Latest Post

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,  tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah  main hakim sendiri (eigenrichting). Sementara itu, Darwan Prinst menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa (yang diberikan kuasa) pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Ada beberapa ciri-ciri gugatan yakni:

  • Adanya perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa;
  • Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak;
  • Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Ada dua bentuk gugatan yakni gugatan tertulis dan gugatan lisan. Gugatan tertulis telah diatur pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Sedangakan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg.
Gugatan lisan hanya dibolehkan “bilamana penggugat buta huruf". Gugatan itu pun harus disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan yang mencatat gugatan, kemudian gugatan tersebut akan disampaikan secara tertulis.

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Menurut Yurisprudensi MA, syarat dalam menyusun gugatan adalah sebagai berikut:

  • Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
  • Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
  • Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975;
  • Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila gugatan tidak memenuhi syarat di atas maka gugatan menjadi tidak sempurna. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Gugatan ditolak adalah lebih kepada tidak memenuhi syarat materil  (pembuktian).



Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu Perkara Contentiosa yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan Perkara Voluntaria yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Berikut ini adalah perbedaan keduanya:

Perkara Contentiosa

  1. Pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu tetapi tapi hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR.
  2. Aktivitas Hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
  3. Kebebasan Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
  4. Kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  5. Hasil akhir perkara berupa putusan (vonis).

Perkara Voluntaria

  1. Kepentingan yang bersifat sepihak semata (For the benefit of one party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai  lawan, tetap bersifat Ex parte (Petitum Permohonan harus murni tentang permintaan penyelesaian kepentingan pemohon) dengan acuan: isi petitum berapa permintaan yang bersifat Deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, petitum tidak bersifat Comdemnatoir, harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono.
  2. Pihak yang berpekara adalah pemohon. Tidak ada sengketa,tidak ada penggugat dan tergugat. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria ini tentunya tidak relevan  jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.Pemohon di sini adalah Penggugat.
  3. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.
  4. Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  5. Kekuatan mengikat putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
  6. Hasil akhir perkara adalah penetapan (beschikking).




Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk mewakili pihak yang berperkara pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG.

Pengertian mengenai kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Dalam pasal 1792 KUHPerdata mengandung makna perikatan antara 2 pihak yakni pemberi kuasa dengan penerima kuasa.dalam arti bahwa terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang  menyerahkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau bertindak pada suatu keadaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa atau lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving, terdapat dua pihak, yang terdiri dari pemberi kuasa atau lastgever (instruction, mandater) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa (lasthebber, mandatory). Secara umum dapat dikatakan sebagai pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak perincipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suarat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Berdasarakan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis  (in writing). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk liasan (oral).

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Apakah surat kuasa khusus hanya untuk keperluan kuasa di depan pengadilan? Jawabannya adalah tidak, kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang ditentukan Pasal 1795 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Dengan demikian surat kuasa khusus merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk suatu tujuan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa, tidak bisa surat kuasa khusus digunakan untuk selain daripada apa yang diatur dalam surat kuasa, karena mewakili seseorang berarti hanya sebatas pada wewenang yang diberikan saja.

Isi Surat Kuasa Khusus:

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu,di pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.



Sebagaimana diketahui bahwa PERMA yang telah disahkan pada tanggal 4 April 2018 tentang e-Court yakni tentang pelayanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, secara khusus mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Hal ini ditindaklanjuti kemudian melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang isinya memerintahkan 36 PN untuk menerapkan e-court untuk menjalani masa ujicoba. Aplikasi ini dinilai berhasil sehingga pada tanggal 10 Juni 2019, MA mengeluarkan lagi SEMA yang memerintahkan 56 PN wajib menerapkan e-Court.

Membiasakan para pelayan hukum untuk menggunakan sarana elektronik merupakan salah satu tujuan dari penerapan e-Court. Sebagaimana diketahui bahwa semua sistem hanya akan bermanfaat dan berjalan dengan baik apabila para pengguna memahami dan mengerti cara penggunaanya. MA mempunyai rencana bertahap untuk menerapkan penanganan perkara secara online.

Saat ini, MA sedang menyiapkan e-Litigation, oleh karena itu sebagai langkah awal menuju ke sana adalah penerapan e-Court sebagai bagian dari e-Litigation tersebut. Apakah e-Litigation hanya sebatas sarana pertukaran dokumen secara online, kita tunggu saja peluncuranya yang direncanakan dilaksanakan Agustus 2019 ini. MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Karenanya, e-Court yang sudah ada dan telah berhasil diujicoba perlu diwajibkan untuk digunakan dan diterapkan.



Beberapa warga Desa Tampan Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel melaporkan dua orang pria berinisial FZ dan AR atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 juta rupiah ke Polda Sumsel (03/05/2019). Para pelapor didampingi oleh Fidelis Harefa dari Law Firm Kairos sebagai Penasehat Hukum. Mereka melaporkan kasus tersebut dengan nomor laporan LPB/388/V/2019/SPKT.

"Kejadian ini bermula sejak Januari 2018 dimana FZ dan AR berusaha meyakinkan para pelapor tentang keuntungan berinvestasi online. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh FZ dan AR (terlapor), akhirnya para pelapor menyerahkan uang kepada FZ dengan mentransfer ke rekening bank FZ. Jumlah uang yang ditransfer berbeda-beda, ada yang 100 juta, 70 juta dan kebanyakan berjumlah 14 juta. Namun, sejak saat itu hingga kasus ini dilaporkan, tidak ada kabar dari FZ dan AR tentang nasib uang kami", demikian dijelaskan oleh Aprianus Zalukhu saat melapor di Polda Sumsel.

Menurut para pelapor, ketika berdiskusi bersama Penasehat Hukumnya sebelum melaporkan ke Polda Sumsel, ada sekitar 2 miliar uang warga yang diterima oleh FZ dan AR. Pemilik uang tersebut ada sekitar 200 orang dan merupakan warga Desa Tampan Baru juga. Namun, yang melaporkan hanya 10 orang sesuai dengan nama yang tercatat dalam Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat Hukum.

Fidelis Harefa mengatakan kepada para korban bahwa kasus seperti ini pasti akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Fidelis menyarankan agar para korban bersabar dan jangan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, apalagi main hakim sendiri. Serahkan kepada pihak yang berwenang sehingga semuanya dapat diselesaikan melalui hukum.lfk

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget