Articles by "Opini"

Kebebasa berpendapat adalah hak azasi manusia. Hal ini telah disebutkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak azasi ini dijamin oleh PBB dan ditegaskan pula dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis:

Pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas;

Pasal 20:

Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat;
Ayat 2: Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Dari aturan di atas, setiap orang berhak sama tanpa terkecuali. Permasalahan sekarang, apabila semua orang, menggunakan haknya untuk berpendapat, maka tidak dapat terhitung berapa banyak versi pendapat yang harus didengarkan karena setiap kepala memiliki satu pendapat. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Meskipun itu menjadi hak azasi, namun harus dilaksanakan dengan menghargai hak azasi manusia lain.

Di Indonesia, hak berpendapat ini sangat dihargai. Dan karena Indonesia adalah negara hukum, maka dibuatlah aturan perundang-undangan dengan tujuan agar dalam menyampaikan pendapatnya, seseorang tidak melanggar hak azasi orang lain. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur secara khusus tentang tata cara menyampaikan pendapat di depan umum, dengan tujuan agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara baik dan bertanggungjawab. Secara umum, terdapat lima azas yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat menurut UU No. 9 Tahun 1998 sebagai berikut:

1.Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2.Asas Musyawarah dan Mufakat,
3.Asas Kepastian hukum dan keadilan,
4.Asas Proporsionalitas, serta
5.Asas Mufakat.

Asas ini merupakan kontrol terhadap penyampaian pendapat. Karena telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dipatuhi. Apabila seseorang menyampaikan pendapat dengan tidak memperhatikan Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum tak dapat dipatahkan dengan kedok HAK AZASI MANUSIA karena pelaku bukanlah satu-satunya manusia yang ada di dunia ini yang memiliki hak azasi, tapi ada begitu banyak manusia lainnya.

Foto dari: www.regional.kompas.com

Dalam peradaban manusia zaman sekarang, kedok HAM sering dijadikan tameng kebal hukum.Segalah sesuatu dilakukan dan pada akhirnya diupayakan dibawa ke ranah HAM sebagai rasionalisasi dari perbuatan melawan hukum. Penerapan hukum tidaklah demikian. Dalam hal seseorang menuntut haknya sebagai manusia, ada aturan yang berlaku di sana. Aturan tersebut bertujuan agar hak orang lain juga terlindungi.

Untuk maksud tersebut di atas, maka secara teknis dalam penyampaian pendapat harus memperhatikan 5K dan 2B. Ini merupakan kaidah umum yang lazim dikenal yakni, tidak bertentangan dengan norma Kesopanan, Keagamaan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan, kesatuan Bangsa dan nilai-nilai Budaya. Selanjutnya, mengenai tata cara, telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (lfk)**

Fidelis Harefa
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat lemah memberikan kepastian hukum kepada konsumen terutama dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini semakin maraknya bisnis berbasis digital seperti arisan online, investasi online, belanja online, pinjaman online dan lain sebagainya. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen belum menjawab permasalahan masyarakat dalam bertransaksi digital.

Berdasarkan informasi yang kami catat dari klien kami yang datang berkonsultasi langsung kepada kami di Law Firm "Kairos", terdapat beragam kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dari segi angka finansial pun sangat variatif, mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan angka seratus juta rupiah. Aneka modus permasalahan juga diketahui mulai dari belanja online, arisan online dan investasi online. Yang paling banyak adalah investasi online.

Bila menguji kepatutan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kesulitan paling sering ditemukan adalah pada pembuktian dan lokasi kejadian. Dan untuk dua hal ini, sangat membutuhkan dana besar untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah kita memberikan pandangan, klien akhirnya menyerah. Untuk memperjuangkan uang lima ratus ribu, harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, sangat tidak adil.

Dari sekian pengalaman, maka kehadiran UU Perlindungan Konsumen tidak mampu memberi kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen tidak mampu berdiri sendiri dalam menangani permasalahan di era digital. UU lainnya harus turut mendukung untuk pemberantasan penipuan berbasis online. Sebagai contoh: dalam bertransaksi, saat ini lebih banyak pengguna media online menggunakan jaringan internet dari mobilephone dengan jaringan data dari berbagai operator. Untuk menelusuri jejak lokasi pelaku kejahatan, membutuhkan penetapan lokasi untuk mengetahui siapa pelakunya. Terkait jaringan operator, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini karena pelaku pasti menggunakan nomor telepon tertentu dengan IP address tertentu. Setelah diwajibkan pendaftaran nomor telepon oleh operator yang ada di Indonesia, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini, namun ternyata tidak gampang. UU Perlindungan Konsumen berlaku untuk semua orang. Termasuk perlindungan data, baik penjahat maupun korban. Hukum pasti mampu membuktikan tapi akan melalui proses yang sangat sulit dan biaya yang cukup mahal. Keadaan ini membuat para korban mengalah dan merelakan kerugian yang dialami adalah cara paling tepat.

Contoh lain: para penipu sering sekali menggunakan nomor rekening bank lengkap dengan nama kepemilikan rekening. Untuk mendapatkan informasi, harus berurusan dengan bank karena semua pemilik rekening memiliki data yang tersimpan di bank. Tapi ini tidak mudah. Sekali lagi, UU Perlindungan Konsumen melindungi data penjahat dan data korban. Untuk mengurai masalah seperti ini menggunakan waktu cukup lama, prosedur yang cukup sulit dan dana yang begitu besar.

Dalam keadaan seperti ini, banyak korban menyerah dan banyak penjahat memanfaatkan kesempatan. Hukum yang seyogianya memberi kepastian justru menjadi sangat lemah, bahkan terkesan tak berdaya.

Untuk saat ini, adagium mujarab yang tepat sebelum ada revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen adalah "lebih baik mencegah dari pada mengobati". Sebelum bertransaksi secara online, dianjurkan setiap orang memastikan segala sesuatu serta mengkaji buruk segala resiko terhadap transaksi yang akan dilakukan. Dan tentunya ini berlaku khusus kepada para pengguna baru media digital. Di era technologi digital yang makin canggih dan gampang didapatkan dengan harga terjangkau, banyak masyarakat yang dulunya tidak akrab dengan media online menjadi pengguna baru. Dari data yang kami miliki, korban lebih banyak berada dalam kategori pengguna baru yang masih belum memahami keuntungan dan kerugian yang timbul dari media online.

Fidelis Harefa

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget