Latest Post



Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu Perkara Contentiosa yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan Perkara Voluntaria yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Berikut ini adalah perbedaan keduanya:

Perkara Contentiosa

  1. Pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu tetapi tapi hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR.
  2. Aktivitas Hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
  3. Kebebasan Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
  4. Kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  5. Hasil akhir perkara berupa putusan (vonis).

Perkara Voluntaria

  1. Kepentingan yang bersifat sepihak semata (For the benefit of one party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai  lawan, tetap bersifat Ex parte (Petitum Permohonan harus murni tentang permintaan penyelesaian kepentingan pemohon) dengan acuan: isi petitum berapa permintaan yang bersifat Deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, petitum tidak bersifat Comdemnatoir, harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono.
  2. Pihak yang berpekara adalah pemohon. Tidak ada sengketa,tidak ada penggugat dan tergugat. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria ini tentunya tidak relevan  jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.Pemohon di sini adalah Penggugat.
  3. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.
  4. Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  5. Kekuatan mengikat putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
  6. Hasil akhir perkara adalah penetapan (beschikking).




Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk mewakili pihak yang berperkara pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG.

Pengertian mengenai kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Dalam pasal 1792 KUHPerdata mengandung makna perikatan antara 2 pihak yakni pemberi kuasa dengan penerima kuasa.dalam arti bahwa terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang  menyerahkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau bertindak pada suatu keadaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa atau lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving, terdapat dua pihak, yang terdiri dari pemberi kuasa atau lastgever (instruction, mandater) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa (lasthebber, mandatory). Secara umum dapat dikatakan sebagai pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak perincipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suarat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Berdasarakan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis  (in writing). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk liasan (oral).

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Apakah surat kuasa khusus hanya untuk keperluan kuasa di depan pengadilan? Jawabannya adalah tidak, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang ditentukan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Dengan demikian surat kuasa khusus merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa, tidak bisa surat kuasa khusus digunakan untuk selain daripada apa yang diatur dalam surat kuasa, karena mewakili seseorang berarti hanya sebatas pada wewenang yang diberikan saja.

Isi Surat Kuasa Khusus:

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu,di pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.



Sebagaimana diketahui bahwa PERMA yang telah disahkan pada tanggal 4 April 2018 tentang e-Court yakni tentang pelayanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, secara khusus mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Hal ini ditindaklanjuti kemudian melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang isinya memerintahkan 36 PN untuk menerapkan e-court untuk menjalani masa ujicoba. Aplikasi ini dinilai berhasil sehingga pada tanggal 10 Juni 2019, MA mengeluarkan lagi SEMA yang memerintahkan 56 PN wajib menerapkan e-Court.

Membiasakan para pelayan hukum untuk menggunakan sarana elektronik merupakan salah satu tujuan dari penerapan e-Court. Sebagaimana diketahui bahwa semua sistem hanya akan bermanfaat dan berjalan dengan baik apabila para pengguna memahami dan mengerti cara penggunaanya. MA mempunyai rencana bertahap untuk menerapkan penanganan perkara secara online.

Saat ini, MA sedang menyiapkan e-Litigation, oleh karena itu sebagai langkah awal menuju ke sana adalah penerapan e-Court sebagai bagian dari e-Litigation tersebut. Apakah e-Litigation hanya sebatas sarana pertukaran dokumen secara online, kita tunggu saja peluncuranya yang direncanakan dilaksanakan Agustus 2019 ini. MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Karenanya, e-Court yang sudah ada dan telah berhasil diujicoba perlu diwajibkan untuk digunakan dan diterapkan.



Beberapa warga Desa Tampan Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel melaporkan dua orang pria berinisial FZ dan AR atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 juta rupiah ke Polda Sumsel (03/05/2019). Para pelapor didampingi oleh Fidelis Harefa dari Law Firm Kairos sebagai Penasehat Hukum. Mereka melaporkan kasus tersebut dengan nomor laporan LPB/388/V/2019/SPKT.

"Kejadian ini bermula sejak Januari 2018 dimana FZ dan AR berusaha meyakinkan para pelapor tentang keuntungan berinvestasi online. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh FZ dan AR (terlapor), akhirnya para pelapor menyerahkan uang kepada FZ dengan mentransfer ke rekening bank FZ. Jumlah uang yang ditransfer berbeda-beda, ada yang 100 juta, 70 juta dan kebanyakan berjumlah 14 juta. Namun, sejak saat itu hingga kasus ini dilaporkan, tidak ada kabar dari FZ dan AR tentang nasib uang kami", demikian dijelaskan oleh Aprianus Zalukhu saat melapor di Polda Sumsel.

Menurut para pelapor, ketika berdiskusi bersama Penasehat Hukumnya sebelum melaporkan ke Polda Sumsel, ada sekitar 2 miliar uang warga yang diterima oleh FZ dan AR. Pemilik uang tersebut ada sekitar 200 orang dan merupakan warga Desa Tampan Baru juga. Namun, yang melaporkan hanya 10 orang sesuai dengan nama yang tercatat dalam Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat Hukum.

Fidelis Harefa mengatakan kepada para korban bahwa kasus seperti ini pasti akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Fidelis menyarankan agar para korban bersabar dan jangan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, apalagi main hakim sendiri. Serahkan kepada pihak yang berwenang sehingga semuanya dapat diselesaikan melalui hukum.lfk

Fidelis Harefa
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat lemah memberikan kepastian hukum kepada konsumen terutama dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini semakin maraknya bisnis berbasis digital seperti arisan online, investasi online, belanja online, pinjaman online dan lain sebagainya. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen belum menjawab permasalahan masyarakat dalam bertransaksi digital.

Berdasarkan informasi yang kami catat dari klien kami yang datang berkonsultasi langsung kepada kami di Law Firm "Kairos", terdapat beragam kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dari segi angka finansial pun sangat variatif, mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan angka seratus juta rupiah. Aneka modus permasalahan juga diketahui mulai dari belanja online, arisan online dan investasi online. Yang paling banyak adalah investasi online.

Bila menguji kepatutan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kesulitan paling sering ditemukan adalah pada pembuktian dan lokasi kejadian. Dan untuk dua hal ini, sangat membutuhkan dana besar untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah kita memberikan pandangan, klien akhirnya menyerah. Untuk memperjuangkan uang lima ratus ribu, harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, sangat tidak adil.

Dari sekian pengalaman, maka kehadiran UU Perlindungan Konsumen tidak mampu memberi kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen tidak mampu berdiri sendiri dalam menangani permasalahan di era digital. UU lainnya harus turut mendukung untuk pemberantasan penipuan berbasis online. Sebagai contoh: dalam bertransaksi, saat ini lebih banyak pengguna media online menggunakan jaringan internet dari mobilephone dengan jaringan data dari berbagai operator. Untuk menelusuri jejak lokasi pelaku kejahatan, membutuhkan penetapan lokasi untuk mengetahui siapa pelakunya. Terkait jaringan operator, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini karena pelaku pasti menggunakan nomor telepon tertentu dengan IP address tertentu. Setelah diwajibkan pendaftaran nomor telepon oleh operator yang ada di Indonesia, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui hal ini, namun ternyata tidak gampang. UU Perlindungan Konsumen berlaku untuk semua orang. Termasuk perlindungan data, baik penjahat maupun korban. Hukum pasti mampu membuktikan tapi akan melalui proses yang sangat sulit dan biaya yang cukup mahal. Keadaan ini membuat para korban mengalah dan merelakan kerugian yang dialami adalah cara paling tepat.

Contoh lain: para penipu sering sekali menggunakan nomor rekening bank lengkap dengan nama kepemilikan rekening. Untuk mendapatkan informasi, harus berurusan dengan bank karena semua pemilik rekening memiliki data yang tersimpan di bank. Tapi ini tidak mudah. Sekali lagi, UU Perlindungan Konsumen melindungi data penjahat dan data korban. Untuk mengurai masalah seperti ini menggunakan waktu cukup lama, prosedur yang cukup sulit dan dana yang begitu besar.

Dalam keadaan seperti ini, banyak korban menyerah dan banyak penjahat memanfaatkan kesempatan. Hukum yang seyogianya memberi kepastian justru menjadi sangat lemah, bahkan terkesan tak berdaya.

Untuk saat ini, adagium mujarab yang tepat sebelum ada revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen adalah "lebih baik mencegah dari pada mengobati". Sebelum bertransaksi secara online, dianjurkan setiap orang memastikan segala sesuatu serta mengkaji buruk segala resiko terhadap transaksi yang akan dilakukan. Dan tentunya ini berlaku khusus kepada para pengguna baru media digital. Di era technologi digital yang makin canggih dan gampang didapatkan dengan harga terjangkau, banyak masyarakat yang dulunya tidak akrab dengan media online menjadi pengguna baru. Dari data yang kami miliki, korban lebih banyak berada dalam kategori pengguna baru yang masih belum memahami keuntungan dan kerugian yang timbul dari media online.

Fidelis Harefa

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget