Pendahuluan


Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara harus siap menghadapi MEA yang akan dimulai pada akhir tahun ini. Tidak dapat mundur dari kesepakatan ini karena telah dibicarakan sejak tahun 2003 yang lalu. Presiden Jokowi, seperti dilansir oleh KOMPAS pada hari Senin, 27 April 2015, saat ditanya seusai jamuan makan malam di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/4/2015) mengatakan bahwa yang paling penting dilakukan adalah mengidentifikasi produk-produk yang mempunyai nilai saing tinggi dengan produk sejenis dari negara lain. Mempunyai daya saing maksudnya adalah bisa memasuki pasar di negara lain.

Terkait dengan produk-produk yang memiliki daya saing, Indonesia harus siap untuk memasarkan produk berkualitas. Selain dalam bentuk barang, hasil produksi dalam negeri, kualitas tenaga kerja sebagai produk jasa pun harus diperhatikan. Daya saing tenaga kerja Indonesia harus benar-benar siap karena peluang untuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia akan terbuka secara bebas.

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namunr laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi .

Dengan hasil riset ini, muncul sebuah kekhawatiran tentang kesiapan Indonesia menghadapai MEA. Meskipun beberapa menteri optimis mengatakan bahwa Indonesia sudah siap menyongsong MEA ini, terdapat begitu banyak celah kekurangan yang menunjukkan bahwa kita belum siap untuk itu. Mengapa tidak? Implementasi ASEAN Economic Blueprint dalam mewujudkan MEA akan membawa konsekuensi baru bagi dunia usaha di Indonesia. Dalam persepektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (free flow of goods and services) adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan baru dan potensi ketersentuhan pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.  Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan hukum di Indonesia dalam menyongsong era MEA?

Hukum Persaingan Usaha

Ditetapkannya Undang-Undanga Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dan bukti bahwa Indonesia secara yuridis telah siap menyongsong MEA. Peranan hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha sangat penting dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat di kawasan ASEAN mengingat salah satu tujuan yang telah dituangkan dalam ASEAN Economic Blueprint di atas.

Hukum persaingan usaha akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi untuk memproduksi barang yang berkualitas dan harga yang kompetitif yang akan mensejahterahkan masyarakat. Hukum persaingan usaha mengatur larangan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya secara horizontal untuk penetapan harga, pengaturan jumlah produksi, pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan tender, perjanjian vertikal, larangan penyalahgunaan posisi dominan serta merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan.
Dengan bebasnya arus barang masuk diantara negara-negara anggota ASEAN, setiap anggota negara ASEAN mengawasi persaingan usaha di negara masing-masing melalui lembaga persaingan usahanya.

Apabila terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di negara anggota ASEAN tersebut, maka lembaga persaingan usaha harus menegakkan hukum persaingan usahanya. Sampai saat ini baru ada 6 negara anggota ASEAN yang mempunyai hukum persaingan usaha, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Phillippina. Philippina merupakan negara yang terbaru mengundangkan hukum persaingannya pada tgl 21 Juli 2015, yaitu Phillippine Competition Act. Empat negara anggota ASEAN yang lain, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar masih dalam proses persiapan pembentukan hukum persaingan usahanya masing-masing. Dari 6 negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah lebih dulu menegakkan hukum persaingan usahanya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan memberikan dampak positif terhadap persaingan usaha di Indonesia.

Kesiapan Indonesia Dalam Sektor Usaha dan Tenaga Kerja

Kembali pada kesiapan Indonesia untuk menyediakan produk berdaya saing internasional (barang dan jasa), kekhawatiran selalu muncul baik dari pihak akademisi maupun dari kalangan pelaku bisnis, yakni, bahwa Indonesia akan menjadi penonton dalam panggung ekonomi tersebut. Dengan bahasa lain, Indonesia akan menjadi pecundang di era ini. Kekhawatiran ini akan menjadi kenyataan apabila produk pertanian kita tidak mampu bersaing dengan produk pertanian di negara-negara ASEAN. Aliran modal asing hanya akan mengeruk hasil bumi  Indonesia dan tenaga kerja terdidik akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Apakah Hukum Persaingan di atas tidak cukup? Tentu saja tidak cukup hanya dengan penetapan peraturan. Pemerintahan Indonesia cenderung hanya menetapkan larangan melalui penetapan undang-undang sementara bagaimana membangun daya saing yang sehat serta kesiapan dalam bidang pendidikan profesi dan keahlian, Indonesia masih tergolong sangat lemah. Belum lagi, undang-undang Negara Indonesia yang mengatur tentang penanaman modal asing dan usaha-usaha yang berdampak kerusakan lingkungan hidup masih sangat terbuka dan potensial menimbulkan multi tafsir. Akibatnya, terdapat begitu banyak undang-undang yang dipecundangi oleh orang-orang yang berkepentingan berkedok usaha.

Hukum Persaingan sendiri memiliki kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah belum ada lembaga persaingan usaha untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha diantara wilayah negara anggota ASEAN dan belum ada hukum persaingan usaha ASEAN. Meskipun sudah ada ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guideline)sebagai pedoman dalam penilaian bahwa secara langsung mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan struktur industri dan pasar, namun Regional Guideline hanya membantu negara-negara anggota dalam peningkatan kepedulian pentingnya kebijakan persaingan usaha bukan untuk menjaga persaingan usaha di antara Negara anggota ASEAN. Sementara hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN mempunyai perbedaan dan keunikan masing-masing, belum ada harmonisasi satu sama lain, yaitu pengaturan larangan perjanjian horizontal, vertikal, posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan serta pengaturan mengenai merger dan akuisisi.

Kenyataan ini mengharuskan Indonesia untuk melakukan pemetaan strategi sebelum menetapkan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha. Tidak boleh asal jadi. Bila perlu, dibentuk tim khusus yang melakukan studi banding ke negara-negara lain sehingga poin-poin yang diatur dalam hukum persaingan tersebut tidak berada di bawah ketentuan negara-negara lain, bila itu berhubungan dengan penetapan persentasi nilai terutama dalam menentukan merger dan akuisisi. Ada kesan bahwa Indonesia menetapkan undang-undang asal jadi. Tidak melakukan analysis SWOT yakni metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang kemudian diatur dalam undang-undang. Bongkar pasang undang-undang sangat sering terjadi karena ketiadaan orientasi yang tegas serta tidak berpihak pada kepentingan umum secara merata.

Untuk mendukung analisa ini dan kemudian seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan undang-undanga persaingan usaha, beberapa informasi berikut sangat membantu. Pertama, Indonesia berpeluang sebagai pasar potensial dunia dan menjadi negara tujuan investasi.  Kedua, karena liberalisasi perdagangan, maka Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor.  Ketiga, karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keuntungan tersendiri yang dimaksud dengan bonus demografi meskipun kemudian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bonus demografi ini ibarat pedang bermata dua bagi Indonesia.  Keempat, Negara Indonesia sudah dikenal sebagai tujuan penanaman modal global dan memilik sector-sektor jasa yang telah ditetapkan seperti pariwisata, kesehatan dan penerbangan.

Berdasarkan peluang-peluang yang dimiliki di atas, Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas global. Dengan menempatkan poin-poin peluang di atas sekaligus merumuskan cara mengolahnya dalam bentuk aturan, kebijakan dan sosialisasi edukatif, Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar siap menghadapi MEA.

Namun, kenyataan berbicara lain. Karena kurangnya penelitian global dan tidak didahului dengan pemetaan strategi, banyak peraturan kita yang kesannya “lahir prematur“. Sebagai contoh, Koperasi yang sejak dulu ditetapkan sebagai soko guru perekonomian belum mendapat tempat di hati masyarakat secara umum. Terdapat begitu banyak pihak yang menempatkan koperasi sebagai sarana memperkaya diri dan tidak mementingkan kepentingan bersama. Seyogianya, menyongsong MEA ini, Indonesia harus menjadikan koperasi sebagai wadah untuk menghadapi persaingan global karena koperasi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat merangkul seluruh rakyat, termasuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Tapi kenyataannya tidak. Pengaturan yang jelas tentang koperasi, hingga kini masih dalam pembahasan setelah dibatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012. Kegagalan undang-undang ini merupakan bukti kecerobohan pihak-pihak tertentu untuk mengakomodir kepentingan pribadi atau golongan dalam kepentingan umum berkedok koperasi.

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa ada ketidakpastian internal dalam upaya mempersiapkan diri menuju MEA. Efek dari ketidaksiapan internal ini, sangat berpotensi bahwa MEA hanya akan menjadi panggung ekonomi kapitalis dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke bawah, yang de facto, rakyat Indonesia terdiri dari golongan ini.

Di sisi lain, terdapat begitu banyak pelanggaran HAM dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri. Penertiban lembaga-lembaga illegal perekrutan TKI harusnya mendapat perhatian khusus. Begitu banyak TKI yang kesannya menjadi budak di negeri lain karena tidak memiliki keahlian khusus berkualitas daya saing internasional. Terkait dengan issue ini, Indonesia perlu meninjau kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut terlaksana seperti yang telah diatur. Sorotan utama adalah sejauhmana pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya sehinga tenaga kerja itu memiliki daya saing seperti yang diharapkan dalam menyongsong MEA.

Penutup
Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sepertinya banyak berstatus “lahir prematur” sehingga tidak mampu membangun daya saing internasional. Terbukti dengan begitu banyaknya undang-undang yang kemudian dibatalkan setelah pelaksanaannya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini memberi kesan bahwa peraturan-peraturan kita diterbitkan sebagai ajang bermain di taraf “kelinci percobaan”, jika baik, tetap diterapkan, jika tidak, dibatalkan saja.

Terkait dengan MEA, sangat perlu melakukan pemetaan strategi atau analisa SWOT. Berdasarkan hasil analisa tersebut, kemudian dirancang sebuah Undang-Undang yang benar-benar mampu mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia dalam panggung ekonomi ASEAN.

Sebagai sebuah opini, saya berpendapat bahwa Hukum Indonesia belum siap menghadapi MEA. Indonesia masih tetap memenangkan sebuah adagium klasik yang berbunyi: “musuh sudah di pintu gerbang, barulah siapkan senjata”. Sudah sangat terlambat bila melihat jangka waktu akhir tahun 2015 ini. Adagium “sediakan payung sebelum hujan“ ternyata luput dari perhatian selama satu dekade paska penetapan Visi ASEAN 2020 yang lalu. Negara Indonesia justru sibuk dalam memetakan kekuasaan yang tak berujung dan terlibat dalam praktek politik yang sangat memalukan. Selain itu, lebih banyak menghabiskan tenaga dan anggaran untuk menangkap para pencuri uang negara, yang juga sampai saat ini tidak pernah berkesudahan. Akibatnya, upaya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menyongsong MEA terlupakan. ** Fidelis Harefa

Bahan Bacaan

  • Shoffwan All Banna Coiruzzad, Sedia Payung Sebelum Hujan: Perdagangan Bebas Dampak Bagi Para Pekerja dan Bagaimana Mengahadapinya dalam Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, Perdagangan Bebas dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Grasindo
  • M. Udin Silalahi, Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era MEA, dalam Kolom Edukasi ASEAN Competition Institute
  • Berry A, E. Rodriguez and H. Sandee, Small and Medium Enterprise Dynamics in Indonesian, Buletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37 No. 2, 2001
  • Yulianto Syahyu, Hukum Anti Dumping di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
  • Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001