Articles by "Hukum"


 A.    Pengertian
  1. Hukum Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara. Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasinonal di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum eropa, dan hukum adat.
  2. Hukum Adat adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri peraturan-peraturannya tidak tertulis. 
  3. Masyarakat Hukum Adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena  dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Ada perbedaan antara Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat. Perbedaannya adalah bahwa dalam Masyarakat Hukum Adat terdapat hukum tradisional yang berlaku serta ada lembaga dan perangkat hukum yang menegakan peraturan hukum tersebut. Sedangkan dalam Masyarakat Adat, tidak ada lembaga atau perangkat hukum yang menegekan hukum tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat pasti Masyarakat Adat, sedangkan Masyarakat Adat belum tentu Masyarakat Hukum Adat.

B.    Masyarakat dan Hukum


Sebelum membahas tentang hubungan hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat, perlu melihat sedikit hubungan antara hukum dan masyarakat secara umum. Dalam sejarah keberlakuan hukum, pernah ada satu masa dimana hukum yang berlaku adalah hukum raja-raja yang lebih bersifat otokrat. Pada masa itu, hukum lebih dikenal sebagai hukum kaum elit yang berisi titah-titah sepihak para penguasa. Dalam perkembangannya, disadari bahwa tujuan hukum adalah untuk kebaikan bersama (bonum commune). Oleh karena itu, suara rakyat yang dipersatukan melalui kesepakatan bersama dipandang sebagai suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Sejak saat itu, rakyat yang adalah masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Cicero pernah mengatakan bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius). Berikut ini adalah pandangan yang menegaskan hubungan masyarakat dan hukum:
  1. Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum.
  2. Pandangan  aliran Sosiological Jurisprudence mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif,dia hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif,keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justeru terletak di dalam masyrakat itu sendiri.
  3. Menurut Awaludin Marwan, hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat.
Masih banyak pandangan lain yang mengatakan bahwa masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kiranya ini menjadi hal pertama yang harus digunakan sebagai dasar dalam mempelajari hubungan antar hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat.

C.    Masyarakat dan Hukum Adat

Setelah melihat hubungan antara masyarakat dan hukum, berikut ini kita akan melihat pula bagaimana hubungan antara masyarakat dan hukum adat. Dalam perspektif antropologi hukum, dikatakan bahwa hukum adat lahir dari pola perilaku suatu masyarakat. Pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang, tentang norma tidak tertulis dan sanksi yang ada dalam masyarakat, pada akhirnya diakui sebagai hukum yang berlaku. Para ahli kemudian menyebutkan pola perilaku ini sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, dan disebutkan sebagai hukum yang lahir dari tradisi. Karena itu lebih tegas disebutkan sebagai hukum adat karena berlaku turun temurun dalam suatu masyarakat.

D.    Hukum Adat dan Hukum Nasional

Dari konteks hukum nasional di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPRS No.ll/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:
  1. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
  2. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
  3. Dalam penyempumaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.
Menurut van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatsrecht van Nederlandch lndie Jilid III, hukum adat adalah merupakan azas pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, Vollenhoven menyebutkan syarat-syarat yang harus ada dalam hukum adat untuk dijadikan azas pembentukan hukum nasional sebagai berikut:
  1. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
  2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
  3. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perturan tertulis (Undang Undang);
  4. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia;
  5. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.
E.    Kesimpulan

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan hukum nasional, hukum adat dan masyarakat adat sangatlah erat. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan:
  1. Semua sistem hukum di muka bumi ini mengikuti volkgeist dalam masyarakat, karena itu, hukum adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia karena timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
  2. Masyarakat dan kebudayaan itu sangat dinamis, berkembang mengikuti arus peradaban yang semakin hari semakin berkembang dan berubah.
  3. Hukum Adat yang lahir dari masyarakat yang dinamis itu merupakan azas pembinaan hukum nasional.
  4. Hukum nasional harus digali dari peradaban masyarakat dengan memperhatikan kesamaan dan keanekaragaman yang ada secara proporsional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  5. Masyarakat dinamis, hukum adat pun dinamis, maka hukum nasional pun dinamis. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagiamana hukum nasional kita berubah dan berkembang mengikuti pola perilaku yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyakarat.
  6. Pembentukan hukum apapun, harus berdasarkan pada pengetahuan dan pengenalan terhadap masyarakat.
Oleh: Fidelis Harefa
---------------------------------------------
Referensi:
 
Muhammad, Bushar, 1978, Asas-asas HukumAdat, Jakarta:Pradnya Paramita.

Rahardjo, Satjipto, 1998, Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita" dalam Hukum Adat Dan Modemisasi Hukum" Yogyakarta: FH-UII.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1998 "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat lndustri" dalam Hukum Adat Dan Modemisasi Hukum" Yogyakarta: FHUII. 

Uji kepatutan dari segi hukum  adalah suatu proses berupa kegiatan pemeriksaan dari segi hukum yang intinya adalah proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum. Proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum terhadap suatu perusahaan yang dikenal secara umum dengan istilah Legal Due Diligence. Proses pemeriksaan dan pengujian dapat juga dilakukan pada bidang akuntansi yang dikenal juga sebagai Accounting Due Diligence, atau bila dilakukan pada bidang usaha, proses ini dikenal dengan istilah Business Due Dilligence atau bila hanya  dilakukan untuk bagian tertentu saja, proses ini dikenal juga dengan istilah Special Due Diligence. Proses pemeriksaan yang dilakukan dari segi hukum yang akan menghasilkan laporan pemeriksaan dari segi hukum yang pada tahap lanjutannya akan menjadi dasar bagi konsultan hukum untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).

Due Diligence merupakan istilah yang digunakan untuk konsep yang melibatkan baik itu kinerja investigasi sebuah bisnis, maupun kinerja suatu aktivitas yang memiliki “Standard Of Care” tertentu atau dalam istilah bahasa Inggris diistilahkan dengan “Due Diligence is The process of investigation, performed by investors, into the details of a potential investment, such as an examination of operations and management and the verification of material facts”. Laporan Due Diligence ini bisa saja menjadi sebuah “Legal Obligation”. Due Diligence juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvency, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini disiapkan dalam bentuk Laporan Due Diligence, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Due Diligence yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan resiko yang terkandung di dalamnya.

Uji kepatutan hukum adalah istilah yang digunakan (khususnya)  bagi seorang Advokat yang sedang melakukan kinerjanya dalam melakukan penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.
Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela.

Sebagi contoh Uji Kepatutan Hukum: apabila seorang advokat akan menangani kasus wanprestasi, advokat tersebut harus menguji kepatutan hukum terhadap perjanjian yang menjadi pokok permasalahan. Menguji secara hukum materi perjanjian termasuk pihak-pihak dan objek perjanjian. Bahkan, termasuk kewenangan dan dasar-dasar serta latar belakang lahirnya perjanjian.

Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya pada artikel Pengertian, Ciri-ciri dan Bentuk Gugatan, ada syarat lain yang harus diperhatikan pada saat menyusun gugatan yakni: gugatan dalam bentuk tertulis, diajukan oleh orang yang berkepentingan dan diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi). Tentang kewenangan relatif dan kewanangan absolut akan ditulis pada artikel lainnya.

Isi gugatan menurut Pasal 8 BRv memuat:

  1. Identitas para pihak, yakni keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau   mungkin juga agama, umur, dan status perkawinan.
  2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.  Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eittelijke gronden) adalah  merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) adalah uraian tentang  adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.
  3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa merumuskan petitum, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam prakteknya, dikenal ada 2 petitum yaitu: tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta dan tuntutan tambahan/pelengkap (subsidair) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

Teori Pembuatan Gugatan

Ada dua teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan. Teori pertama adalah  Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah. Teori pertama ini  sudah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi.

Teori kedua adalah Individualiserings Theorie yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalam gugatan karena ini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasakan kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif.

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,  tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah  main hakim sendiri (eigenrichting). Sementara itu, Darwan Prinst menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa (yang diberikan kuasa) pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Ada beberapa ciri-ciri gugatan yakni:

  • Adanya perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa;
  • Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak;
  • Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Ada dua bentuk gugatan yakni gugatan tertulis dan gugatan lisan. Gugatan tertulis telah diatur pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Sedangakan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg.
Gugatan lisan hanya dibolehkan “bilamana penggugat buta huruf". Gugatan itu pun harus disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan yang mencatat gugatan, kemudian gugatan tersebut akan disampaikan secara tertulis.

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Menurut Yurisprudensi MA, syarat dalam menyusun gugatan adalah sebagai berikut:

  • Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
  • Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
  • Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975;
  • Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila gugatan tidak memenuhi syarat di atas maka gugatan menjadi tidak sempurna. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Gugatan ditolak adalah lebih kepada tidak memenuhi syarat materil  (pembuktian).



Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu Perkara Contentiosa yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan Perkara Voluntaria yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Berikut ini adalah perbedaan keduanya:

Perkara Contentiosa

  1. Pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu tetapi tapi hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR.
  2. Aktivitas Hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
  3. Kebebasan Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
  4. Kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  5. Hasil akhir perkara berupa putusan (vonis).

Perkara Voluntaria

  1. Kepentingan yang bersifat sepihak semata (For the benefit of one party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai  lawan, tetap bersifat Ex parte (Petitum Permohonan harus murni tentang permintaan penyelesaian kepentingan pemohon) dengan acuan: isi petitum berapa permintaan yang bersifat Deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, petitum tidak bersifat Comdemnatoir, harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono.
  2. Pihak yang berpekara adalah pemohon. Tidak ada sengketa,tidak ada penggugat dan tergugat. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria ini tentunya tidak relevan  jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.Pemohon di sini adalah Penggugat.
  3. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.
  4. Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  5. Kekuatan mengikat putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
  6. Hasil akhir perkara adalah penetapan (beschikking).




Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk mewakili pihak yang berperkara pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG.

Pengertian mengenai kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Dalam pasal 1792 KUHPerdata mengandung makna perikatan antara 2 pihak yakni pemberi kuasa dengan penerima kuasa.dalam arti bahwa terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang  menyerahkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau bertindak pada suatu keadaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa atau lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving, terdapat dua pihak, yang terdiri dari pemberi kuasa atau lastgever (instruction, mandater) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa (lasthebber, mandatory). Secara umum dapat dikatakan sebagai pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak perincipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suarat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Berdasarakan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis  (in writing). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk liasan (oral).

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Apakah surat kuasa khusus hanya untuk keperluan kuasa di depan pengadilan? Jawabannya adalah tidak, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang ditentukan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Dengan demikian surat kuasa khusus merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa, tidak bisa surat kuasa khusus digunakan untuk selain daripada apa yang diatur dalam surat kuasa, karena mewakili seseorang berarti hanya sebatas pada wewenang yang diberikan saja.

Isi Surat Kuasa Khusus:

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu,di pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.

I.    Kronologis

Indo Muro Kencana (IMK) adalah perusahaan tambang emas dan perak yang mulai produksi tahun 1994. Awalnya, saham IMK dimiliki oleh PT. Gunung Muro Perkasa (Nasional), Duval Corporation of Indonesia (Amerika), Pelsart Muro Pty, Ltd (Australia), dan Jason Mining (Australia). Kepemilikan saham ini terlihat dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia Nomor: B.07/Pres/1/1985 tertanggal 21 januari 1985.
Tahun 1993 saham IMK dimiliki oleh Aurora Gold (Australia) sebesar 90% dan PT.Gunung Perkasa (Nasional) sebesar 10%. Tahun 1997, Aurora Gold memiliki semua saham IMK sebesar 100%.

Lokasi tambang berada di kecamatan Permata Intan, Murung dan Tanah Siang kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Kontrak Karya IMK berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak Februari 1985 s/d tahun 2014.
Luas wilayah kontrak karya IMK adalah 47.965 Ha, berada disekitar permukiman masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai, termasuk beberapa aliran sungai dan anak sungai. Sebelum adanya IMK lokasi tersebut merupakan area tambang masyarakat secara tradisional dan termasuk tanah adat (Ulayat). Desa-desa yang terkena dampak IMK adalah : Batu Mirau, Tambelum atau Tomolum, Bantian dan Muara Babuat (Kecamatan Permata Intan), Konut, Oreng, Olung Muro, Olung Hanangan, Dirung Lingking, Datah Kotou, Mongkolisoi (Kecamatan Tanah Siang), Malasan, Dirung, Mangkahui, Muara Ja’an (Kecamatan Murung) juga beberapa desa di wilayah Luit Raya, Muara Bakanon, Tumbang Lahung, Pantai Laga, Baratu, Sa’an dan salio (Kecamatan permata intan), Muara Lahung (Kecamatan laung Tuhup), serta Puruk Cahu dan Bahintom ( Kecamatan Murung).

Jelasnya, ada lebih kurang 26 (dua puluh enam desa) dalam 6 (enam kecamatan).
Sekitar tahun 1979 dan 1980 tambang rakyat di Luit Raya beroperasi secara semi mekanis, dengan menggunakan tenaga manusia dan mesin pompa air serta mesin penumbuk batu. Waktu itu ada para turis yang kemungkinan berasal dari Australia datang melihat tambang rakyat di Luit Raya. Kemudian tahun 1983 datang Jaya Salilah, Gatot (Orang Indonesia) dan Max Gilliant (Australia) dengan tujuan survey tambang emas disekitar Gunung Muro dengan nama Perusahaan Duval. Waktu itu mereka menginap di Betang, Desa Konot dan disitu mereka melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat.  Tahun 1984 lokasi tambang rakyat disekeliling Gunung Baruh disurvei Duval Corporation of Indonesia dan masuk ketambang rakyat (lubang-lubang) untuk mengambil sampel (contoh) yang berisi biji emas, tepatnya didesa Merindu.

Pada tahun 1985 masuklah PT Indo Muro Kencana, yang merupakan awal malapetaka masyarakat setempat, karena bersamaan dengan pengumuman pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang melarang Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI). Selanjutnya pada tahun 1987 IMK melanjutkan eksplorisasinya.

II.    Permasalahan Lingkungan

Pencemaran air sungai mulai timbul sejak eksplorasi dilakukan oleh IMK di DAS Sei Muro Menawing dari sungai Pute, di DAS Sei Mangkahui. Pencemaran berasal dari penampungan limbah asam tambang di penambangan Serunjan DAS Doho’o Ma’an yang mengalir ke Sei Babuat, juga dari pembuangan limbah asam tambang lokasi penambangan Bukit Tengkanong. Dampak yang timbul adalah kematian ikan yang besar-besar sejak bulan November 1994 di sungai Muro dan Manawing sampai ke sungai Barito serta sungai Mangkahui, dan terulang secara periodik sepanjang tahun 1998. Juga terganggunya kesehatan masyarakat dan mahkluk hidup lainnya didaerah tersebut, matinya satwa air dan ternak penduduk yang mengkonsumsi air tersebut. Akhirnya, air sungai tidak dapat dimanfaatkan penduduk dan diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK, yang juga tidak memadai.

III.    Analisis – Hukum Administrasi Lingkungan

 
a.    Hukum Administrasi Lingkungan

Izin adalah instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya ( Prof.Dr.Takdir Rahmadi, - Hukum Lingkungan di Indonesia, Tahun 2003 h.105). Sama halnya juga dikatakan Harry Supriyono: Izin Lingkungan sebagai instrument pencegahan yang paling potensial untuk mencegah atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan.
(Harry Supriyono, Sistem Perizinan Lingkungan : Pengaturan Implementasi dan Permasalahannya, Tahun 2012, h.3).
Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha ( Takdir Rahmadi, ;Ibid. h.105).
Secara Normatif, pengaturan mengenai izin dalam UUPPLH di skemakan sebagai berikut:

-    Pasal 36 :
1)    Setiap usaha /kegiatan wajib amdal /UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
2)    Dalam izin dicantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan LH/rekomendasi UKL-UPL;
-    Pasal 37-38, mengatur penolakan dan pembatalan izin lingkungan;
-    Pasal 39, menetukan kewenangan pejabat yang berwenang untuk mengumumkan dengan cara diketahui oleh public;
-    Pasal 40, izin lingkungan lebagai persyaratan izin U/K dan konsekuensi dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut;
-    Pasal 71-83 mengenai pengawasan dan sanksi administrasi kemudian diatur mandat hukum untuk pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

b.    Tindakan Hukum Administrasi Lingkungan

Memperhatikan permasalahan ( pencemaran lingkungan ) sebagaimana yang dilakukan oleh PT.IMK, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang “pencemaran air”. Menurut Wisnu Arya Wardhana (Dampak Pencemaran Lingkungan, 2001, h.74) dikatakan , indikator bahwa air lingkungan tercemar adalah : adanya perubahan suhu air ; adanya perubahan PH atau konsentrasi ion hydrogen; adanya perubahan warna; bau dan rasa air; timbulnya endapan; kolodial, bahan terlarut; adanya mikroorganisme; meningkatnya radioktivitas air lingkungan. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditimbulkan PT.IMK, niscaya boleh dikatakan telah terjadi pencemaran air. Sebagai bukti air sungai tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga diganti dengan sarana air bersih oleh PT.IMK.
Bila berpijak pada pasal 37 ayat (2) yang menyatakan :

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
a.    Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau infarmasi;
b.    Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
c.    Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/ atau kegiatan.

Juga berdasarkan pasal 38 UUPPLH menyatakan bahwa : selain ketentuan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 37 ayat (2), izi lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Atas dasar pasal 37 dan 38 diatas dapat dikatakan terdapat 2 (dua) instrument yang bisa ditempuh untuk membatalkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c.    Pengawasan Dan Sanksi Administratif
      
Dalam UUPPLH, pengawasan diatur dalam pasal 71 hingga pasal 74. Menurut Takdir ( ibid. h.210), UUPPLH memberlakukan pengawasan dua jalur. Yang dimaksud pengawasan dua jalur adalah bahwa pada prinsipnya Gubernur, Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan lingkungan kewenangan masing-masing, tetapi jika pengawasan lingkungan tidak dilaksanakan sehingga terjadi “ pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 73 UUPPLH menyatakan bahwa pelanggaran serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan kerusakan masyarakat.
      
UUPPLH menyebutkan kewenangan dari pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu : a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; j) menghentikan pelanggaran tertentu;
Tentang sanksi, UUPPLH pasal 76 ayat (2) yaitu, teguran tertulis, paksaan pemerintah pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
      
Sedangkan mengenai uang paksa (dwangsom), dilakukan melalui peradilan, yang mana dikatakan pasal 87 ayat (3) UUPPLH.
Dari apa yang diuraikan diatas, bisa dikatakan PT.IMK dapat dikenakan sanksi administratif.

IV.    Analisis – Hukum Pidana Lingkungan
  
Takdir Rahmadi ( ibid. h.221) mengatakan : delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidan.
Dalam UUPPLH pasal 98 ayat (1) dikatakan : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sedikitnya Rp. 3.000.000.000,00,- ( tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- ( sepuluh milyar rupiah).
Terkait dengan masalah PT.IMK, dapat dikatakan pencemaran yang terjadi telah termasuk dalam “ delik lingkungan “ dengan kata lain dapat dipidana.
Kendati demikian, dari beberapa referensi terlihat para pakar atau para sarjana yang belum menyepakati sanksi pidana.

V.    Analisis Hukum Perdata Lingkungan
  
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH (UU No.23/2009) diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93. Menurut undang-undang ini penyelesaian dapat ditempuh secara sukarela melalui dua mekanisme yaitu: proses pengadilan dan di luar pengadilan. Ini berarti, jika proses di luar pengadilan tidak tercapai, barulah ditempuh jalur pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara perwakilan (class action). Rumusan gugat perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UUPPLH 1997 dijelaskan : (1) adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta, hukum dan tuntutan.

Jadi menurut konsep gugatan perwakilan kelompok terdapat dua unsur penggugat yaitu : (1) wakil kelompok yang jumlahnya kecil mungkin satu atau beberapa orang dan (2) anggota kelompok yang mungkin jumlahnya puluhan, ratusan atau ribuan.
Tentang hal gugatan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
  
Pada praktiknya, tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya ditentukan : a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; b) pelaku harus bersalah; c) ada kerugian; d) ada hubungan sebab akibat antar perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Menurut Perma No.1 Tahun 2002, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil kelompok yaitu :
1.    Wakil kelompok sesuai rumusan pasal 1 huruf b perma No. 1 tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
2.    Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok.
  
Dari apa yang diuraikan tentang hukum perdata lingkungan diatas, apabila ada bukti dan fakta yang kuat serta saksi-saksi, maka terhadap kasus PT.IMK yang terjadi di kabupaten Barito Utara dapat digugat atas dasar pasal 1365 KUH Perdata.
  
Demikian analisis yang dapat dilakukan, berkaitan dengan kasus PT.IMK. Tentunya analisis ini masih sangat kurang, namun dalam rangka belajar diharapkan berbagai masukan untuk menambah wawasan kedepan.




---------------
DAFTAR PUSTAKA

Asdak Chay, Kajian lingkungan strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Gajah Mada University Pres, 2012
 

Heriamariaty, Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan ( Bahan Ajar / Kuliah ) Pada Pasca Sarjana Prodi Hukum Universtitas Palangka Raya, 2014
 

Mengutip Pendapat J.B.J.m Ten Berge, Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta 2013
 

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta , 2013
 

Supriyono Harry, Sistem Perizinan Lingkungan: Pengaturan, Implementasi dan Permasalahannya, Pelatihan Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bnadung, 6-8 November 2012
 

Wardhana Wisnu Arya, Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi), Andi Yogyakarta, 1995

A.     LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteran bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak.

Dilihat dari perspektif kaitan antara kedua bidang tersebut atau perspektif ekonomi politik, telah terjadi perkembangan yang bersifat horizontal dan sama pentingnya yang dimulai dengan perspektif merkantilisme, liberalisme dan perpektif marxisme (Gilpin dalam Lubis dan Eauxbaum, 1986 : 17-18). Sasaran kegiatan ekonomi menurut ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lain. Perspektif bertujuan meningkatkan kepentingan nasional sebesar-besarnya di mana politik menentukan ekonomi; sedangkan dalam perspektif liberalisme sasaran kegiatan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebesar-besarnya dan dalam perspektif marxisme, sasaran kegiatan ekonomi bertujuan meningkatkan kepentingan kelas kelas ekonomi sebesar-besarnya.
Ketiga perspektif yang berkembang di dalam ekonomi politik ini dalam praktiknya tidak selalu memberiikan kemaslahatan bagi umat di dunia oleh karena kenyataan perkembangan ekonomi internasional menunjukkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara negara kaya dan negara miskin. Kesenjangan ini diperburuk oleh kenyataan dimana negara-negara kaya telah menguasai baik struktur (ekonomi) internasional maupun mekanisme (ekonomi) internasional. Struktur internasional khususnya lembaga (ekonomi) intemasional yang bernaung dibawah PBB.

Ketika hal ini terjadi, pada diperlukan sebuah sistem yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang akan terjadi, selain itu setiap tindakan yang dilakukan dimana perbuatan itu keluar dari aturan yang telah disepakati, maka akan diajukan dalam bentuk sanksi. Karena itulah maka dibutuhkan hukum ekonomi dalam aspek pemidanaan.

B.     PENGERTIAN TINDAK PIDANA BIDANG EKONOMI

Pembahasan makaah ini secara khusus mengetengahkan suatu tindak pidana di bidang ekonomi; bukan tindak pidana ekonomi an sich. Sebelum sampai kepada substansi pembahasan kiranya perlu ada kesamaan persepsi mengenai peristilahan ini.

Hemat penulis kiranya perlu ada pembedaan antara istilah economic crimes, dan istilah economic criminality. Istilah pertama menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Istilah kedua menunjuk kepada kejahatan konvesional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan.

Istilah tindak pidana ekonomi yang telah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, apabila dilihat dan substansi Undang-Undang Drt no 7 tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan (lihat UU Drt nomor 17 /1955); bahkan relevansi isi keternuan tersebut masih harus dipersoalkan terutama dalam konteks kegiatan ekonomi era menjelang akhir abad ke 20 ini dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Di dalam makalah ini penulls akan memusatkan perhatian pada tindak pidana di bidang ekonomi atau economic crimes. Di dalarn ensiklopedi, Crime and Justice, Vol 2. (1983: 671) ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan pendapat mengenai istilah economic crime. Bahkan ditulis selanjutnya: “no distinct body of literature on the theory and practice of economic crime”. Economic crime didefinisikan sebagai, “criminal activity with significant similarity to the economic activity of normal, noncriminal business” (kegiatan kriminil yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang nampak non-kriminil, pen.).

Sedangkan American Bar Association (di kutip dari Hagan, 1989:101) memberikan batasan mengenai economic crime : “any nonvio. lent, illegal activity which principally involved deceit, m,isrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention” (setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang).

Clarke (1990) telah mempergunakan istilah, Business Crimes. Kedalam istilah ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan (termasuk kegiatan di dalam pasar bursa), perbankan dan kegiatan perpajakan. Bahkan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah perburuhan dan tenaga kerja. Clarke (1990: 18 – 19) telah memperluas pengertian Business crime yaitu suatu kegiatan yang (selalu) memiliki konotasi legitimate business dan tidak identik sama sekali dengan kegiatan suatu sindikat kriminil. Dengan demikian Clarke membedakan secara tegas kegiatan yang termasuk business crime disatu pihak dengan kegiatan yang diakukan oleh suatu sindikat kriminil yang juga bergerak di dalam kegiatan pendagangan. Bahkan Clarke telah mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas dan suatu business crime, yaitu: pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploiatif, dan kedua, suatu akibat khas ialah, sifat kontestabiliti dan kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang masih dapat “diperdebatkan” oleh para pelakunya.
Di dalam uraian tentang peristilahan di atas tampak masih ada perbedaan persepsi dan penamaan terhadap istilah economic crime. Untuk memperoleh gambaran yang akurat dan memadai ada baiknya kita melihat kembali kepada beberapa kriteria di bawah ini yang dapat membedakan satu tipe kejahatan dan tipe kejahatan lainnya.

Kriteria yang telah dipergunakan Clinard dan Quinney untuk membedakan tipe-tipe kejahatan ini, yaitu sebagal benikut:
1    Legal Aspects Of Selected Offenses (aspek hukum dan tindak pidana tertentu);
2    Criminal Careen Of The Offender (karir kriminil dari pelaku tindak pidana tertentu);
3    Group Support Of Criminal Behavior (dukungan kelompok atas tindak pidana tertentu);
4    Correspondence Between Criminal And Legitimate Behavior (keterkaitan antara tindak pidana tertentu dengan kegiatan yang legal);
5    Societal Reaction And Legal Processing (reaksi sosial dan prosedur peradilan).

C.     KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA BIDANG EKONOMI

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan tindak pidana di bidang Eonomi dengan memuaskan, begitu pula halnya di dalam upaya beberapa pakar untuk menjelaskan mengenai karakterstik maupun tipe-tipe economic crimes atau tindak pidana ekonomi.

Clarke (1990:32) dalam kaitan ini telah mempertegas kembali dan membenarkan kelemahan suatu tipologi sebagaimana telah diuraikan Clinard dan Quinney di atas.
Clarke antara lain menulis sebagai berikut:

“It may seem tempting at this stage to set up a typofogy Cf business crime which does claim to be exhaustive and then provide illustration of each type. Such an approach has been attempted by some writers and is useful for presentational purpose, but no typology so farsuggested has proved definitive”.

Edmund W.Kitch (di dalam Ency.of Cr.& J; 1983 : 671) te!ah mengemukakan ada tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu sebagai berikut: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparatur penegak hukum pada umumnya.

Ketiga karakteristik tersebut di atas tidak berbeda dengan karakteristik umum yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kriminologi lainya (Clinard dan Yeager, 1980; Hagan, 1989; Van den Heuvel, 1992).

Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh Clarke (1 990:20-31) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1)    privacy
(2)    lack of public Order Violation
(3)    Internal Detection and Control
(4)    The Limited Role of the Law
(5)    The Ambiguity of Business Crime
(6)    Business Offences as Politics
(7)    Sanctions
(8)    Consumerism and Business Accountability
(9)    Private Interest versus the Public Good

Masing-masing karakteristik tersebut di atas telah dijelaskan secara gamblang oleh Clarke di dalam bukunya, Business Crimes, Its Nature and Control (1990). Hemat penulis, kesembilan ciri karakteristik inilah yang membedakan tindak pidana di bidang ekonomi dengan tindak pidana lainnya atau secara populer dikenal sebagai tindak pidana konvensional misalnya, pencurian, pencopetan, penipuan atau perampokan bank.

Penulis akan mulai dari karakteristik kesatu, privacy kemudian dikaitkan dengan ciri karakteristik lainnya. Karakteristik ini di dalam perkembangan dunia usaha di negara negara maju pada umumnya, terutama di Amerika Serikat merupakan karakteristik utama; karakteristik mana sesungguhnya mencerminkan semangat individualisme dan liberalisme.

Sedemikian tingginya dan mendarah dagingnya semangat ini dikalangan masyarakat pengusaha sehingga tampak bahwa kelompok masyarakat ini memiliki kekebalan (hukum) tertentu yang sulit disentuh sekalipun oleh tangan-tangan aparatur penegak hukum. Kekebalan (hukum) ini berasal dan hak pribadi atau the right to privacy yang dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan masyarakat barat sejak mereka dilahirkan dan karena itu setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan terjadi oleh dan di dalam dunia usaha tidaklah semudah itu diungkapkan sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan umum (publik) [lack of public order violaton].

Dilain pihak suatu perusahaan memiliki organisasi dan di dalamnya sudah terdapat aparat pengawas (dewan komisaris) yang ditugasi mengadakan pengawasan dan monitoring terhadap setiap sepak terjang langkah direktur-direkturnya. Sehingga setiap kejadian yang berupa pelanggaran dalam dunia usaha pengendalian atau pengawasan hanya dapat dibakukan oleh dewan komisaris ini dan sudah barang tentu, dewan komisaris pada umumnya akan memilih sikap lebih banyak”membenarkan”tindakan para direktur perusahaan ybs daripada sikap yang sebaliknya (masalah internal detection and control).

Dengan contoh kasus ini maka jelas bahwa peranan hukum (the role of the law) dalam kaitan tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau direktur perusahaannya sangat terbatas, kalau tidak dapat dikatakan sangat lemah. Hal ini juga bisa terjadi antara lain karena masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan para ahli hukum yang menyangkut tindakan pengusaha/direktur atau suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas suatu undang-undang (contoh, di bidang pajak, tenaga kerja, asuransi, dan di bidang keuangan, serta di bidang lingkungan hidup dan di bidang impor-ekspor).

Pada umumnya di negara-negara maju persepsi ini masih mendua, yaitu disatu pihak sering ditafsirkan pelanggaran tersebut merupakan masalah keperdataan (civil jurisdiction), menyangkut kepentingan pribadi perusahaan dan dilain pihak masih sering ditafsirkan sebagai masalah kriminil (criminal jurisdiction), menyangkut kepentingan publik.

Masalahnya akan bertambah rumit apabila kasus tindak pidana di bidang ekonomi oleh suatu perusahaan ini diangkat menjadi kasus yang berlatar belakang politik atau memiliki kaitan dengan dunia politik.

Uraian karakteristik ke 8 dan ke 9 (consumerism and business accountabihty dan private interest and the public good) lebih menitik beratkan pada masalah standardisasi kualitas hasil produksi yang secarà langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keterkaitan antara masalah etika dunia usaha atau “business ethics” dan kepentingan perolehan keuntungan.

Dalam konteks karakteristik kedelapan di atas, perkembangan dunia usaha di Indonesia sening dlanda masalah ini. Contoh kasus Mie Instant, produk makanan yang kadaluarsa terutama menjelang Hari Raya dan Hari Natal serta produk minyak goreng yang bertuliskan memiliki kadar kolestrol rendah atau dituliskan tidak mengandung kolestrol; terbukti telah merupakan suatu tindakan yang tidak melindungi konsumen bahkan merupakan pelanggaran yang juga memiliki aspek pidana, tidak hanya aspek keperdataan semata-mata.

Yayasan Perlindungan Konsumen yang kini bergerak di bidang penelitian produk-produk makanan dan minuman serta di bidang yang relevan merupakan sarana pengendalian informal (informal social control) yang penting bagi upaya peningkatan kualitas produksi disatu pihak dan peningkatan kualitas konsumsi di lain pihak. Sehingga dengan demikian pengusaha tidak selalu hanya mementingkan segi keuntungan semata-mata akan tetapi dengan sarana sedemikian mereka juga (dipaksa) meningkatkan mutu produksinya.

Karakteristik kesembilan menitik beratkan pada masalah etika dalam dunia usaha yang sering terlupakan oleh kalangan pengusaha. Hal ini pernah terjadi di Negara maju sekitar akhir abad ke 19 dimana telah terjadi suatu kesenjangan atau konflik antara kepentingan pribadi yang dikejar melalui lembaga dunia usaha dari segi pelayanan dan kalangan pengusaha yang mendahulukan kepentingan masyarakat, kejujuran dan pemerataan keadilan.

Jika konflik ini dibiarkan tidak diatasi dikhawatirkan (dan pernah terjadi di Amerika dan negara-negara di Eropa) terjadi kesenjangan yang semakin dalam antara golongan mampu dan golongan tidak mampu secara ekonormnis. Tuntutan atas pengurangan biaya produksi, ukuran efisiensi dan penghapusan limbah produksi merupakan ancaman idiologi bisnis terhadap sektor publik disatu pihak dan dilain pihak akan meningkatkan ukuran pola perilaku bisnis melalui peraturan perundang-undangan serta perdebatan umum untuk menciptakan suatu dunia usaha yang cocok dengan cita etika bisnis yang lebih memadai. Konstatasi Soemitro Djojohadikusumo dan Kwik Kian Gie sebagaimana telah diuraikan dimuka merupakan bukti bahwa masalah karakteristik dan economic crimes” ini telah terjadi di Indonesia.

Berkaitan erat dengan karakteristik terakhir, hemat penulis masih ada karakteristik lain yang berkembang dalam tindak pidana di bidang ekonomi pada era menjelang akhir abad ke 20 mi dan belum termonitor oleh pakar-pakar kniminologi sebelumnya. Karakteristik ini diketemukan ketika aparatur penegak hukum di negara maju, bertekad dan telah melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas tindak pidana ini. Dalam praktik ternyata cara-cara non-litigasi yang biasa dikenal dengan negosiasi atau cooperation (Braithwaite, 1936) telah mengalami perkembangan yang menyimpang dan tujuan semula dilakukannya upaya pengendalian.

Penyimpangan ini dikenal sebagai tndakan kolusi atau collussion (Van den Heuvel, 1992: 129); sehingga persoalannya bukanlah terletak pada kerjasama (cooperation) itu sendiri melainkan dewasa mi pada : bagaimana suatu “cooperation berubah atau bergeser menjadi suatu “collusion”. Bahkan menurut Van den Heuvel, yang (bersifat) kriminal itu bukanlah organisasi atau industrinya melainkan (menurut istilah ybs), “the interplay between public and private enterprises that can be criminogenic, with share responsibility”.

Dengan demikian, hemat penulis karakteristik menonjol dan tindak pidana di bidang ekonomi dewasa mi pada umumnya terkait unsur kolusi: suatu proses kerjasama timbal balik antara aparat birokrasi dengan aktor ekonomi yang memiliki tanggung jawab bersama (renteng) atas kerugian-kerugian (moril atau materil) yang telah diderita pihak ketiga atau pemerintah sebagai akibat tindakan kedua belah pihak tersebut.

D.    TIPE-TIPE TINDAK PIDANA BIDANG EKONOMI


Berbicara mengenai tipe tindak pidana di bidang ekonorni sama sulitnya dengan membicarakan masalah definisi tentang tindak pidana di bidang ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, penulis telah mengemukakan penbedaan antara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang ekonomi; sehingga sebagai konsekwensi logis dan perbedaan tersebut lahirlah tipe-tipe tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan ekonomi (dalam arti luas).

Menunut Ensiklopedi, Crime and Justice (1983) dibedakan tiga tipe tindak pidana di bidang ekonomi (economic crime), yaitu : property crimes; regulatory crimes, dan tax crimes.
Property crimes sebagai salah satu tipe tindak pidana di bidang ekonomi memiliki pengertian lebih luas dan pada sekedar hanya tindak pidana pencurian vide pasal 362 KUHP. Property crimes ini meliputi objek yang dikuasai individu (peroragan) dan juga yang dikuasai oleh negara. Perluasan ini telah dianut di dalam Model Penal Code [MPCJ (pasal 233) Amerika Serikat sebagaimana disarankan oleh the American Law Institute, yang disebut, ‘integraed theft offense’. Integrated theft offense ini kemudian diperkuat oeh pasal 224 MPC sehingga meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

1    Tindakan pemalsuan (untuk segala objek) [forgery];
2    Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent destruction);
3    Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrument yang tercatat atau dokumentasi (removal or concealment of recordable instwment)
4    Tindakan mengeluarkan cek kcsong (passing bad checks);
5    Menggunakan kartu kredit (credit card) yang diperoleh dari pencuran dan kartu kredit yang ditangguhkan;
6    Praktik usaha curang (deceptive business practices);
7    Tindakan penyuapan dalam kegiatan usaha (comensial bribery);
8    Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang (the rigging of contest);
9    Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik;
10    Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan;
11    Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit; (12)
12    Penyalahgunaan dari asset yang dikuasakan;
13    Melindungi dokumen dengan cara curang dan tindakan penyitaan.

Regulatory crimes adalah setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan clengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Termasuk kedalam regulatory crimes ini pelanggaran atas larangan perdagangan marjuana ilegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentarig lisensi; pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dan aktivitas usaha di bidang perdagangan, dan melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli di dalam dunia usaha senta kegiatan usaha berlatar belakang politik.

Tax crimes adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah di atur di dalam undang-undang pajak. Selain ketiga tipe tindak pidana di bidang ekonomi atau economic crimes sebagaimana telah diberlakukan di dalam sistem hukum pidana di Amerika Serikat khususnya di dalam model penal code.

E.     SIMPULAN

Dari hasil pembahasa di atas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:
Ada dua istilah dalam pengertian tindak pidana dalam bidang ekonomi yaitu economic crimes, dan istilah economic criminality. Istilah pertama menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Istilah kedua menunjuk kepada kejahatan konvesional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan.

Ada tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu sebagai berikut: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparatur penegak hukum pada umumnya.

Ada tiga tipe tindak pidana di bidang ekonomi (economic crime), yaitu : property crimes; regulatory crimes, dan tax crimes.


-------------------------

DAFTAR PUSTAKA

  1. Anwar, 1979, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung: Alumni.
  2. Bassar, M. Sudradjat, 1983, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), Bandung: Armico.
  3. Fakih, Mansour, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Insist Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
  4. Hadinoto, Soejono, 1949, Ekonomi Indonesia dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional, Djakarta: Jajasan Pembangunan.
  5. Poernomo, Bambang, 1984, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
  6. Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
  7. Soehardi, 1989, Kebijaksanaan Fiskal dan Pembangunan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  8. Wignjosoebroto, Sutandyo, 2000, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Mengahadpi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, Dalam Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, (ED), Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama, Muhammdiyah University Press, Universitas Muhammdiyah Surakarta.
  9. Hamzah, Andi, 1998, Hukum Pidana Khusus (Economic Crime), Bahan Penataran Nasional: Hukum Pidana dan Kriminologi, Hotel Gracia, Semarang, 23-30 Nopember 1998.
  10. Reksodiputro, Mardjono, 1993, Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia, Dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, 4-7 Januari 1993.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget