini termasuk dalam pengaruh negatif terhadap anak-anak berkaitan dengan kejahatan tersebut.

Hacker adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi. Kejahatan ini berdampak pada kerusakan jaringan komputer, dan dengan adanya UU ITE dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1).

Kegiatan perusakan situs milik negara pun termasuk dalam cybercrime ini. Situs-situs milik pemerintah atau situs lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Niat baik ini akan rusak apabila ada tanda tangan jahil yang berusaha merusaknya dan dapat dikenai ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008.

Tinjauan Sosiologis Terhadap Cybercrime

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Cybercrime

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan dari pelaku dalam melakukan kejahatan, masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal cybercrime, serta rendahnya pengatahuan masyarakat akan penggunaan internet juga merupakan faktor adanya tindak pidana cybercrime. Adapun faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi adanya kejahatan cybercrime adalah faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

1. Faktori Politik
Mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, proses kriminalisasi di bidang cyber telah terjadi dan merugikan masyarakat. Media cyber memberitakan tentang cybercrime yang dilakukan oleh orang Indonesia, sebagaimana kasus yang terjadi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan citra Indonesia kurang baik dimata dunia dalam penegakan hukum cybercrime.

Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja dapat menimbulkan kekacauan pembayaran maupun transaksi keuangan bagi nasabah.
Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk menindak setiap pelaku cybercrime, tapi penegakkan hukum tidak dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cybercrime maka dikeluarkanlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai kebijakan politik pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi maraknya pelaku cybercrime. Dengan perangkat hukum ini aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cybercrime.

2. Faktor Ekonomi
Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang memanfaatkan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional, seperti barang-barang kerajinan, ukiran dan barang-barang lain. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet dimaksud.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk segera bangkit dari krisis dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.

3. Faktor Sosial Budaya
Untuk faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pesatnya kemajuan teknologi informasi sungguh tidak dapat dibendung oleh siapapun di negeri ini. Semua orang membutuhkan teknologi, informasi, bahkan ‘levelitas’ kebutuhan itu terhadap orang-orang tertentu yang maniak informasi dianggapnya sebagai sebuah kebutuhan primer, setelah kebutuhan makan dan minum. Sehari tanpa informasi, diibaratkan sehari tanpa minum, oleh karenanya tak mengherankan kemudian terbentuklah sebuah komunitas baru dunia Teknologi Informasi (TI) yang memainkan peran penting bagi kesejahteraan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

Kedua, antara teknologi informasi dengan operator yang menggunakannya mempunyai hubungan yang erat sekali, keduanya tak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali dari sebuah alat. Apakah alat itu digunakan sebagai sarana kebijakan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, ataukah alat itu akan dikriminalisasikan sehingga dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan dapat merusak kepentingan negara dan masyarakat. Teknologi sebagai hasil temuan dan pengembangan manusia kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan manusia. Namun, di sisi lain hal itu dapat membawa petaka bagi manusia sebagai akibat adanya penyimpangan. Di Indonesia sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi ini cukup, akan tetapi untuk memproduksi atau menciptakan teknologi ini masih kurang. Penyebabnya ada berbagai hal di antaranya kurang tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian atau mungkin kurangnya perhatian dan apresisasi terhadap penelitian. Akibatnya sumber daya manusia di Indonesia lebih banyak sebagai pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak.

Ketiga, dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk menciptakan tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu internet yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas ini adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat strategis untuk diperhitungkan. Alasan utama adalah karena  dari media ini, banyak hikmah yang bisa didapat. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu jadi semakin pintar, sementara yang pinter semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan re-checking di antara mereka sendiri.

4. Berbagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Cybercrime

Tuntuntan dan tantangan komunikasi global lewat internet perlu ditanggapi secara serius. Adalah sebuah kebutuhan untuk menetapkan peraturan yang mengatur masalah ini. Undang-Undang yang diharapkan (ius constituendum) harus menjadi perangkat hukum yang akomodif  terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi.

Penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti Undang-Undang jika pelaksana dari Undang-Undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu. Akibatnya, masyarakat yang akan menjadi sasaran dari Undang-Undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.
Dengan di dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita berharap bahwa pemerintah semakin serius dalam mengusahakan penaggulangan kejahatan cybercrime.

Penutup

Terjadinya kejahatan di dunia maya (cybercrime), banyak dilatarbelakangi oleh adanya faktor ekonomi, politik dan sosial budaya suatu bangsa. Semakin meningkatnya tingkat ekonomi suatu bangsa, meningkat pula kiprahnya dalam berpolitik dan menciptkan budaya-budaya baru.   Ada sebuah adagium yang dapat memberi kesimpulan dari penulisan ini. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, manusia harus tetap melakukan pembinaan terhadap dirinya sendiri, terutama dalam hal-hal moral.

Tanpa keseriusan dalam menanggulangi masalah ini oleh berbagai pihak, secara khusus oleh pemerintah, kita akan tetap terlilit dalam lingkaran kejahatan yang tak pernah ada solusinya. Dapat dipastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, secara bertahap menggiring manusia ke medan perang baru, melawan kejahatan yang terus-menerus hadir sebagai ancaman. Hukum perlu didukung oleh sebuah keahlian khusus terutama dalam bidang yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini lebih ditujukan bagi para penyidik. Para penyidik harus mengetahui dan memahami bidang TI karena inilah yang menjadi medan cybercrime.

Hendaknya untuk menanggulangi cybercrime, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada pengguna internet mengenai hal-hal yang dilarang bila menggunakan internet. Selain itu, perlu juga pengenalan etika-etika dalam menjelejahi internet agar tetap mengindahkan norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum sehingga masyarakat memahami batas-batas yang masuk kategori kejahatan dan bukan kejahatan berdasarkan Undang-Undang ITE yang telah ditetapkan.

Hendaknya pendidikan khusus perlu dituntut bagi para penyidik. Maksudnya adalah  selain belajar hukum, para penyidik juga harus belajar disiplin ilmu telematika. Dengan pengetahuan ini, pembuktian cybercrime  dapat dilakukan, dan para pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Hal ini akan memberikan efek jera, sehingga cybercrime ini dapat teratasi secara bertahap.

Daftar Bacaan

  • Jhon Sipropoulus, Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer’s Guide to Online Crime, The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction, 1999.
  • Judharisksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta, 2005. 
  • Maskun, Kejahatan Siber, Suatu Pengantar, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
  • Sutarman, Cyber crime Modus Operandi dan Penanggulangannya,  Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
  • Aris Sutanto, Kajian Sosiologi Terhadap Kejahatan Cyber, 2009, diakses di http://arissutanto.blogspot.com/2009/04/kajian-sosiologis-terhadap-kejahatan.html, tanggal 7 November 2013, pukul 21.22 WIB. 
  • Indra Safitri, Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market, 1999, diakses di http://business.fortunecity.com, tanggal 7 November 2013, pukul 20.45 WIB.

Hukum Lahir Prematur merupakan istilah yang umumnya dipakai oleh para pengamat hukum. Setiap Undang-Undang, sebelum diundangkan dan diumumkan pada Lembar Negara, diharapkan sudah dikaji secara filosofi, sosiologi dan yuridis. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak juga Undang-Undang kita yang terkesan lahir prematur atau terbit sebelum waktunya. Akibatnya, Undang-Undang tersebut tidak bertahan lama, bahkan ada yang tidak sampai setahun usia berlakunya.

Biasanya, hukum paling sigap, tidak ada yang luput dari jeratannya.  Hukum biasanya paling heboh, seketika saja, dunia jadi ramai mendengar kabar jeratannya. Biasanya, paling cekatan, ketelitian dan ketangguhannya dalam menyelesaikan kasus tidak diragukan. Biasanya, paling cepat, lebih cepat dari solusi-solusi yang lebih humanis. Karenanya, para penegak hukum terjerat hukum itu sendiri. Tidak sedikit yang mempermainkan bahkan mengkhianati dan menjual hukum itu demi setumpuk rupiah.

Hukum memproduksi ribuan tersangka, menetapkan terdakwa, melahirkan hakim dan menelurkan keadilan.  Berapa banyak yang sudah ditangkap dan dipenjara. Karena terlalu banyak, negeri ini harus mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun rumah tahanan. Bahkan yang seharusnya dituntut mengembalikan kerugian negara sekalipun, tetap juga harus menyedot uang negara untuk biaya hidupnya di penjara.

Hari demi hari, bahkan sudah menginjak bulan baru, kenapa hukum berubah menjadi tumpul, hilang dari peredaran waktu, seolah tidak ada masalah yang terjadi. Katanya, azas equality before the law itu ampuh. Tapi mengapa sepertinya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ketika banyak orang mempertanyakan hal ini, harusnya mereka yang menggiring engkau pada keterpurukan sadar.

Dan hukum kita memang tangguh, memang ampuh.  Orang-orang yang berada di belakang hukum lebih banyak yang gagal paham dan tidak mau mencari kegunaan hukum sampai pada tingkat nilai dan moral. Lebih banyak yang menggunakan hukum hanya sebatas aturan jerat-menjerat. Banyak yang menggunakannya sebagai modal untuk berorasi, berarguman dan berasionalisasi. Tapi menggiring nurani sampai ke nilai dan moral sangat sedikit.

I. Memahami Pengertian Hukum

Usaha mencari dan memahami “hukum” dalam hal ini tentang “pengertiannya” telah berlangsung cukup lama bahkan menjadi perdebatan  para sarjana yang menggeluti ilmu hukum. Akibat perdebatan itu telah terjadi semacam pengkotak–kotakan di kalangan para pemikir dengan dilatarbelakangi fanatisme sudut pandang masing–masing, dengan aneka argumentasi. Cara pandang multi dimensi ini bukanlah untuk mendiskreditkan atau menyalahkan kelompok lain, seolah–olah pendapat kelompok sendiri yang lebih benar.

Kesadaran ilmiah memang sangat dibutuhkan kendati ada perbedaan yang terkadang membingungkan. Keanekaan ide atau pandangan justru merupakan kekayaan dalam lapangan “ilmu hukum” seakan menunjukkan bahwa objek yang namanya “hukum” memiliki daya tarik super. Ibarat seorang gadis cantik, mampu memukau atau mempesona berbagai pria bijak menelisik masuk dalam rana cinta, atau dengan kata lain bagaikan umpan yang aromanya menggiurkan ikan–ikan di sekeliling jatuhnya umpan itu.

Dalam mencari dan memahami hukum, istimewa untuk memperoleh suatu pengertian, dapat dipastikan bahwa setiap sarjana mempunyai definisi masing–masing. Artinya boleh dikatakan sampai saat ini belum ada satu pendapat pun yang bisa diakui sebagai satu–satunya jawaban memuaskan dan diterima secara universal. Buktinya ialah, mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman Aufklarung, zaman modern, zaman ideologi, sampai pada reformasi dunia, kita telah membaca berbagai defenisi hukum. Namun yang jelas bahwa  pemikiran Yunani telah mempengaruhi jagad hukum.

Seperti dikatakan Theo Huijbers OSC, pada abad IV dan III sebelum Masehi kebudayaan Yunani disebarluaskan di mana–mana, sehingga menjadi kebudayaan dunia (filsafat hukum dalam lintasan sejarah 1982 h. 18). Sejalan dengan itu pemikiran tentang hukum telah menimbulkan aliran atau mazhab dengan pendiriiannya masing–masing,. Tentang hal ini, akan lebih disoroti ketika berbicara Filsfat Hukum.


II. Defenisi Hukum Sekedar Pengetahuan Dasar

Tentang sub pada judul ini memang ada alasan tertentu, mengingat definisi yang beraneka dari para sarjana. Persoalannya adalah: apakah definisi  hukum itu penting? Bagi mereka yang baru belajar hukum definisi itu penting, karena paling tidak memberi arah atau petunjuk untuk memahami arti hukum itu. Ada beberapa definisi yang perlu diajukan sekedar pengetahuan dasar  sebagaimana disebutkan dibawah ini contoh yang diberikan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo – (Kansil  C.S.T pengantar ilmu hukum 1986 h.15,16):

  • Aristoteles: Particular Law is that Which Each Community Leys down and applies to its own members. Universal law is the law of natur;
  • Gotius: Law is rule of moral action obliging to that which is right;
  • Hobbes: Where is law, properly is the word of him, that by right had command over others;
  • Prof. Mr. E. M. Meyers:  Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat  dan yang menjadi pedoman bagi penguasa–penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
  • Leon Duguit: Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu dimudahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Dari pendapat–pendapat tersebut yang dikemukakan, ada juga para pemikir hukum yang enggan atau tidak memberikan definisi, antara lain:
Kant lebih dari 150 tahun lalu berpendirian: “Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von recht“ masih berlaku (Pengantar Ilmu Hukum, L.J Van Aperl Doorn – Terj. Oetarid Sadino, 2011, h.1). Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi hukum berlainan. Hukum banyak seginya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan. Seiring dengan Kant, Van Apeldoorn berkata: “tidak mungkin meberikan definisi tentang hukum, yang sungguh–sungguh dapat memuaskan“ (L.J Van Apeldoorn, Ibid h.1)
Dari apa yang diuraikan di atas dapat dimengerti bahwa pengertian dan atau  definisi hukum memang ada, tapi hanya sebatas pemahaman person, bukan pengertian yang sesungguhnya atau diterima secara universal. Dengan kata lain, sampai saat ini setiap orang yang bercakap tentang hukum belum ditibakan pada sebuah definisi yang diaanggap benar.

III. Usaha Memahami Filsafat Dan Filsafat Hukum

Arti kata filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup (filosofia). Dari arti kata tersebut bermacam-macam definisi filsafat telah tersusun (Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Ibid. H. 11) antara lain:

  • Marcus Tullius Cicero: filsafat sebagai “art vitae” atau “the art of life” (pengetahuan tentang hidup).
  • Lebih awal Thales dan pengikutnya (Filsafat Kosmos) telah berpandangan filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya (The Liang Gie, Filsafat Ilmu, 1991, h. 31);
  • Socrates: Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap azas-azas dan kehidupan yang adil dan bahagia (The Liang Gie, Ibid, h. 33).
  • Plato: filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Spekulatif (The Liang Gie, ibid).
  • Aristoteles: Sophia (kearifan) merupakan kebajikan intelektual yang tertinggi, sedang philosophia merupakan padanan kata dari “episteme“ dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai sesuatu objek yang sesuai (The Liang Gie, ibid).

Sekedar bebeberapa definisi yang dikemukakan hanya untuk menggambarkan bahwa mengenai pengertian “filsafat” juga beraneka pandangan. Ini sama halnya ketika mencari pengertian/definisi hukum. Jadi pengertian filsafat di atas adalah dari pribadi pemikir sesuai apa yang menjadi objeknya.
Pertanyaan berikut yang dihadapkan bagi kita adalah: Apa filsafat hukum itu?

Teo Huijbers mengawali pembicaraannya bahwa filsafat artinya “cinta akan kebijaksanaan” yakni kebijaksanaan yang hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup  berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional. Maka, Amsal, Kisah-kisah, walaupun bijaksana tidak tergolong filsafat (Filsafat Hukum, Teo Huijbers, 1995, h. 18). Bagi Teo, bila hukum itu menjadi objek filsafat artinya bahwa dicari makna hukum sebagaimana nampak dalam hidup kita (Teo Huijbers, Ibid), maka pertanyaan filsafat itu berbunyi: apa makna hukum melihat segala yang ada? Atau apa makna hukum sebagai hukum?
Tentang filsafat hukum ada beberapa pemikiran yang telah difrasekan oleh Herman Bakir (Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Herman Bakir, 2009, h. 191) sebagai berikut:


  1. Filsafat Hukum sebagai suatu aktivitas keilmuan yang terarah untuk memecahkan problem-problem teoritikal dalam derajat umum sehubungan dengan karakteristik hukum dan sistem hukum, relasi hukum dan keadilan dan moralitas, serta sehubungan dengan karakteristik kemasyarakatan dari hukum. Studi filsafat hukum harus menggalakan penstudi untuk menanyakan asumsi-asumsi serta pengembangan suatu pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik dan bekerjanya hukum – berbagai pertanyaan sehubungan dengan teori yang secara konstan bertumbuh-mekar dalam praktik hukum, juga sebagian besar diambil oleh filsafat hukum sekalipun ia tidak dapat menawarkan jawaban-jawaban yang memberi kepuasan:
  2. Filsafat Hukum sebagai suatu ilmu yang dengannya diusahakan pemecahan atas sejumlah pertanyaan yang antara lainnya: apa hukum itu? Apa keadilan itu? Apa delik (offense; pelanggaran) itu? Apa itu hukuman? Apa itu hak dan apa itu “like” (keseimbangan dalam hal kuantitas maupun putusan);
  3. Filsafat Hukum sebagai serangkaian usaha spekulatif yang dijalankan dalam cara-cara menyeluruh (umum) terhadap keseluruhan model (aturan) hukum;
  4. Filsafat Hukum sebagai aktivitas keilmuan yang bergerak untuk sejumlah pendalaman terhadap problem: “Apa hakikat hukum?” dan itu berarti bahwa ia (filsafat hukum) ingin memahami hukum sebagai presentasi atau manifestasi dari suatu azas yang memberinya landasan.
  5. Filsafat Hukum sebagai sintesis keilmuan terhadap asas-asas fundamental dari hukum;
  6. Filsafat hukum sebagai sebutan yang diberikan kepada suatu tipe infestigasi tertentu terhadap hukum, suatu investigasi berkarakter abstrak, umum, dan teoritikal, yang sibuk dengan kegiatan membuka asas-asas hukum dan sistem hukum yang fundamental;
  7. Filsafat hukum sebagai diskusi teoritikal mengenal hukum dan asas-asas yang memberinya landasan, yang digelar dalam derajat yang umum (general) – suatu studi (filsafat hukum) kerapkali dipertentangkan dengan studi yang semata-mata terarah pada “rules of law“ (asas-asas hukum) yang dimainkan dalam lingkaran aktual (ilmu hukum);
  8. Filsafat hukum sebagai penjelasan para yuris atau ahli hukum mengenai unit-unit persepsi (asas-asas), paradigma-paradigma (idealis), dan teknik-teknik, dalam perspektif yang diusahakan oleh pencapaian-pencapaian berbagai disiplin ilmu selain dari hukum;
  9. Filsafat hukum sebagai keseluruhan dari “teknik-teknik penalaran hukum“ (dalam proses berpikir yuridik) serta asas-asas umum yang diaplikasikan ke dalam kasus-kasus (individual).

Dari ide-ide yang telah dikemukakan, jelas bahwa filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Singkatnya, filsafat hukum memberi tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada forma (bentuk). Demikian dikatakan Andre Ata Ujan (Filsafat Hukum - Membangun Hukum Membela Keadilan, Andre Ata Ujan, 2009, h. 21). Sebagai contoh, Thomas Morawetz menjelaskan dengan baik perbedaan filsafat hukum dan ilmu hukum (contoh dalam ilmu pengetahuan), bahwa apa yang disebut ilmu pengetahuan bersifat progresif (Andre Ata Ujan, ibid).

Memang jika kita hendak mencari suatu definisi, apakah tentang hukum, filsafat dan filsafat hukum, maka sampai kepanpun para ilmuan hukum maupun filsuf tidak akan berhenti berbicara. Mengapa demikian? Boleh dikatakan (sementara) bahwa sepanjang menusia itu memiliki kesadaran, kemauan ingin tahu, ia akan selalu mencari sebuah jawaban yang memuaskannya atau orang lain. Tapi bukan berarti jawaban itu sudah pasti dan benar, karena generasi berikutnya akan mengkaji dan menganalisa pikiran (pendapat) tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan memperoleh suatu jawaban baru (juga belum pasti).

Kiranya tulisan sederhana ini ada manfaatnya secara pribadi, maupun bagi siapa saja yang membacanya. Terpenting dalam tulisan ini adalah dapat diketahui secara jelas dan pasti bahwa hampir setiap sarjana hukum ataupun para pakar hukum masih menyoroti “hukum“ dalam kompleksitas “filsafat hukum“. Kata Andre Ata Ujan, pokok filsafat hukum sebetulnya mudah diidentifikasikan, yakni ketika seseorang mengajukan pertanyaan tentang hukum dan di dalamnya tercakup hal normatif atau analisis konsep yang digunakan dalam dunia hukum, maka orang itu sesungguhnya sudah memasuki wilayah filsafat hukum (Andre Ata Ujan, Ibid, h. 23). ** Bernardus Letlora, S.H., M.H, (Berty)

==========================
DAFTAR PUSTAKA

  • Andre Ata Ujan, “Filsafat Hukum – Membangun Hukum Membela Keadilan, 2009, Kanisius, Yogyakarta.
  • Bakir Herman, “Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur Kesejarahan“, 2009, Reflika Aditama, Bandung.
  • Kansil. C.S.T. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia“, 1986, Balai Pustaka, Jakarta.
  • Teo Huijbers. OSG, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan sejarah“, 1982, Kanisius, Yogyakarta.
  • Teo Huijbers. OSG, “Filsafat Hukum“, 1995, Kanisius, Yogyakarta.
  • The Liang Gie,“Pengantar Filsafat“, 1991, Liberty, Yogyakarta.
  • Van Apeldoorn. L.J., “Pegantar Ilmu Hukum“, 2011, Pradnya Paramita, Jakarta.



MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget