Latest Post



Sebagaimana diketahui bahwa PERMA yang telah disahkan pada tanggal 4 April 2018 tentang e-Court yakni tentang pelayanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, secara khusus mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Hal ini ditindaklanjuti kemudian melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang isinya memerintahkan 36 PN untuk menerapkan e-court untuk menjalani masa ujicoba. Aplikasi ini dinilai berhasil sehingga pada tanggal 10 Juni 2019, MA mengeluarkan lagi SEMA yang memerintahkan 56 PN wajib menerapkan e-Court.

Membiasakan para pelayan hukum untuk menggunakan sarana elektronik merupakan salah satu tujuan dari penerapan e-Court. Sebagaimana diketahui bahwa semua sistem hanya akan bermanfaat dan berjalan dengan baik apabila para pengguna memahami dan mengerti cara penggunaanya. MA mempunyai rencana bertahap untuk menerapkan penanganan perkara secara online.

Saat ini, MA sedang menyiapkan e-Litigation, oleh karena itu sebagai langkah awal menuju ke sana adalah penerapan e-Court sebagai bagian dari e-Litigation tersebut. Apakah e-Litigation hanya sebatas sarana pertukaran dokumen secara online, kita tunggu saja peluncuranya yang direncanakan dilaksanakan Agustus 2019 ini. MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Karenanya, e-Court yang sudah ada dan telah berhasil diujicoba perlu diwajibkan untuk digunakan dan diterapkan.



Beberapa warga Desa Tampan Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel melaporkan dua orang pria berinisial FZ dan AR atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 juta rupiah ke Polda Sumsel (03/05/2019). Para pelapor didampingi oleh Fidelis Harefa dari Law Firm Kairos sebagai Penasehat Hukum. Mereka melaporkan kasus tersebut dengan nomor laporan LPB/388/V/2019/SPKT.

"Kejadian ini bermula sejak Januari 2018 dimana FZ dan AR berusaha meyakinkan para pelapor tentang keuntungan berinvestasi online. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh FZ dan AR (terlapor), akhirnya para pelapor menyerahkan uang kepada FZ dengan mentransfer ke rekening bank FZ. Jumlah uang yang ditransfer berbeda-beda, ada yang 100 juta, 70 juta dan kebanyakan berjumlah 14 juta. Namun, sejak saat itu hingga kasus ini dilaporkan, tidak ada kabar dari FZ dan AR tentang nasib uang kami", demikian dijelaskan oleh Aprianus Zalukhu saat melapor di Polda Sumsel.

Menurut para pelapor, ketika berdiskusi bersama Penasehat Hukumnya sebelum melaporkan ke Polda Sumsel, ada sekitar 2 miliar uang warga yang diterima oleh FZ dan AR. Pemilik uang tersebut ada sekitar 200 orang dan merupakan warga Desa Tampan Baru juga. Namun, yang melaporkan hanya 10 orang sesuai dengan nama yang tercatat dalam Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat Hukum.

Fidelis Harefa mengatakan kepada para korban bahwa kasus seperti ini pasti akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Fidelis menyarankan agar para korban bersabar dan jangan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, apalagi main hakim sendiri. Serahkan kepada pihak yang berwenang sehingga semuanya dapat diselesaikan melalui hukum.lfk

Fidelis Harefa
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat lemah memberikan kepastian hukum kepada konsumen terutama dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini semakin maraknya bisnis berbasis digital seperti arisan online, investasi online, belanja online, pinjaman online dan lain sebagainya. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen belum menjawab permasalahan masyarakat dalam bertransaksi digital.

Berdasarkan informasi yang kami catat dari klien kami yang datang berkonsultasi langsung kepada kami di Law Firm "Kairos", terdapat beragam kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dari segi angka finansial pun sangat variatif, mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan angka seratus juta rupiah. Aneka modus permasalahan juga diketahui mulai dari belanja online, arisan online dan investasi online. Yang paling banyak adalah investasi online.

Bila menguji kepatutan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kesulitan paling sering ditemukan adalah pada pembuktian dan lokasi kejadian. Dan untuk dua hal ini, sangat membutuhkan dana besar untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah kita memberikan pandangan, klien akhirnya menyerah. Untuk memperjuangkan uang lima ratus ribu, harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, sangat tidak adil.

Dari sekian pengalaman, maka kehadiran UU Perlindungan Konsumen tidak mampu memberi kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen tidak mampu berdiri sendiri dalam menangani permasalahan di era digital. UU lainnya harus turut mendukung untuk pemberantasan penipuan berbasis online. Sebagai contoh: dalam bertransaksi, saat ini lebih banyak pengguna media online menggunakan jaringan internet dari mobilephone dengan jaringan data dari berbagai operator. Untuk menelusuri jejak lokasi pelaku kejahatan, membutuhkan penetapan lokasi untuk mengetahui siapa pelakunya. Terkait jaringan operator, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini karena pelaku pasti menggunakan nomor telepon tertentu dengan IP address tertentu. Setelah diwajibkan pendaftaran nomor telepon oleh operator yang ada di Indonesia, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini, namun ternyata tidak gampang. UU Perlindungan Konsumen berlaku untuk semua orang. Termasuk perlindungan data, baik penjahat maupun korban. Hukum pasti mampu membuktikan tapi akan melalui proses yang sangat sulit dan biaya yang cukup mahal. Keadaan ini membuat para korban mengalah dan merelakan kerugian yang dialami adalah cara paling tepat.

Contoh lain: para penipu sering sekali menggunakan nomor rekening bank lengkap dengan nama kepemilikan rekening. Untuk mendapatkan informasi, harus berurusan dengan bank karena semua pemilik rekening memiliki data yang tersimpan di bank. Tapi ini tidak mudah. Sekali lagi, UU Perlindungan Konsumen melindungi data penjahat dan data korban. Untuk mengurai masalah seperti ini menggunakan waktu cukup lama, prosedur yang cukup sulit dan dana yang begitu besar.

Dalam keadaan seperti ini, banyak korban menyerah dan banyak penjahat memanfaatkan kesempatan. Hukum yang seyogianya memberi kepastian justru menjadi sangat lemah, bahkan terkesan tak berdaya.

Untuk saat ini, adagium mujarab yang tepat sebelum ada revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen adalah "lebih baik mencegah dari pada mengobati". Sebelum bertransaksi secara online, dianjurkan setiap orang memastikan segala sesuatu serta mengkaji buruk segala resiko terhadap transaksi yang akan dilakukan. Dan tentunya ini berlaku khusus kepada para pengguna baru media digital. Di era technologi digital yang makin canggih dan gampang didapatkan dengan harga terjangkau, banyak masyarakat yang dulunya tidak akrab dengan media online menjadi pengguna baru. Dari data yang kami miliki, korban lebih banyak berada dalam kategori pengguna baru yang masih belum memahami keuntungan dan kerugian yang timbul dari media online.

Fidelis Harefa



Pengurus Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPW-PAI) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Selasa, 5 Februari 2019 di Kantor Law Firm Mahdi & Associates di Jalan Kalibata Kota Palangka Raya. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membicarakan program kerja pengurus dalam rangka mengembangkan Organisasi PAI di Kalimantan Tengah.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu dibuka oleh Edi Rosandi, Sekretaris BPW-PAI Kalteng. Dalam pengantarnya, Edi menyampaikan bahwa SK dari BPP PAI telah terbit dan Struktur Organisasi BPW PAI Kalteng telah terbentuk. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pengurus dapat bersinergi untuk mengembangkan organisasi PAI.

Mahdianur, Waketum BPP PAI Pusat sekaligus Ketua BPW PAI Kalimantan Tengah menyampaikan pada sambutannya bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini, geliat organisasi PAI di Kalteng sudah kelihatan. Tentu saja ini menjadi kebanggaan kita bersama. Kita harus berjuang lagi untuk membesarkan organisasi ini. Organisasi adalah Rumah Kita Bersama. Karenanya, mari kita pelihara dan kita rawat agar dapat berkembang dengan baik sehingga semua anggotanya dapat menjadi tenaga-tenaga profesional yang handal.

Dalam sambutannya, Mahdianur juga menyampaikan Job Description masing-masing bidang. Dengan adanya Job Description ini, pengurus BPW PAI Kalteng dapat bekerja maksmil demi kemajuan bersama.


Pertemuan yang dihadiri oleh 70% pengurus BPW PAI Kalteng itu berlangsung dengan baik dalam suasana persaudaraan. Fidelis Harefa dan Mathias U. Dehen, Anggota BPW PAI Kalteng sekaligus Pendiri Law Firm Kairos hadir dalam pertemuan tersebut. Pada gilirannya, Fidelis Harefa sebagai Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan di BPW PAI Kalteng mengatakan bahwa dengan rencana dan program kerja yang ada ini, kita sangat optimis Organisasi PAI akan berkembang dengan baik. Tentu saja dengan syarat bahwa semua pengurus harus kompak dan secara bersama-sama berjuang untuk mengembangkan organisasi. *(lfk)



Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (BPW PAI Kalteng) akan segera menyelenggarakan Pendidikan Khusus Advokat (PKA) dan Ujian Khusus Advokat (UKA) Angkatan Ke-3 di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 073/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peserta yang berminat mengikuti kegiatan ini diharapkan memperhatikan hal-hal berikut ini:
  • Pendaftaran dilaksanakan pada 01 s.d. 28 Februari 2019 di Sekretariat BPW PAI Kalimantan Tengah Jl. Imam Bonjol No. 1, Gedung Batang Garing Center, Lt. I Kav. 108, Kota Palangka Raya.
  • Pelaksanaan PKA dan UKA mulai pada tanggal 8 Maret 2019
  • Tempat Pelaksanaan di Fovere Hotel Palangka Raya;
  • Biaya: Pendaftaran Rp. 500.000,- Pendidikan PKA Rp. 5.500.000,- dan UKA Rp. 2.000.000,-
Materi Pendidikan Khusus Advokat:
  • Kode Etik Provesi Advokat
  • Sejarah Organisasi Advokat
  • Fungsi dan Peran Profesi Advokat
  • Hukum Acara Peradilan Agama
  • Implementasi Hukum Islam
  • Hukum Acara PHI
  • Hukum Acara Pengadilan HAM
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Acara PTUN
  • Hukum Acara MK
  • Legal Audit, Legal Opinion, Due Delegence dan Legal Reasoning
  • Perancangan dan Analisa Kontrak
  • Teknik Wawancara dengan Klien
  • Teknik dan Praktek Advokat
  • Teknik Analisa Hukum
 Persyaratan Mengikuti PKA:
  • Foto copy Ijazah yang telah dilegalesir dengan cap basah (Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Syariah) 1 lembar.
  • Pas Photo Warna ukuran 3 x 4 (3 lbr) dan ukuran 4 x 6 (3 lbr). Pas Photo ditulis nama pemilik pada bagian belakangnya.
  • Foto copy KTP 1 lembar.
  • Download Formulir Pendaftaran PKA pada Website Resmi Adovkat PAI Indonesia di www.advokat-pai.or.id atau datang langsung datang ke Sekretariat BPW PAI Kalteng.
  • Mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening BRI No. 0243-01-015513-53-1 atas nama BPW PAI Kalteng.
  • Melakukan konfirmasi pembayaran kepada Bendahara BPW PAI Kalteng pada nomor Hp. 0812 9434 9966.
Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan PKA dan UKA BPW PAI Kalteng dapat diperoleh dengan menghubungi: 0821-5485-8888 dan 0821-5141-3457. *(lfk)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget